Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa tahun terakhir, populisme menjadi fenomena politik yang terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada fenomena politik menjelang kontestasi Pilkada 2017 DKI Jakarta. Hadirnya kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Aksi Bela Islam membentuk populisme yang dilandaskan pada agama Islam, yang kemudian disebut dengan populisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai instrumen penting atas terjadinya krisis representasi dalam perkembangan demokrasi representatif di Indonesia. Meski begitu, alih-alih menjadi jawaban atas krisis representasi yang ada, dampak dari hal ini justru dapat menimbulkan krisis representasi bagi warganegara yang bukan merupakan bagian kelompok tersebut, serta berpotensi menjadi penghambat atas perkembangan demokrasi. Guna merespons hal tersebut, penulis akan mengangkat demokrasi deliberatif demi menjaga nilai-nilai demokrasi atas hadirnya populisme Islam di Indonesia.

---

ABSTRACTIn recent years, populism has become a political phenomenon that occurs in various countries in the world, including in Indonesia. This can be seen in the political phenomenon ahead of the regional election 2017 DKI Jakarta.. The presence of a mass group that calling itself the Action to Defend Islam formed populism based on Islam, which is later called Islamic populism in Indonesia. This can be seen as an important instrument for the crisis of representation in the development of representative democracy in Indonesia. Even so, instead of being the answer to the existing crisis of representation, the impact of this can actually create a crisis of representation for citizens who are not part of that group, and have the potential to become an obstacle to the development of democracy. In response to this, the author will raise deliberative democracy in order to maintain democratic values over the presence of Islamic populism in Indonesia."

"Demokrasi deliberatif menawarkan sebuah atmosfir ideal bagi persekutuan hidup manusia dalam suatu tatanan negara. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif. Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar benar bisa berfungsi secara ideal? Nyatanya, ada mekanisme hegemoni yang membuat proses dialogis dalam demokrasi deliberatif menjadi semu. Hegemoni ini disuntikkan dengan cara menyelebungi kepentingan partikular dengan nilai universal. Skripsi ini menelusuri kecurigaan tersebut, dengan contoh-contoh praktik demokrasi di Indonesia sebagai penjelas argumentasi teroretis yang ada.

---

Deliberative democracy offers an ideal atmosphere for fellowship of human life in a state order. Communication in the decision-making process is the main feature offered by the deliberative democracy. The question then is whether its really could function ideal? In fact, there is a hegemony mechanism that makes the dialogical process in deliberative democracy becomes apparent. This hegemony is injected in a manner enveloped particular interest with universal values. This thesis explore these suspicions, with examples of democratic practice in Indonesia as an concrete explanation for the theoretical argument."

"Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursusdiskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat Di samping kekuasaan administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil.Kajian teori ini megkaji setelah dari lebih satu dekade, bagaimana sebetulnya nasib perjalanan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia, dan dalam hal ini khususnya di Indonesia? Apakah perjalanan demokrasi kita masih “on the right track”, atau sebaliknya, kita sebetulnya sudah jauh menyimpang dari prinsipprinsip, ide-ide atau aturan-aturan demokrasi yang sesungguhnya. Kekosongan pengetahuan tentang arah demokrasi dan proses demokratisasi merupakan PR besar bangsa ini mengingat proses dan implementasi model demokrasi dan demokratisasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.Perdebatan atas pemikiran demokrasi selama satu abad terakhir oleh Josep Schampeter diaminkan oleh Josep Besette terkait tradisi kebersamaan diruang public memberikan bobot yang lebih besar untuk apa disebut "kebebasan dan modern", kebebasan berpikir dan hati nurani, hak-hak dasar dari inti demokrasi merupakan dasar dari lahirnya kebijakan dan aturan hukum. Ini menjadi pertimbangan penulis terkait dengan kajian teori demokratis. Penulis ingin mengevaluasi banyak hal terkait proposal yang secara teoretikus demokrasi menawarkan konsolidasi lembaga-lembaga secara demokratisasi. Penulis memusatkan perhatian pada paradigma baru demokrasi, model "demokrasi deliberatif", saat ini menjadi yang paling sangat cepat berkembang tren nya dalam implementasi. Gagasan utama penulis: bahwa dalam pemerintahan yang demokratis keputusan politik harus dicapai melalui proses musyawarah, persamaan hak masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi publik, dimana bicara demokrasi sudah ada sejak kelahirannya pada abad kelima. Cara-cara musyawarah dan tidak berjarak dengan daerah pemilih menjadikan demokrasi deliberatif sebagai jalan penyempurnaan yang sangat kaya makna. Deliberatif memainkan peran sentral dalam berkembangnya pemikiran demokrasi itu sendiriCara Teori Demokrasi Deleberatif sebagai Jalan Penyempurnaan Demokrasi Liberal (Demokrasi Representatif/Perwakilan) di Indonesia Paska Reformasi.

