Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan pemaafan, yakni sebuah jenis penyelesaian untuk tindak pidana (jarimah) qisas diyat yang dikenal dalam hukum pidana Islam, dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang khususnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu konsep tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dan sanksinya menurut hukum pidana Indonesia, konsep pembunuhan tersalah dan sanksinya menurut hukum pidana Islam, dan prospek penerapan pemaafan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaafan sebagai sebuah penyelesaian alternatif memiliki prospek yang cukup baik untuk diterapkan di Indonesia untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas dengan alasan: 1) ketentuan di dalam hukum Islam telah berhasil dipositivisasikan ke dalam hukum positif Indonesia yang hasilnya terlihat dari adanya produk peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat syariat Islam; dan 2) pemaafan, selain dikenal dalam hukum pidana Islam, juga merupakan sebuah praktik yang sejalan dengan paradigma hukum keadilan restoratif yang mana telah mulai diterapkan di Indonesia.

---

This undergraduate thesis discusses about the prospect of applying forgiveness, which is a form of settlement for qisas diyat crimes known in the Islamic criminal law, in death by negligence especially in traffic accident cases in Indonesia. There are three issues addressed: the concept of death by negligence and its sanctions according to Indonesian criminal law, the concept of wrongful murder and its sanctions in Islamic criminal law, and the prospect of applying forgiveness as an alternative settlement in death by negligence in traffic accident cases in Indonesia. The research method used is the juridical normative method through library research. The result of this research shows that forgiveness as an alternative settlement has a rather good prospect to be implemented in Indonesia in cases of death by negligence in traffic accident cases for these reasons: 1) some laws in Islamic law have been integrated into Indonesian positive laws and the results can be seen through the existence of legislations that have the spirit of Islamic law; and 2) not only is forgiveness known in Islamic criminal law, it is also a practice that goes hand in hand with restorative justice, a new legal paradigm that has been implemented in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tiga permasalahan, yakni penyelesaian perkara pidana delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dalam Hukum Pidana Indonesia saat ini, penyelesaian perkara pidana melalui metode Islah perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dalam perkara Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain, dan prospek penerapan Perdamaian Islah menurut Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian perkara pidana delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tujuan penelitian adalah mengetahui prospek penerapan Perdamaian Islah menurut Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian perkara pidana delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Indonesia. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, memiliki sebuah konsep yang bernama Islah, dimana untuk jenis kejahatan Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain dimungkinkan bahkan sangat dianjurkan adanya upaya perdamaian yang bertujuan agar terciptanya kedamaian antar pelaku dan keluarga korban. Konsep ini memiliki kesamaan karakteristik dengan konsep Restorative Justice yang kini sedang berkembang di Indonesia. Pada akhirnya penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Islah atau perdamaian dalam hukum pidana Islam memiliki prospek yang cukup baik untuk dijadikan salah satu model atau alternatif penyelesian perkara pidana delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Indonesi. Adapun bentuk penerapannya adalah dengan melakukan objektifikasi yakni memasukan esensi dari metode Islah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

---

ABSTRACTThis research discusses about three problems, wich are the dispute settlement of Criminally Negligent Homicide in Indonesia Legal System, the dispute settlement of the Criminally Negligent Homicide with Islah or Reconciliation in Islamic Criminal Law, and the prospect of applying for reconciliation Islah in Islamic Criminal Law as an dispute settlement for Criminally Negligent Homicide in Indonesia. The method used in this research is normative juridical, and the purpose of this research is to study the The Prospect of Applying for Reconciliation Islah in Islamic Criminal Law as An Dispute Settlement for Criminally Negligent Homicide in Indonesia. Islamic law as one of the sources of national law, has a concept or method to settling Criminally Negligent Homicide cases, the method called Islah or reconciliation. In Islamic Legal System, Islah is strongly recommended to settling the criminal casesthis method is expected to create peace between perpetrators and families of victims. This concept has similarities with the concept of Restorative Justice that is being developed in Indonesia. Ultimately this research indicates that the application of Islah or peace in Islamic criminal law has a good enough prospect to be one of the models or alternatives for the settlement Criminally Negligent Homicide in Indonesia. The form of implementation is to do objectification of how to enter the essence of the method of Islah in legislation related to the Criminally Negligent Homicide cases."

"Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula.

---

Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility."

