Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Prancis adalah salah satu negara yang mendukung kebebasan individu dan persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kaum homoseksual di Prancis adalah PACS yaitu, (Pacte Civil de Solidarité) yang diresmikan tahun 1999. Lalu pada perkembangan terakhir, tanggal 18 Mei tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis yang dikenal dengan mariage pour tous yaitu pernikahan untuk semua. Dengan adanya UU mariage pour tous, kaum homoseksual di Prancis dapat melegalkan hubungan mereka melalui ikatan pernikahan yang diakui oleh negara. Kaum homoseksual berharap dengan adanya UU tersebut, pandangan negatif masyarakat Prancis terhadap pasangan homoseksual dapat dihilangkan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan serta teori analisis wacana kritis Norman Faircglough (1995), hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU mariage pour tous dilegalkan, tindak kekerasan dan diskriminasi oleh kaum homofobia masih terus meningkat.

---

France, is one of the countries in the world that upholds individual freedom and equal rights for every citizen. This is evidenced by the policy regarding homosexuality in France which continues to develop over time. The first policy related to the recognition of homosexuals in France was the PACS (Pacte Civil de Solidarité) which was inaugurated in 1999. Then the latest development, on May 18, 2013 finally legalized same-sex marriage in France, known as mariage pour tous, namely marriage for all. With the mariage tous law, homosexuals in France can legalize their relationship through the original marriage bond by the state. Homosexuals people hope that with this law, the negative view of French society towards homosexuals can be eliminated. By using qualitative methods and literature study techniques as well as analysis of critical discourse theory by Norman Faircglough (1995), the result of the study shows that after the marriage law was legalized, acts of violence and discrimination by homophobic people still continued to increase."

"Kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang diambil untuk mengakui homoseksualitas sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis adalah PACS Pacte Civil de Solidarit yang diresmikan pada tahun 1999. Dengan adanya pro dan kontra di masyarakat, pada tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis. Lagu sebagai salah satu produk budaya menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan suatu isu, termasuk isu homoseksualitas. Skripsi ini akan mengkaji representasi kaum homoseksual dalam lagu Prancis bertemakan homoseksualitas yang keluar pasca PACS hingga keluarnya kebijakan le mariage pour tous atau pernikahan sejenis. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep mengenai representasi dari Stuart Hall, yang didukung oleh teori analisis isotopi pada buku Savoir Lire karya Schmitt Viala. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam lagu-lagu Prancis tahun 1999 - 2013 kaum homoseksual ditampilkan sebagai suatu bentuk hubungan afektif yang mendapatkan reaksi negatif, netral, dan positif seiring perkembangan kebijakan yang diambil pemerintah Prancis.

---

Policies concerning homosexuality in France continue to develop over time. The first policy to acknowledge homosexuality as a form of relationship in France was PACS Contract of Civil Partnership in 1999. Given the pros and cons among French people, in 2013 France Government finally legalized same sex marriage. A song, as one of cultural product, becomes one of the means to convey an issue, including the issue of homosexuality. This thesis will examine the representation of homosexuals in French songs that came out after PACS up to le mariage pour tous. Stuart Hall rsquo s theory on representation, combined with Schmitt Viala rsquo s isotopy analytical theory on Savoir Lire is the main theory used. The result shows that the French songs display homosexuality as a form of affective relationships that get differ kind of reactions, from negative, neutral until positive.

---

Les politiques concernant l'homosexualité en France continuent de se développer au fil du temps. La première politique faisant reconnaître l'homosexualité comme une forme de vie du couple en France était PACS (Pacte Civil de Solidarité), sortie en 1999. Étant donné les avantages et les inconvénients entre les Français, en 2013, France gouvernement a finalement légalisé le mariage homosexuel. La chanson, comme l'un des produits culturels, devient un moyen pour transmettre un message, concernant l'homosexualité. Ce mémoire examine la représentation des homosexuels dans les chansons françaises qui sont sorties après le PACS jusqu'au mariage pour tous. La théorie de Stuart Hall sur la représentation, combinée avec la théorie analytique 'isotopie' de Schmitt et Viala, est la principale théorie utilisée. Le résultat des analyses montre que les chansons françaises représentent l'homosexualité comme une vie du couple affectif qui gagne diverses réactions, du plus négative, neutre et positive."

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"Artikel ini membahas kesetaraan sosial yang terdapat dalam lirik lagu ?Tous Les Mêmes? karya La Fouine. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan tekstual. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan isu kesetaraan sosial melalui makna yang terkandung dalam lirik lagu. Melalui lirik lagu yang banyak mengungkap persamaan-persamaan yang dimiliki setiap manusia, isu kesetaraan ditampilkan tidak sebagai kondisi yang ada dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu impian yang dicita-citakan.

