Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti reposisi nilai pada lembaga Negara pasca reformasi. Lembaga Negara yang dipilih adalah Tentara Nasional Indonesia. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan TNI untuk memperbaiki citranya pasca reformasi. Teori yang digunakan adalah teori repositioning organisasi. Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah paradigm post positivist. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan sumber dokumen. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berasal dari militer, pengamat militer dan masyarakat. Hasil penelitian adalah reposisi yang dilakukan oleh lembaga Negara TNI berjalan dengan baik, namun masih membutuhkan revisi dan evaluasi dengan tujuan menyempurnakan reposisi. Strategi komunikasi yang digunakan adalah komunikasi internal dan eksternal. TNI melakukan doktrin, perubahan kurikulum pendidikan dan latihan- latihan untuk mengkomunikasikan segala perubahan yang terjadi didalam organisasi. Komunikasi eksternal yang digunakan TNI adalah melalui media massa dan terjun langsung ditengah- tengah masyarakat sehingga tujuan untuk memperbaiki citra dapat terlaksana. (repositioning, positioning, image atau citra)

---

This thesis specifically examines the repositioning of the value of the State Institutions post 1998 Reform. The State Institution selected is the Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia), to determine the communication strategy employed by TNI to improve its image after the reform. The paradigm used in the study were the post-positivist paradigm. This type of research is a qualitative research. Data collection techniques are interviews and researching some document sources. Researchers conducted interviews with some of the speakers who are or used to be an active military personnel, military observers and public. The result of the research is that the repositioning which is planned by this specific State Institusion, in this case, the TNI is so far going well but still requires some revisions and evaluation to further enhance the repositioning. Communication strategies used are internal and external communications. TNI should reform its doctrine by embedding missions of its reposition, should enhance changes its curriculum and exercise to communicates any changes that occur within the organization due to its repositioning mission. External communications which is commonly used by TNI is through the mass media and by going actively in the society so that its objective to improve its image can be accomplished successfully. So far, the implementation of its repositioning policies that are exercised by the military to reach a new position in the public mind is going well. Research stated that the military is now have a much better image and the position compared to the time before the reforms because public confidence and trust is beginning to return. But of course, the military must continue to strive to gain and win the hearts of the public hoping to restore a"

"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."