Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini merupakan case review mengenai kasus hukum Minnesota Mining and Manufacturing Company v. LePages Incorporated, Et Al (3M v. Lepage`s). Pada tahun 2014, LePage`s mengajukan petisi ke pengadilan banding Amerika Serikat terkait kecurigaan praktik monopoli yang dijalankan oleh 3M dengan bantuan program bundle rebate yang dilakukan. Diskusi dalam case review ini membahas mengenai tuduhan monopoli terhadap 3M dan keputusan pengadilan melalui sudut pandang hukum dan ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis is a case review of the Minnesota Mining and Manufacturing Company v. LePage`s Incorporated, Et Al (3M v. Lepage`s) legal case. In 2004, LePage`s filed a petition to the United States Court of Appeals of a suspected transparent-tape market monopolization maintained by 3M through a bundle rebate program. This case review discussions revolved around the 3M monopoly allegations and the court`s decisions through the law and economics perspective."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."

"Posisi dominan secara ekonomi sesungguhnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun posisi dominan dapat menjadi awal mula dari perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Karena telah banyak sekali kasus-kasus tentang penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga melihat efektifitas dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan teori efektifitas hukum oleh Clarence J Dias yang dimana teori tersebut lengkap dan dengan analisa yang mendalam karena teori ini menjabarkan tentang efektifitas hukum dari segala aspek yang bersangkutan. Dari artian hukum itu sendiri, penerapan dari hukumnya pihak yang terlibat dalam hukum tersebut dan juga pihak yang menjalani dan menerapkan hukum tersebut. Kasus-kasus yang digunakan adalah kasus dari PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, dan juga PT. Forisa Nusapersada. Ketiga kasus tersebut dalam putusan yang dibuat oleh KPPU terbukti telah memenuhi unsur dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa dari kasus tersebut telah dibatalkan putusannya dengan digantikan dengan putusan pengadilan negeri dan juga tingkat mahkamah agung.

---

Having a dominant position within an economy or market is not prohibited by law. However, this dominant position could encourage prohibited behaviors and abuse such as stated within the Indonesian constitution, within article 25, number 5 Year 1999 on abuse of dominant position. Due to this reason, there are so many cases of abuse of dominant position in Indonesia. This research is focused on the implementation of article 25 Number 5 Year 1999 by looking at the elements owned by Article 25 of Law Number 5 Year 1999. This study also looked at the effectiveness of Article 25 of Law Number 5 Year 1999 using the theory of legal effectiveness by Clarence J Dias, describing a thorough analysis and the legal effectiveness of all aspects concerned. From the meaning of the law itself, the application of the law of the parties involved in the law as well as those who undergo and apply the law. The study case used in this research focuses on PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and also PT. Forisa Nusapersada. The three cases has been identified by KPPU proved to have fulfilled the element of article 25 of Law Number 5 Year 1999. These three companies have been found guilty by KPPU in violations according to article 25 of Law Number 5 Year 1999. However, some of these court decisions have been void, replaced with the decision of the district court and the Supreme Court."

"Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Pokok permasalahan adalah bagaimana negara Amerika Serikat memberikan pengaturan mengenai monopoli dan monopolisasi, bagaimana berbagai instrumen hukum dari negara Amerika Serikat dapat diterapkan guna menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi monopoli yang dilakukan Google dalam gugatan yang berjudul “United States of America v. Google LLC (Google)”, serta bagaimana instrumen usaha Indonesia menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Google seandainya kasus serupa terjadi dalam ranah persaingan usaha Indonesia. Hasil penelitian mendatangkan kesimpulan bahwa monopoli dalam hukum Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang dilarang. Pelanggaran hukum persaingan usaha Amerika Serikat terjadi ketika pelaku usaha melakukan praktek monopoli, suatu bentuk penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki pelaku usaha dengan terpenuhinya dua syarat yang terkandung dalam yurisprudensi. Kesimpulan lainnya yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah dalam hal penggunaan hukum Amerika Serikat dan Indonesia dalam menganalisis tindakan Google, ditemukan bahwa Google telah terbukti melakukan monopolisasi (praktek monopoli). Titik perbedaan dari penggunaan hukum kedua negara ini adalah bahwa instrumen hukum Amerika Serikat menilai Google melakukan monopolisasi hanya dalam pasar mesin pencarian, sedangkan instrumen hukum Indonesia menilai Google melakukan praktek monopoli dalam pasar mesin pencarian dan iklan pencarian. Adapun dalam penganalisisan dugaan monopolisasi, instrumen hukum Amerika Serikat perlu untuk segera menyepakati mengenai definisi dan kriteria exclusionary conduct. Sedangkan untuk negara Indonesia, dianggap perlu untuk KPPU memberikan edukasi mengenai monopoli dan praktek monopoli, untuk menambah wawasan masyarakat Indonesia serta mengurangi anggapan bahwa monopoli adalah suatu hal yang secara inheren dilarang oleh hukum Indonesia.

