Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian sebelumnya telah mengungkap beberapa temuan terkait pengaruh faktor hukum dan ekstralegal terhadap putusan vonis hakim. Studi saat ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana hukuman hakim bervariasi sebagai tanggapan terhadap faktor hukum dan ekstralegal pelaku narkoba. Variabel yang menarik dalam penelitian ini adalah faktor residivisme pada pelaku narkoba. Penelitian ini memperkenalkan teori-teori rasional dan rasional terbatas untuk menjelaskan perilaku hakim berdasarkan 18.455 data kasus narkoba yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Mahkamah Agung tahun 2018. Pemanfaatan nilai kuadrat terkecil (regresi log-level) memberikan hasil yang sebagian besar tepat dengan studi sebelumnya. Namun, bukti empiris yang ditemukan menunjukkan bahwa peran, jenis kelamin, agama, dan tempat lahir pelaku mengungkapkan fakta yang berbeda. Studi ini menyarankan pengumpulan data yang lebih rinci dari pelaku berulang, resolusi mengenai isu etnis, dan diperlukan partisipasi yang lebih besar dari Pembimbing Kemasyarakatan selama proses peradilan para pelaku narkoba. Makalah ini mengakui keterbatasan terkait data etnis, karakteristik hakim, dan situasi demografi di masing-masing provinsi. Oleh karena itu, model ini diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya.

---

Prior research has revealed several findings linked to the influence of legal and extralegal factors on judges’ sentencing decisions. The current study attempts to explain how judge sentencing varies as a response to the legal and extralegal factors of drug offenders. The variables of interest in this research are the recidivism factors among drug offenders. This research introduces the rational and bounded rational theories to explain the judges’ behavior based on 18,455 drug case data originating from the Indonesian Directorate-General of Correction and Supreme Court in 2018. The utilization of ordinary least squares (log-level regression) gives results that mostly coincide with prior studies. However, the empirical evidence found indicating that the roles, gender, religion, and birthplaces of offenders reveal a different fact. This study suggests more detailed data collection of repeated offenders, a resolution regarding ethnicity issues, and greater participation of probation officers during the judicial processing of drug offenders are needed. This paper acknowledges the limitations related to the data of ethnicity, judge characteristics, and demographic situation in each province. Hence, this model could be improved in future research."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas mengenai penjualan barang yang mengandung zat narkotika dengan menggunakan media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Facebook, Twitter, dan Instagram yang merupakan media sosial dengan jumlah pengguna yang tinggi. Dalam membahas permasalahan, tulisan ini menggunakan teori rational choice sebagai dasar penjelasan motif pertimbangan pelaku dalam memilih melakukan tindakan kejahatan ini. Selain itu tulisan ini juga menggunakan teori lifestyle exposure sebagai dasar untuk penjelasan gaya hidup seseorang dalam menggunakan media sosial yang dapat membuat pengguna media sosial rentan menjadi calon pembeli produk narkotika yang dijual di media sosial. Penulis berasumsi dalam menggunakan tiga media sosial sebagai sarana jual beli e-commerce barang dengan zat narkotika, pelaku penjualan mempunyai pilihan rasional yang menjadi pertimbangan cost dan benefit pelaku. Orang-orang yang membeli narkotika di media social diasumsikan merupakan pengguna baru narkotika. Hal ini karena pembelian narkotika di media social tidak vulgar seperti penjualan narkotika konvensional. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan pelaku penjualan barang dengan zat narkotika di media sosial, mempunyai keuntungan dan kendala dalam tindakannya, selain itu, gaya hidup seseorang dalam menggunakan media sosial juga membuat mereka rentan menjadi sasaran penjualan atau calon pembeli.

---

ABSTRACT<>br>This paper discusses the study of the sale of goods containing substance drugs using social media. Social media used are Facebook, Twitter, and Instagram which is a social media with a high number of users. In discussing the problem, this paper uses the rational choice theory as the basic explanation of the motives of the perpetrator 39 s judgment in choosing to commit this crime. This paper also uses theory of lifestyle exposure as the basis for the explanation of one 39 s lifestyle in using social media that can make the users of social media vulnerable to potential buyers of narcotic products sold on social media. The author assumes in using three social media as a means of buying and selling e commerce goods with substances narcotics, sales actors have a rational choice that into consideration cost and benefit perpetrators. People who buy narcotics from social media are assume to be new user of narcotics. This is because the purchase of narcotics in social media is not vulgar like the sale of conventional narcotics. The result of this paper reveals that by using drug salespeople with narcotic substances in social media, it has advantages and constraints in its actions, in addition, one 39 s lifestyle in using social media also makes them vulnerable to being targeted by sales or prospective buyers."

