Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan di daerah perkotaan telah meningkat secara dramatis seiring dengan pertumbuhan populasi yang besar dan meningkatnya arus urbanisasi. Laju urbanisasi menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035, Statistik Indonesia tahun 2013, dalam 25 tahun ke depan akan meningkat rata-rata sebesar 72,5%. Arus urbanisasi menyebabkan berbagai macam permasalahan perkotaan salah satunya adalah pemukiman informal yang mayoritas berada di Kampung. Pemerintah Jakarta telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan Kampung dan Penataan Masyarakat di Jakarta khususnya (Kepgub 878/2018). Tujuan dalam penelitian mengkaji implementasi kebijakan yang terkait dengan Kampung Kota. Selanjutnya menganalisis perubahan luas permukiman informal melalui analisis spasial (SIG) dengan Citra Resolusi Satelit Tinggi dalam kurun waktu 2010, 2016, dan 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.

---

Housing in urban areas has increased dramatically along with massive population growth and increasing urbanization flow. The pace of urbanization according to the Indonesia Population Projection 2010-2035, Statistics Indonesia (2013) in the next 25 years will increase by an average of 72.5%. One of the urban problems by that circumstance is informal settlement that occur in Kampung. Jakarta government has created a policy about Kampung and Community arrangement implementation in Jakarta particularly for specific district (Kepgub 878/2019). The purpose of this research are to examine the implementation of policies related to Kampung and analyze the changes of informal settlements through spatial analysys (GIS) with high resolution sattelite imagery in 2010, 2016, and 2020. The research used a qualitative approach with indepth interview, observation, and literature review."

"ABSTRAKKampung Nelayan Muara Angke berada di tepi perairan Teluk Jakarta yang telahtercemar logam kadmium. Masyarakatnya biasa mengkonsumi ikan dari Teluk Jakartasehingga dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui tingkat risiko pajanan kadmium pada masyarakat Muara Angke melaluipendekatan analisis risiko kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intakekadmium melalui ikan pada masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke sebesar0,000012 mg/kg/hari, dengan durasi pajanan masyarakat Muara Angke sebesar 24 tahun,berat badan masyarakat Muara Angke sebesar 59 kg. Laju asupan ikan sebesar 197,4gr/hari dan frekuensi pajanan sebesar 294,3 hari/tahun. Hasil analisis menunjukkanbahwa Masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke baik secara populasi dan individubelum memiliki risiko dan masih aman dari gangguan kesehatan nonkarsinogenik akibatpajanan kadmium dalam ikan untuk saat ini sampai dengan 30 tahun mendatang denganasumsi bahwa sumber pajanan hanya berasal dari ikan saja dan tidak memperhitungkanpajanan kadmium dari sumber lain.

---

Abstract Muara Angke located on the shores of Teluk Jakarta which have been polluted by heavymetals cadmium. The Community always eat fish from Teluk Jakarta, this would pose arisk of health problems. This study aimed to determine the level of risk exposure tocadmium at Muara Angke community through health risk analysis approach. The resultsshowed that the intake of cadmium on fish for people in Kampung Nelayan Muara Angkeat 0,000012 mg/kg/day, with duration of exposure to the community Muara Angke for 24years, Muara Angke community weight of 59 kg. Fish intake rate of 197,4 g/day andfrequency of exposure of 294,3 days/year. The results showed that Muara Angkecommunity, population and individual do not have risks and still safe from healthdisorders noncarsinogenic because of cadmium exposure in fish at this time to 30 yearsahead on the assumption that cadmium exposure comes from fish only and do not takeinto account exposure to cadmium from other sources."

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"ABSTRAKPermukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACTInformal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector. "

