Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Keberadaan aktivitas penambangan batubara secara terbuka menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Salah satu kerusakan tersebut yaitu terbentuknya lubang bekas tambang (void). Void tersebut dapat dideteksi dengan citra satelit. Kota Samarinda memiliki ratusan lubang void dan berpotensi untuk bertambah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran void dan menganalisis void tersebut dengan analisis kesesuaian wilayah untuk area pengembangan panel surya terapung dan bendungan. Penelitian ini menggunakan metode dijitasi pada citra resolusi tinggi dan metode Fuzzy Logic. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi sebaran void menggunakan dijitasi citra satelit pada wilayah izin usaha pertambangan di Kota Samarinda. Setelah itu melakukan identifikasi kesesuaian wilayah panel surya dan bendungan. Kriteria kesesuaian wilayah diklasifikasikan menggunakan metode Fuzzy Membership dan metode Fuzzy Overlay. Selanjutnya, peta kesesuaian wilayah tersebut di overlay dengan peta sebaran void untuk mendapatkan wilayah kesesuaian panel surya terapung dan bendungan pada void di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 442 void dengan luas total 7,901 km². Tingkat kesesuaian wilayah panel surya terapung dan bendungan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu S1, S2, S3, dan S4/N. Jumlah void pada kelas kesesuaian panel surya terapung berturut-turut 17, 26, 40, dan 359. Adapun jumlah void pada kesesuaian bendungan berturut-turut 45, 133, 210, dan 54. Mayoritas void tersebar pada wilayah yang memiliki aksesibilitas rendah dengan jarak lebih dari 1 km, berada pada wilayah dengan penyinaran matahari yang cukup tinggi dengan 1800-1900 kWh/m²/tahun, dan berada pada wilayah dengan kemiringan lereng yang lebih dari 10 %.

---

The existence of open coal mining activities causes damage to the surrounding environment. One such damage is the formation of a former mine pit (voids). These voids can be detected with satellite imagery. Samarinda City has hundreds of void holes and has the potential to increase. Therefore, this study aims to map the distribution of voids and analyze these voids by analyzing the suitability of the area for the development area of floating solar panels and dams. This research uses digitizing methods in high-resolution images and Fuzzy Logic methods. The first stage is identifying void distribution using digitalized satellite imagery in the mining business permit area in Samarinda City. After that, determine the suitability of the solar panel area and the dam. Region suitability criteria are classified using the Fuzzy Membership method and then overlaid using the Fuzzy Overlay method. Furthermore, the suitability map of the area is overlaid using the intersect with the void distribution map to get the suitability of the floating solar panels and the dams on the voids in Samarinda City. The results showed that there were 442 voids with a total area of 7,901 km². The suitability level of the floating solar panel and dam is divided into four classes, namely S1, S2, S3, and S4/N. The number of voids in the suitability class of floating solar panels are 17, 26, 40, and 359. The number of voids in the suitability of the dam is 45, 133, 210, and 54. The majority of voids are scattered in areas that have low accessibility with a distance of more than 1 km, are in areas with high solar radiation with 1800-1900 kWh/m²/year, and are in areas with slopes of more than 10 %.

 

 

"

"Kegiatan tambang berskala besar menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan lingkungan, diantaranya adalah pencemaran Air Asam Tambang (AAT). Kota Samarinda yang sebagian besar luas wilayahnya telah beralih fungsi menjadi wilayah kerja pertambangan batubara memiliki lubang bekas galian tambang (void) dan lahan penyumbang asam yang berpotensi menjadi sumber pencemar AAT. Potensi pencemaran AAT di suatu wilayah dapat dikaji dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh yang dinilai andal untuk melakukan pengukuran, pemetaan, pemantauan, serta pembuatan model pengelolaan suatu wilayah secara cepat, akurat, dan efektif. Variabel yang digunakan adalah sebaran void, tutupan lahan, jenis tanah, curah hujan, topografi, badan air, dan air tanah. Sebaran void, tutupan lahan, dan badan air didapatkan dari digitasi Google Earth, Jenis tanah didapatkan dari kementerian pertanian, curah hujan didapatkan dari LAPAN, topografi didapatkan dari olahan data ASTER GDEM, serta air tanah didapatkan dari Kementerian ESDM. Integrasi data tutupan lahan, jenis tanah, badan air, curah hujan, dan topografi digunakan untuk menganalisis potensi pencemaran AAT terhadap badan air oleh lahan penyumbang asam, sementara integrasi data sebaran void dan air tanah digunakan untuk menganalisis potensi pencemaran AAT terhadap air tanah oleh void. Metode overlay digunakan untuk menganalisis pola spasial potensi pencemaran AAT di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan potensi pencemaran AAT terhadap badan air didominasi oleh wilayah dengan potensi pencemaran yang tinggi, potensi pencemaran AAT terhadap air tanah didominasi oleh wilayah delineasi sebelah selatan yang mengalirkan AAT ke wilayah akuifer dengan kategori kedalaman rendah dan sedang, sementara pola spasial pencemaran AAT berbentuk random/acak dengan susunan geometris yang berbentuk cluster.

