Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan transplantasi organ ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) serta menganalilis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Pemberian imbalan materiil maupun imateriil dalam transplantasi organ tidak diizinkan dengan dalih apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai transplantasi organ ditinjau dari perspektif HAM bagi Pendonor maupun Resipien. Skripsi ini juga akan menganalisis perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia, mengingat Malaysia merupakan negara yang juga melarang adanya jual beli organ. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian normative, penelitian ini akan menggunakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia melarang adanya praktik jual beli organ dan menegaskan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Walaupun Pendonor menyetujui untuk menjual organnya, jual beli organ tetap tidak diizinkan. Perlu adanya badan resmi negara yang mengawal jalannya proses transplantasi organ. Badan tersebut disebut dengan Komite Transplantasi Nasional.

---

This thesis analize organ transplantation from the Human Rights Perspective and comparing the law between Indonesia and Malaysia about organ transplantation. Material nor immaterial rewards are not permitted under any pretext. In this regard, the purpose of this thesis is to analyze law related to organ transplantation from a human rights perspective either for donors and also recipients. This thesis will also discuss the laws of Indonesia and Malaysia related to organ transplantation because Malaysia also prohibit the existence of organ trading. The research method used to study this thesis is the normative legal research method. In the normative research method, this research will use laws and regulations in Indonesia and Malaysia. Indonesia and Malaysia prohibit the existence of organ trading and only approve organ transplantation for humanitarian goals. Although the donor is approved to sell their organs, buying and selling organs is still not permitted. An official state agency is needed to oversee the process of organ transplantation. The official state agency is called the Komite Transplantasi Nasional. "

"Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu primadona dalam bidang kedokteran karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh manusia. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam kebijakan, penegakkan, dan ketatnya pengawasan hukum juga menjadi beberapa faktor penunjang peningkatan kualitas serta kuantitas praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Pada umumnya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di tiap negara berbeda-beda, begitu pun dengan yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan ideologi, budaya, serta sistem hukum yang kemudian memengaruhi penerapan hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam hukum perdata dan hukum kesehatan serta lebih khusus mengenai peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Skripsi ini memaparkan tentang perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok ditinjau hukum perdata untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari penerapannya.

---

Organ and body tissue transplantation became one of the crucial method in the medical field since it is considered as the most effective treatment method to cure the damage or malfunction of human body?s cell, tissue, or organ. Not only the advancement of knowledge and technology, the improvement of policy, enforcement, and the establishment of law supervision are also becoming several supporting factors that incrases the quality and quantity of organ and body tissue transplantation practice. Generally, the regulation about organ and body tissue transplantation in each country is different, thus also applied between Indonesia and China. This difference determined by several factors such as differences in ideology, culture, and legal system that influences the law implementation in both countries, including in private law and health law, specifically in the human organ and body tissue transplantation regulation. This thesis explains about the comparison of organ and body tissue transplantation regulation in Indonesia and China from private law perspective in order to uncover the similarities, differences, and also the implications from its implementation."

"ABSTRAKHak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasiKovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untukmengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum adaharmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya danimplementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dankebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi darihak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpangtindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalahcerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesiabelum dilindungi sepenuhnya.

---

ABSTRACTFreedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It createsinternational obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However,there is inconsistency between Indonesia international obligation with its nationallaw and the implementation in society. It can be reflected by many discriminativenational laws that degrading the essence of the right to freedom of religion andbeliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration ininterfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefshas not yet been fully protected in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ. Permasalahan mengenai maraknya raktik perdagangan organ tubuh manusia yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ, agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam setiap penyelenggaraan transplantasi organ diperlukan surat perjanjian dibuat antara calon Pendonor dan calon Resipien. Isi dari akta notaris tersebut adalah kehendak dari para pihak, contohnya seperti, hak dan kewajiban. Akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam mengadakan transplantasi organ mempunyai fungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap pendondor dan resipien.

---

ABSTRACT This thesis discusses the making of notarial deed between the donor candidate and the recipient candidate for organs transplantation. The problem of the widespread practice of organ trafficking for the human body which often occurs in Indonesia with various motives, ranging from the approval of donors to donate organs, scamming the donors until committed a murder to get the organs. Therefore, it is required to make a notarial deed between the donor candidates and the recipients 39 candidates in order to transplant the organs, so that the interests of both parties are protected. The method used in this research is juridical normative. A juridical approach is an approach that refers to applicable laws and regulations, while the normative approach is done by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies, in other words, are often referred as legal research literature. A normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, and legal principles as well as the laws and regulations relating to this research. This approach is also known as the literature approach by studying the books of legislation and other documents related to this research. The results of this research are in every organ transplant required a letter of an agreement made between candidates of the donors and the candidates of the recipients. The content of the notarial deed is the willingness of the parties, such as rights and obligations. Notarial deeds between candidates of the donors and the recipients for organs transplantation have a function as a validity of the implementation of organ transplants and provide protection against donors and recipients."

"Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis, memungkinkan terobosan baru di bidang kesehatan. Setiap orang yang mengidap suatu penyakit yang menyerang organ dan atau jaringan tubuhnya kini memiliki harapan baru untuk dapat hidup dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Begitu pula dengan seseorang yang telah meninggal dunia, dapat terus berbuat baik dengan menolong sesamanya melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia ini perlu diatur dalam suatu peraturan tertentu karena sarat atas permasalahan hukum. Selayaknya hukum kesehatan, hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh memiliki aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Perbedaan ideologi, budaya, serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing negara menyebabkan perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara yang satu dengan lainnya. Luasnya aspek hukum yang terdapat dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, membuat penulis membatasi pembahasan penulisan ini hanya mengenai aspek hukum perdatanya saja. Penulisan ini membahas tentang perbandingan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata beserta implikasi dari pengaturan tersebut. Perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara-negara tersebut menyebabkan implikasi yang berbeda pula.

---

Improving sciences and technologies in medical matters allow us to experience a new miracle. People who are dealing with end-stage organ failures can have a new hope of living in health and meaningful life. In other hand, a deceased people could still also do a favor for others in need by donating his organ or tissue with transplantation. Human organ and tissue transplant needs to be regulated in such regulation in order to maintaining legal issues it may cause. Like medical law, organ and tissue transplant also related with private law, criminal law, and administration law matters. The differences in ideology, cultural, and belief that hold by different countries, lead to a different regulations among countries, not only, but including regulations in human organ and tissue transplant. The wide range of legal aspects in regard with human organ and tissue transplant, require the writer to limit the writing of this paper. The purpose of this writing is to compare the regulations of organ and tissue transplantation in Indonesia and Singapore in terms of private law aspects. Furthermore, this writing is showing the reader about the implication of the different regulations of organ and tissue transplant in those countries."

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yang mengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kenja Wanita di Malaysia yang dalam hal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga ingin meneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yang berwajib dalam hal penanganan Tenaga Kenja Indonesia khususnya Tenaga Ke1jaWanita.

---

AbstractIn this thesis author will discuss and develop in detail about how the protection of Women Workers in Malaysia are in this now-now this happens a lot in hispolemic. The authors also wish to examine whether the Act No. 39 of 2004 which contains about the protection of Indonesian migrant workers abroad are properly applied by the authorities in the case of Indonesia, particularly the handling of Manpower Employment for Women."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep hak access to justice sebagai hak asasi yang sangat penting bagi penyandang disabilitas. Hak asasi penyandang disabilitas diatur secara spesifik dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Selain mengatur mengenai hak asasi penyandang disabilitas, CRPD juga mengatur mengenai ruang lingkup penyandang disabilitas. Pasal 13 konvensi ini mengatur mengenai hak access to justice bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan efektif dari hak ini bagi penyandang disabilitas bergantung pula pada pelaksanaan efektif dari hak asasi terkait access to justice, yaitu hak aksesibilitas, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Meskipun hak ini sangatlah penting bagi para penyandang disabilitas, sampai saat ini Jepang, Malaysia, dan Indonesia belum memiliki pengaturan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas mengenai access to justice.

---

The focus of this thesis is access to justice concept as a very important right for persons with disabilities. Persons with disabilities? rights are specifically written in Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). This convention also regulates the scope of persons with disabilities. Article 13 of this convention is ensuring access to justice rights for persons with disabilities. Effective access to justice for persons with disabilities also depend on effective implementation of related rights, such as accessibilities, education rights, rights to work and rights to participate in politics. Although this right is very important for persons with disabilities, Japan, Malaysia and Indonesia haven?t regulate this right specifically for them."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."

"Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah bidang kesehatan. Kini zaman semakin maju, transplantasi bukanlah hal yang luar biasa. Transplantasi telah menjadi kebutuhan manusia dalam penyembuhan penyakit sehingga tidak salah apabila menjadi salah satu teknik penyembuhan populer di dunia kesehatan. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji, bahkan dermawan karena dilaksanakan secara gratis dan bersifat nonprofit. Indonesia sebagai negara yang masih menganut pluralisme hukum, memiliki pandangan yang berbeda mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh ditinjau dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan permahaman secara jelas serta menelaah lebih jauh tentang hal-hal yang berhubungan dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh. Perbandingan ini dapat dianalisis dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hukum perdata barat dan hukum Islam.

---

Health is one of the most important things in human’s life. As we can see, people’s health growing rapidly nowadays. Since the health industries has been emerging through the year, tranplantation of human’s bodies are a very common way and it is necessary for people’s health. There are many operation of tranplantation, such as heart or kidney(s) tranplantation to help somebody’s life. The doctors may have to do the tranplantation to curing their patients. Beside with the doctors, some patients wish for health people who want to discordant their organ to help them. For some people, human’s organ or body’s tissues transplantation is reputed as an honorable action because it is done for free and nonprofit. As a country which is still follow a pluralism law, Indonesia has a different side of doing organ transplantation based on west civil law and Islamic law. According to the explanation above, this research’s purposes are to elaborate and give the information about the organ transplantation more clearly and deeply. Thus, this research also shows the comparation about transplantation of human body between west civil law and Islamic Law. As an hypotesa, this research shows that there are some significant similarities and differences about transplantation opinion between west civil law and Islamic Law law."