---

The theory of deliberative democracy is the one who’s going to complete or even accomplish the practice of democracy liberal (democracy representative in Indonesia while reformation). By using perspective democracy a deliberative belonging to jurgen habermas a social scientist at least the theory democracy of deliberative more or less can contribute for an idea and practices democracy liberal being executed in Indonesia, especially after 1998’s reform. In a deliberative democracy, policies matters (legislation) influenced by discussion occurring in the community in side administrative power (a state) and power economical (capitalized) formed his communicative through public communication civil society.

This is the core democracy a deliberative being the writer testing to be applied in a political system or of the Indonesian. Critical theory of deliberative democracy at least through to contribute the idea and practice of liberal democracy in Indonesia, especially after the Reformation of 1998. In deliberative democracy, policies important (law) influenced by discourses "wild" in society in addition to the administrative authority (ies) and economic power (capital) form a communicative power through public communication web of civil society. This is the core of deliberative democracy being the author of the trial to be applied in the political system or government post-New Order Indonesia.)

The disagreement which has existed in democratic thought over the past centuries between the tradition associated with Josep Schampeter , which gives greater weight to what Josep Basette called “the liberties of the moderns”, freedom of thought and conscience, certain basic rights of the person and of property and the rule of law. It is with those considerations in mind that I will be examining the present debate undemocratic theory. I want to evaluate the proposals that democratic theorists are offering inorder to consolidate democratic institutions. I will concentrate my attention on the new paradigm of democracy, the model of “deliberative democracy”, which is currently becoming the fastest growing trend in the field. Their main idea: that in a democratic polity political decisions should be reached through a process of deliberation among free and equalcitizens, has accompanied democracy since its birth in fifth century. The ways ofenvisaging deliberation and the constituency of those entitled to deliberate have variedgreatly, but deliberation has long played a central role in democratic thought.What we see today is therefore the revival of an old theme, not the sudden emergence of a new one."

"Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasideliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat Di samping kekuasaanadministratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil. Kajian teori ini megkaji setelah dari lebih satu dekade, bagaimana sebetulnyanasib perjalanan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia, dan dalam hal ini khususnya di Indonesia? Apakah perjalanan demokrasi kita masih on the right track, atau sebaliknya, kita sebetulnya sudah jauh menyimpang dari prinsip-prinsip, ide-ide atau aturan-aturan demokrasi yang sesungguhnya. Kekosongan pengetahuan tentang arah demokrasi dan proses demokratisasi merupakan PR besar bangsa ini mengingat proses dan implementasi model demokrasi dandemokratisasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.Perdebatan atas pemikiran demokrasi selama satu abad terakhir oleh Josep Schampeter diaminkan oleh Josep Besette terkait tradisi kebersamaan diruang public memberikan bobot yang lebih besar untuk apa disebut "kebebasan dan modern", kebebasan berpikir dan hati nurani, hak-hak dasar dari inti demokrasi merupakan dasar dari lahirnya kebijakan dan aturan hukum. Ini menjadi pertimbangan penulis terkait dengan kajian teori demokratis. Penulis ingin mengevaluasi banyak hal terkait proposal yang secara teoretikus demokrasi menawarkan konsolidasi lembaga-lembaga secara demokratisasi. Penulis memusatkan perhatian pada paradigma baru demokrasi, model "demokrasi deliberatif", saat ini menjadi yang paling sangat cepat berkembang tren nya dalam implementasi. Gagasan utama penulis: bahwa dalam pemerintahan yang demokratis keputusan politik harus dicapai melalui proses musyawarah,persamaan hak masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi publik, dimana bicara demokrasi sudah ada sejak kelahirannya pada abad kelima. Cara-cara musyawarah dan tidak berjarak dengan daerah pemilih menjadikan demokrasi deliberatifsebagai jalan penyempurnaan yang sangat kaya makna. Deliberatif memainkan peran sentral dalam berkembangnya pemikiran demokrasi itu sendiri. Cara berfikir kita tidak akan berubah jika kita tidak melakukan perubahan dasar yangterkait dengan demokrasi