---

Large-scale mining activities are one of the causes of the emergence of environmental problems, including the Acid Mine Drainage (AMD) Water Pollution. Samarinda City, which has a large area of converted land into a coal mining working area, has voided pits and acid-contributing fields which are potential sources of AMD pollutants. The potential AMD pollution can be assessed by utilizing a geographic information system and remote sensing that consider reliable for measuring, mapping, monitoring, and manage the model making for an area quickly, accurately, and effectively. The variables used are void distribution, land cover, soil type, rainfall, topography, body of water, and groundwater. Void distribution, land cover, and water bodies obtain from Google Earth digitization, soil types obtains from the ministry of agriculture, rainfall obtains from LAPAN, topography obtains from processed data from ASTER GDEM, and groundwater obtains from the Ministry of Energy and Mineral Resources. Integration of land cover data, soil types, water bodies, rainfall, and topography is used to analyze the potential of AMD pollution to water bodies by acid-contributing land, while the void distribution and groundwater integration data is used to analyze the potential of AMD pollution to groundwater by voids. The overlay method is used to analyze the potential spatial patterns of AMD pollution in the study area. The results showed the potential of AMD pollution to water bodies dominated by areas with high pollution potential, the potential of AMD pollution to groundwater-dominated by south delineation area that drain AMD into aquifer areas with low and moderate depth categories, while the spatial pattern of AMD pollution was random with the geometric arrangement in the form of clusters."

"Pertumbuhan penduduk mengarah pada ketersediaan lahan permukiman. Tekanan populasi ini menyebabkan ketidakseimbangan dengan kemampuan lahan permukiman di Kota Samarinda. Prediksi pemodelan spasial diperlukan sebagai langkah untuk mencegah perubahan tutupan lahan yang berlebihan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi daya dukung permukiman dan pemodelan spasial tutupan lahan yang terjadi di Kota Samarinda pada tahun 2006, 2014, dan 2020. Metode Pengolahan data menggunakan Cellular Automata Markov Chain (CAMC) dan Indeks Daya Dukung Lahan Permukiman. Selanjutnya Indeks Daya Dukung Lahan Permukiman digunakan untuk memprediksi kemampuan lahan permukiman. Hasil CAMC menunjukkan adanya ekspansi tutupan lahan permukiman yang dipengaruhi oleh driving factor diantaranya jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari point of Interest (fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan), lereng, dan wilayah ketinggian. Hasil daya dukung lahan permukiman dipengaruhi oleh jumlah penduduk, standar luas kebutuhan ruang, dan luas lahan permukiman di Kota Samarinda. Perhitungan daya dukung lahan permukiman tahun 2034 di Kota Samarinda mendapatkan hasil nilai indeks daya dukung lahan permukiman sebesar 4,6 m²/kapita. Arti dari 4,6 m²/kapita bahwa daya dukung lahan permukiman masih mampu menampung penduduk untuk bermukim 4 kali dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2034 karena memiliki luas yang lebih untuk menampung penduduk yang ada.