"Permukiman Nelayan Muara Angke merupakan permukiman yang dibangun atas dasar perencanaan sebelumnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Tujuan pembangunannya adalah untuk memukimkan kembali nelayan-nelayan yang sebelumnya menempati kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan bermukim seperti muara sungai atau tepi laut dari beberapa tempat di DKI Jakarta dan mewujudkan perumahan yang yang sehat, aman, nyaman sesuai dengan pola penghidupan mereka. Tipe rumah tinggal yang telah dibangun adalah rumah tidak bertingkat (rumah), rumah panggung dan rumah susun. Dalam perkembangannya, perumahan nelayan turut memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan Permukiman Nelayan Muara Angke. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keberlanjutan Permukiman Nelayan Muara Angke ditinjau dari pengaruh rumah tinggal terhadap peningkatan kualitas sosial budaya nelayan dan lingkungannya. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah mengidentifikasi pengaruh rumah tinggal nelayan terhadap kualitas sosial budaya penghuninya, mengidentifikasi pengaruh rumah tinggal terhadap kualitas lingkungan dan mengidentifikasi keberlanjutan Permukiman Nelayan Muara Angke ditinjau dari kontribusi yang diberikan oleh rumah tinggal di dalamnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kondisi rumah tinggal nelayan berupa rumah, rumah panggung dan rumah susun. Perubahan kondisi rumah disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, kondisi hidrologi berupa banjir dan pasang surut; kedua, peralihan kegiatan ekonomi dari nelayan penangkap ikan menjadi nelayan pedagang. Banjir dan pasang surut yang semakin sering melanda tempat tinggal mereka telah mengubah persepsi terhadap banjir dari semula sebagai hal yang biasa menjadi hal yang tidak menyenangkan (buruk). Persepsi ini telah menimbulkan motivasi penghuni rumah, rumah panggung dan rumah susun untuk melakukan perlawanan terhadap lingkungan. Motivasi perlawanan terhadap lingkungan memacu tindakan-tindakan mengubah rumah tinggal berupa pengurugan tanah dan melapisi permukaannya dengan perkerasan.Peralihan kegiatan ekonomi dari nelayan penangkap ikan menjadi nelayan pedagang disebabkan oleh penurunan kualitas penangkapan ikan karena penggunaan teknologi yang sederhana. Penurunan kualitas penangkapan ikan berpengaruh langsung terhadap penurunan penghasilan nelayan. Kondisi ini menyebabkan perubahan persepsi mereka tehadap kegiatan penangkapan ikan dari semula sebagai profesi yang dapat menghidupkan menjadi kegiatan yang tidak menguntungkan dan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Persepsi ini menimbulkan motivasi nelayan untuk mengubah mata pencaharian kepada kegiatan yang dianggap lebih dapat memberikan kehidupan. Berdasarkan pengamatan keberhasilan orang lain dan pengalaman yang dialaminya, nelayan memilih menjadi pedagang ikan. Perubahan kegiatan ekonomi telah memotivasi mereka untuk menyesuaikan komposisi rumah tinggal yang semula terdiri dari bangunan rumah tinggal dan ruang terbuka sebagai tempat penyimpanan alat-alat perikanan menjadi seluruhnya digunakan untuk bangunan rumah tinggal. Motivasi penyesuaian bentuk rumah tinggal menimbulkan tindakan mengubah penataan ruang rumah untuk menampung kegiatan menetap sekaligus tempat berusaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi rumah dan rumah panggung memberikan empat pengaruh positif terhadap kecenderungan potensi peningkatan kualitas sosial budaya penghuninya yaitu kemampuan rumah tinggal dalam memberikan dukungan terhadap pemenuhan kegiatan ekonomi, mengakomodasi perkembangan keluarga, mendukung peranan perempuan dalam pengasuhan anak dan memenuhi kebutuhan pencapaian privacy penghuninya. Sedangkan rumah susun hanya memberikan satu pengaruh positif terhadap kualitas sosial budaya penghuninya yaitu kemampuan rumah tinggal dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi penghuninya. Rumah, rumah panggung dan rumah memberikan satu pengaruh negatif terhadap kualitas sosial budaya penghuninya berupa kecenderungan penurunan interaksi sosial diantara sesama anggota masyarakat lainnya karena penataan ruang rumah tinggal berorientasi ke dalam dan lebih mementingkan pencapaian privacy. Ditinjau dari kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun dalam memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap penghuninya maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tinggal nelayan cenderung berpotensi meningkatkan kualitas sosial budaya penghuninya.Hasil temuan penelitian menunjukkan kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun memberikan lima pengaruh negatif terhadap kecenderungan penurunan kualitas lingkungan yaitu pertama, kontruksi bangunan yang tidak tepat dengan kondisi tanah rawa sehingga mengakibatkan penurunan permukaan tanah; kedua, penggunaan lahan yang secara maksimal untuk rumah tinggal dan melapisi seluruh permukaan tanah dengan perkerasan sehingga menghalangi peresapan air ke dalam tanah; ketiga peningkatan konsumsi listrik sebagai akibat penyaluran air bersih dan penerangan alami yang tidak optimal serta peningkatan penggunaan peralatan listrik sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ataupun pencarian informasi/hiburan; ketiga pengelolaan sampah yang kurang tepat dimana tempat sampah dibiarkan terbuka sehingga mencemari udara di dalam rumah; keempat, kepemilikan septic tank pribadi justru menyebabkan pengelolaan limbah kotoran manusia menjadi tidak efisien dan manambah kecenderungan pencemaran air tanah; kelima, penyaluran air hujan secara langsung ke saluran lingkungan berpotensi meningkatkan jumlah air di dalamnya sehingga mempercepat terjadinya banjir terutama pada musim penghujan. Kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun hanya memberikan satu pengaruh positif bagi peningkatan kualitas lingkungan yaitu dalam hal pengelolaan air kotor. Penghuni rumah, rumah panggung dan rumah susun menyalurkan air kotor ke saluran lingkungan dan melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin membersihkan saluran-saluran di sekitar rumah mereka sehingga mengurangi genangan air dan timbunan sampah yang terbawa saat air pasang. Ditinjau dari kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun dalam memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kualitas lingkungan maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi rumah tinggal nelayan cenderung berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.Hasil penelitian dan perhitungan menunjukkan bahwa kondisi rumah, rumah panggung dan rumah susun lebih besar memberikan pengaruh negatif dibandingkan pengaruh positifnya terhadap kualitas Permukiman Nelayan Muara Angke. Keberadaan perumahan nelayan di dalamnya cenderung berpotensi menurunkan kualitas lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa Permukiman Nelayan Muara Angke tidak berkelanjutan. Kondisi ketidakberlanjutan terjadi karena upaya peningkatan kualitas sosial budaya penghuni diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan. Jika kondisi penurunan kualitas lingkungan terus terjadi pada akhirnya dapat membahayakan penghuni yang tinggal dan berkegiatan di dalamnya terutama mereka dari generasi yang akan datang.Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Permukiman Nelayan Muara Angke menunjukkan kecenderungan potensi tidak berlanjut karena menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut maka saran-saran yang disampaikan agar Permukiman Nelayan Muara Angke dapat terus berlanjut sebagai berikut pertama, keberadaan nelayan penangkap ikan di DKl Jakarta perlu diiringi dengan peningkatan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju sehingga kegiatan penangkapan ikan menjadi profesi yang menguntungkan dan menjanjikan penghidupan; kedua, upaya masyarakat mengatasi banjir yang terns menerus perlu diimbangi dengan intervensi pemerintah berupa penanggulan kawasan; ketiga perencanaan pembangunan perumahan nelayan di masa mendatang sebaiknya disesuaikan dengan karakter masyarakat nelayan yang terdiri atas sub-sub kelompok sesuai mata pencaharian mereka yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pembuat sarana, nelayan pengolah ikan dan nelayan pedagang/pemodal; ketiga, pengadaan rumah tinggal nelayan di perkotaan harus berhadapan dengan masalah keterbatasan lahan, sehingga kecenderungan tipe huniannya diarahkan ke rumah susun, dalam perlu diperhatikan adalah luas bangunan dan penataan ruang rumah agar dapat mengakomodasi perkembangan kondisi sosial budaya keluarga nelayan.

