Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Pertumbuhan dari instrumen keuangan sukuk dan obligasi konvesional berkembang secara pesat di Indonesia. Obligasi konvesional dan sukuk merupakan sumber pendanaan penting bagi perusahaan. Penerbitan dari sukuk di Indonesia memiliki suatu keunikan dimana mayoritas dari penerbitan dari sukuk akan diikuti dengan penerbitan dari obligasi konvesional pada hari bersamaan yang berbeda dengan negara lain yang melakukan penerbitan single instrument pada hari pernerbitan.Tujuan dari penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan proposional dari penerbitan sukuk dan obligasi konvesional apakah melalui keadaan internal perusahaan atau pengaruh dari luar perusahaan. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini ialah rasio kepemilikan dari aset tetap, rasio hutang jangka panjang perusahaan, pertumbuhan dari reksadana syariah dan spread bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.Metode yang akan digunakan pada penelitian ialah Ordinary Least Square (OLS) dan regresi panel data lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari 74 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk dan obligasi konvesional pada periode 2007 - 2017 di Bursa Efek Indonesia.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kepemilikan aset tetap, pertumbuhan reksadana syariah, dan spread yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berpengaruh negative terhadap proposional obligasi konvesional dari total penerbitan yang dilakukan pada hari yang bersamaan. Hal ini menunjukan perusahaan lebih fokus dalam melihat pengeruh dari eksternal perusahaan dalam menentukan proposional antara sukuk dan obligasi konvesional. Akan tetapi, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan melihat dari segi peraturan penerbitan dan infrastruktur dalam mempercepat penerbitan dari kedua instrument tersebut.

---

Growth of conventional bond and sukuk is growing rapidly in Indonesia. Conventional bond and sukuk is a critical funding source for companies in complete daily operation. Issuance of Sukuk in Indonesia has a uniqueness in which majority issuance of Sukuk will follow by the issuance of a conventional bond on the same day which is different in another country which issues single instrument in issuance day.The purpose of this research is to know which factor that influence the company in determining the proportional issuance of conventional bond and sukuk, whether through internal factor or external factor. The variables to be used is ratio ownership of the fixed asset, long-term debt ratio, growth of sharia mutual fund, and spread interest rate from Bank Indonesia.The methodology that uses in this research will be Ordinary Least Square (OLS) dan other panel data regression. The data used in this study came from 74 companies that have issued sukuk and conventional bonds in the period 2007 - 2017 on the Indonesia Stock Exchange.The results of the study show that the ownership of fixed assets, the growth of Islamic mutual funds, and spreads issued by Bank Indonesia have a negative effect on conventional proportional bonds from the total issuance conducted on the same day. This research shows that the company is more focused on seeing the influence of external companies in determining the proportions between Sukuk and conventional bonds. However, this research can still be developed by looking at the issue of publishing regulations and infrastructure in accelerating the issuance of both instruments."

"ABSTRAKPenelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah harga kedua jenis obligasi dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi sehingga diketahui kenapa kedua obligasi syariah dan konvensional milik PT. Bank Bukopin Tbk bergerak dengan arah yang bersamaan. Dan seberapa besar signifikansi dan kontribusi faktor-faktor tersebut mempengaruhi harga keduanya. Penelitian dilakukan atas data penelitian selama periode 30 bulan, mulai dari Juli 2004 sampai dengan Desember 2006 menggunakan analisis regresi tinier berganda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat satu faktor yang sama yang signifikan pada alpha 5% mempengaruhi harga kedua jenis obligasi tersebut yaitu Kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan harga obligasi dapat dijelaskan pengaruhnya sebesar 44,52% untuk obligasi syariah dan 47,34% untuk obligasi konvensional oleh faktor suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi,.sedangkan sisanya sebanyak 55,49% dan 52,66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to find SBI rate, Jakarta Composite Index, Exchange rate or ROA that may determine the prices of conventional bond with fixed coupon payments, and mudharabah typed Islamic bond with floating coupon payments. The prices of Islamic bond and Conventional bond which are observed issued by PT. Bank Bukopin Tbk. Monthly bond prices are regressed against SBI rate, Jakarta composite index (JCI), IDRIUSD exchange rate, ROA and Legi bond prices from July 2004 until Dec 2006.