---

Population growth leads to the availability of residential areas, this population pressure causes an imbalance with the ability of residential areas in Samarinda City. Spatial modeling predictions are needed as a prevention step to prevent excessive land cover changes in the future. This research aims to predict residential area carrying capacity and spatial modeling of land cover that occurred in Samarinda City in 2006, 2014, and 2020. The data processing method uses the Cellular Automata Markov Chain (CAMC) and the Capability Index of the residential area. Then the residential area Capacity Index is used to predict the ability of a residential area. The Cellular Automata Markov Chain (CAMC)  results show that there is an expansion of residential area land cover which affected by driving factors that consist of distance from the nearby road, distance from the river, distance from the point of interest (health facility and education facility), slope, and elevation. The residential area land carrying capacity results affected by population density, standard needed land area, and residential area extent in Samarinda City. The calculation of residential area land carrying capacity in 2034 Samarinda City results in the index value of the carrying capacity residential area 4.6 m²/capita. The meaning of 4.6 m²/capita is that the carrying capacity of residential area is still able to accommodate residents to live 4 times the total population in 2034 because it has more area to accommodate the existing population."

"Penambangan batubara secara tambang terbuka akan menimbulkan perubahan rona lingkungan baik berupa bukit-bukit kecil ataupun lubang bekas penambangan (void). Metode pembuangan tanah penutup secara bacfilling di areal penambangan akan memperkecil void yang terjadi. Void yang ditinggalkan pada akhir kegiatan tambang tanpa adanya perencanaan pemanfaatan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi lingkungan. Rona akhir tambang dalam penelitian ini dibatasi pada: cadangan tersisa, peruntukan lahan, dan air permukaan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan lubang bekas tambang (void) terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lubang bekas tambang (void) berpotensi memberi kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dalam memanfaatkan lubang bekas tambang menjadi sangat penting bagi kelangsungan pembangunan. Informasi mengenai kandungan logam baik pada tanah maupun air dapat menjadi suatu gambaran terhadap bahaya atau tidaknya pemanfaatan air tersebut bagi kesehatan manusia.

---

Open pit coal mining will cause changes in the environmental setting that either the hills or small holes mined (void). Backfilling disposal method of in the area of mining will decrease the voids happened. The hole left by the post mine at the end of mining activities without use utilization planning could potentially cause unwanted effects on the environment. Post mining in this study is limited to: the remaining reserves, land use and surface water. The study aims to assess the utilization of the void to sustainable development. The results of this study indicate that the void potentially contribute to sustainable development. Community empowerment programs around the mines in mined utilizing the hole becomes very important for the continuity of development. Information of metal content in soil and water may be an illustration of the dangers of whether or not the utilization of water for human health."

"Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, pembangunan PLTS ditargetkan pada angka 4,7 GW pada tahun 2025 untuk mencapai target bauran energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23%. Pembangunan PLTS terapung di Indonesia masih dalam kategori baru dibanding dengan pembangunan PLTS dengan teknologi Ground Mounted. Perencanaan dan perancangan PLTS terapung (floating) ini menjadi penting karena pembangunan PLTS terapung sampai saat ini belum pernah dilakukan di bekas galian tambang (Void) di Indonesia sehingga proyek ini bisa menjadi acuan dan referensi dalam proyek proyek PLTS terapung di bekas galian tambang selanjutnya. Perancangan dan Perencanaan Pembangunan PLTS Terapung di Void 5 dan Void 7 di bekas galian tambang di Kutai Kartanegara menjadi salah satu proyek PT. PLN (Persero) dengan mitra strategis di Kalimantan Timur. Dengan jumlah penetrasi tertentu, pembangkit VRE seperti PLTS dapat menyebabkan terjadinya gangguan kestabilan dan kehandalan sistem kelistrikan karena karakteristik intermitensi dan non dispatchable dari PLTS yang berarti energi tidak selalu ada dan tidak dapat diatur. Dari hasil simulasi Grid Impact Studi diperlukan Battery Energy Storage System (BESS) dengan kapasitas 69 MW/69 MWh agar Sistem Kalimantan masih dapat beroperasi di kondisi aman dan stabil sebagai akibat pengaruh dibangunnya PLTS Terapung kapasitas 120 MWp.