"ABSTRAKPidana bersyarat di Indonesia menganut sistem suspended sentence, dimana yang ditangguhkan adalah pelaksanaan pidananya. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, didasari oleh adanya karakteristik restorative justice dalam upaya penyelesaian oleh terdakwa melalui perdamaian dengan pihak keluarga korban, sehingga mencerminkan sikap tanggungjawab dari terdakwa. Dalam penerapan pidana bersyarat terhadap tindak pidana ini, ditemukan adanya persamaan konsep dengan model kombinasi Denmark, dimana selain dijatuhi pidana bersyarat, tetapi juga dijatuhkan pidana pokok lainnya. Namun, jenis pidana pokok yang diterapkan oleh sistem kombinasi Denmark berbeda dengan pidana pokok yang ditemukan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

The conditional sentence of Indonesia in accordance with the suspended sentence system which is execution of sentence is suspended. The consideration of judge in sentencing of the suspended sentence to the crime of traffic negligence that causing other people death, based on the existence of a characteristic of restorative justice in the settlement attempts by the defendant through peace with the families of victims, so that reflect the attitude of the defendant?s liability. In the implementation of suspended sentence to this crime, it was found that there is a common concept with the model combination Denmark, where beside sentenced suspended sentence, but also sentenced with another sentence. However, the sentence which combined with suspended sentence in model combination Denmark is different with the sentence that found in this study."

"Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga quasi yudisial yang melaksanakan fungsi yudisial (mengadili) dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, walaupun tidak termasuk peradilan yang secara limitatif diatur dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan muncul saat pihak yang diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Pelayaran ternyata diproses kembali secara pidana dan kemudian dalam penjatuhan sanksi pidananya, hakim juga menggunakan putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Walaupun begitu ternyata dua kali pemrosesan tidak melanggar asas Ne Bis In Idem dengan tidak terpenuhi dua syarat keberlakuannya, serta penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran tidak akan melanggar asas Non-Self Incrimination tergantung dari cara penggunaannya.

---

Voyage Court is a quasi-judicial institution which perform judicial functions (try) in the event of ship accident, although not included in the limitative regulated court in the Law of Judicial Power. Problems arise when party are examined and sanction by the Voyage Court turned out to be processed again in a Criminal Court and at the imposition of criminal sanctions, the judge also uses Voyage Court decision as a consideration material for its decision. Although the twice processing itself does not violate the principle of Ne Bis In Idem with some of the unmet requirements and the use of Voyage Court decision would not violate the principle of Non-Self-Incrimination depending on how to use it."

"Kecelakaan lalu lintas menempati urutan kesembilan penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan penelitian kecelakaan di Indoneia menitikberatkan pada faktor manusia, kendaraan dan lingkungan, tetapi belum ada yang memasukkan faktor-faktor ekonomi ke dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh harga riil bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mempekerjakan data time series Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen harga minyak mentah dunia.Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga riil bensin dan kebijakkan penggunaan lampu utama sepeda motor tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sedangkan PDB riil dan jalan aspal signifikan berpengaruh menurunkan kecelakaan. Namun, sepeda motor berdampak signifikan meningkatkan kecelakaan lalu lintas.

---

Traffic accident ranks the ninth largest of the cause of death in Indonesia. The most of researches studying Indonesia on traffic accidents were only blaming on human, motor vehicles, and environment as main culprits, not incorporating economic factors into the models. This study aims to analyze the impact of real gasoline prices on traffic accident in Indonesia and the factors of influence them. This research employs time series data from 1970 to 2013 with OLS analysis world crude oil prices as instrument variable.The estimator results show that real price of gasoline and the policy of usage of motorcycle light insignificant on traffic accident. Meanwhile, real GDP and asphalt roads significantly decrease the traffic accident. However, motorcycles significantly increase the traffic accident."

"Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya tidak terlepas untuk menentukan bentuk kesalahan pelaku, apakah hal itu sebagai sebuah kesengajaan atau kelalaian dari si pengemudi. Secara logika, nampaknya menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin apabila seseorang memiliki kesengajaan untuk menyebabkan kecelakaan dan menghilangkan nyawa orang lain. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memandang kecelakaan tidak lagi sebuah kelalaian tetapi juga memenuhi unsur kesengajaan. Dengan kata lain, bahwa unsur kesengajaan menjadi kemungkinan dalam sebuah kasus kecelakaan. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Afriyani Susanti yang dituntut dengan unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP. Penanganan terhadap kasus ini kemudian menimbulkan polemik dari berbagai pihak termasuk Jaksa dan Hakim yang mengadili perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan No. 665/Pid.B / 2012 / PN. JKT.PST bahwa terdapat perbedaan pendapat terhadap unsur Kesengajaan yang dimaksud dalam KUHP dengan Kesengajaan di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.In the case of traffic accidents, in essence can not be separated to determine the shape of human error, whether it is as a deliberate action or negligence of the driver. Logically, it seems to be something that is not possible if someone has the intent to cause the crash and of killing another person. Birth of Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation are no longer saw accidents as a negligence but also satisfy the element of intent. In other words, that the element of intent to be a possibility in a case of accident. As with the case of a traffic accident with defendant Afriyani Susanti charged with intentional element in Article 338 of the Criminal Code. Handling of this case then cause polemics from various parties, including prosecutors and the judge who prosecuted the case. This can be seen in the decision No. 665 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Pst that there is a difference of opinion on the element of intent which refers to the Criminal Code and the Law about Road Traffic and public Transport."

"ABSTRAKMediasi tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di ranah perdata, melainkan dalam perkembangannya dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu. Mediasi sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan istilah mediasi penal. Indonesia telah mengimplementasikan konsep mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni melalui Diversi dan dalam penanganan perkara-perkara pidana tertentu di tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia pada dasarnya juga telah menerapkan konsep mediasi penal sejak lama, Aceh menjadi salah satunya. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme dan kedudukan mediasi penal di Aceh dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta kekuatan hukum hasil mediasi penal yang dijalankan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal yang dijalankan di Aceh terintegrasi di dalam Peradilan Adatnya yang berasaskan musyawarah damai sesuai ajaran Islam, dimana Peradilan Adat ini merupakan tahap pendahuluan bagi penyelesaian perkara pidana tertentu. Apabila telah diupayakan penyelesaian di dalam Peradilan Adat namun tidak berhasil, maka pihak-pihak terkait dapat membawanya ke jalur Peradilan Formal Negara. Putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Adat di Aceh memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung bagi para pihak yang telah menyatakan secara tegas menerima putusan tersebut.

---

ABSTRACTMediation is no longer used only for civil cases settlement, but has now been used for particular criminal cases settlement as well. Mediation as the alternative model of criminal cases settlement is known as penal mediation. Indonesia has implemented the concept of penal mediation in Juvenile Criminal Justice System through Diversion and in the dealing of particular criminal cases at the level of investigation by police officers. However, indigenous people in several areas in Indonesia basically have also implemented the concept of penal mediation since quite a long time, Aceh is one of them. Juridical review in this research is focused on how the mechanism and the position of penal mediation in Aceh in Indonesian Criminal Justice System are, also the legal force of the implementation of penal mediation in Aceh. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. The results of this research show that the implementation of penal mediation in Aceh is integrated in their Customary Justice which is based on the principle of peaceful deliberation according to the teaching of Islam, where the Customary Justice they have is a preliminary stage for particular criminal cases settlement. If a settlement had been attempted through the Customary Justice but was unsuccessful, then the related parties could bring their cases for settlement through the Formal Justice. The decisions made by the Customary Justice in Aceh have a direct legal binding for the parties who have expressed their acceptance of the decisions explicitly."

"Traffic accident ranks the ninth largest of the cause of death in Indonesia. The most of researches studying Indonesia on traffic accidents were only blaming on human, motor vehicles, and environment as main culprits, not incorporating economic factors into the models. This study aims to analyze the impact of real gasoline prices on trac accident in Indonesia and the factors of influence them. This research employs time series data from 1970 to 2013 with OLS analysis world crude oil prices as instrument variable. The estimator results show that real price of gasoline and the policy of usage of motorcycle light insignificant on traffic accident. Meanwhile, real GDP and asphalt roads significantly decrease the traffic accident. However, motorcycles significantly increase the traffic accident.

---

Kecelakaan lalu lintas menempati urutan kesembilan penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan penelitian kecelakaan di Indoneia menitikberatkan pada faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan, tetapi belum ada yang memasukkan faktor-faktor ekonomi ke dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh harga riil bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data time series Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen harga minyak mentah dunia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga riil bensin dan kebijakan penggunaan lampu utama sepeda motor tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sedangkan PDB riil dan jalan aspal signifikan berpengaruh menurunkan kecelakaan. Namun, sepeda motor berdampak signifikan meningkatkan kecelakaan lalu lintas."