Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini berfokus pada analisis strategi transformasi Program Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2021 menggunakan konsep reformasi utama upaya perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang kemudian disajikan secara deskriptif. Bentuk hasil dari karya akhir ini merupakan sebuah kajian kritis atau critical review yang menganalisis sebuah teori atau konsep kesejahteraan sosial. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain, penulis menemukan bahwa Program BLK ini merupakan salah satu upaya perlindungan sosial yang termasuk dalam komponen pemenuhan pasar tenaga kerja menurut ADB. Selain itu, berdasarkan reformasi utama yang dibutuhkan untuk Program BLK, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan upaya tersebut. Pemerintah belum berupaya untuk memberikan layanan Program BLK ini agar tepat sasaran, padahal hal ini dapat diatasi dengan menyusun standardisasi pengumpulan dan pengelolaan data. Selain itu, pemerintah juga kurang dalam melibatkan peran pekerja sosial dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program BLK. Berdasarkan reformasi utama perlindungan sosial, hal itu perlu diatasi dengan melakukan pemberdayaan pekerja sosial sebagai pionir perubahan program perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam inklusi sosial di Indonesia dan masih adanya masalah sumber pendanaan program yang belum optimal yang belum menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan strategi transformasi Program BLK.

---

This final work focuses on the conditions and strategies for the transformation of the Vocational Training Center (BLK) Program organized by the Indonesian Ministry of Manpower as an effort to fulfill social protection for the poor in 2021. The research method used is a literature review which is then presented descriptively. This final work is a critical review that analyzes the transformation strategy of a program using the main reform concept of social protection. The results of the literature review that has been carried out, among other things, the authors find and know that the BLK Program is one of the social protection efforts that includes components of fulfilling the labor market according to ADB. In addition, based on the main reforms needed to realize an integrated referral and service system in the BLK Program, the government has not fully implemented these efforts. The government has not attempted to provide BLK Program services in accordance and appropriate breakfast, even though this can be overcome with one of the main reforms needed, namely the standardization of data collection and management. In addition, the government also does not involve the role of social workers in implementing, monitoring and evaluating the implementation of the BLK Program. Based on the main reforms needed, this needs to be addressed by empowering social workers as pioneers in changing social protection programs. The government is also not fully aware of the importance of community involvement in social inclusion in Indonesia and there are still problems with sub-optimal sources of program funding which have not fully become the government's focus in developing the BLK Program transformation strategy."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme perlindungan sosial (socialassistance, social insurance, social care, dan informal social protection) yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk konversi kapital seperti kapital sosial, kapital politik, kapital ekonomi, kapital personal, kapital budaya, dan kapital digital. Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di tiga Paguyuban Wayang Kulit di Yogyakarta yakni Paguyuban Wayang Kulit WL, Paguyuban Wayang Kulit GP, dan Paguyuban Wayang Kulit SK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan etnografi digital (digital ethnography) media sosial seperti Youtube dan Instagram. Ketiga Paguyuban Wayang Kulit tersebut dipilih karena mereka masih mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menyelenggarakan pementasan wayang kulit secara virtual. Hasil temuan penelitian ini adalah bentuk perlindungan sosial yaitu social assistance, social insurance, social care, dan informal social protection bisa berbentuk formal maupun informal, yang ditemukan pada bentuk-bentuk kapital yang ada di Paguyuban Wayang Kulit. Kapital-kapital tersebut mendukung para paguyuban melakukan pementasan virtual di masa pandemi Covid-19. Terlebih lagi, kapital digital bermanfaat secara langsung sebagai perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19,ketika ada pelarangan pertunjukan seni budaya secara luring yang menimbulkankerumunan, maka pementasan wayang kulit virtual menjadi solusinya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengarah kepada dukungan kapital digital untuk para seniman tradisi. Apalagi, di era teknologi saat ini, seniman harus beradaptasi dengan teknologi agar dapat bertahan dari guncangan sosial maupun ekonomi, dan mengikuti perkembangan zaman

---

This study aims to describe social protection mechanisms (social assistance, social insurance, social care, and informal social protection) which can be seen from forms of capital’s conversion, such as; social capital, political capital, economic capital, personal capital, cultural capital, and digital capital. The study was conducted during the Covid- 19 pandemic in three Wayang Kulit Associations in Yogyakarta, namely the WL Wayang