---

Based on the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), Photovoltaic Power Plant construction is targeted at 4.7 GW in 2025 to achieve the New and Renewable Energy (EBT) energy mix target of 23%. The construction of floating Photovoltaic Power Plant in Indonesia is still in a new category compared to the Ground Mounted technology. Planning and designing floating Photovoltaic Power Plant is important because the construction of floating Photovoltaic Power Plant has never been carried out in a former mine excavation (Void) in Indonesia so far, so this project can be a reference in future floating Photovoltaic Power Plant projects. Design and planning for the construction of floating solar power plants in Void 5 and Void 7 in Kutai Kartanegara is one of PT. PLN (Persero)'s projects with strategic partners in East Kalimantan. With a certain amount of penetration, VRE plants such as Photovoltaic Power Plant can cause disruption to the stability and reliability of the electricity system due to the intermittency and non-dispatchable characteristics of Photovoltaic Power Plant, which means that energy is not always available and cannot be regulated. From the Grid Impact Study simulation results, Battery Energy Storage System (BESS) with a capacity of 69 MW/69 MWh is needed so that the Kalimantan System can still operate in a safe and stable condition as a result of the influence of the construction of a Floating Photovoltaic Power Plant with a capacity of 120 MWp."

"ABSTRAKPerubahan penggunaan lahan adalah suatu proses dalam pembangunan regional dan satu jenis penggunaan lahan yang telah mengalami banyak perubahan dalam penggunaan lahan dalam pertanian. Prediksi penggunaan lahan diperlukan sebagai langkah untuk mencegah perubahan penggunaan lahan yang berlebihan di masa depan. Kecamatan Palaran sebagai salah satu kecamatan di Kota Samarinda dengan salah satu lahan pertanian terbesar di Kota Samarinda telah mengalami konversi lahan pertanian selama lima belas tahun terakhir dan dengan demikian menyebabkan pengurangan lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2006, 2014, dan 2020 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan membuat prediksi penggunaan lahan pertanian pada tahun 2034. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cellular Automata dan Markov Chain dengan faktor pendorong penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lereng, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari tambang, jarak dari hotspot, dan kepadatan penduduk. Faktor pendorong didapat dengan menggunakan metode Fuzzy Logic. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan penggunaan lahan pertanian dimana bagian utara Kecamatan Palaran penggunaan lahan pertanian berubah menjadi permukiman dan di bagian tengah Kecamatan Palaran berubah menjadi lahan terbuka selama rentang tahun 2006 hingga 2020. Prediksi perubahan penggunaan lahan pada tahun 2034 menunjukkan penurunan pada hampir semua jenis lahan pertanian.

---

ABSTRACTLand-use change is a process in regional development and one type of land-use that has undergone many changes in land-use in agriculture. Land-use prediction is needed as a step to prevent excessive land-use changes in the future. Palaran Subdistrict as one of the subdistrict in Samarinda City with one of the largest agricultural land in Samarinda City has experienced an agricultural land conversion over the past 15 years and thus led to agricultural land reduction. This study aims to analyze changes in agricultural land-use in 2006, 2014, and 2020 in Palaran Subdistrict, Samarinda City and make land-use predictions in. The method used in this study is Cellular Automata and Markov Chain with the land-use driving factors used in this study consists of slope, distance from road, distance from river, distance from mining, distance from hotspot, and population density. The driving factors are obtained by using the Fuzzy Logic method. The results of this study indicate an agricultural land-use change wherein the northern part of Palaran Subdistrict is changed into a settlement and in the middle of Palaran Subdistrict is changed into bare land area. The prediction of land-use change in 2034 shows a reduction in almost all of agricultural land."

"ABSTRAKPada kegiatan Pertambangan, tahap operasi tambang baik perusahaan, pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat sesuai dengan Amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuknya adalah program pascatambang dengan pemanfaatan lubang bekas tambang. Pemanfaatan tersebut bias berjalan dengan aadanya program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya tersebut merupakan kombinasi pendekatan sosial, ekonomi, dan keamanan yang diaplikasikan melalui CSR PT Antam Tbk UBPE Pongkor.

---

ABSTRACTIn Mining activities, the mining operation phase of both the company, the central and regional governments and the surrounding community will benefit according to the Mandate of the 1945 Constitution which states that natural resources are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. One form is a post-mining program with the use of Void. This utilization can run with the existence of a Corporate Social Responsibility (CSR) program. CSR is a commitment of the company or the business world to contribute to sustainable economic development, and focuses on the attention of economic, social and environmental aspects. This effort is a combination of social, economic and security approaches that are applied through PT Antam Tbk UBPE Pongkor's CSR."