---

The Fisherman Settlement of Muara Angke is in fact a settlement constructed upon previous planning designed by the government of DKI Jakarta. The purpose of the construction itself is to resettle fishermen who previously inhabited areas not destined for settlement activity such as estuary or sea shores in several locations in DKI Jakarta and also in realize healthy, sale, and eolulnrtable housing suitable to their living pattern, The types of residence built are rumah tidak bertingkat (rumah), rumah panggung, and rumah susun. Within the development, fisherman housing has given influences in the diminution of environmental qualities of the Muara Angke Fisherman Settlement. This, of course, questions the probability of the continuation of Muara Angke Fisherman Settlement observed from the influences of residences to the socio-cultural quality augmentation of the fishermen and their environment. The purpose of the research which is about to be achieved is to identify the influences of the fishermen's residences towards the socio-cultural qualities of the inhabitants, to classify the influences of the residences towards the environmental qualities, and to identify the continuance of the Muara Angke Fisherman Settlement regarded from the contributions donated the residences within.

Research reveals that there have been changes in the fishermen's housing conditions in terms of rumah, rumah panggung, and rumah susun. The alteration of housing conditions is caused by two main factors; the hydrological conditions in terms of floods and tide, and the shift of economical activities from becoming fishing fishermen to merchant fishermen. Floods and tide striking their residences have amended the perception towards floods from what was enjoyable to now unpleasant. This perception has generated motivations to the residents of rumah, rumah panggung, and rumah susun to commit a fight against the environment. This battling motivation against the environment triggers acts of transforming residences in terms of levering the soil and coating the surface solidly.

The transformation of economical activities from being fishing fishermen to merchant fisherman is caused by the diminution of fishing quality due to the simple technological usage. The downgrade of fishing quality affects immediately in decreasing the fishermen's income. This condition triggers the change of their perception towards fishing activity from what was life-supporting profession to non-profit action that needs high operational costs. This perception sets off fishermen's motivation to change their living to activities considered to be able to give more income.

Based on the observations of other people's success and the undergone experiences, fishermen tend to choose to become merchant fishermen. The alteration of economical activities has motivated them to adjust the housing composition that was based upon residential structure and open spaces for storing fishing equipment to become residential structure completely. This motivation of adjusting the residence makes them to alter the house space arrangement so that it would be possible to accommodate settling activities and workplace at the same time.

Research findings reveal that conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun has given six negative influences to the environmental quality diminution, which are first of all, building construction inappropriate for the swamp condition so that it causes the decline of land surface; second, maximum land usage for residence thus having solid covering that prevent water absorption by the soil; third, the increase of electricity as a consequence of clean water distribution and non-optimal natural illumination and the increase of electrical appliances either as a mean to help finishing household chores or as a source of information and entertainment; fourth, the mismanagement of garbage where trash containers are left open thus contaminating the air within the house; fifth, the possession of personal septic tanks which in fact makes human waste management inefficient and add up water pollution; sixth, the distribution of precipitation directly onto the waterway creates the potential to increase water volume thus accelerating floods, especially during rainy season. The condition of rumah, rumah panggung, and rumah susun seems to only contribute one positive impact to the augmentation of environmental quality, which is in terms of filthy water management. The inhabitants of rumah, rumah panggung, and rumah susun distribute filthy water to the waterways and perform routine joint environmental cleaning by cleaning surrounding waterways in order to decrease puddle and garbage pile carried away by tide. Observed from the conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun in contributing positive as well as negative impacts to the environmental qualities, it can be generally said that fishermen's housing conditions tend to downgrade environmental qualities.

Research indicates that the conditions of rumah and rumah panggung give four positive effects to the augmentation of socio-cultural qualities of the inhabitants, which are the ability of the house to provide support to the fulfillment of economical activities, to accommodate family development, to support the role of women in child care, and to fulfill the need of privacy achievement of the inhabitants. On the other hand, rumah susun only gives one positive impact to the socio-cultural qualities of the inhabitants, which is the ability of the house to provide support to the economical activities of the inhabitants. rumah, rumah panggung, and rumah susun donates one negative outcome towards the socio-cultural quality of the inhabitants, which is in terms of a tendency to decrease social interaction among society members because the space management of the housing is oriented inward and aimed more to the privacy achievement. Observing the condition of rumah, rumah panggung, and rumah susun in presenting positive and negative impacts for the inhabitants, therefore it can be concluded in general that the condition of Fishermen's housing tends to augment the socio-cultural qualities of the inhabitants.

