Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berlakunya perjanjian ACFTA banyak sekali barang impor ditemukan terutama dari Cina yaitu berupa baja jenis I dan H section dari baja paduan lainnya, yang telah melukan kegiatan ekspor ke Indonesia. Sebab terjadinya lonjakan barang impor I dan H section dari baja paduan lainnya, yaitu adanya harga produk impor I dan H section carbon steel (terutama dari Cina) yang tidak wajar, serta adanya ketidak konsisten untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dengan bahan baku baja paduan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan adanya lonjakan barang impor I dan H section yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasinya, yaitu dengan mengenakan tindakan pengamanan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015 diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018, dan menerapkan wajib SNI.  Dengan beragamnya subyek perjanjian perdagangan bebas pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengikuti dan menandatangani kesepakatan perdagangan dengan negara lain, termasuk mempertimbangkan untung rugi serta dampak hukum maupun dampak yang mungkin akan ditimbulkan, dan pemerintah juga harus menyiapkan strategi sebelum melakukan atau mengikuti suatu perjanjian kerja sama dengan negara lain. Selain itu pemerintah juga harus melalukan pembaruan teknologi untuk industri baja agar bisa bersaing dengan industri baja internasional.

---

Since the enactment of the ACFTA agreement, many imported goods have been found, especially from China, in the form of steel types I and H Section from other alloy steels, which have been exporting to Indonesia. The cause of the surge in imported goods I and H Section from other alloy steels, namely the unreasonable prices for imported products I and H section carbon steel (especially from China), and the inconsistency in applying the mandatory Indonesian National Standard (SNI) with raw materials. alloy steel. In writing this thesis, the author uses a research method with a normative juridical approach. With the surge in imported goods I and H Section which caused loss or threat of loss to the domestic steel industry, the government had to take a policy to overcome it, namely by imposing security measures in the form of Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 12/PMK.010/ 2015 being extended. with Regulation of the Minister of Finance Number 2/PMK.010/2018, and applying compulsory SNI. With the variety of subjects of free trade agreements, the government needs to conduct a study before entering into and signing trade agreements with other countries, including considering the pros and cons and the legal impacts and impacts that may be caused, and the government must also prepare a strategy before entering into or following a cooperation agreement. with other countries."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan variabel idealized policy sebagai kebijakan yang ideal terdapat kebijakan formal dan program untuk mencapai tujuan. Pada variabel target group, kebijakan bea masuk tindakan pengamaan berpengaruh bagi importir terkait dengan biaya, serta bagi industri baja untuk pulih dari kerugian. Pada variabel implementing group, penerapan kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan memiliki kendala terkait dengan dwelling time dan pemeriksaan barang impor di pelabuhan. Pada variabel environmental factor, implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dipengaruhii oleh produksi baja global serta dukungan pemerintah untuk keseimbangan ekspor impor pada neraca perdagangan. Untuk mengoptimalkan tujuan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan, sebaiknya buat peraturan khusus mengenai pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terkait, terhadap penyesuaian struktural industri dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research analyzes the policy Implementation of Extension Import Duties Safeguards Policy To Import Products I and H section from Parts Other Alloy Steel. This research conducted by post positivist, approach with descriptive purpose, and it is use to analyzes the implementation policy regard safeguards important products I and H from parts other alloy steel. The results of this study indicates the policy of implementing security duties based on idealized policy variables as ideal policies that have formal policies and programs to achieve goals. In the target group variables, import duty policies prioritize importers and the steel industry is able to recover the losses. In the implementing group variable, the implementation of the policy that adding security duties is related to dwelling time and is to the inspection of important goods at the port. On environmental factor variables, the implementation of the imposition of security duties related to global steel production and government support for trade of balance. To optimize the aims of import duties safeguards policy, special regulations should be about supervision carried out byrelevant ministries, to structural adjustment of domestic industry."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge."

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"Adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi di Indonesia yang sangat pesat memengaruhi impor dan ekspor nasional.Kemudian, terjadi lonjakan impor dalam sektor industri tekstil – kain dan pakaianjadi menyebabkan adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius.Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan tindakanpengamanan (safeguards) sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, penelitian inijuga menganalisis penyelidikan dalam pemberitahuan G/SG/N/8/IDN/23-G/SG/N/10/IDN/23 dan G/SG/N/6/IDN/36 mengenai tindakan pengamanan yangakan diambil oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, analisis ini menggunakanmetode yuridis tindak dengan menganalisis data sekunder. Indonesia sebagai salahanggota negara dalam WTO telah menandatangani Perjanjian WTO yang didalamnya termasuk mengenai Perjanjian Tindakan Pengamanan (Safeguards).Ketentuan Tindakan Pengamanan sesuai dengan Perjanjian Pengamananmenyebutkann adanya beberapa syarat untuk pengenaan Tindakan Pengamananyang tertera pada Pasal 4.2(b) Perjanjian Pengamanan. Indonesia telahmengundangkan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 tentang TindakanPengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Kebijakan Impor.Tindakanpengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan denganpeningkatan impor produk tertentu. Dalam kedua pemberitahuan tersebut dapatdipahami bahwa tindakan pengamanan sementara yang diambil adalah untukmengatasi kerugian serius yang dideritas industri dalam negeri.Kata kunci: impor, tindakan pengamanan, tekstil, WTO

