Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini adalah catatan kecil atas perdebatan ekonomi konstitusi di Lembaga Pengkajian MPR RI. Prosen pengkajian terhadapnya melibatkan banyak pakar dan anggota Lembaga Pengkajian sendiri, yang juga ahli dalam bidangnya. Pertama, pemikiran tentang ekonomi konstitusi bermuasal dari elit pendiri bangsa ini (founding fathers), yang mengenyam pengalaman pendidikan di Barat, khususnya Mohammad Hatta. Filisofi dasar dari ekonomi konstitusi kita adalah makna pengendalian negara atas pasar, yang tidak bisa dibiarkan bebas berjalan. Pemikiran selanjutnya diutarakan oleh Dawam Rahardjo, yang menilai bahwa pemikiran Hatta tetap kontekstual sampai jamam modern ini. Emil Salim memaknai ekonomi Pancasila dengan menguraikan satu persatu sila-sila tersebut, apakah terwujud di dalam kenyataan. Selanjutnya Mubyarto memberi ciri-ciri ekonomi Pancasila, diantaranya: ada motif sosial dan moral, watak egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi sebagai sokoguru, dan keseimbangan ekonomi pusat dan daerah."

"Konstitusi ekonomi merupakan garis besar utama negara dalam menentukan arah kebijakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan perlindungan ekonomi negara dan warga negara. Pemikiran yang tertuang dalam konstitusi di bidang ekonomi akan menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi negara serta pembentukan kebijakan perekonomian. Pentingnya keberadaan ekonomi di dalam konstitusi, akan menjadi zona pertahanan di tengah semakin majunya perkembangan perekonomian negara-negara maju dan berkembang dalam rangka persiapan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih muda dimana suatu negara mampu menjual produk baik barang maupun jasa"

"Penelitian ini mengenai penetapan kebijakan ekonomi dan amandemen konstitusi oleh RRC, tujuannya ialah untuk mencari tahu akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sistem ekonomi yang dibuat pemenrintah RRC terhadap pengusaha swasta dan mencari tahu bagaimana cara pemerintah RRC mengakomodasi pengusaha swasta"

"Artikel ini mengkaji hubungan antara kejahatan kerah putih, terorisme, dan kebijakan kontraterorisme Indonesia. Kebijakan kontraterorisme Indonesia hingga saat ini belum menempatkan kejahatan kerah putih, utamanya di bidang ekonomi, moneter, dan perbankan,sebagai bentuk terorisme. Hal itu diakibatkan dua hal: ketidaktahuan para penegak hukum akan modus operandi kejahatan kerah putih dan realitas kejahatan kerah putih yang berkembang dengan pesat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, meski kejahatan kerah putih begitu merusak dan berkembang dengan pesat tetapi instrumen hukum nasional hingga saat ini belum mempunyai kodifikasi hukum yang terpadu untuk memberantasnya. Selain itu, kebijakan kontraterorisme Indonesia terlihat berat sebelah karena terfokus pada kejahatan jalanan atau kejahatan kerah biru, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh golongan strata rendah yang cenderung menggunakan kejahatan bersifat vulgar, tidak canggih, dan penuh kekerasan. Hal itu berkebalikan dengan kejahatan kerah putih yang korup dan merusak karena dilakukan dengan penipuan dan kecurangan yang canggih dan sistematis. Dengan demikian apabila definisi terorisme hanya fokus pada jenis kejahatan jalanan maka praktik korup, penipuan, dan kecurangan yang terjadi pada kejahatan kerah putih akan sulit terungkap dan justru terkesan diperkuat dan dilindungi dan pada akhirnya berpotensi menghancurkan stabilitas nasional."