---

The theory of deliberative democracy is the one who?s going to complete or even accomplish the practice of democracy liberal (democracy representative in Indonesia while reformation). By using perspective democracy a deliberative belonging to jurgen habermas a social scientist at least the theory democracy of deliberative more or less can contribute for an idea and practices democracy liberal being executed in Indonesia, especially after 1998's reform. In a deliberative democracy, policies matters (legislation) influenced by discussion occurring in the community in side administrative power (a state) and power economical (capitalized) formed his communicative through public communication civil society. This is the core democracy a deliberative being the writer testing to be applied in a political system or of the Indonesian. Critical theory of deliberative democracy at least through to contribute the idea and practice of liberal democracy in Indonesia, especially after the Reformation of 1998. In deliberative democracy, policies important (law) influenced by discourses "wild" in society in addition to the administrative authority (ies) and economic power (capital) form a communicative power through public communication web of civil society. This is the core of deliberative democracy

being the author of the trial to be applied in the political system or government post-New Order Indonesia.)

The disagreement which has existed in democratic thought over the past centuries between the tradition associated with Josep Schampeter , which gives greater weight to what Josep Basette called the liberties of the moderns, freedom of thought and conscience, certain basic rights of the person and of property and the rule of law. It is with those considerations in mind that I will be examining the present debate undemocratic theory. I want to evaluate the proposals that democratic theorists are offering inorder to consolidate democratic institutions. I will concentrate my attention on the new paradigm of democracy, the model of deliberative democracy, which is currently becoming the fastest growing trend in the field. Their main idea: that in a democratic polity political decisions should be reached through a process of deliberation among free and equalcitizens, has accompanied democracy since its birth in fifth century. The ways ofenvisaging deliberation and the constituency of those entitled to deliberate have variedgreatly, but deliberation has long played a central role in democratic thought. What we see today is therefore the revival of an old theme, not the sudden emergence of a new one."

"Indonesia sebagai negara demokrasi harus melaksanakan sistem dan nilai-nilai demokrasi. Implementasi demokrasi ini mendapat tantangan sebagian umat Islam (kelompok fundamentalis). Studi literatur menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan Islam lebih banyak disorot dari sisi politik dan pada tataran prosedural (pemilihan umum). Peneliti terjebak cara berfikir oposisi biner: Islam moderat versus fundamentalisme. Artikel ini membahas konstruksi wacana nilai-nilai demokrasi oleh kelompok Islam fundamentalis di media online. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud adalah JAT, MMI, dan HTI. Aspek yang dikaji adalah konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap pemilihan umum, HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas, kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial dan model analisis wacana Theo Van Leeuwen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap demokrasi sebatas pemilihan umum. Mereka menerima nilai-nilai demokrasi berupa HAM, kelompok minoritas, dan kebebasan berekspresi. Mereka cenderung menolak kebebasan beragama. Penerimaan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut harus dipahami dalam konteks bisa didamaikan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok Islam fundamentalis melakukan adaptasi, reinterpretasi, kontekstualisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aspirasi Islam. Media online adalah sarana efektif untuk mendiseminasikan gagasan mereka. Kajian selanjutnya dianjurkan untuk memperdalam fenomena fundamentalisme ini pada aspek pemaknaan, pengalaman, atau dialektika mereka sebagai agen/struktur.

