Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Apoteker memiliki peran penting di apotek, rumah sakit, distributor farmasi, industri farmasi, dan pemerintahan. Sebelum memasuki dunia kerja dan menjalani praktik profesi, apoteker diharuskan untuk dapat memenuhi standar kompetensi apoteker Indonesia yang terdiri dari sepuluh standar kompetensi. Standar kompetensi tersebut merupakan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh seorang apoteker saat lulus dan masuk ke tempat praktik kerja profesi. Selain ilmu yang cukup, seorang calon apoteker juga diharapkan memiliki bekal berupa pengalaman dalam menjalankan praktik profesi apoteker, oleh karena itu dilaksanakanlah Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Atrika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan PT AstraZeneca Indonesia Periode Bulan Februari-September 2020. Setelah PKPA dilaksanakan, diharapkan calon apoteker dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait praktik profesi apoteker di berbagai instansi seperti industri farmasi, distributor farmasi, dan apotek.

---

Pharmacist have an important role in pharmacy, hospital, pharmaceutical distributors, pharmaceutical industry, and government. Before entering the work life and undergoing professional practice, pharmacist is required to have the competency standards of Indonesian pharmacist which consist of ten competency standards. This competency standard is the ability that is expected to have by a pharmacist when graduates and enters a professional work practice. Besides sufficient knowledge, a pharmacist candidate is also expected to have experience in practicing the pharmacist profession, therefore the Pharmacist Professional Work Practice (PKPA) is carried out at Apotek Atrika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, and PT AstraZeneca Indonesia Period February-September 2020. After PKPA, it is hoped that pharmacist candidates will get a knowledge of the pharmacist’s professional practice in various institution such as pharmaceutical industry, pharmaceutical distributor, and pharmacy.

"

"Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Tujuan dari program ini adalah memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat badan hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Klinik pratama merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam sistem rujukan BPJS Kesehatan sehingga Klink Pratama dibutuhkan. Klinik pratama belum terjangkau pada daerah Kalideres karena masih hanya tersedia sedikit. Dalam pembuatan tugas khusus ini, akan dirancang dan dianalisis klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS dan melayani Program Rujuk Balik (PRB) di daerah Kalideres. Klinik pratama yang dirancang adalah Healthy Body bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki 2 dokter, 1 dokter gigi, serta membuka pelayanan kesehatan selama 24 jam dengan pasien BPJS 10.000, dengan dana kapitasi BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp 9.750 per pasien. Klinik juga melayani pasien PRB sebanyak 15 pasien dengan penyakit jantung dan 11 pasien dengan penyakit Lupus. Breakeven point dari klinik adalah sebesar Rp 1.257.423.590 dan payback period selama 13 bulan. Berdasarkan analisis dari segala aspek yang telah dilakukan, Klinik Healthy Body dinyatakan layak untuk didirikan.

---

The National Health Insurance Program is part of the Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) which is carried out using a mandatory social health insurance mechanism based on UU no. 40 tahun 2004 concerning BPJS. The purpose of this program is to fulfill the basic needs of proper public health which is given to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the Government. In the implementation of the National Health Insurance program, there is a legal entity that is responsible for its implementation, namely the Health Social Security Administering Body (BPJS). Primary clinic is one of the first-level health facilities in the BPJS Health referral system so that Klink Pratama is needed. Pratama clinics have not been reached in the Kalideres area because there are only a few available. In making this special task, a primary clinic will be designed and analyzed in collaboration with BPJS and serves the Referral Back Program in the Kalideres area. The primary clinic designed is Healthy Body in collaboration with BPJS Health and has 2 doctors, 1 dentist, and opens 24-hour health services for 10,000 BPJS patients, with BPJS Health capitation funds of Rp 9,750 per patient. The clinic also serves 15 patients with DRR patients with heart disease and 11 patients with lupus. The breakeven point from the clinic is IDR 1,257,423,590 and the payback period is 13 months. Based on the analysis of all aspects that have been carried out, the Healthy Body Clinic is declared feasible to be established."

"Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, BPJS bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, yang dibutuhkan. Apotek merupakan Jejaring dan fasilitas kesehatan dapat bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Selain itu, apotek dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjamin pemenuhan obat program rujuk balik (PRB). Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Pasien dapat menebus obat penyakit kronis yang telah diresepkan sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari dokter dan dapat menebus resep BPJS di apotek tempat dilakukan nya pelayanan rujuk balik. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan apotek tersebut maka dibuatlah rancangan apotek yang bekerjasama dengan praktik dokter dan Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Dalam rancangan ini terdiri dari rancangan pendirian bangunan apotek yaitu Apotek Sehat Farma, rancangan pengeluaran dana (investasi modal awal apotek, biaya operasional apotek, pembiayaan jasa pelayanan), rancangan pendapatan masuk (pendapatan non prb dan pendapatan dari program rujuk balik), perhitungan laba rugi, payback period (PP), return of invesment (ROI), dan break event point (BEP). hasil yang didapatkan adalah perhitungan payback period (PP) yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum 5 tahun dan nilai return of invesment (ROI) yang diperoleh yaitu 276,46%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka 4 bulan apotek sudah bisa mengembalikan modal awal pembangunan apotek dengan besaran tingkat return (%) selama periode investasi.