"Tutupan lahan dapat berubah seiring waktu sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat. Perubahan tutupan lahan berdampak pada degradasi lingkungan yang dapat merusak fungsi hidrologis daerah aliran sungai, seperti peningkatan intensitas lahan kritis. Karang Mumus merupakan salah satu DAS yang mengalami perubahan tutupan lahan cukup signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan tutupan lahan di DAS Karang Mumus pada tahun 2006, 2014 dan 2020 dan membuat prediksi perubahan tutupan lahan berdasarkan pola tutupan lahan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cellular Automata - Markov Chain dan Fuzzy Logic untuk memprediksi perubahan tutupan lahan. Faktor pendorong dalam penelitian ini terdiri atas jarak dari point of interest, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari wilayah banjir, ketinggian, dan lereng yang diolah menggunakan Fuzzy Logic. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis temporal deskriptif serta analisis spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan tutupan lahan yang signifikan dari semak belukar menjadi lahan terbangun, sawah dan pertanian lahan kering di bagian hulu sebelah timur dan di bagian tengah sebelah barat DAS Karang Mumus. Prediksi perubahan tutupan lahan pada tahun 2034 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada semak, hutan dan pertanian lahan

---

Land cover basically can change over time as a result of community needs. Moreover, it has an impact on environmental degradation, where it damages the hydrological function of watersheds, such as an increased critical land. One significant change in land cover occurred in the Karang Mumus watershed. The purpose of this study is to analyze land cover changes in the Karang Mumus watershed in 2006, 2014 and 2020 and make predictions of land cover changes based on previous land cover patterns. The method used in this study is Cellular Automata-Markov Chain and Fuzzy Logic for predicting changes in land cover. The driving factor in this study consists of the distance from point of interest, distance from the road, distance from the river, distance from flood area, elevation, and slope that obtained by using the Fuzzy Logic method. The analysis used in this research is descriptive temporal analysis and spatial analysis. The results of this study indicate that there is a significant land cover change from shrub to built up area, paddy fields and crop fields in the upper east and in the middle west of the Karang Mumus watershed. The prediction of land cover change in 2034 shows a very significant reduction in shrub, forest and fields."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji aspek hukum dari kepelabuhanan berupa Terminal Khusus Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri TUKS oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta mengkaji permasalahan permasalahan terkait dengan perizinan Tersus dan TUKS di Kotamadya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan adanya ketidaksesuain antara Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dengan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Permenhub No PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Selain itu terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas batas Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp dari Pelabuhan Samarinda oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Samarinda dengan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Ditjen Hubla serta belum adanya penyesuaian terhadap DLKr dan DLKp Pelabuhan Samarinda sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 351 UU No 17 Tahun 2008 Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda Provinsi Kalimantar Timur karena Pelabuhan Samarinda merupakan jenis pelabuhan laut yang berada di Sungai Mahakam yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap kegiatan perekonomian.

---

ABSTRACTThis study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ;This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. , This study examines the legal aspects of a port in the form of Special Terminal Tersus and Port for Own Interest TUKS by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia as well as examine issues related to licensing Tersus and TUKS in Samarinda East Kalimantan Province This study was conducted because of problem of the existence of the non conformance between Law No 17 Year 2008 Regarding on Shipping Government Regulation No 61 Year 2009 on Port with the provisions of Article 46 and Article 47 Regulation of Ministry of Transportation No PM 51 of 2011 on Special Terminal and Terminal for Own Interest In addition there are differences in interpretation of the limits of the Regional Working Environment DLKr and the Regional Environmental Interests Ports DLKp from the Port of Samarinda the harbor master 39 s Office and Port Authority KSOP Samarinda the Directorate General of Sea Transportation of Ministry of Transportation DGST and there is no adjustment to DLKr and DLKp Port Samarinda in accordance with the provisions of Article 351 of Law No 17 2008 The research was conducted in the city of Samarinda province of East Kalimantan because the Port of Samarinda is a type of sea port which is located in the Mahakam River which has a very important role on economic activity. ]"

