Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan data pribadi sebagai kekayaan debitur pailit dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, sehingga penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data pribadi adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang menyimpan data pribadi masyarakat, mengakibatkan data pribadi memiliki nilai ekonomis yang memberikan kekayaan bagi perusahaan-perusahaan yang menyimpan data. Apalagi saat ini belum terdapat perlindungan terkait data pribadi apabila perusahaan penghimpun dan/atau pengelola data tersebut dinyatakan pailit. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan perubahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menerbitkan undang-undang terkait perlindungan data pribadi; Membatasi penjualan data hanya sebatas pada data yang telah diolah atau dianalisis tanpa mengungkapkan data pribadi konsumen dan melarang penjualan data pribadi; Mengawal dan membatasi setiap praktik-praktik penjualan data yang dilakukan; Mendirikan ombudsman perlindungan data atau memberikan wewenang pada Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka melindungi data pribadi konsumen.

 

---

The focus of this study discuss about the provisions of personal data as the asset of debtors and compared with the provisions in the United States. This study use normative juridical research methods, and use an approach to the laws and regulations and court decisions. Personal data is all data relating to individuals that are identified and can be identified. Due to the rapid development of technology and the increasing number of technology-based companies that collect personal data, resulting in personal data has an economic value that gave income to companies that collect data. Moreover, currently there are no protection related to personal data if the collecting companies and/or data managers are declared bankrupt. The results of the study suggest that changes to Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment or issuing laws related to personal data protection; Limiting data sales is limited to data that has been processed or analyzed without revealing consumer personal data and prohibits the sale of personal data; Supervise and limit any data sales practices that are carried out; Establish a data protection ombudsman or authorize the Ombudsman of the Republic of Indonesia in order to protect consumers personal data.

 

"

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional (MNC) dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Studi tersebut akan fokus pada kebijakan perdagangan AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyebabkan eskalasi Perang Dagang dengan China. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara state actor dan MNCs serta proses politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional AS. Penelitian ini mengimplementasikan teori pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Thomas Oatley. Makalah ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi dari salah satu MNC Amerika Serikat, Apple. Melalui analisis yang dilakukan, peneliti akan memetakan pemenang dan pecundang dari kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan AS yang digunakan untuk membatasi impor produk China yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Peneliti juga akan fokus untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor negara dan MNC, serta kepentingan Amerika Serikat dan China dalam masalah Perang Dagang ini.

---

This paper aims to analyze the role of multinational companies (MNCs) in United States trade policy. The study will focus on US trade policies during President Donald Trump's administration that led to the escalation of the Trade War with China. This paper is expected to provide an overview of the relationship between state actors and MNCs as well as the political processes that occur in the formulation of US international trade policy. This study implements the theory of a community-centered approach to international trade developed by Thomas Oatley. This paper will use a qualitative method with a study from one of the United States MNCs, Apple. Through the analysis conducted, researchers will map the winners and losers of the tariff policy as one of the US trade policy instruments used to limit imports of Chinese products issued by President Trump. Researchers will also focus on identifying the relationship between state actors and MNCs, as well as the interests of the United States and China in this Trade War issue."

"Transformasi dari industri musik konvensional ke musik digital merupakan peralihan yang cukup signifikan. Munculnya aplikasi-aplikasi musik streaming digital pada dua dekade terakhir merupakan bukti peralihan tersebut, termasuk adanya aplikasi Spotify yang diluncurkan pada tahun 2006 di Swedia. Spotify merupakan salah satu aplikasi yang tersedia di lebih dari seratus negara yang menyediakan layanan streaming musik secara daring, baik secara gratis maupun membayar paket langganan bulanan. Namun, terlepas dari media pengunggahan musik itu sendiri, seluruh Pencipta yang terlibat masih berhak atas hak ekonomi mereka dalam bentuk Royalti. Hak Pencipta untuk mendapat Royalti merupakan hal yang mutlak. Namun, karena adanya digitalisasi industri musik ini, mekanisme pemungutan dan pendistribusian Royalti pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, ketentuan yang mengatur mengenai musik digital belum cukup jelas. Oleh sebab itu, Penulis akan menjabarkan mekanisme pemungutan dan pendistribusian Royalti Pencipta dari aplikasi musik Spotify berdasarkan ketentuan dari Spotify, Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia serta melalui wawancara langsung dengan Pencipta dan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif. Temuan yang Penulis dapatkan berupa sebuah skema pemungutan dan pendistribusian Royalti yang dibedakan menjadi Royalti terhadap Performing Rights dan Mechanical Rights. Mekanisme yang Penulis temukan pun nantinya akan dibandingkan dengan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Jerman

---

The transformation from the conventional music industry to digital music shall be considered as a significant transition. The emergence of digital streaming music applications in the last two decades has proven the rise of digital music industry, including the launching of Spotify which was launched in 2006 in Sweden. Spotify is one of the online music streaming applications available in more than a hundred countries that provides music streaming services, both for free and by monthly subscription plans. However, regardless of the media for uploading the music itself, all the Authors involved are still entitled to their economic rights in the form of Royalties. The Creator's right to receive Royalties is absolute. However, due to the digitalization of the music industry, the mechanism for collecting and distributing Royalties has undergone significant changes. Until now, the provisions governing digital music are not clear enough. Therefore, the Writer will describe the mechanism for collecting and distributing Royalties from Spotify based on the provisions of Spotify, Undang-Undang Hak Cipta and other regulations that apply in Indonesia as well as through interviews with an Author and one of the Collective Management Organizations. The findings that the Writer got were in the form of a Royalties collection and distribution scheme which were divided into Royalties against Performing Rights and Mechanical Rights. The mechanism that the Writer found will later be compared with two countries, namely the United States and Germany.

