Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018"

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui persetujuan isteri kedua dalam akta jual beli tanah serta implikasinya terhadap pembeli tanah yang bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah telah dialihkan oleh almarhum suaminya semasa hidupnya tanpa persetujuan A tetapi dengan persetujuan isteri lain secara dibawah tangan yang melampirkan akta nikah dan akta-akta lainnya, namun A tidak pernah mengetahui perkawinan tersebut. A mengajukan gugatan terhadap C karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum, namun Majelis Hakim menolak gugatan. Dalam membahas permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Adapun pembahasan yang diperoleh yaitu keabsahan pengalihan tanah SHM Nomor 2588 terkesan menggantung, di satu sisi Majelis Hakim menyatakan A berhak atas tanah SHM Nomor 2588 sedangkan Majelis Hakim menyatakan harus ada putusan pengadilan yang menyatakan terjadi pemalsuan terhadap identitas penjual tanah SHM Nomor 2588 dan merekomendasikan menggugat kepada penjual yang tidak berhak, akan tetapi penjual yaitu suaminya telah meninggal, yang semestinya Majelis Hakim menangguhkan pemeriksaan perkara untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang menuntut dugaan pemalsuan tersebut berdasarkan Pasal 138 Ayat (7) HIR dan Pasal 138 Ayat (8) HIR untuk mengetahui pihak yang harusnya digugat oleh A. Kepada C diberikan perlindungan hukum karena telah beritikad baik dalam membeli obyek jual beli tanah yang sesuai dengan prosedur/tata cara yang berlaku sehingga jual beli dianggap sah.

---

This research discusses the legality of transferring joint asset with the first wife through the consent of the second wife in the deed of sale and purchase of the land and the implications for the purchaser of the land that happened in a case decided by the Supreme Court through Decision Number 2273K/PDT/2021. A's joint asset in the form of the land was transferred by her late husband during his lifetime without A's consent but with the consent of another wife who attached a marriage certificate and other certificates, but A never knew about the marriage. A filed a lawsuit against C because he had committed an unlawful act and declared the sale and purchase deed null and void, but the Judges rejected the lawsuit. In discussing these problems using doctrinal research method with qualitative analysis. The results of this research are the validity of the transfer of the land of SHM Number 2588, the Judges stated that A had the right of the land of SHM Number 2588, while the Judges stated that there must be a court decision stating that there was falsification of the identity of the seller of the land of SHM Number 2588 and recommending suing the seller who is not have the right, but the seller, namely her husband, had died, the Judges should have postponed the examination of the case to be forwarded to the official authorized to prosecute the alleged forgery based on Article 138 Paragraph (7) HIR and Article 138 Paragraph (8) HIR to find out which party should be sued by A. C is given legal protection because he has good faith in buying the land of SHM Number 2588 with the procedures, so that the sale and purchase are considered valid."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai akibat hukum perceraian antara suami isteri terhadapharta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian PengikatanJual Beli. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas harta bersamayang belum dibagi, diperlukan persetujuan dari mantan isteri atau suami, apabilatidak ada persetujuan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidaksetuju itu. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan,yang pertama adalah bagaimana akibat hukum perceraian suami isteri terhadapharta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian PengikatanJual Beli? Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab Notaris atasPerjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalam putusan Majelis PemeriksaWilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis denganpendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untukmenganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinandan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi danrelevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa, akibat hukum yang terjadi atas pembuatan PerjanjianPengikatan Jual Beli ini adalah dirugikannya pihak isteri sebagai orang yang turutmemiliki hak atas objek tersebut dan dirugikannya pihak pembeli dalam perjanjiantersebut. Lalu tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yangdibuatnya adalah dijatuhkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis yangdijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karenaNotaris terbukti melanggar Pasal 16, 39 dan 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 TentangJabatan Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal consequences of a divorce between husband and wifeto the undivided joint marital property that being an object on sale and purchaseagreement. In making a sale and purchase agreement of undivided joint maritalproperty, the consent of the spouses is required, if the consent is none, it will causea losses to the disagreed party. In this study, the authors raised two main ideas,first, how is the effect of a divorce between husband and wife to the undivided jointmarital property that being an object on sale and purchase agreement? The secondis how the responsibility of Notary on the sale and purchase agreement asmentioned in Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI JakartaNomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? The research method thatwill be used in this study is juridical-normative. The results of this study indicatethat, the legal consequences of making this sale and purchase agreement is thedisadvantage of the wife as the person who also has the right to the object and alsodisadvantage of the buyer in the agreement. Then the responsibility of the Notaryon the Sale and Purchase Agreement he made is an administrative sanction in theform of written warning imposed by the Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKIJakarta because the Notary was proven to violate Articles 16, 39 and 47 LawNumber 2 Of 2014 Concerning Amendment to Law Number 30 Of 2002 ConcerningJabatan Notaris."