Research and calculations indicate that the conditions of rumah, rumah panggung, and rumah susun give more negative influences rather than positive ones to the quality of the Muara Angke Fisherman Settlement. The existence of fishermen's housing there tends to downgrade the environmental qualities so that it can be said that the Muara Angke Fisherman Settlement is not in continuation. This condition of non-continuance happens due to the efforts to increase socio-cultural qualities of the inhabitants followed by the diminution of environmental qualities. If this condition of quality diminution keep on occurring, in the end, it can jeopardize the inhabitants living and doing activities inside, specially those of future generation.

Based on the above explanation. it can be interred that the Muara Angke Fisherman Settlement doesn't show the continuance tendency as it causes environmental quality diminution. Concerning the matter, the suggestions so that the Muara Angke Fisherman Settlement can stay exist are; first, the existence of fishing fishermen in MI Jakarta needs to be followed by the augmentation of fishing technology far more advance so that fishing can be lucrative and promising; second, the ceaseless efforts of the society in dealing with floods needs to be balanced with government intervention in terms of barricading the area; third, the construction design of fisherman housing in the future should be adjusted with the characters of the fisherman society which is based on sub groups according to their methods of living, which are fishing fishermen, facility producers fishermen, fish processing fishermen, and mercantile fishermen; fourth, the establishment of fisherman housing in urban areas has to be able to deal with the problem of land inadequacy, so that the tendency of the settlement type is aimed to rumah susun, and what needs to be noted is the width of the building and the spatial arrangement in order to accommodate the development of socio-cultural conditions of fisherman families."

"Kondisi ekonomi tertentu telah memicu orang-orang di kampung kota untuk melakukan inovasi pada huniannya hingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertinggal, tetapi juga sebagai tempat mencari nafkah. Pada skripsi ini rumah usaha merujuk pada hunian warga di Kampung Luar Batang 9, Jakarta Utara, yang mengalami penambahan fungsi sebagai tempat melakukan usaha skala kecil. Keberadaan rumah usaha dipicu, dipertahankan, dan kembali mempertahankan informalitas kampung kota. Rumah usaha merupakan bentuk adaptasi manusia untuk hidup dalam permukiman informal. Kajian rumah usaha untuk hadir dan bertahan ditinjau melalui terjadinya negosiasi-negosiasi oleh aktor ekonomi dalam ethical action. Dampak dari aksi ini ditelusuri dengan teori people as infrastructure yang mengaitkan aktor ke jaringan manusia yang semakin luas. Terpicunya keberadaan rumah usaha juga dikaitkan dengan konfigurasi spasial permukiman yang menentukan strategic value kawasan tersebut. Sebagai kelanjutannya, strategic value terhubung dengan persebaran rumah usaha melalui adanya multiplier effect hingga fenomena ini mempertahankan jaringan ekonomi informal masyarakat. Melalui kajian-kajian tersebut saya menemukan bahwa informalitas kampung kota merupakan hal yang menjadi pemicu keberadaan rumah usaha, untuk kemudian pada keberlangsungannya rumah usaha kembali mempertahankan informalitas kampung kota.

---

Certain economic conditions have prompted people in kampung kota to innovate their houses so that they are not only functioned as a place to dwell, but also a place to do income earning activities. Rumah usaha is a term I use in refering to those residence of Kampung Luar Batang 9, North Jakarta, which have additional function as a place to do small-scale enterprises. The existence of rumah usaha are triggered, sustained, and maintain urban kampung informality. Rumah usaha represents human adaptation in living on the informal settlement. The study about the existence and survival of rumah usaha are reviewed through the negotiations done by economic actors in running their ethical action. The impact of the actions is traced with the theory of people as infrastructure that relate the actors to wider human network. The existence of rumah usaha are also related to spatial configuration of the settlement that determines the strategic value of the area. As it goes the strategic value affects the spread of rumah usaha by multiplier effect, so that this phenomenon sustain the informal economy networks of the residents. Through these analysis I found that the informality of urban kampung has triggered the existence of rumah usaha, then by the on going process rumah usaha reciprocally sustain the urban kampung informality."

"[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Normalisasi Waduk Pluitdi Wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studipustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para sumber dari pihakpemerintah, pakar kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wargaeks Bantaran Waduk Pluit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasikebijakan Normalisasi Waduk Pluit tidak efektif dan belum mampumeminimalisir banjir di Jakarta. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadapkebijakan Normalisasi Waduk Pluit ini adalah komunikasi, sumber daya, strukturbirokrasi, dan faktor lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Hasil penelitianmenyarankan agar Pemprov DKI Jakarta perlu mempercepat penyelesaianNormalisasi Waduk Pluit agar Waduk Pluit dapat berfungsi dengan baik sebagaiarea resapan air dan berperan sebagai flood control system kota Jakarta. PemprovDKI perlu mempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan NormalisasiWaduk Pluit yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut harusterintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi warga eks BantaranWaduk Pluit. Selain itu Pemprov DKI perlu mempercepat pembangunan rumahsusun untuk warga Waduk Pluit dan membuat Standard Operasional Proseduresebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Implementasi KebijakanNormalisasi Waduk Pluit ini;The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir, The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy ImplementationPluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of PluitReservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research usesqualitative method that generates descriptive data collected from literature review,observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKIregional government, expert in policies maker, non goverment organization(LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows thatImplementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to evenminimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy,firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environmentwhere the policy operate. The research suggests that the DKI regional governmentshould accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoircan function well as a water catchment area and serves as a flood control systemof the city. DKI regional government needs to prepare the preferable toimplementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until nowand the policy which is integrated with social and economic problem solving ofpeople who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regionalgovernment needs to speed up the construction of flats for the people who live inthe area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as aguide and reference in implementing the Policy Implementation Normalizationthis Pluit Reservoir]"

"Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga hal ini menuntut adanya pembangunan tempat tinggal. Hal ini yang mengakibatkan adanya perubahan tutupan lahan yang terjadi setiap tahun. Perkembangan kota yang diiringi dengan meningkatnya lahan terbangun berpotensi meningkatkan suhu udara di sekitar lingkungan. Di samping itu, adanya hutan kota, turut membantu menurunkan degradasi lingkungan perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan LST dan NDVI akibat perubahan tutupan lahan dan mengetahui tingkat kenyamanan termal menggunakan pengukuran Thermal Humidity Index (THI). Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama pra pengolahan citra dengan melakukan proses koreksi atmosferik dan cropping. Tahap kedua yaitu perhitungan algoritma LST, NDVI, maximum likelihood, kenyamanan termal, dan interpretasi citra digital. Tahap ketiga yaitu analisis peta LST, NDVI, tutupan lahan, dan pengukuran nilai THI. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya perubahan luas tutupan dalam kurun waktu 10 tahun akibat perkembangan perkotaan, seperti berubahnya tutupan lahan vegetasi dan lahan terbuka menjadi permukiman. Berkurangnya lahan bervegetasi mempengaruhi turunnya indeks kerapatan vegetasi. Sementara itu, perubahan suhu permukaan daratan terjadi secara fluktuatif pada bulan kering dan bulan basah tahun 2013 dan 2023. Umumnya, LST yang tinggi terjadi di area permukiman dan lahan terbuka diakibatkan oleh tidak adanya atau kurangnya objek penghalang sinar matahari. Tipe tutupan lahan vegetasi (mangrove), badan air, dan vegetasi (non-mangrove) kurang lebih memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perubahan suhu permukaan daratan. Adapun perhitungan statistik antara NDVI dan LST menunjukkan hubungan yang berkorelasi negatif tapi rendah. Selain itu, hasil pengukuran nilai THI terhadap data iklim mikro menunjukkan bahwa kenyamanan termal di wilayah penelitian termasuk didominasi kategori cukup nyaman.

---

Penjaringan District, North Jakarta, is a densely populated area that requires residential development. This results in changes in land cover that occur every year. City development, which begins with increasing built-up land, has the potential to increase the air temperature in the surrounding environment. On the other hand, the existence of urban forests also helps reduce urban environmental degradation. The aim of this research is to analyze changes in LST and NDVI due to changes in land cover and determine the level of thermal comfort using the Thermal Humidity Index (THI) measurement. This research was carried out in 4 stages, namely the first stage of image pre-processing by carrying out atmospheric correction and cropping processes. The second stage is the calculation of the LST algorithm, NDVI, maximum likelihood, thermal comfort, and digital image interpretation. The third stage is analysis of LST, NDVI, land cover maps and measuring THI values. The results of the research show that there have been many changes around cover over a period of 10 years due to urban development, such as changes in vegetation land cover and open land into organizations. The reduction in vegetated land affects the decline in the vegetation density index. Meanwhile, changes in land surface temperature fluctuate in the dry and wet months of 2013 and 2023. Generally, high LST occurs in organizational areas and open land due to the absence or reduction of objects blocking sunlight. Vegetation land cover types (mangroves), water bodies, and vegetation (non-mangroves) have different influence on changes in land surface temperature. Statistical calculations between NDVI and LST show a negative but low deteriorating relationship. In addition, the results of measuring THI values on microclimate data show that thermal comfort in the research area is dominated by the quite comfortable category."