---

Research metodology used in this thesis is literary research with secondary data as the main source of data. The core problems of this thesis revolve around how United States of America regulates monopoly and monopolization, also the implementation of both United States’ and Indonesia’s anti-trust law in analyzing Google’s suspected monopolization as stated in “United States of America v. Google LLC (Google)” legal complaint. Research concludes that United States’ law condemns not monopoly but monopolization, a conduct in which a firm abuse its monopoly position and have met the two requirements as stated in jurisprudence. Research also concludes that both the implementation of United States’ and Indonesia’s anti-trust law in analyzing Google’s conduct have deemed Google for violating the law. The main difference between the implementation of the law from both countries lies upon the proven monopolization in relevant market. According to United States’ anti-trust law, Google conducted monopolization in only the market of search engine whilst according to Indonesia’s anti-trust law, Google has conducted monopolization in the market of both search engine and search advertising. In analyzing the allegation of monopolization, both countries have not yet fully created legal certainty. It is recommended for United States’ anti-trust law to define exclusionary conduct, and for Indonesia’s authority (KPPU) to educate the citizens of Indonesia about monopoly and monopolization, in order to expand the knowledge of Indonesians and removing the perception that monopoly is inherently prohibited by Indonesia law."

"Industri sepeda motor di Indonesia meningkat rata-rata 12% tiap tahunnnya. Di Indonesia, bukan hanya motor bebek yang menjadi favorit konsumen, tetapi juga motor matik. Di Indonesia terdapat beberapa pabrik perakitan sepeda motor, namun spare part kendaraan bermotor banyak yang diimpor dari luar negeri, termasuk juga spare part berbahan dasar karet, seperti v-belt (sabuk-V), padahal telah ada beberapa produsen sabuk-V di Indonesia. Sabuk-V merupakan komponen penting dalam kendaraan yang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan karena berfungsi sebagai rantai pada motor matik. Saat ini belum ada standar khusus yang mengatur tentang sabuk-V karet motor matik di Indonesia, sehingga banyak produk impor di pasaran. Oleh karena itu perlu adanya kajian mengenai sabuk-V motor matik di Indonesia. Dari hasil pengujian sabuk-V dipasaran, didapatkan hasil bahwa secara visual dan dimensi, tidak nampak perbedaan signifikan antara sabuk-V produksi dalam negeri dan impor, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap kualitas sabuk-V produksi dalam negeri dan impor. Sabuk-V produksi dalam negeri memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sabuk-V impor. Untuk melindungi konsumen dan juga produk dalam negeri serta agar produksi dalam negeri unggul di pasar global, maka perlu ada standar khusus mengenai sabuk-V karet motor matik yang harmonis dengan standar internasional."

"ABSTRAKArtikel ini mencoba mengeksplorasi faktor-faktor eksplanatif di balik reformasi sektor keamananIndonesia yang kurang efektif. Secara umum, reformasi militer Indonesia dapat dibagi menjadibeberapa aspek: normatif (kerangka regulatif), substantif (doktrin militer), struktural (organisasimiliter) dan ekonomi pertahanan. Artikel ini menerapkan kerangka difusi militer Horowitz,terutama melihat modal finansial dan organisasional sebuah organisasi sebagai faktor utamadalam menjelaskan adaptasi inovasi militer di sistem internasional. Pada akhir artikel ini, artikelini menyimpulkan bahwa kedua aspek tersebut terbukti menjadi faktor utama di baliktransformasi pertahanan Indonesia yang kurang efektif."

"Perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang memberi perhatian lebih pada permasalahan demokrasi dan juga permasalahan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan suatu negara yang diterapkan baik dari internal negara maupun dari eksternal negara tersebut. Perhatian pada masalah kebijakan luar negeri, demokrasi dan hak asasi manusia ini kemudian mulai menjadi sebuah tema serta bagian yang amat penting didalam tujuan-tujuan negara pada saat ini. Permasalahan demokrasi dan HAM sejak perang dingin berakhir bukan lagi menjadi persoalan dalam lingkup domestic tapi sudah mengglobal seakan-akan tanpa batasan lagi. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terkait dengan permasalahan demokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh negara Myanmar bergerak maju sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Myanmar.Hal ini adalah bukti yang amat konkret akan adanya dukungan Republik Indonesia terhadap Myanmar terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi demokrasi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam penelitian ini penulis menujukkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan di Myanmar. Selain itu penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang diberikan oleh K.J. Holsti sebagai pendekatan untuk menjelaskan tentang policy making process yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Holsti membagi faktor ekternal dalam membentuk kebijakan luar negeri salah satunya ialah permasalahan global serta dunia saat ini yaitu permasalahan demokrasi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri salah satunya yaitu opini publik.

---

The changes of International Relationship that give more attention to the Democratization problem and also to the Human Rights have a big influence to the state policy which practiced in internal and external policy of the state. The attention to the Foreign Policy problems, Democracy and Human Rights become a theme also a part of the important state purpose, nowadays Democracy and Human Rights since Cold War ended, not a domestic problem anymore, but already globalized without any bonderesed domestic. Indonesian Foreign Policy connected to the Democracy problems in Myanmar that nowadays seen in Joint Commision between Indonesia and Myanmar.

This is the concret support of Indonesian to Myanmar in facing through the democratization transition periode, and also a face off Indonesian Foreign Policy which is value as Active and Free. Same perception with Indonesian Foreign Policy that we want to increase the quality of Indonesian diplomacy to push the national interest. In this thesis, the writer the writer want to explain Indonesian contribute to solve the problems in Myanmar. The writer also used the theory of KJ Holsti to explain the policy making process that happened in Indonesia. According to Holsti, two factors in making process in foreign policy was internal factors and external factors. First, external factor is the global problems ( Democracy and Human Rights problems ) and the internal problems is Public Opinion."

"Skripsi ini berisi ulasan yuridis UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan monopoli studi kasus persaingan usaha tidak sehat pada pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Untuk itu dalam pembahasan skripsi akan dijelaskan tentang Praktik Monopoli dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha dan regulasi terkait pengiriman (outgoing) dan Pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Penulisan skripsi ini mengkaji apakah telah terjadi pelanggaran Praktik Monopoli yang dilakukan oleh Angkasa Pura II telah terbukti adanya secara sah, dibuktikan dengan pemenuhan unsurunsur pada Pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1999 sebagai pedoman dari kasus ini.This thesis contains a juridical review of Law Number 5 the Year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and monopoly case studies of unfair business competition on the outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. For this reason, in the thesis discussion, it will be explained about Monopolistic Practicesfrom the perspective of Business Competition Law and regulations related to outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. The writing of this thesis examines whether there has been a violation of Monopolistic Practices committed by Angkasa Pura II that has been legally proven, as evidenced by the fulfillment of the elements inArticle 17 of Law Number 5 of 1999 as a guideline for this case."

"Dunia usaha sekarang ini mengalami lingkungan persaingan yang kompleks dan dinamis. Di situasi seperti ini, pelanggan sangat berkuasa untuk menuntut. Mereka berharap memperoleh tingkat kualitas produk yang tinggi dengan biaya yang terjangkau. Perusahaan yang ingin maju harus mendapatkan keunggulan kompetitif untuk produknya, dan mereka harus melakukan inovasi secara kontinyu.Situasi pasar otomotif dunia pun sudah sedemikian dinamis dan kritis, hal ini mendorong produsen untuk terus menciptakan produk unggulan. Pasar menginginkan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Otomatis persaingan bisnis kian ketat, variabel harga dan merek pun menjadi parameter kritis konsumen. Bagi produsen, hal ini berarti efisiensi produksi.Dalam penelitian ini, diduga konsumen mengevaluasi kualitas berdasarkan dimensi-dimensi kualitas yang penting bagi mereka, bukannya kualitas secara keseluruhan. Evaluasi konsumen yang seperti ini seringkali disebut sebagai pandangan multi dimensi terhadap kualitas. Menghantarkan produk berkualitas ke dunia konsumen membutuhkan semacam pemahaman terhadap dimensi-dimensi kritis yang dipakai oleh konsumen dalam menilai kualitas. Konsumen sering menilai kualitas suatu produk berdasarkan petunjuk yang bersifat informatif yang berhubungan dengan produk tersebut. Petunjuk yang informatif tersebut kadangkala berasal dari intrinsik produk itu sandhi dan dapat pula dari ekstrinsik yang berasal dari luar produk.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model 6 dimensi kualitas untuk produk mobil sedan berdasarkan model konseptual mengenai Perceived Quality yang dikembangkan oleh Bruck. Keenam dimensi kualitas tersebut adalah versatility, ease of use,durability, serviceability, performance dan prestige, yang digunakan untuk mencari tahu dimensi-dimensi kualitas apa saja yang berperan penting di persepsi konsumen dalam menilai produk mobil sedan di Jakarta, untuk itu dilakukan 4 macam treatmen terhadap variabel harga dan merek juga variabel pemasaran lainnya seperti jenis mobil. Dengan menggunakan metoda MANOVA GLM Repeated Measures, hasil akhir analisa dengan software SPSS ver 10.01 didapat dimensi kualitas durability, serviceability dan performance yang signifikan.Durability mencerminkan daya tahan suatu produk dalam beroperasi, serviceability meliputi aspek perbaikan dan kemudahan akses untuk melakukan perbaikan serta tanggung jawab dan keramahan petugas dalam menanggulangi masalah yang dihadapi konsumen. Dan performance adalah kinerja produk yang keandalannya dapat dipercaya konsumen. Ketiga dimensi kualitas ini juga secara tidak langsung mencerminkan betapa rasionalnya persepsi konsumen dalam menilai kualitas produk mobil sedan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pemasar harus mampu memberi porsi yang lebih pada dimensi-dimensi kualitas yang dianggap signifikan dimata konsumen agar program-program pemasaran yang dilakukannya dapat berjalan sesuai dengan apa diharapkan oleh konsumen.