"[ABSTRAKVoid tambang merupakan masalah yang ditinggalkan setelah kegiatan penambangan berakhir Hilangnya fungsi lingkungan air void tambang sebagai sumber daya air baku dapat menyebabkan menurunkan nilai jasa lingkungan Untuk mengembalikan nilai jasa lingkungan diperlukan pengelolaan air void agar dapat digunakan sebagai air baku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik masyarakat pengguna sumberdaya air void tambang sebagai air baku mengestimasi nilai willingness to pay WTP masyarakat terhadap penggunaan air baku yang diperoleh dari air void tambang mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi WTP masyarakat mengkaji kelayakan finansial pemanfaatan air void tambang sebagai air baku dan budidaya perikanan air tawar Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui kuesioner di Desa Margahayu yang melibatkan 100 responden Hasil penelitian karakteristik pengguna air void tambang menunjukan 69 responden berusia 41 60 tahun tingkat pendidikan mayoritas lulus Sekolah Menengah Pertama SMP Sederajat sebanyak 33 dengan tingkat penghasilan kurang dari Rp 1 500 000 00 sebanyak 51 jumlah kebutuhan air responden berkisar antara 8 31 m3 bulan KK Rata rata nilai WTP sebesar Rp 5 620 00 per m3 yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan penghasilan dan jumlah kebutuhan air Berdasarkan analisis finansial diperoleh nilai Net Present Value NPV sebesar Rp 1 528 812 844 21 Net Benefit Cost Ratio Net B C sebesar 2 56 nilai IRR sebesar 17 3 Pemanfaatan air void tambang layak dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan diharapkan kepada pemerintah dan pihak pihak terkait agar dapat memfasilitasi pengembangan pemanfaatan air void tambang dan kelengkapannya melalui kemudahan dalam melakukan peminjaman dana investasi serta dukungan lain yang diperlukan.

---

ABSTRACTMine void is a problem that abandoned mines after mining ends The loss of function of the mine void water as raw water resources may lead to lower values of environmental services To restore the value of environmental services void water management is required to recycle void water as raw water that can be utilized by the community This study was conducted to determine the characteristics of community that use mine void water resources as a raw water estimate willingness to pay WTP community against the use of raw water obtained from the mine void water determine factors that affecting WTP society assessing the financial feasibility of utilization of mine void water as a raw water and freshwater aquaculture The study was conducted by gathering information through questionnaires in the Margahayu village involving 100 respondents Results of the study are the characteristics of the mine void water users showed 69 of respondents aged 41 60 years the majority of education level is graduated from junior high school as much as 33 with the income level of less than Rp 1 500 000 00 as much as 51 the amount of water needs ranged between 8 31 m3 month household The average value of WTP Rp 5620 00 per m3 which is influenced by education income and the amount of water needs Based on the financial analysis is obtained value of Net Present Value NPV of Rp 1 528 812 844 21 Net Benefit Cost Ratio Net B C by 2 56 IRR of 17 3 Mine void water utilization feasible and provide benefits to the community and is expected to governments and relevant parties in order to facilitate the development of the mine void water use and completeness through the ease of borrowing investment funds and other support needed , Mine void is a problem that abandoned mines after mining ends The loss of function of the mine void water as raw water resources may lead to lower values of environmental services To restore the value of environmental services void water management is required to recycle void water as raw water that can be utilized by the community This study was conducted to determine the characteristics of community that use mine void water resources as a raw water estimate willingness to pay WTP community against the use of raw water obtained from the mine void water determine factors that affecting WTP society assessing the financial feasibility of utilization of mine void water as a raw water and freshwater aquaculture The study was conducted by gathering information through questionnaires in the Margahayu village involving 100 respondents Results of the study are the characteristics of the mine void water users showed 69 of respondents aged 41 60 years the majority of education level is graduated from junior high school as much as 33 with the income level of less than Rp 1 500 000 00 as much as 51 the amount of water needs ranged between 8 31 m3 month household The average value of WTP Rp 5620 00 per m3 which is influenced by education income and the amount of water needs Based on the financial analysis is obtained value of Net Present Value NPV of Rp 1 528 812 844 21 Net Benefit Cost Ratio Net B C by 2 56 IRR of 17 3 Mine void water utilization feasible and provide benefits to the community and is expected to governments and relevant parties in order to facilitate the development of the mine void water use and completeness through the ease of borrowing investment funds and other support needed ]"