"ABSTRAKBerbeda dengan keadaan suatu kota yang telah direncanakan secara matang untuk menjadi kota dengan fungsi spesifik seperti kota pemerintahan, metropolitan Jakarta tumbuh sebagai kota multifungsi, di mana kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri dan pendidikan berpusat, sekaligus menjadi pintu gerbang bagi arus barang dan orang dari dan ke negeri ini. Tidaklah mengherankan apabila Jakarta memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para urbanit yang mencoba mengadu untung demi perbaikan nasib di sini. Kenyataan selanjutnya adalah bahwa para urbanit yang sebagian besar memiliki keahlian dan ketrampilan terbatas memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan daerah pennukiman kumuh di ibu kota.Permukiman kumuh didefinisikan antara lain sebagai permukiman dengan unit-unit rumah dengan ukuran kecil-kecil serta kondisi fisik lingkungan yang buruk (Drakakish, 1980). Sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara adalah gambaran dari permukiman kumuh yang diobservasi dalam penelitian ini. Tujuan pokok dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kondisi fisik lingkungan permukiman kumuh dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan otoritas perencanaan tata ruang perkotaan serta program perbaikan kampung.Hipotesis yang diajukan adalah: semakin rendah kondisi sosial ekonomi penghuni, maka akan semakin kumuh lingkungan permukimannya.Penelitian dilakukan melalui beberapa langkah pendekatan. Pendekatan pertama yaitu studi menggunakan data primer, dalam hal ini interpretasi foto udara tahun 1982 dan tahun 1994. Interpretasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai persebaran permukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan. Pendekatan kedua adalah studi melalui observasi terestrial dengan cara mengamati langsung kondisi fisik lapangan serta wawancara langsung dengan para responden. Pendekatan ketiga adalah studi melalui data sekunder yang terkait dengan masalah ini, di antaranya data statistik, peta dan laporan-laporan dari instansi pemerintah.Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas lingkungan permukiman dan persebaran kekumuhan. Analisis ini merupakan gabungan antara pengolahan data lapangan dan interpretasi foto udara, dengan skenario foto udara ini akan menjadi verifikasi analisis data terestrial. Untuk keperluan penilaian, permukiman kumuh dibagi dalam tiga kategori, yaitu kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Tolok ukur atau indikator kekumuhan ini dihitung dengan cara memberikan nilai dan bobot pada setiap variabel yang telah ditetapkan dalam himpunan variabel kondisi fisik linglcuangan. Dalam hal ini, mengacu pads kriteria penilaian dari Ditjen Cipta Karya Departemen PU dan BAPPEM MHT DKI Jakarta, variabel kondisi fisik lingkungan permukiman yang dilibatkan ada sepuluh macam, yaitu genangan air, sarana sanitasi, sarana pembuangan sampah, kepadatan hangman, lebar jalan masuk, kondisi permukaan jalan masuk, ketersediaan somber air bersih, keadaan konstruksi bangunan rumah, tats letak blok permukiman dan leas rumah mukim. Kelompok variabel bebas yang akan dipelajari hubungannya dengan variabel kondisi fisik lingkungan permuldman di batasi tiga item, yaitu: pendapatan, tingkcat pendidikan serta kesehatan penghuni.Analisis data menggunakan cara-cara yang lazim digunakan dalam metoda statistik, antara lain metode chi square untuk mengetahui adanya hubungan antara masing-masing variabel kondisi fisik dengan masing-masing variabel kondisi sosial ekonomi, serta metoda regresi berganda untuk mengetahui pola hubungan ketergantungan antara tingkat kekumuhan dengan variabel-variabel kondisi sosial ekonomi. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Uji hipotesis dengan metode Chi square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua kelompok variabel. Sebanyak tiga puluh pasang tabulasi silang diuji, untuk menyelidiki adanya hubungan antar variabel-variabel yang terlibat. Sebanyak 23 item atau sekitar 77 persen dari ketiga puluh jenis yang diuji tersebut menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang signif:kan. Faktor penghasilan penghuni menempati urutan pertama dalam hal banyaknya hubungan yang terbukti, yaitu 9 hubungan dari 10 macam yang diuji. Kemudian diikuti faktor tingkat pendidikan dengan 8 hubungan yang signifkan dan terakhir faktor kesehatan dengan 6 hubungan yang terbukti, masingmasing dari 10 hubungan yang diuji. Bila ditinjau kualitas kedekatan hubungan antar variabel yang telah teruji, rata-rata berada pads tingkat hubungan sedang dengan nilai contingency antara 0,30 sampai 0,49. Hubungan paling kuat terdapat antara pendapatan responden dengan kondisi konstruksi bangunan rumah yang ditempatinya dengan nilai contingency 0,500.Perhitungan regresi antara indikator tingkat kekumuhan Y dengan ke tiga variabel.bebas: X11 (pendapatan), X12 (tingkat pendidikan) dan X13 (kesehatan) menghasilkan persamaan: Y = 7,279 + 0,458 X11 + 1,764 XS2 + 2,598 X13 Persamaan di atas menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, dalam hal ini Y mewakili kondisi fisik lingkungan permukiman dan X11, X12 dan X13 mewakili kondisi sosial ekonomi penghuni. Persamaan regresi memberikan informasi bahwa antara kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi terdapat hubungan positif atau sebanding, artinya peningkatan nilai variabel-variabel pada ruas kanan persamaan akan berakibat meningkatnya nilai variabel pada ruas kiri persamaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa bertambah buruknya kualitas pendapatan, tingkat pendidikan dan kesehatan penghuni akan berakibat atau menandakan semakin kumuhnya lingkungan permukiman.Dugaan hasil pengujian persamaan regresi di atas hipotesa yang diajukan telah dapat dibuktikan.Verifikasi basil analisis data terestrial dengan interpretasi foto udara menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup baik dalam hal distribusi kekumuhan -Observasi terestrial menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman berada dalam status kumuh berat. Perbandingan komposisi ini adalah 65,00 %; 26,70 % dan 8,30 % berturut-turut untuk permukiman kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Hasil interpretasi foto udara tahun 1994 memberikan komposisi dengan urutan seperti di atas: 68,15 %; 24,60 % dan 7,25 %. Di satu sisi tekanan akibat pertambahan jumlah penduduk mendorong berkembangnya pemukiman kumuh, terlihat dengan bertambahnya luas areal permukiman kumuh secara keseluruhan sebesar 2,90 hektar dari tahun 1982 sampai tahun 1994. Di sisi lain upaya-upaya peningkatan atau perbaikan kampung yang dilakukan pemerintah maupun swadaya masyarakat berhasil menekan perkembangan permukiman kumuh, bahkan dapat mengurangi luas permukiman berstatus kumuh berat. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan berkurangnya luas areal permukiman kumuh sebesar 28,35 hektar dalam icurun waktu yang sama. Faktor-faktor pendorong terjadinya kekumuhan permukiman yang teramati di lapangan mencakup tiga komponen besar, yaitu kepadatan, pola hidup penghuni dan keadaan lingkungan permukiman.Kepadatan dimaksudkan sebagai kepadatan penghuni dan kepadatan bangunan permukiman. Semakin banyak penghuni dalam satu rumah yang ukurannya lebih kecil akan mendorong terjadinya kekumuhan. Di daerah penelitian kepadatan penghuni mencapai rata-rata 5 m2lorang, di bawah standar kebutuhan normal 6 - 9 m2lorang. Mengenai kepadatan bangunan permukiman diperoleh informasi yang akurat dari interpretasi foto udara, di mama sebagian besar blok permukiman mempunyai penutupan bangunan (building coverage) rumah mukim rata-rata di atas 75 %, yang dapat digolongkan ke dalam katagori kumuh berat. Komponen pola hidup penghuni meliputi tiga aspek, yaitu penggunaan sarana sanitasi, tempat pembuangan sampah dan pemenuhan somber air bersih. Kenampakan di daerah penelitian mengenai adanya kecenderungan menuju kekumuhan permukiman adalah banyaknya responden yang tidak memiliki sarana sanitasi sendiri (sebanyak 20,80 %) ataupun mau menggunakan fasilitas sanitasi umum, melainkan membuang hajat secara babas di tempat-tempat terbuka seperti sungai yang aimya tak mengalir lancar atau laut.Dorongan menuju kekumuhan akibat pola hidup yang kurang bersih dari unsur pembuangan sampah terlihat dominan, dan ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah responden yang membuang sampah sembarangan (43,30 %). Ketersediaan air bersih dalam jumlah normal sulit dipenuhi di daerah penelitian, ditunjukkan dengan banyaknya responden yang memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara membeli air kalengan dan penjaja air keliling sebanyak 53,30 %. Hal ini menunjukkan bahwa sarana permukiman lingkungan tidak layak.Komponen keadaan lingkungan permukiman mencakup empat aspek, yaitu tata letak blok permukiman, kondisi konstruksi bangunan rumah mukim, lebar jalan dan kondisi permukaan jalan masuk. Dorongan kekumuhan dari aspek tata letak ini teramati dengan rendahnya kualitas tata letak di sebagian besar permukiman responden (61,70 %) di daerah penelitian. Demikian pula kontribusi kondisi bangunan rumah mukim menuju kekumuhan permukiman tampak dari banyaknya rumah non permanen sebesar 46,70 % yang menggambarkan keadaan lingkungan buruk. Mayoritas jalan masuk di daerah penelitian mempunyai lebar kurang dari 1,0 m (54,20 %). Sempitnya jalan mengakibatkan jalan tersebut tidak mampu berfungsi secara layak sebagai alur lalu lintas, tampat bak sampah, penempatan saluran drainasi maupun sebagai pembatas antara rumah ke rumah. Jelas bahwa hal ini akan memicu buruknya keadaan lingkungan yang mengarah pada kekumuhan. Kondisi permukaan jalan yang ditemui di lapangan sebagian besar becek dan tergenang di saat hujan, memberikan dorongan terjadinya kondisi lingkungan buruk dan kumuh.