---

In the implementation of Health Insurance, BPJS collaborates with health service facilities from the government and the community. Health facilities that do not have supporting facilities are required to build a network with supporting health facilities to ensure the availability of medicines and consumable medical materials that are needed. Pharmacy is a network and health facilities can collaborate with BPJS health. In addition, pharmacies can collaborate with BPJS Kesehatan in ensuring compliance with drug referral program (PRB). The Referral Program (PRB) is a health service provided to patients with chronic diseases with stable conditions and still needing long-term treatment. Patients can redeem chronic disease drugs that have been prescribed previously based on a doctor's recommendation and can redeem BPJS prescriptions at the pharmacy where the return referral service is carried out. To find out how the pharmacy's income is, a pharmacy design is made in collaboration with medical practices and the BPJS Health Referral Program in West Java Province. In this design, it consists of the design of building a pharmacy, namely the Healthy Farma Pharmacy, the design of the fund expenditure (initial capital investment of the pharmacy, pharmacy operating costs, service financing), the design of incoming income (non-household income and income from the referral program), the calculation of profit and loss, payback period (PP), return of investment (ROI), and break event point (BEP). The results obtained are the calculation of the payback period (PP) obtained does not exceed the maximum limit of 5 years and the value of return of investment (ROI) obtained is 276.46%. The results of these calculations indicate that within 4 months the pharmacy can return the initial capital to build the pharmacy with the rate of return (%) during the investment period."

"Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk peningkatan bidang kesehatan adalah memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penyelenggaran jaminan kesehatan ini yang telah ada di Indonesia saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Optimalisasi implementasi Program Rujuk Balik dilakukan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS khususnya penderita penyakit kronis. Penulisan ini bertujuan untuk membuat rancangan apotek sebagai sarana dalam menerapkan Program Rujuk Balik dan bekerja sama dengan dokter bersama. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data dari situs resmi Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, situs resmi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, situs resmi e-catalogue LKPP, serta peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil kajian penulisan ini diperoleh bahwa apotek mehuli farma dapat melayani program rujuk balik yang terdiri dari 8 pasien jantung dan 20 pasien stroke. Perhitungan break even point yang di peroleh dari apotek ini sebesar Rp.65.267.991 per bulan dan payback period selama 1,2 tahun, sehingga berdasarkan data tersebut apotek mehuli farma dinyatakan layak untuk didirikan.

---

Health is an indicator to measure the level of community welfare. One of the efforts to improve the health sector is to provide health insurance to the public. The current health insurance provider in Indonesia is the Healthcare and Social Security Agency (BPJS). Optimization of the implementation of the Referral Back Program is carried out to facilitate access to health services for BPJS participants, especially those with chronic diseases. This writing aims to design a pharmacy as a means of implementing the Referral Program and working with doctors together. The method used is data collection from the official website of the City Government of Bogor, West Java Province, the official website of the Center for Data and Information (Pusdatin) of the Ministry of Health, the official website of the LKPP e-catalog, as well as laws and regulations regarding BPJS Health and National Health Insurance. The results of this study showed that the pharmacy mehuli farma can serve a referral program consisting of 8 heart patients and 20 stroke patients. The break even point calculation obtained from this pharmacy is Rp.65,267,991 per month and a payback period of 1.2 years, so based on these data the Mehuli Farma pharmacy is declared feasible to be established.

"

"Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Di Indonesia terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin kesehatan setiap lapisan masyarakat dengan membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang, salah satunya adalah Apotek. Salah satu program BPJS adalah pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB). Program PRB  ditujukan bagi para penderita penyakit kronis (dua diantaranya adalah stroke dan lupus) yang stabil dan memerlukan pengobatan yang telah ditetapkan dokter spesialis/subspesialis dalam jangka waktu yang panjang. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjamin pemenuhan obat program rujuk balik bagi pasien.

---

Every human being has the right to get health services which include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. In Indonesia, there is a National Health Insurance (JKN) to guarantee the health of every level of society by paying contributions or the contributions are paid by the government and regulated by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) which is a legal entity to administer the health insurance program. Health services can cooperate with BPJS Kesehatan in all levels, first-level, advanced-level, and supporting facilities, one of which is pharmacy. One of the BPJS Kesehatan programs is Drug Service in the Program Rujuk Balik (PRB). The PRB program is intended for patients with chronic diseases (two of which are stroke and lupus) who are stable and require treatment that has been prescribed by a specialist/subspecialist for a long period of time. Pharmacies that work together with BPJS Health are expected to be able to guarantee the fulfilment of medication for the referral program for patients."