"

Tulisan ini mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada kasus penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta periode 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Sebanyak 99 kasus dianalisis menggunakan software SPSS dan analisis tabulasi silang serta uji chi-square untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan keputusan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil statistik dianalisis menggunakan teori integrated complexity, prisma kejahatan dan teori penghukuman retributif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), komposisi hakim dan saksi dokter menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya agar memiliki sudut pandang yang sama dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, merehablitiasi penyalahguna narkotika yang memiliki adiksi dan pentingnya berpikir terintegrasi.

 

---

This paper describes the factors that are considered by judges in making decisions in cases of narcotics abuse in the Jakarta District Court for the 2015-2018 period. This research is a quantitative study that uses secondary data as the main data source. Total of 99 cases were analyzed using SPSS software and cross tabulation analysis and chi-square test to identify the factors that determine a judge's decision in narcotics abuse cases. Statistical results were analyzed using the theory of integrated complexity, the prism of crime and the theory of retributive punishment. The results showed that prosecutors 'demands, the composition of judges and doctor witnesses were factors that influenced the judges' decision. This research contributes as input for judges and other law enforcement officers to have the same perspective in handling cases of narcotics abusers, rehabilitating narcotics abusers who have addiction and the importance of integrated thinking.

"

"Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas intelektual berkemungkinan besar tidak mendapat keadilan ketika terlibat dengan hukum. Penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana perlu perhatian khusus dalam menilai kesalahan yang dilakukannya. Penelitian ini berfokus untuk melihat ketentuan hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, dan melihat pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Putusan No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Putusan No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, dan Putusan No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pikir hakim dalam pertimbangannya ketika memutus perkara yang melibatkan disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi komparatif pada beberapa putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim untuk memutus perkara disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana tidak mempunyai standar yang jelas, karena hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli dan melakukan penilaiannya sendiri. Kebebasan pada pertimbangan hakim tersebut membuat hukuman bagi disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana menjadi beragam dan tidak sesuai kebutuhan.

---

This study examines about Judge’s consideration towards disabled intellectuals who performed criminal offense. As a vulnerable group, the disabled intellectual minority have a high possibility to do not win any justice when they are involved into law. People with intellectual disabilities who commit criminal offense absolutely need more attentiveness from the Judge to evaluate their guilt. Furthermore, this research focuses on observing the law provision of a criminal procedure in Indonesia that regulates the Judge’s consideration for returning a verdict over any criminal case and the disabled intellectuals who has committed criminal offense that is assessed according to the Verdict No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Verdict No.290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng, Verdict No. 628/Pid.Sus/2012/PN.Sim, and Verdict No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm. Therefore, this research purposes to examine the Judge’s paradigm of consideration at determining a case which involves the disabled intellectuals as a suspect of criminal offense in Indonesia. In addition, this study uses normative jurisprudence methodology also comparative study that applied to examine the court judgement. Thus, the result of this study presents that the Judge’s consideration in order to determine a disabled intellectual’s criminal offense obtained unclear qualification for the reason that the Judge is able to exclude Expert’s testimony over returning a judgement. The independency of the Judge consideration generates various irrelevant punishments for disabled intellectual defendant."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai persepsi anggota arisan mengenai manfaat dari arisan. Dalam hal ini penelitian memfokuskan pembahasan mengenai apakah persepsi anggota arisan mengenai manfaat keuangan dari arisan dapat mempengaruhi keputusan mereka mengikuti kegiatan arisan. Apakah persepsi mengenai manfaat sosial juag dapat mempengaruhi huubungan diantara keduanya. Peneliti menemukan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif antara persepsi anggota mengenai manfaat keuangan dari arisan terhadap keputusan mengikuti arisan. Namun, sebaliknya persepsi manfaat sosial tidak mempengaruhi keputusan anggota mengikuti arisan. Persepsi manfaat sosial memiliki potensi menjadi penguat/pelemah hubungan antara persepsi manfaat keuangan dan keputusan mengikuti arisan dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan.

---

ABSTRACTThis study discusses the perception of arisan members regarding the benefits of arisan. In this case the research focuses on the discussion of whether the perception of arisan members regarding the financial benefits of arisan can influence their decision to participate in arisan activities. Whether perceptions of social benefits can also influence the relationship between the two. The researcher found that there was a positive influence between members perceptions of the financial benefits of social arisan on members decisions to join arisan. However, on the contrary the perception of social benefits does not affect the decision of members to join arisan. The perception of social benefits has the potential to be a reinforcer/weakener of the relationship between the perception of financial benefits and the decision to join arisan viewed from the results of the tests conducted."

"Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi. Mahkamah Agung selaku tingkat tertinggi dalam lingkup Peradilan Umum kerap kali tidak mencantumkan dasar dan alasan hukum terhadap Putusan-Putusannya yang menyangkut kewenangan BPSK. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan studi dokumen (bahan-bahan pustaka) dengan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Bahwa penulis mendapati, meskipun Mahkamah Agung sebelumnya sepakat BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen terkait perkara wanprestasi, namun dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai sengketa keperdataan (wanprestasi) bukan lagi ranah BPSK melainkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara. Mahkamah Agung seharusnya tidak serta merta membatalkan Putusan BPSK dan menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas dan lengkap agar hak konsumen mendapat penyelesaian sengketa yang patut tidak terabaikan.

---

The limitation of BPSK's authority in resolving consumer disputes is a legal issue that obscures the legal certainty of consumer protection in Indonesia. The analysis of BPSK's authority on consumer disputes that lead to civil cases (default) which need to be studied in terms of the Consumer Protection Law and Supreme Court Judges Considerations and Decisions which ruled against BPSK's decision and stated BPSK has no authority to resolve default disputes. The Supreme Court as the highest level within the scope of the General Court does not affect the legal basis and reasons for its decisions that regulate the authority of BPSK. The author uses the normative legal research method (literature) with document study (library materials) supplemented by primary data in the form of interviews with several interviewees. The fact is that although the Supreme Court agrees on the authority of BPSK to resolve disputes related to the interests of cases of default, with the existence of Supreme Court jurisprudence, Regarding civil disputes (default), it is no longer the domain of BPSK, but the absolute competence of the District Court to examine and decide cases. The Supreme Court should not immediately cancel the BPSK decision and state that BPSK does not resolve default disputes without consideration and a clear and complete legal basis so that proper dispute resolution consumers' rights are not neglected."

"Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika. Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkotika pada tanggal 18 Januari 2015 menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 , yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.

---

Indonesia, as part of the international community is aware about the impact of narcotics and psychotropic to the life and future of the nation, it has declared war on narcotics and psychotropic by forming the rule of law to ensnare the narcotic and psychotropic crimes rsquo perpetrators. There are two laws that can be referred related to Narcotics Drugs, Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic hereinafter referred to as Psychotropic Law and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics hereinafter referred to as Narcotics Law .Narcotics and Psychotropic are included as Special Crime and the Court is still granted death penalty over criminal charges based on Narcotics and Psychotropic Laws. The execution of death penalty on 6 convicted drug cases on January 18, 2015 causing pro and contra reactions from several perspective.In national legal politics rsquo perspective, it defines as the direction that must be taken by law makers and in law enforcement as well as an effort to make the law as a process to achieve the goals of the nation and state, legal ideals and legal guiding principles in Indonesia as contained in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 hereinafter referred to as UUD 1945 , which positions Pancasila as a legal political paradigm and is a platform of common life for a very diverse nation of Indonesia and remains closely bound as a unite nation."

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan populasi yang mencapai 200 juta umat muslim atau setara dengan 87% dari populasi penduduk, akan lebih mudah bagi bank syariah untuk dapat tumbuh pesat di Indonesia. Namun kenyataannya, sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan bank syariah mengalami penuruan. Selain itu penetrasi perbankan syariah di Indonesia juga hanya sebesar 6,51 persen yang menempatkan Indonesia berada pada posisi di bawah negara muslim lainnya seperti Malaysia, UEA dan Qatar. Letak permasalahan rendahnya adopsi perbankan syariah di Indonsia mungkin terletak pada kualitas strategi marketing mix dari perbankan syariah dan faktor-faktor penentu lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi nasabah dan non-nasabah bank syariah terkait 7Ps marketing mix perbankan syariah (dibandingkan dengan perbankan konvensional) dan pengaruh faktor subjective norm, variety seeking, religiosity, knowledge, dan sharia compliance terhadap keputusan nasabah muslim dalam memilih bank syariah. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 429 responden muslim yang sudah dan yang belum menjadi nasabah bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Penelitian ini menemukan terdapat 6 dari 13 faktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan nasabah muslim dalam memilih bank syariah yaitu perbedaan kualitas price, process dan physical evidence antara perbankan syariah dan konvensional (dari faktor marketing mix) serta faktor knowledge, variety seeking, dan switching cost.