---

Indonesia -as a democratic country- implement system and democratic values. In the democracy implementation, Indonesia get a challange from Islam-based fundamentalism movement. Literature study shows that relation democracy and Islam focus more on political facet and procedural democracy (general election). Researchers get tied by binnary-opposition way of thinking: moderat Islam versus fundamentalism. This article deals with Islam-based fundamentalist-group’s construction on democratic-value discourse in online media. Those groups are JAT, MMI, dan HTI. We focus on Islam-based fundamentalist group’s construction on general election, human rights, freedom of faith, minority group, freedom of expression. This research harnesses social construction perspective theory and discourse analysis model of Theo Van Leeuwen.

The result shows that their repudiation against democracy only in general election meaning. They accept democratic values : human rights, minority group, freedom of expression but they tend to disagree to freedom of faith. Hence, their democratic-value acquiescence can be only undertood in the context of Islamic value. Islam-based fundamentalist-groups make adaptation, reinterpretation, contextualization of the democratic values in compliance with Islam aspiration. Online Media (internet) is an effective vehicle to spread out fundamentalist’s thought. further researces should investigate this fundamentalism phenomenon from the aspect of their reception, experience, or dialectic as agent/structure."

"Kekerasan demi kekerasan atas nama agama makin sering terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh kelompok Islam garis keras dan radikal.Nilai kemanusiaan dan demokrasi pun seolah diterabas dengan bebasnya, padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu berbangga diri sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk sangat besar.Pergulatan atas nama agama yang dipertentangan dengan nilai-nilai demokrasi kemudian pun menghadirkan sebuah permasalahan tersendiri yakni: bagaimana wacana demokrasi dalam public sphere komunikasi politik di organisasi Islam di Indonesia? Bagaimana menjelaskan kemungkinan adanya nilai-nilai demokrasi dalam masing-masing organisasi Islam di Indonesia, dengan konsep, pemikiran, dan bahasa yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam tersebut.Habermas mengatakan bahwa dengan komunikasi yang emansipatoris maka komunikasiyang ideal akan tercapai. Tindakan komunikatif, yakni saling berdiskusi, memberi keyakinan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, tanpa ada pemaksaan kehendak, dan tanpa kekerasan, akan menciptakan ruang publik (public sphere) yang kondusif, sebagai cikal bakal dari demokrasi yang memiliki kandungan nilai otonomi dan kebebasan. Hal ini seharusnya berlaku di Indonesia, namun yang yang terjadi sebaliknya, masih banyak kekerasan atas nama ideologi dan agama, di negara yang dianggap sudah demokratis ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis konstruktifis, dengan teknik wawancara mendalam pada beberapa informan yang mewakili organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, HTI dan FPI. Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan degradasi keragaman wacana demokrasi yang ada ada di berbagai kelompok Islam di Indonesia. Meskipun wacana demokrasi sudah sangat berkembang di berbagai organisasi Islam tersebut, namun public sphere komunikasi politik yang sudah mulai dibangun dan diharapkan berjalan oleh berbagai organisasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

---

Violence in the name of religion increasingly frequent in Indonesia, mainly carried out by Islamic hardliners and radical. The humanity values and democracy was passed freely, although the people of Indonesia has always pride itself as a democratic state with a very large number of people.Struggling comparasion in the name of religion with democratic values, which brings its own problems: how democratic discourse in the public sphere of political communication in the organization of Islam in Indonesia? How to explain the possibility of democratic values within each Islamic organization in Indonesia.Habermas says that emancipatory communication could be achied of ideal communication. Communicative action, namely mutual discussions, give faith freely without pressure from any party, without any coercion of the will, and without violence, would create a public space (public sphere) are conducive, as a forerunner of democracy that contains the value of autonomy and freedom.This study used a qualitative method with the critical constructivism paradigm, with in-depth interview technique on several informants who represent Islamic organizations in Indonesia, such as NU, Muhammadiyah, HTI and FPI. This study shows the diversity of democratic discourse in the various Islamic groups in Indonesia. Although the discourse of democracy is highly developed, but the public sphere of political communication that has begun to be built and are expected to run by various Islamic organizations, not entirely successful."