"Hasil survei kepuasan peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan klinik yang dilakukan pada tahun 2014 mencapai sekitar 80% dan melampaui target Road Map Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, masih banyak keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan seperti yang tertera pada laporan YLKI, situs resmi Kemenpan, dan lain-lain mengenai tidak terpenuhinya harapan mereka. Sehingga, perlu diketahui tingkat harapan peserta BPJS Kesehatan beserta determinan harapan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai determinan harapan peserta BPJS Kesehatan terhadap layanan di Klinik Pratama Kota Depok Periode Mei Tahun 2016. Penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini adalah sequential exploratory yang diawali dengan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Informan pada penelitian kualitatif adalah 12 orang dan responden pada penelitian kuantitatif adalah 203 orang. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin, umur, dan pekerjaan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016. Sedangkan, variabel yang memiliki hubungan dengan tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 antara lain, pendidikan, personal needs, word-of-mouth, dan past experience. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat harapan peserta BPJS terhadap layanan di klinik pratama Kota Depok periode Mei tahun 2016 adalah personal needs. Artinya, apabila frekuensi kunjungan Peserta BPJS Kesehatan untuk berobat ke suatu klinik ketika sakit semakin tinggi, maka skor harapan peserta BPJS Kesehatan akan naik semakin tinggi.

---

The result of BPJS customer satisfaction survey in primary clinic in 2014 was 80%, which means it achieved Road Map to Jaminan Kesehatan Nasional target. However, there are still many complaints from the BPJS customer as shown in YLKI report and in Kemenpan official website regarding unfulfillment of their expectation. Therefore, we needs to know the determinants and their level of expectation.

This study aim to determine information about the determinant of member of BPJS Kesehatan expectation to the service of primary clinic in Depok City period May 2016. This study is combined qualitative and quantitative study. Design of this study is sequential exploratory, which is started by qualitative study to explore the phenomena and then followed by quantitave study. Number of informan in qualitative study is 12 and number of respondent in quantitative study is 203.

The result of this study is there is no correlation between gender, age, and occupation with the level of respondent expectation. There is correlation between level of education, personal needs, word-of-mouth, and past experience with the level of respondent expectation. The most dominant factor that influences the level of respondent expectation is personal needs, which means the higher respondent frequency to visit primary clinic to get treatment when sick, the higher level of respondent expectation."

"Hasil survei kepuasan peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan klinik yang dilakukan pada tahun 2014 mencapai sekitar 80% dan melampaui target Road Map Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, masih banyak keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan seperti yang tertera pada laporan YLKI, situs resmi Kemenpan, dan lain-lain mengenai tidak terpenuhinya harapan mereka. Sehingga, perlu diketahui tingkat harapan peserta BPJS Kesehatan beserta determinan harapan mereka.

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"PRB adalah salah satu layanan BPJS Kesehatan yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa PRB di RSUD Kota Kendari terkendala oleh beberapa hal, yakni pengetahuan beberapa petugas rumah sakit mengenai program ini tidak begitu baik, adanya peserta yang tidak mau dirujuk kembali ke rumah sakit meski kondisi kesehatannya tidak bisa tertangani di FKTP, adanya peserta yang enggan dikembalikan ke FKTP, dan adanya peserta yang telah dikembalikan ke FKTP tidak lagi rutin mengambil obat ke FKTP atau ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian: faktor pendukung PRB di RSUD Kota Kendari adalah pelaksana PRB berkomitmen menjalankan PRB, DPJP melaksanakan PRB, komunikasi yang baik antar pelaksana PRB, dan pelaksana PRB mengetahui adanya formularium nasional. Faktor penghambat PRB di RSUD Kota Kendari adalah tidak adanya kebijakan terkait PRB, tidak adanya SPO sebagai dasar pelaksanaan PRB, kurangnya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi PRB di rumah sakit, rangkap tugas PIC PRB, belum adanya pelatihan terkait PRB, tidak ada insentif terakit PRB, dan tidak tersedianya pojok PRB.

---

PRB is one of the BPJS Health services that treats patients with chronic diseases. In a preliminary study, it was found that PRB at the RSUD Kota Kendari was constrained by several things, namely the knowledge of some hospital staff about this program was not very good, there were patients who did not want to be referred back to the hospital even though their health conditions cannot be handled at the FKTP, there are patients who are reluctant to be returned to the FKTP, and there are participants who have been returned to the FKTP no longer routinely take drugs to the FKTP or to pharmacies in collaboration with BPJS Health. This research is a qualitative research with a descriptive design. Data were collected by in-depth interviews, document review, and observation. The results: the supporting factors are the PRB implementers are committed, DPJP implementing PRB, good communication between PRB implementers, and PRB implementers knowing there is a national formulary. The inhibiting factors for PRB at the RSUD Kota Kendari are the absence of policies related to PRB, the absence of SPO as the basis for the implementation of PRB, the lack of socialization, monitoring, and evaluation of PRB, dual tasks of PRB PIC, the absence of training related to PRB, no incentives related to PRB , and the unavailability of the PRB corner"