---

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. With a population over 200 million Muslims, or equivalent to 87% of the population, it should be easier for Islamic banks to grow rapidly in Indonesia. But in reality, since the last few years the growth of Islamic banks has decreased. In addition, the penetration of Islamic banking in Indonesia is only 6.51 percent which puts Indonesia in a position below other Muslim countries such as Malaysia, UAE and Qatar. The problem of this low adoption of Islamic banking in Indonesia may lie in the quality of the marketing mix strategy of Islamic banking and other determining factors. The purpose of this study is to analyze the perceptions of customers and non-customers of Islamic banks related to the 7Ps marketing mix of Islamic banking (compared to conventional banking) and the influence of subjective norm, variety seeking, religiosity, knowledge, and sharia compliance factors on Muslim customers' decisions in choosing a bank. sharia. The data used are primary data obtained through the distribution of questionnaires to 429 Muslim respondents who have and have not become customers of Islamic banks. This research uses logistic regression method. This study found that there are 6 of 13 factors that significantly influence the decision of Muslim customers in choosing Islamic banks, which are differences in price, process and physical evidence quality between Islamic and conventional banking (from the marketing mix factor) as well as knowledge, variety seeking, and switching cost factors. "

"Ketahanan Nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil apabila bangsa tersebut mampu menciptakan kesejahteraan dan juga keamanan di dalam negaranya secara seimbang. Tidak akan ada keamanan tanpa kesejahteraan yang memadai begitupun sebaliknya. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi, menurut angka yang di keluarkan BPS RI, koefisein gini masyarakat perkotaan Indonesia bulan September 2017 masih sebesar 0,404 sedangkan di pedesaan 0,320. Kesenjangan ekonomi ini juga diakui oleh menteri keuangan RI Sri Mulyani, Ketua KPK RI Periode 2011-2015, Abraham Samad, Wakil Presiden RI periode 2014-2019, M. Jusuf Kalla, maupun Menteri Perekonomian RI Periode Mei 2014 - Oktober 2014 Chairul Tanjung bahwa 1% penduduk di Indonesia menguasai 50 % aset negara. Penyebab Ketimpangan ini cenderung diarahkan kepada etnis Tionghoa dengan didukung oleh data dari Majalah Forbes, tiga besar orang terkaya di Indonesia selama lima tahun berturut-turut ditempati oleh pengusaha beretnis Tionghoa, selain itu dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh pemborong dari negeri Tiongkok, bukan hanya berinvestasi tetapi juga turut membawa pekerja dari negaranya sehingga masyarakat di Indonesia belum diberdayakan secara maksimal. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 tentu hal-hal ini bisa menjadi isu hangat yang disalahgunakan kembali ke arah masalah rasialis etnis Tionghoa seperti pada peristiwa Mei 1998 dimana krisis dan kesenjangan ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan berdarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap golongan Tiongha di tahun 2018 masih cenderung negatif dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa yang mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini difoksukan di wilayah DKI Jakarta dengan mewawancarai informan kunci di bidang Pancasila dengan metode penelitian campuran eksploratori.

---

National Resilience of a nation can be said to succeed if the nation is able to create prosperity and also security in the country in a balanced manner. There will be no security without adequate welfare and vice versa. Economic imbalances in Indonesia are still quite high, according to figures released by BPS RI, the coefisein gini of Indonesian urban communities in September 2017 is still at 0.404 while in the countryside 0.320. Economic gap is also recognized by the minister of finance of Indonesia Sri Mulyani, Chairman of KPK RI Period 2011-2015, Abraham Samad, Vice President of the Republic of Indonesia 2014-2019, M. Jusuf Kalla, and the Minister of Economy of the Republic of Indonesia May 2014 - October 2014 Chairul Tanjung that 1 % of the population in Indonesia controls 50% of state assets. The cause of this Inequality tends to be directed to ethnic Chinese supported by data from Forbes Magazine, the top three richest people in Indonesia for five consecutive years occupied by Chinese businessmen, besides during the administration of President Joko Widodo many infrastructure projects undertaken by contractors from China, not only invest but also bring workers from their country so that people in Indonesia have not been maximally empowered. In the lead up to the 2018 election of the Head of Region, the Legislative Election and the Presidential Election of 2019, these things could become a hot issue that was re-abused in the direction of ethnic Chinese racial issues as in the events of May 1998 where the crisis and economic disparity became the main trigger for bloody riots. This research shows that Indonesian people's perception towards Tiongha group in 2018 still tend to be negative and become a threat of disintegration of the nation that disrupts Indonesia's national resilience. This research was focused in Jakarta area by interviewing key informants in Pancasila field with exploratory mixture research method."