This research suggests that both conventional bond and Islamic mudharabah bond prices are determined by IDR/USD exchange rate which is significant at alpha 5%. The change of bond price is influenced by SBI rate, JCI, Exchange rate, ROA and Iegi Price. These variables explain approximately 44,52% for Islamic bond and 47,34% for conventional bond."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Amerika Serikat dan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan komparatif. Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip umum di mana seseorang tidak boleh diperkaya secara tidak adil dari kekayaan orang lain, sehingga harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas kekayaan tersebut. American Law Institute telah menerbitkan Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichmentyang berisikan prinsip umum, tanggung jawab ganti rugi, pemulihan hak, dan pembelaan terhadap unjust enrichment. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sudah mengatur mengenai unjust enrichment, tetapi hanya sebatas pengayaan yang tidak adil berdasarkan pembayaran saja. Dalam praktiknya, konsep doktrin unjust enrichment telah ditemui pada beberapa putusan di Indonesia, tetapi dikategorikan sebagai tindak hukum lain. Maka dari itu, Indonesia perlu mengadakan pembaharuan terhadap hukum keperdataannya, terutama pengadaan peraturan terkait doktrin unjust enrichment agar tercipta kelengkapan dan kepastian hukum.

---

This paper analyzes the concept of the unjust enrichment doctrine in the United States legal system and its regulation in Indonesia. This paper is prepared by using a doctrinal research method and a comparative approach. The unjust enrichment doctrine is a general principle in which a person should not be unjustly enriched from the wealth of others, so that he must return it to the person who is entitled to the wealth. The American Law Institute has published the Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment which contains general principles, liability in restitution, remedies, and defenses to unjust enrichment. The Indonesian Civil Code already regulates unjust enrichment, but only to the extent of unjust enrichment based on payment. In practice, the concept of unjust enrichment doctrine has been found in several decisions in Indonesia, but it is categorized as another legal act. Therefore, Indonesia needs to reform its civil law, especially the provision of regulations related to unjust enrichment doctrine to create completeness and legal certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya.

---

This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future."

"ABSTRAKHukum kontrak di Indonesia mengenal asas itikad baik, terutama dalam tahap pelaksanaan kontrak. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, asas itikad baik juga dikenal dalam tahap pra kontrak sehingga dalam suatu proses negosiasi atau perundingan pun juga harus diterapkan. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak di Indonesia dengan sistem hukum common law, yaitu mengenai itikad baik pada tahap pra kontrak dengan doktrin promissory estoppel dan Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata dengan doktrin unjust enrichment. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan doktrin promissory estoppel pada kondisi dimana salah satu pihak percaya bahwa sudah lahir perjanjian diantara keduanya sehingga pihak tersebut melakukan tindakan demi tercapainya janji-janji pihak lawan, dan juga doktrin unjust enrichment dalam kondisi apabila salah satu pihak memperkaya diri sendiri secara tidak sah dari pengeluaran yang dilakukan pihak lain. Asas itikad baik juga harus dijunjung tinggi mengingat tidak adanya ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai pra kontrak secara tersurat.

---

ABSTRACTContract law in Indonesia identify the principle of good faith, especially in the implementation of the contract. Along with the development contract law, the principle of good faith is also known in the pre contractual phase so that in a negotiation process this principle must be applied. This paper compares the law of contracts in Indonesia with a common law system, which is about the good faith in the pre contractual phase with the doctrine of promissory estoppel and Article 1359 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code with the doctrine of unjust enrichment. This study is a normative juridical research with comparative descriptive. Results of the study were advised to apply the doctrine of promissory estoppel in circumstances where one party believes that it has been born an agreement between the two so that the parties take action in order to achieve the promises of the opposition, and also the doctrine of unjust enrichment in a state where one party is enriching himself not legitimate expenses incurred from other parties. The principle of good faith must also be upheld because of the absence of any provision in the Civil Code concerning about pre contractual phase."