"

"Tesis ini membahas permasalahan hukum yang timbul dari Initial Public Offering (IPO) startup company di pasar modal Indonesia, dengan membandingkan praktik dan regulasi di Amerika Serikat dan China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup company Indonesia dalam melakukan IPO, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan bagi pemodal dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan IPO startup company di Indonesia, antara lain: ketidaksesuaian kriteria emiten, ketidaksiapan infrastruktur pasar modal, ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan saham, serta potensi konflik kepentingan dan manipulasi pasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat dan China memiliki praktik dan regulasi yang berbeda dalam mengatur IPO startup company, yang dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas pasar modal, bursa efek, dan startup company Indonesia untuk memfasilitasi IPO startup company di Indonesia, seperti: merevisi kriteria emiten, memperkuat infrastruktur pasar modal, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal dan investor, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

---

This thesis discusses the legal issues arising from the Initial Public Offering (IPO) of start-up companies in the Indonesian capital market, by comparing the practices and regulations in the United States and China. The purpose of this research is to identify the challenges and opportunities faced by Indonesian start-up companies in conducting IPOs, as well as to provide legal recommendations to improve the competitiveness and protection of capital providers and investors. The research method used is doctrinal law using secondary data such as legislation, official documents, literature, and case studies. The research results show that there are several legal issues related to the IPO of start- up companies in Indonesia, such as: inconsistency of issuer criteria, unpreparedness of capital market infrastructure, ambiguity of legal status and share ownership, and potential conflicts of interest and market manipulation. This research also finds that the United States and China have different practices and regulations in regulating the IPO of start-up companies, which can provide inspiration for Indonesia to carry out capital market law reform. This research recommends some legal steps that can be taken by the government, capital market authorities, stock exchanges, and Indonesian start-up companies to facilitate the IPO of start-up companies in Indonesia, such as: revising issuer criteria, strengthening capital market infrastructure, providing legal certainty and protection for capital providers and investors, as well as improving supervision and enforcement of capital market law."

"Penelitian ini berisi mengenai perbandingan restitution di berbagai negara.Restitution merupakan salah satu bentuk pemulihan atau pertanggungjawaban sama seperti ganti kerugian atau kompensasi. Di Indonesia istilah restitution belum dikenal dan digunakan secara tegas dalam bidang Hukum Perdata, oleh karena itu penelitian ini berniat untuk menggambarkan bagaimana pengaturan restitution di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, Perbandingan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia tidak mengenal istilah restitution dalam Bidang Hukum perdata namun terdapat beberapa aturan yang sejatinya adalah restitution. Selain itu, penggunaan restitution di Indonesia belum terlalu berkembang dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

---

This study is about a comparition of restitution in a few countries. Restitution is one of the remedies or liability just like compensation. In Indonesia restitution is not yet known is private law, thus this study aims to describe how restitution is regulated in another countries. Comparative method is used in this study.

The results of this research is Indonesia doesn rsquo t use the term restitution in private law sector but there is some regulations that substantially similar to restitution. Also,the term restitution is not much used yet in Indonesia compared to another countries."

"Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional. Dimata dunia internasional, Indonesia dipandang masih rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktek korupsi. Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia tersebut apalagi jika dipersandingkan dengan negara Amerika Serikat yang telah membentuk badan khusus di bidang analisa transaksi keuangan, yaitu FinCEN ( Financial Crimes Enforcement Network) sejak tahun 1990, maka berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Dalam penelitian ini, penulis hendak memperbandingkan kedudukan, latar belakang pembentukan, tugas dan wewenang PPATK di Indonesia dengan FinCEN di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat deskripstif analisis. Hasil penelitian menyarankan untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi, karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sehingga kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK.

---

Crime on money laundering is multi dimension, international crime and transnationalistic. In the eye of international world, Indonesia is still susceptible to money laundering practice and terrorist funding, this is due to limitation of financial regulations, ineffective law enforcement and country wide corruption. In order to face the problem and weakness of the country, and comparing with the regulation and the situation in the United States of America who has establish a special organization in analyze of financial trnsactions since 1990, called FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), Indonesia has established a special organization based on authority given by Undang-undang No. 15 year 2002, named Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). The PPATK has main job to assist law enforcement in preventing and in removing the money laundering transactions as well as other big and heavy crimes by providing intelligent information which result from the analysis of reports sentto PPATK. In this research, the writer would like to compare positioning, background, job descriptions and authority of PPATK in Indonesia to her counterpart, FinCEN in United States of America. This research is normative research with descriptve analysis. Result of this research suggests to effectively develope function and duty of PPATK, for it will have to be given authority to do investigations as the real background to establish the organization is to prevent and tackle the crimes therefore authority to investigate as one of very important elements and it should be attached and it's a must."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

---

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"