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act"

"Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021 dan bagaimana keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri bedasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt/2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa ekplanatoris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penepatan isbat nikah merupakan harta bersama, karena dinyatakan sahnyaperkawinan dan memiliki kekuatan hukum berlaku sejak awal perkawinannya. Oleh karena itu, bedasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Keabsahan akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) tanpa adanya persetujuan istri dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga setiap peralihan hak yang merupakan harta bersama harus ada persetujuan suami atau istri.

---

Official marriage registration provides benefits including as a valid and strong evidence for husband and wife because they have legal certainty, thus a marriage must be registered in order to fulfill the provisions of religious law and state law. This study discusses how the position and status of assets obtained prior to the determination of the isbat marriage based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021 and how the validity of the deed of sale made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent based on the decision of the Supreme Court Number 188 K/Pdt/2021. To answer these problems, this research uses a normative juridical method with a research typology in the form of an explanatory, the type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of this study are the position and status of assets obtained before the determination of the isbat marriage is joint property, because it is declared valid marriage and has legal force since the beginning of the marriage. Therefore, based on Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that property acquired during marriage becomes joint property. The validity of the deed of sale and purchase made by the official making the temporary land deed (PPATS) without the wife's consent is declared null and void because it does not meet the requirements stated in Article 36 paragraph (1) of the UUUP which states that joint assets, husband or wife can act on the approval of both both parties so that any transfer of rights constituting joint property must have the consent of the husband or wife."

"Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah akan menimbulkan akibat Perkawinan. Salah satunya akibat Perkaiwnan terhadap harta benda. Akibat perkawinan terhadap harta benda diatur di dalam KUHPerdata yang mengatur percampuran harta. Pada saat ini harta benda perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur adanya harta bawaan dan harta bersama. Setelah terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum para pihak. Sepanjang belum ada putusan Pengadilan mengenai pembagian harta bersama, maka suami istri tidak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Dalam hal suami atau sitri telah meninggal dunia dan telah terjadi perceraian, namun belum ada pembagian harta bersama, maka suami atau istri harus meminta persetujuan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Jika tidak, maka perbuatan hukum tersebut dapat batal demi hukum dan suami atau istri tersebut dapat digugat perbuatan melawan hukum. Hal ini yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/K/Pdt/2016 dimana istri telah menjual harta bersama yang dimiliki bersama dengan suaminya yang telah meninggal dunia (Pewaris). Dalam kasus tersebut istri telah menjual obyek harta bersama berupa tanah tanpa persetujuan ahli waris lain. Dalam hal ini istri memang berhak atas harta bersama tersebut, namun dalam hal ini belum ada putusan Pengadilan Negeri terkait pembagian harta bersama. Namun, walupun isteri masih berhak atas obyek harta bersama tersebut, obyek tersebut merupakan harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi perbuatan menjual tanah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan jual beli batal demi hukum. Metode penulisan yang dipakai adalah normative dengan tipologi eskplanatoris.

---

Marriage, an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife which is to form a happy family and eternal based on God. Legal marriage would lead to a result of marriage. One of them is a result to marriage property. As a result of marrige property set out in the Civil Code that regulates marital property. At this time, the regulation against marriage property has been regulated in the regulation of marriage that governs their personal property and marital property. After the divorce, marital property is divided according to the law of the parties. Throughout there has been no court decision on the division of marital property, the husband and wife are not entitled to take legal actions against the marital property without the consent of the husband or wife. In the case of a husband or wife had died and there has been a divorce, but there is no division of marital property, the husband or wife must seek approval heirs to take legal actions against the marital property. If not, then legal action can be null and void and the husband or wife may be sued a tort. This happened in the case of Decision No. 96 / K / Pdt / 2016 in which, the wife has been selling property that is owned jointly with her husband who had died (Heir). In such cases the wife had to sell an object of common property such as land without the consent of other heirs. In this case the wife is entitled due to the marital property, but in this case there has been no decision of the District Court related to the division of marital property .. However, even though the wife was still entitled to the marital property of the object, the object is a legacy bequeathed to his heir. So the act of selling the land without the consent of other heirs can be categorized as an act against the law and selling can be null and void. Writing method used is normative with explanatory typology."

"Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Namun permasalahan muncul apabila tanah yang diperjual-belikan dibebankan dengan jaminan kredit kepada pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan jual beli tanah jaminan kredit memiliki prosedur yang berbeda dengan jual beli tanah pada umumnya, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan terjadinya akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan dikemudian hari. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 1982 K/Pdt/2018 untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi serta pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap pelanggaran prosedur jual beli tanah jaminan kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis-normatif dengan diagnostic-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah jaminan kredit yang dilakukan tanpa pengecekan asli sertipikat objek jual beli oleh Notaris/PPAT, persetujuan dari kreditur terlebih dahulu, serta tidak adanya itikad baik Penjual mengakibatkan jual beli tanah jaminan kredit batal demi hukum. Akibatnya, Notaris/PPAT yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan menjanlankan sanksi adminsitratif yang dikenakan padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa apabila Notaris/PPAT hendak membuat akta terkait jual beli tanah jaminan kredit, sebaiknya memberi penyuluhan kepada kliennya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak kreditur atas tanah jaminan kredit tersebut terlebih dahulu guna menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari. Notaris/PPAT juga perlu memeriksa perjanjian kredit antara Penjual dengan kreditur untuk mengetahui syarat-syarat lain yang diperlukan agar Penjual dapat menjual tanah jaminan kreditnya kepada pihak ketiga

---

Sales and purchase of land is a legal act that is often carried out in the daily life of Indonesian people. However, the problem arises if the land being traded encumbered with a credit guarantee to a third party. This is because the sale and purchase of land as a credit guarantee have a different procedure from the sales and purchase of land in general, therefore its violation can lead to unwanted legal consequences in the future. Therefore, the author is interested in researching Court Number 1982 K/Pdt/2018 to find out the legal consequences that occurred and the accountability of the Notary/PPAT for violations of the credit guarantee land sale and purchase procedure. The research of this thesis uses a normative juridical method, with diagnostic-prescriptive. The result of this research is that the sales and purchase of land as a credit guarantee land without checking the original certificate of the object of sale and purchase by the Notary / PPAT, prior approval from the creditor, and the absence of good faith from the seller resulted in the sale and purchase of land as credit guarantee becomes null and void by law. As a result, the concerned Notary / PPAT must be held accountable for his/her actions based on the statutory regulations regarding his/her position such as Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and other statutory regulations. The result of this research suggests that if the Notary/PPAT wants to make a deed related to the sale and purchase of land as a credit guarantee, he/she should counsel his/her clients first to get written approval from the creditor of land as a credit guarantee land foremost, to avoid the possibility of a dispute in the future. The Notary/PPAT also needs to examine the credit agreement between the seller and the creditor to find out other requirements for the seller to sell his/her land which is encumbered with a credit guarantee to a third party."

"Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama serta mengalihkan harta bersama dari perkawinan pertama dengan tandatangan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertamanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah status hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pertama dan terhadap harta bersama dari perkawinan pertama dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini menggunakan bentuk doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan perkawinan kedua Alm.MS dengan FZ dilakukan tanpa meminta izin dari JR sebagai istri pertamanya maupun izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan fakta dalam Kartu Keluarga yang tertulis kawin belum tercatat, maka status hukum perkawinan Alm.MS dengan FZ hanya dianggap sah secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanpa persetujuan istri pertama adalah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tersebut batal demi hukum, karena melanggar syarat subjektif yaitu unsur kesepakatan dan syarat objektif yaitu unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Alm.MS dan FZ sebagai istri keduanya tidak berwenang untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari JR sebagai istri pertamanya karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Alm.MS dan JR. Selain itu Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat dengan dasar utang piutang.

---

Legal actions such as a sale and purchase agreement on joint property obtained in the first marriage in its implementation must have the consent of the first wife as stipulated in Article 36 paragraph (1) UUP jo Article 92 KHI. However, in the case that the author discusses, the husband married a second wife without the knowledge and permission of the first wife and transferred joint property from the first marriage with the signature of the second wife without the knowledge and consent of his first wife. The problems raised in this study are the legal status of the second marriage performed by the husband without the consent of the first wife and against the joint property of the first marriage and the legal consequences of the joint property in the first marriage transferred based on the sale and purchase agreement without the consent of the first wife performed by the husband with the wife in the second marriage. This research uses a doctrinal form by using data collection tools in the form of literature study. The results of the analysis show that the second marriage of Alm.MS with FZ was carried out without asking permission from JR as his first wife or permission from the Religious Court to conduct a polygamous marriage based on the fact that the Family Card is written that the marriage has not been recorded, so the legal status of Alm.MS marriage with FZ is only considered religiously valid, but has no legal force according to Positive Law in force in Indonesia. Furthermore, the legal consequences of joint property in the first marriage transferred based on the Sale and Purchase Agreement without the consent of the first wife is that the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 21 is null and void, because it violates the subjective requirement, namely the element of agreement and the objective requirement, namely the element of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Because Alm.MS and FZ as his second wife are not authorized to transfer the object without the consent of JR as his first wife because the object is joint property between Alm.MS and JR. In addition, the Sale and Purchase Agreement was made on the basis of debt and credit."

"Dalam perjanjian jual beli tanah, biasanya Penjual memberikan kuasa kepada Pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli. Jika tanah objek pemberian kuasa merupakan harta bersama, maka pemberian kuasa harus dengan persetujuan pasangan. Pemberian kuasa sering kali tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kuasa diberikan secara sepihak oleh suami yang tidak jujur perihal status perkawinan dan kedudukan tanah objek pemberian kuasa. Penerima kuasa ialah Direktur yang ternyata juga mewakili Perseroan Terbatas selaku Pembeli pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Selain itu, pemberian kuasa tidak dimuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, melainkan dalam klausul di Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah suami meninggal dunia, istri menggugat PPAT, Pembeli dan Kantor Pertanahan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan pemberian kuasa dari Penjual yang mengaku tidak menikah kepada Perseroan Terbatas untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah objek harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020 dan menganalisis perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap tanah yang telah dijual kepada Pembeli dengan menggunakan data identitas yang tidak benar dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020. Jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yakni penelitian eksplanatori. Pemberian kuasa melanggar syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal, dan hak para ahli waris tidak terlaksana dan hak Pembeli yang beriktikad baik tidak boleh dieliminasi lagi, sehingga yang mesti bertanggung jawab adalah suami. Notaris dan PPAT sebaiknya memverifikasi data-data secara digital dan para penghadap mempelajari formalitas dan persyaratan pemberian kuasa lebih dahulu.

---

In the land sale and purchase agreement, usually gives the seller the power to the buyer to sign the sale and purchase deed. If the object of the power of attorney is a joint property, then the power of attorney must be with the consent of the spouse. The granting of power of attorney is often not carried out according to statutory provisions, where power is given unilaterally by a dishonest husband regarding marital status and the position of the land object of the power of attorney. The recipient of the power of attorney is the Director who apparently also represents the Limited Liability Company as the buyer at the time of signing the sale and purchase deed before the PPAT. In addition, the grant of power of attorney is not contained in the deed of authorization to sell, but in a clause in the deed of binding sale and purchase agreement. After the husband died, the wife sued the PPAT, the buyer and the local Land Office. This study aims to identify the validity of the power of attorney from the seller who claims to be unmarried to a limited liability company to sign the deed of sale and purchase of joint property objects in the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020 and analyze the legal protection for the heirs of the land that has been sold to the buyer by using incorrect identity data associated with the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020. The type of research is normative juridical research and the type of research is explanatory research. The granting of power of attorney violates the terms of the agreement and the terms of a lawful cause, and the rights of the heirs are not implemented and the rights of the buyer in good faith cannot be eliminated again. So it is the husband who must be responsible. Notaries and PPATs should verify the data digitally and the parties to study the formalities and requirements for granting power of attorney in advance."