Kulit Association, the GP Wayang Kulit Association, and the SK Wayang Kulit

Association. This study uses a qualitative research method with a case study approach with data collection techniques with interviews, observations, and digital ethnography social media such as Youtube and Instagram. The three Wayang Kulit Paguyuban were chosen because they were still able to survive the Covid-19 pandemic by continuing to hold virtual shadow puppet shows. The findings of this study are forms of social protection, namely social assistance, social insurance, social care, and informal social protection can be in the form of formal or informal, which are found in the forms of capital that exist in the Paguyuban Wayang Kulit. These capitals support community groups to perform virtual performances during the Covid-19 pandemic. Moreover, digital capital is directly useful as social protection during the Covid-19 pandemic, when there

is a ban on offline cultural arts performances that cause crowds, then virtual shadow puppet performances are the solution. Thus, the government needs to make policies that lead to digital capital support for traditional artists. Moreover, in the current era of technology, artists must adapt to technology in order to survive social and economic shocks, and keep up with the modernization."

"Tulisan ini meneliti tentang penggunaan klientelisme sebagai strategi pemenangan kandidat Fadly-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018. Kemenangan Fadly-Asrul akan diteliti menggunakan teori Klientelisme Elektoral dari Simeon Nichter sebagai pisau analisis. Sejatinya, paslon petahana memiliki modal relasi yang lebih kuat untuk melakukan klientelisme pada masyarakat dan pejabat struktural yang pernah dipimpin. Namun paslon Fadly-Asrul sebagai pendatang baru mampu mengalahkan paslon petahana dan paslon lain yang sudah lebih dikenal di Kota Padang Panjang. Diantara keempat kandidat, Fadly-Asrul merupakan kandidat dengan modal finansial besar sama halnya dengan paslon petahana, Hendri-Eko. Selama kampanye, Fadly-Asrul dan Hendri-Eko banyak melakukan pendekatan yang bersifat klientelisme pada masyarakat. Meskipun sama-sama kuat dari segi finansial, Fadly-Asrul memiliki strategi klientelisme elektoral yang lebih tepat sasaran dibanding paslon Hendri-Eko. Fadly-Asrul melakukan klientelisme elektoral secara menyeluruh dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Fadly-Asrul memperhitungkan seluruh klasifikasi pemilih, mulai dari supporting voters, opposing voters, supporting nonvoters, dan opposing nonvoters. Strategi klientelisme elektoral yang digunakan oleh Fadly-Asrul diperhitungkan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi pemilih, seperti kultur, agama, dan kebiasaan. Sehingga klientelisme Fadly-Asrul lebih mudah diterima oleh masyarakat atau pemilih.

---

This paper examines the use of clientelism as a winning strategy of Fadly-Asrul in Padang Panjang Regional Head Elections 2018. The victory of Fadly-Asrul will be analyzed using the theory of Simeon Nichter Electoral Clientelism. Indeed, incumbent candidate, Hendri- Eko, has a stronger relationship to clientelism in society and current structural officials. However, Fadly-Asrul as a newcomer was able to defeat the incumbent and other more well known candidates in the city of Padang Panjang. Among the four candidates, Fadly- Asrul is a candidate who has a firm financial resources as well as the incumbent. During the campaign, Fadly-Asrul and Hendri-Eko did many clientelism based approaches to the voters. Although equally strong in terms of financial, Fadly-Asrul has clientelism electoral strategy that is more targeted than Hendri-Eko. Fadly-Asrul conduct a thorough electoral clientelism by approaching all levels of society. Fadly-Asrul took into account the entire classification of voters, ranging from supporting voters, opposing voters, supporting nonvoters and opposing nonvoters. Electoral clientelism strategy that was being used by Fadly-Asrul was reckoned and adapted to the condition of voters, such as culture, religion, and custom. So Fadly-Asrul’s clientelism was more easily accepted by the public or voters in Padang Panjang."