"Tesis ini ingin menelaah mengapa transisi demokrasi di Indonesia berhasil sedangkan di Mesir gagal padahal kedua negara ini memiliki kesamaan fitur politik dan pengalaman sejarah. Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori transisi demokrasi, Islam dan negara serta Islam dan demokrasi. Tesis ini menemukan bahwa terdapat peran yang berbeda yang dimainkan oleh aktor politk Islam di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia aktor politik Islam memiliki inisiatif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan tatanan politik demokratis. Selain itu aktor politik Islam juga memiliki konsensus bersama dengan aktor politik lain dalam penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan politis antar aktor. Di Mesir aktor politik Islam tidak memiliki inisiaf dan inisiatif pembangunan tatanan demokratis datang dari militer. Selain itu di Mesir juga tidak ada civilian consensus yang terbangun oleh sesama aktor politik pro-perubahan.

---

This thesis wants to examine why the democratic transition in Indonesia was successful while in Egypt it failed even though these two countries have a number of similarities in political features and historical experiences. In this effort, the author uses qualitative research methods, the theory of democratic transition, Islam and the state and Islam and democracy. This thesis finds that there are different roles played by Islamic political actors in Indonesia and Egypt. In Indonesia, Islamic political actors have the initiative and are directly involved in the process of building a democratic political order. In addition, Islamic political actors also have a consensus with other political actors in resolving conflicts when there is a political dispute between actors. In Egypt, Islamic political actors do not have the initiative and the initiative to build a democratic order comes from the military. In addition, in Egypt, there is no civilian consensus that has been built by fellow pro-change political actors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang paternalisme yang merupakan warisan ajaranKonfusianisme masyarakat Korea di dalam pemerintahan Syngman Rhee danpengaruhnya terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi di Korea. Penelitian inimerupakan sebuah penelitian kualitatif yang ditulis menggunakan metodedeskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paternalismediterapkan dalam pemerintahan Syngman Rhee dan terlihat melalui kebijakankebijakanSyngman Rhee, misalnya saja dalam RUU Keamanan Nasional. RUUKeamanan Nasional ini bertujuan untuk melindungi rakyat Korea dari bahayakomunis, tetapi RUU ini melanggar prinsip dasar yang ada dalam demokrasi,yakni pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, disimpulkan bahwapaternalisme dalam pemerintahan Syngman Rhee memberikan pengaruh burukterhadap penerapan nilai-nilai demokrasi di Korea.

---

AbstractThis thesis studies about paternalism as a legacy of Confucianism teachings inKorean society that is applied in Syngman Rhee government and its effects on theapplication of democratic values in Korea. This research is a qualitative researchwith descriptive analysis method in writing. The result of this research shows thatthere is paternalism applied in Syngman Rhee government and could be seenthrough Syngman Rhee policies, i.e. National Security Bill. The National SecurityBills aimed to protect Korean people from communist, but the bill violates basicprinciple of democracy, specifically the violation of human rights. Hence, it isconcluded that the paternalism in Syngman Rhee government has given badeffects toward the application of democratic values in Korea."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan demokrasi deliberatif untuk menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat anomali dalam checks and balances antar lembaga negara pada pembentukan paket undang-undang politik. Hal ini dikarenakan peta koalisi DPR dan Presiden secara mayoritas mengakibatkan persetujuan terhadap paket undang-undang politik telah terpetakan sejak awal. Alhasil, berbagai isu krusial yang dianggap menguntungkan pembentuk undang-undang masih eksis dalam paket undang-undang politik sekalipun ditolak secara masif oleh masyarakat. MK sebagai pelaksana kehakiman juga kerap terbatasi oleh kebijakan hukum terbuka pada paket undang-undang politik. Berdasarkan pendekatan teoritis, komparatif, dan telaah filosofis, teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas sangat tepat untuk diterapkan dalam menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Penerapannya dapat dilakukan dengan membentuk forum deliberasi yang menggabungkan antara warga negara dan anggota DPD dalam melakukan diskursus atas rancangan paket undang-undang politik. DPD dapat mewujudkan hal tersebut melalui kewenangan preview yang dilakukannya pasca proses persetujuan antara DPR dan Presiden.