---

Recently business world have experienced complex and dynamic competitive environment. In this situation, customers are very powerful to demand. They wish got high grade quality product with the reached cost. The company which want to be better must get competitive advantage for their product, and they must do innovation in a continue manner.

In automotive world market also had dynamic and critical situation, this matter pushed producent always to create superior product. Market wants to the best quality product with the reached price. Automatically, the business competition is stricter, price and brand name variables become a critical parameter to consumer. For producent, this meant efficiency of production.

In this study, consumer was estimated to evaluation quality depend on which important dimension of quality for them, not an overall of quality. This evaluation often called as a multidimensional perspective of quality. Delivering quality products to consumer world requires an understanding of the critical dimensions and cues that consumer use to judge quality. Consumer often judges quality of product based on informative cues that relation with the product. The informative cues mentioned occasionally came from the product itself and also could from the outside of the product.

This study did with using six dimensions of quality model for car product, based on conceptual model about perceived quality that developed by Bruck. Six dimensions of quality are versatility, ease of use, durability, serviceability, performance and prestige, that used to know what dimension is more important on consumer perception when judge product of car in Jakarta. For that, four treatment did to price and brand name variables and also others marketing variables such as type of car, with using Manova GLM Repeated Measures that included in software SPSS ver 10.0I.The results shows that durability, serviceability and performance are dimensions of quality that significant for consumer.

Durability reflects how well the product is in operation and the length of time the product works properly. Serviceability involves aspect maintenance of product and reliability of service and also the responsiveness of service personnel. And Performance refers to how well the product does what it is supposed to do. This three dimensions also reflect how rational consumer perception in judge quality product of car. This conclusion shows that marketer must determine the relevant quality dimensions for a product and the cues that are salient for judging those dimensions."

"Siapapun yang mengajukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pemeriksaan perkara senantiasa diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Hakim adalah manusia biasa karena itu suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Mulai dari perlawanan, banding sampai kasasi yang merupakan upaya hukum biasa sampai dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa. Para pihak dalam perkara dapat menggunakan sarana ini, apakah itu karena alasan hukum atau bukan. Peninjauan kembali dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan peninjauan kembali masih bisa menyisakan masalah apabila masih ada putusan peninjauan kembali yang bertentangan dengan putusan peninjauan kembali yang sudah ada karena obyek perkaranya sama. Untuk alasan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2009 yang memberikan jalan keluar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali yang kedua.

---

Whoever filing a civil suit to the court will surely expect to obtain solution or settlement. Based upon Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Authority, the Court shall be forbidden to refuse examining, hearing, and deciding upon a case filed on the argument that there is no rule of law or it is unclear, but on the contrary the court shall be obliged to examine and to hear it as well. The examination of a case shall be often ended with a decision, however, by handing down a decision, the problem has not been guaranteed to come to its end. In fact, a Judge is just a human being, and therefore the decision of a Judge can be wrong or erroneous, even it shall not be impossible to be one-sided. Accordingly, for the sake of truth and justice, every decision of a Judge should be re-examined in order to correct any possible error and mistake in handing down a decision. Generally, for any decision of a Judge, legal remedies have been provided namely the efforts or instruments to prevent or to correct the error in any decision, starting from resistance, appeal up to cassation which constitute ordinary legal remedies up to the judicial review which constitutes extra ordinary legal remedy. The parties in a case can take use of these legal remedies, either due to legal reason or not. The Judicial Review is called as extra ordinary legal remedy as it constitutes a legal remedy towards the decision of the court which has already had permanent legal force. The decision of Judicial Review still can leave problem behind if the decision of the Judicial Review is contrary to the existing decision of Judicial Review due to the similar object of the case. Accordingly, based on this fact, the Supreme Court has issued SEMA No. 10 Year 2009 providing the possibility to file an application for judicial review towards the decision of judicial review or the second judicial review application."