---

ABSTRACT

Correlation Between Physical Condition and Community's Socio-economic Condition in Slum Settlement Area. (A Case Study in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta)

Within a diverging scheme with a well planned city for specific function as an administration city, the metropolitan of Jakarta emerges as a multi function city. This means Jakarta functions as a place for administration, trading, industry, education activities and consequently becomes the mayor place for exchange of goods and peoples of this country. It is not surprising that Jakarta performs greatly attractive for the migrants who find employments and a better live. Then the further reality was coming. In fact most migrants are unskilled and in turns, they in most contributed to high population growth and expansion of slum settlements in the capital city. Slum settlement is defined, among others, as a settlement occupied by very small houses and bad environment condition (Drakakish, 1980). In this context Penjaringan Subdistrict of North Jakarta is a good example to be observed due to its slum settlement.

The main aim of the current research is to discover the correlation between physical condition and community's socio-economic condition in slum settlement area. The gained result is expected as an input for interrelated participants and autorized board on city masterplanning and settlement betterment programmes. The presented hypothesis: as the quality of community's socio-economic condition goes lower, the settlement environment will be found worse.

The current research is conducted through several approaches. The first way is a study through primary data, in this case interpretation of 1982 and 1994 aerial photograph. This interpretation is intended to gain information concerning with the distribution of slum settlement area in Penjaringan Subdistrict. The second mean is a terestrial observation based study by means of direct survey of physical site condition and interviewing the respondents. The third access is a study of interfaced secondary data, among others are statistical data, maps and government reports.

Data analysis were conducted to obtain the feature of settlement environment quality and expansion of slum condition. The analysis is a combined one between site data calculation and aerial photograph interpretation, within the scenario that aerial photograph was aimed as a verification of terestrial data calculation result. For scoring purposes, slum settlement was divided into three categories : light slum, medium slum and heavy slum. Slum indicator was calculated by assigning a value and grade to each variables defined in environment physical condition variable group. Based on evaluation criteria from Ditjen Cipta Karya, Public Works Department and BAPPEM MHT DKI Jakarta, the involved settlement physical environment variables consist of ten items: water impounding, sanitation facility, waste disposal facility, building density, access street width, access street surface condition, availability of water supply source, housing structure condition, site arrangement of housing block and the size of house space. The independent variables to be studied in connection with settlement physical environment condition were limitted into three items: income, education level and community's health.

Data analyses were conducted through scientific practices in statistical methods, those are Chi-square to obtain the existence of correlation between physical condition variables and socio-economic condition variables respectively, and multiple regression to identify the dependent correlation of slum category and its socio-economic condition. The calculation operation took the advantage of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) software for its simplicity.