---

This thesis discusses the issue of public legitimacy crisis in the political law package, which is addressed through deliberative democracy theory. The objectives are: (1) to understand how checks and balances between state institutions can minimize the public legitimacy crisis regarding the political law package, and (2) to formulate an ideal mechanism related to the implementation of deliberative democracy to strengthen public legitimacy towards the political law package. The thesis finds anomalies in checks and balances between state institutions in the formation of the political law package. This is due to the majority coalition map of the DPR and the President resulting in the approval of the political law package being predetermined from the beginning. As a result, various crucial issues deemed favorable by the legislators persist in the political law package even when massively rejected by the public. The Constitutional Court, as the judiciary, is also often limited by the open legal policies in the political law package. Based on theoretical, comparative, and philosophical approaches, Jurgen Habermas's deliberative democracy theory is highly suitable for enhancing public legitimacy towards the political law package. Its application can be achieved by forming deliberation forums that combine citizens and DPD members in discussing the draft of the political law package. DPD can realize this through its preview authority conducted after the approval process between the DPR and the President."

"ABSTRAKTesis ini merupakan penelitian yuridis normative yang membahas mengenai konstitusionalitas pemilukada di daerah otonomi khusus Papua berdasarkan konsep demokrasi deliberative Jurgen Habermas dan keadilan distributive John Rawls yang merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultur, sehingga harus mempertimbangkan kondisi komunitas/masyarakat yang relatif tertinggal dari dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik. Masyarakat Papua telah memiliki budaya dan mekanisme sendiri dalam memaknai kontestasi politik yang berbeda dengan perundangan di bidang pemilu, yaitu dengan menggunakan mekanisme noken serta adanya syarat khusus harus orang asli Papua untuk menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Papua. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi harus memberikan tempat khusus bagi entitas minoritas tersebut dalam konstitusi yang hidup melalui putusan. Berdasarkan penelitian ini, konsitusi Indonesia sebenarnya telah menganut konsep demokrasi deliberative dalam kehidupan ketatanegaraannya, namun hanya pada tataran formil dan belum menyentuh implementasi konsep deliberative. Selain itu, perlakuan khusus terhadap masyarakat Papua telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dilihat dari konsep demokrasi deliberative dan keadilan distributive. Namun demikian, kedua konsep tersebut memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk lebih menjaring aspirasi masyarakat khususnya entitas minoritas dalam suatu diskursus politik.

---

ABSTRACTThis thesis is a normative study discussing the constitutionality of special election in the special autonomous region Papua based on the concept of deliberative democracy by Habermas and distributive justice by John Rawls. Those concepts reflect the description of democracy implemented in Indonesian multicultural society; therefore it should consider the condition of community/society that relatively lags behind in many aspects of life, whether social, educational, economic and political. Papuan society has its own culture and mechanism in understanding different political contestation with legislation in the field of elections, namely, by using a “noken” mechanism and special requirement, that is indigenous Papuans, for Governor/Deputy Governor of Papua. Constitutional Court as the final interpreter of the constitution must give a special place to the minority entity in the living constitution through the verdict. According to this research, Indonesia has actually embraced the concept of deliberative democracy in its political subdivision's life, yet just on the formal level and not on deliberative concept implementation. Furthermore, the affirmative action taken for Papuan people is in accordance with the values of constitution viewed from the concept of deliberative democracy and distributive justice. Nevertheless, those two concepts necessitate the government to gather people aspirations especially the minority entity in a political discourse."