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Desa Cemara yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada upaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS PBI untuk kelompok masyarakat rentan, dan mekanisme pendataan Sepakat Desa dan Regsosek. Mekanisme penargetan berbasis data memungkinkan hilangnya subjektivitas dalam program perlindungan sosial. Basis data Sepakat Desa dan Regsosek yang digunakan merupakan inskripsi yang dihasilkan melalui serangkaian prosedural yang telah diatur sebagai inscriptional device. Pengambilan data didasarkan pada pengalaman saya dalam implementasi program perlindungan sosial di Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data Sepakat Desa dan Regsosek, serta observasi dan wawancara untuk memperkuat data yang ada. Program perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, penyakit kronis berkepanjangan, dan lansia. Masih diperlukan sinkronisasi data Sepakat Desa dan Regsosek dengan data DTKS dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Selain itu, diperlukan pula pemutakhiran secara berkala untuk menjaga kualitas data kependudukan yang digunakan sebagai acuan program perlindungan sosial.

---

This paper is a reflection of my experience in participating in the Desa Cemara Program held by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion in this paper will focus on the BPJS PBI National Health Insurance (JKN) membership efforts for vulnerable groups, and the data collection mechanisms of Sepakat Desa and Regsosek. Data-driven targeting mechanisms enable the elimination of subjectivity in social protection programs. The Sepakat Desa and Regsosek databases used are inscriptions produced through a series of procedural arrangements as inscriptional devices. Data collection is based on my experience in implementing social protection programs in Desa Pasanggrahan. This was conducted using quantitative methods based on data from the Sepakat Desa and Regsosek, as well as observations and interviews to strengthen existing data. Social protection programs in the form of National Health Insurance membership are important for vulnerable groups, such as those with disabilities, prolonged chronic illnesses, and the elderly. There is still a need to synchronize data from Sepakat Desa and Regsosek with DTKS data in implementing social protection programs. In addition, regular updates are also needed to maintain the quality of population data used as a reference for social protection programs."

"VISI Indonesia Merdeka atau lebih dikenal sebagai Tujuan Nasional sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Misi Indonesia Merdeka tersebut pada gilirannya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mencakup aspek kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara berkala, lima tahun sekali. Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum tersebut diwakili oleh partai politik. Dengan demikian partai politik adalah sarana agregasi politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dengan demikian baik partai politik maupun pemilihan umum harus ditata dan diselenggarakan atas dasar UUD NRI Tahun 1945 demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum mengatur tentang buzzer politik. Pengaturan dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1), dianggap belum mampu menjerat tindakan buzzer politik yang bekerja dalam media sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pelibatan buzzer politik di media sosial guna mendongkrak suara pada pemilihan umum sungguh tidak tepat. Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik. Perlu didorong pencerdasan publik, sehingga akan terbentuk koneksi publik yang saling mengontrol. Peran dari elemen-elemen seperti organisasi masyarakat, kelompok intelektual, dan masyarakat luas yang harus saling terhubung agar membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer politik. Diharapkan juga ada pengaturan secara legal buzzer politik tersebut bekerja untuk siapa, di bawah agency apa, apakah dia terdaftar di agency itu, didanai oleh siapa dia. Hal ini juga tentunya dengan syarat mereka bergerak dengan akuntabel dan transparan.

---

The noise of political buzzers can degrade the quality of public space and democracy if it lasts a long time. The fabrication of conversations, hashtag wars and disinformation produced by political buzzers can create distortions in public spaces, blurring the line between authentic public aspirations and engineering aspirations. The presence of ITE Law and KPU Regulations has not regulated the political buzzer. The regulation in ITE Law Article 45A paragraph (1), is considered not able to ensnare the actions of political buzzers who work in social media. The approach is done by using normative analysis methods both with statutory approaches and analytical approaches. The involvement of political buzzers on social media to boost the vote in the general election is not appropriate. What happens is pseudo reality, because the support created is the support that mobilized and manipulated the public consciousness. It needs to be encouraged by the public, so that there will be a public connection that controls each other. The role of elements such as community organizations, intellectual groups, and the wider community must be interconnected in order to build a strong message network to counter political buzzers. It is also expected that there is a legal arrangement of the political buzzer working for whom, under what agency, whether he is registered with that agency, funded by who he is. It is also of course on the condition that they move accountable and transparent."