---

This article discusses social equality contained in the lyrics of ?Tous Les Mêmes? song by La Fouine. This study is a qualitative research with textual approach. The purpose of this study is to show the issue of social equality through the meaning contained in the lyrics. Through lyrics that reveal similarities as human being, the issue of equality is not shown as the condition exist in the community, but as a dream desired."

"Terdepositnya parafin wax dalam minyak mentah dapat menimbulkan gangguan dalam proses produksi minyak mentah, terutama ketika transportasi dalam pipa saluran. Kristal wax ini mengendap di dalam pipa dan akan menghalangi aliran minyak mentah, untuk itu perlu adanya penanganan serius untuk mencarikan solusi atas masalah ini. Salah satu cara penanganan pengendapan wax adalah dengan menambahkan aditif berupa pour point depressant ke dalam minyak mentah. Pada penelitian kali ini, diseleksi 23 jenis pour point depressant (PPD) yang berasal dari berbagai supplier bahan kimia dan diujikan kemampuannya menurunkan pour point dari minyak mentah fraksi berat dari Cilacap. Hasil seleksi didapatkan satu aditif terbaik yaitu dengan kode L, dan dikarakterisasi dengan GCMS dan FTIR didapatkan senyawa campuran alkanol rantai panjang dan naphthalene. Dengan penambahan 5000μL/L, aditif ini mampu menurunkan pour point sampel minyak mentah sebesar 6oC dan dengan penambahan 10000μL/L, mampu menurunkan sebesar 9oC. Untuk mengetahui bagaimana aditif PPD tersebut berinteraksi dengan wax, dilakukan studi dengan mengujinya lewat instrumentasi XRD (X-Ray Diffraction) yang menghasilkan intensitas peak XRD yang menurun seiring penambahan dosis PPD dan instrumentasi CPM (Cross Polarized Microscopy) memperlihatkan bahwa setelah penambahan PPD, wax yang terbentuk saat suhu 30oC lebih sedikit. Kesimpulan didapati bahwa PPD jenis ini mampu teradsorpsi di permukaan wax sehingga menghambat proses kristalisasi wax.

---

The precipitation of paraffinic wax in the crude oil causes a serious problem to the production process of oils, especially in the process of transportation in the pipelines. The deposition of wax in the pipeline trapped out the oil and inhibit the oil to flow. A serious treatment must be applied to solve this problems. One of the method is the addition of additives into the crudes. The additives are named as pour point depressants (PPD). In this research, 1 of the best from 23 pour point depressant additives that come from some chemical suppliers, was selected. The selection is based on their performance to depress the initial pour point of the Cilacap’s heavy crude oil. The PPD with L code was known having the best performance on the crude. This PPD was characterized by FTIR and GCMS, hence obtained the information about this PPD, it is consist of long chain of alkanol and naphthalene. With the dosage of 5000μL/L, this PPD can decrease the pour point as much as 6oC from the initial point, and with the dosage of 10000μL/L, this PPD can decrease as much as 9oC. In order to know how can this type of PPD interact with the wax, studied had been done with XRD (X-Ray Diffraction) and CPM (Cross Polarized Microscopy) instrumentation. The increasing dosage of PPD in wax caused the peak intensity of wax in XRD decrease. CPM instrumentation showed that after the addition of PPD, the wax precipated from crude oil decrease significantly on the temperature of 30oC. In conclusion, this type of PPD can interfere the wax crystal growth by adsorption, the adsorption takes place on the surface of wax crystal."

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."

"Entre les murs adalah film bergenre drama tahun 2008 yang disutradarai oleh Laurent Cantet, berdasarkan novel Entre les Murs tahun 2006 karya François Bégaudeau. Film ini menceritakan kondisi suatu kelas di sekolah Prancis yang terletak di daerah banlieue. Film ini memenangkan Palme d'Or dalam Festival Film Cannes 2008. Artikel ini bertujuan untuk memberikan sumbangan informasi mengenai interaksi sosial yang terlihat dalam film Entre Les Murs. Artikel ini juga dapat memperlihatkan gambaran multikultural di Prancis.

---

Entre les murs is a 2008 drama genre movie directed by Laurent Cantet, based on Entre les murs novel by François Bégaudeau 2006. This film tells the condition of a class at a French school located in the suburbs. The film won the Palme d'Or in Cannes Film Festival 2008. This article aims to provide information about the contribution of social interaction seen in the film Entre Les Murs.This film also shows multiculturalism in France. "

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.

---

This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant."