Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu.Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung.Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba."

"Perubahan iklim mendorong tren penggunaan Kendaraan Listrik. Penerbitan regulasi untuk mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Percepatan program tersebut mencakup instansi Pemerintah. Namun, tingginya harga pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia menjadi rintangan utama pada implementasinya. Sedangkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akan berdampak pada biaya operasional dari Kendaraan Perorangan Dinas saat ini. Penelitian ini menganalisis kebijakan melalui perhitungan total biaya kepemilikan antar jenis kendaraan. Total Cost of Ownership consumer-oriented diterapkan sebagai model matematis dan data primer diperoleh dari Pemerintah Kota Bekasi. Dalam perhitungan tersebut didapatkan nilai TCO tertinggi yaitu pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai walaupun memiliki biaya operasioanl yang terendah selama periode kepemilikan lima tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya harga pembelian dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dimana, adanya tambahan insentif dapat menekan tingginya biaya kepemilikan dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

---

Climate change pushes the trend of EV implementation. The regulation issuances to support the Battery Electric Vehicle program in Indonesia states in Presidential Regulation Number 55 of 2019. The acceleration program also covers Government Institutions. However, the high price of Battery Electric Vehicle becomes the main obstacle to its implementation. At the same time, the increasing fuel price will impact the official car's operational cost. This study analyzes the policy by estimating the total cost of ownership among powertrains. Total Cost of Ownership consumer-oriented was applied as the mathematical model and primary data was obtained from The City Government of Bekasi. Briefly, BEV has the highest TCO despite owning the lowest operational cost over the five years. That is because the high price of Battery Electric Vehicle still dominates other costs. Therefore, more incentives will lower the Battery Electric Vehicle cost of ownership."

"Kanker secara umum disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya akibat paparan lingkungan. Paparan gas buang kendaraan bermotor dan asap rokok merupakan polutan yang cukup potensial menyebabkan kanker. Paparan gas buang kendaraan bermotor banyak dialami pekerja lalu lintas sehingga resiko kanker pada polisi lalu lintas cukup tinggi. Gaya hidup sebagian polisi lalu lintas yang merokok juga menjadi penyebab salah satu potensi resiko kanker yang tinggi. Resiko kanker ini disebabkan adanya mekanisme stress oksidatif. Stress oksidatif merupakan salah satu penyebab pemicu pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Sebelum pembentukan sel kanker terjadi, sel memiliki sistem pertahanan terhadap pembentukan sel kanker. Sistem pertahanan sel ini berupa perbaikan susunan basa DNA. Sistem perbaikan yang sering terjadi pada basa guanin terjadi dengan menglepaskan DNA-adduct, 8-hidroksi-2’-deoksiguanosin, umumnya digunakan sebagai biomarker resiko terhadap kanker. Metode pengukuran 8-hidroksi-2’-deoksiguanosin dapat dilakukan dengan HPLC-UVvis. Dari sampel urin sebanyak 17 orang, pengukuran dilakukan dengan membandingkan konsentrasi 8-hidroksi-2’-deoksiguanosin pada polisi lalu lintas yang merokok sebanyak 8 orang dengan polisi lalu lintas yang tidak merokok sebanyak 9 orang. Rerata konsentrasi 8-hidroksi-2’-deoksiguanosin pada polisi lalu lintas yang merokok sebesar 0,619 mg/g kreatinin dan pada polisi lalu lintas yang tidak merokok sebesar 0,268 mg/g kreatinin. Hasil analisis mengindikasikan bahwa polisi lalu lintas yang merokok memiliki resiko terhadap penyakit kanker lebih tinggi dibandingkan dengan polisi lalu lintas yang tidak merokok.

---

Cancer is generally caused by chemicals hazardous because of environmental exposure. Exposure of motor vehicle exhaust gas and cigarette smoke is a pollutant that is potentially causing cancer. Exposure of motor vehicle exhaust gas received traffic workers and raised the risk of cancer for them. Lifestyle of smoking by traffic police is one another of the potential cancer risk. The risk caused by mechanism oxidative stress. Oxidative stress is one of the reason to make free radicals and can cause the cancer. Before the formation of cancer cells, the cell has a defense system against formation of cancer cell. This cell defense system can repair DNA base. System improvements cell can release guanine-adducts, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, is generally as a biomarker of cancer risk. Methods of measuring 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine can be done by HPLC-UVvis. The measurement of the urine samples from 17 persons, measurements were done by comparing between the concentration of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine of smoking’ traffic police (8 persons) and the not smoking’ traffic police (9 persons). The mean concentration of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine on smoking’ traffic police at 0.619 mg per g creatinine and the not smoking’ traffic police at 0.268 mg per g creatinine. The analysis result indicates that the smoking’ traffic police have an increased risk of cancer is higher than the not smoking’ traffic police."

"Benzena dikenal sebagai salah satu senyawa karsinogen. IARC telah menggolongkan benzena sebagai senyawa karsinogenik golongan 1 yang menunjukkan paparan benzena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Paparan dari aktivitas merokok dan emisi kendaraan bermotor pada polisi lalu lintas secara terus menerus akan mengakibatkan tingginya resiko paparan benzena sehingga perlu dilakukan kajian resiko paparan benzena terhadap polisi lalu lintas khususnya di wilayah Depok yang merupakan kota penyangga ibukota Jakarta. Asam s-fenilmerkapturat (SPMA) dalam urin merupakan metabolit spesifik terhadap paparan benzena sehingga representatif sebagai biomarker paparan benzena. Rata-rata konsentrasi SPMA pada polisi lalu lintas yang merokok, polisi lalu lintas yang tidak merokok, dan kontrol memberikan hasil 150,44 + 75,13 μg /g kreatinin, 70,44 + 64,21 μg /g kreatinin, dan 14,3 + 19,61 μg /g kreatinin. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa faktor emisi kendaraan bermotor, lama bekerja serta merokok meningkatkan resiko paparan benzena polisi lalu lintas.

---

Benzene has been known as one of the carcinogen agent. IARC had been categorized benzene as carcinogen compound in group 1 that indicates benzene exposure very harmful to human health. Exposure over and over from smoking activities and automobile emission to traffic policemen, will resulting a high risk benzene exposure, as a result, risk study of benzene exposure need to be done toward traffic policemen, specially in Depok area as Jakarta’s buffer zone. Sphenylmercapturic acid (SPMA) in urine is specific metabolite to benzene exposure, so it represents as biomarker benzene exposure. SPMA concentration average in smoking traffic policemen, nonsmoking traffic policemen and control respectively, give a result 150,44 + 75,13 μg /g creatinine, 70,44 + 64,21 μg /g creatinine, dan 14,3 + 19,61 μg /g creatinine. The statistical test result, show that automobile emission, working duration as traffic policemen, and smoking habit factor can increase traffic policemen benzene exposure risk."