Chi-square hypothesis test identified a significant correlation between both variable groups. Thirty sets of cross tabulations were tested, to investigate the magnitude of correlation between interfaced variables. As much as 23 items or around 77 percent from those, indicated the existence of significant correlation of variables. Respondent income factor ranks at the first in case of proved correlation result, that is 9 significant correlation out of 10 selected items. Second rank is occupied by education level with 8 correlation and the last one is health factor with 6 proved correlation from 10 tested items each. From the quality of correlation view points, the proved variable correlations have medium grade in average sense, with the range of contingency coefficient for 0.30 - 0.49. The strongest correlation exists between respondent income and house structure condition with contingency coefficient of 0.500.

Regression calculation of slum condition grade Y to the three independent variables : X11 (income), X12 (education level) and X13 (health) results an equation:

Y = 7.279 + 0.458 X11 + 1.764 X12 + 2.598 X13 .

The above equation shows correlation form among involved variables, in this case Y represents settlement physical environment condition and X11, X12 and X13 represent community's socio-ecomical condition. Regression equation presents information that environment physical condition is paralelly correlated with socio-ecomic condition. It means the increasing score of the right hand side of the equation will improve the rate of left side, that will lead to a conclusion, i.e, as the quality of income, education level and community's health goes lower, the settlement environment will be degraded or it indicates a worse environmental condition. This is to say that proposed hypothesis has been proved by the above mentioned regression test result.

Verification of terestrial data analyses resulted in aerial photograph interpretation indicates a good similarity on slum distribution. Terestrial observation shows that most settlement area holds the heavy slum status. In comparison, the composition of heavy slum, medium slum and light slum is 65 %; 26.70 % and 8.30 % respectively. Interpretation of 1994 aerial photograph exhibits a composition as above: 68.15 %; 24.60 % and 7.25 %. From one aspect, population growth and population pressure promote the expansion of slum settlement, denoted by the new expansion of slum area of 2.90 ha, from 1984 to 1994. On the other hand, the government or community's self supporting effort succeeded in settlement betterment campaign, even it was possible to reduce the expansion of heavy slum settlement. This quality improvement was indicated by the reduction of slum settlement area of 28.35 ha during the same period.

The prompting factors on settlement slum observed on site consist of three main components, i.e. density, live style and settlement environmental condition.

Density refers to residential density and physical settlement density. More residents in a smaller house will stimulate slum condition. In observation, the density is 5 m2 per person on average, under the normal standard 6 to 9 m2 per person. Taking the physical settlement density into account, it was accurately recognized from aerial photograph that most settlement blocks have average settlement building coverage of more than 75 %, which can be classified into heavy slum category.

Life style component consists of three aspects: sanitation facility usage, availability of waste disposal facility and water supply. In observation, it was indicated that within slum settlement, quite a lot of respondents have no private sanitation facility (20.80 %) or agree to use public sanitation facility, but freely defecate in open space as rivers or sea. From the point of waste disposal, stimulus to slum condition resulted in dirty live style was apparently very dominant, and it was indicated by a proportion of respondent littering (43.30 %). Water supply in sufficient quantity was not available in observation area, indicated by respondents who meet their water demand from passing water sellers (about 53.30 %). All these show an improper settlement environment infrastructure.

Environment components cover four aspects, they are settlement blocks arrangement, house structure condition, access street width and access street surface condition. Slum pressure originated from arrangement aspect was observed from the low arrangement quality of most respondent's settlement (61.70.%). Similar pattern was indicated for housing structure contribution on slum formation. As much as 46.70 % non permanent housing structures was observed, as they represent unlikely environmental condition. Most access street width in observation area are less than 1.0 m (about 54.20 %).

These narrow streets cause inappropriate function of traffic path, disposal bin and drainage channel location, neighbourhood's border. It was clear that those matters will lead to bad environment to stimulate slum formation. Most street surfaces were muddy and impounded in rainy days, prompts the slum and bad environment."

"Kebijakan pembangunan sosial masih terlihat asing diantara mayoritas realitas yang terjadi pada pembangunan dengan perspektif ekonomi, namun pada kasus Pembangunan Kampung Akuarium, ini dilandasi pada pembangunan sosial yang melibatkan peran serta masyarakatnya dalam perumusan kebijakan. Pada kasus ini penulis memakai metode kualitatif dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dibantu dengan landasan pemikiran yang di cetuskan Bruno Latour, John Law, dan Michel Callon yaitu Actor Network Theory (ANT). ANT mencoba mengungkap fenomena yang terjadi berdasarkan dari berbagai peran aktor yang menghasilkan dinamika yang melahirkan suatu pandangan yang sama antara aktor. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pembangunan sosial pada masyarakat khususnya Kampung Akuarium dapat terwujud dengan peran variatif aktor yang terlibat, serta faktor-faktor lain seperti faktor politik dan entitas kampung sebagai aktan atau aktor non-human (bukan manusia) yang dirumuskan sebagai strategi daya tawar komuniti terhadap pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan kampung.

---

The study of development is frequently analyzed from an economic perspective without considering public participation. By using qualitative methods, this research analyzes the case of developing of the Kampung Akuarium from the perspective of social development policy by using the framework of Bruno Latour, John Law, and Michel Callon on Actor Network Theory (ANT) to explain the dynamics and roles of actors when determining collective views. The finding shows that social development in the community of Kampung Akuarium is realized because of the role of actors with different backgrounds. Other supporting factors such as political factors and Kampung Aquarium are also Urban Kampong as actant or non-human actor that can be a bargaining power strategy against the government for the government to provide for the needs of the village."