---

A significant growth in the textile-fabric and apparel industry sector in Indonesia

rapidly affecting national imports and exports. Thus, when there was a surge in

imports in the textile industry sector - fabrics and apparel, which causing serious

losses and / or the threat of serious losses. Hence, this study analyzes safeguards in

accordance with WTO provisions. In addition, this study also analyzes the

investigations in the notification of G / SG / N / 8 / IDN / 23-G / SG / N / 10 / IDN

/ 23 and G / SG / N / 6 / IDN / 36 regarding the security measures that will be taken

by the Government of Indonesia. Furthermore, this analysis uses the follow-up

juridical method by analyzing secondary data. Indonesia as a member of the WTO

has signed a WTO Agreement which includes the Safeguards Agreement.

Safeguard provisions in accordance with the Safeguard Agreement states that there

are several conditions for the imposition of Safeguard Measures as stated in Article

4.2 (b) of the Security Agreement. Indonesia has promulgated Presidential Decree

No. 84 of 2002 concerning Domestic Industry Safeguards from the Impact of

Import Policies. Safeguards are defined as an "emergency" measures in connection

with the increase in imports of certain products. In both notifications it is

understood that the temporary safeguards are being taken to overcome serious

losses suffered by the domestic industry.

"

"Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board, serta dampaknya terhadap industri coated paper Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan Competition Assessment Tool Kit (Tool Kit Penilaian Persaingan Usaha). Terdapat 7 (tujuh) indikator persaingan usaha yang digunakan sebagai obyek pengukuran dampak persaingan, yaitu pelaku usaha lama (incumbent), perusahaan baru, harga coated paper, kualitas dan keragaman produk coated paper, inovasi, pertumbuhan pasar, dan pasar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut tidak berdampak secara signifikan dalam mempengaruhi persaingan usaha pada industri coated paper dibandingkan periode sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terhadap pelaku usaha lama (pemasok produk impor), perusahaan baru, harga, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Namun disisi lain, kebijakan tersebut tidak mempengaruhi turunnya kualitas, keragaman dan inovasi produk coated paper.

---

This study discuss the Financial Ministery regulation No. 165 / PMK.010 / 2015 about imposing safeguard measure and its impact to Indonesian coated paper and paper board industry. The research used a qualitative approach by utilizing the OECD Competition Assessment Tool Kit. There are 7 (seven) indicators of competition used as the object of measuring the competition impact; the incumbent of business actor, the new entrant, coated paper price, the quality and diversity of coated paper products, innovation, market growth, and related markets.. It can be concluded that the policy implementation has no significant impacts to competition in the coated paper industry than before the implementation of the policy. The policy also has negative impacts to the incumbent of business actor, the new entrant, coated paper price, market growth and related markets. While the positive impacts were no decline in the quality, diversity and innovation of coated paper products."

"

Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis terhadap putusan Badan Panel WTO atas gugatan yang diajukan oleh Taiwan dan Vietnam dalam Menanggapi keberlakuan PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Metode penelitian Tesis ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa yuridis atas putusan Badan Panel WTO terhadap gugatan Taiwan dan Vietnam dalam hal pemberlakuan Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan melindungi industri dalam negeri terutama dalam hukum ekonomi dan perdagangan internasional Indonesia, dalam hal untuk melihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam pemberlakuan tindakan pengamanan yang ada di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus tersebut Badan Panel WTO memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia bukanlah suatu Tindakan Pengamanan Perdagangan. Namun, apabila melihat peraturan yang berlaku tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang ada di GATT dan WTO. Namun tetap saja Badan Panel WTO memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian internasional atas tindakan pengamanan perdagangan.

---

This thesis discusses about juridical analysis studies on WTO Dispute Settlement Body’s resolution on Taiwan and Vietnam’s accusation of Indonesia’s Safeguard Measures action on the Import of Product Flat Rolled of Iron Or Non-Alloy Steel based on PMK No. 137.1/PMK.011/2014. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance Indonesia government to protect domestic industry, especially on the economic and international trade law to assessing the regulation of Safeguard Measures, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Safeguard Measure regulation. It is necessary, because what has happen so far, the Dispute Settlement Body has decided that Indonesia’s existing regulation on Safeguard Measures was not a Safeguard Measures action as stated and regulated under the provisions of WTO and GATT.

"

"ABSTRAKMaraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.

---

ABSTRACT

The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents."