Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah salah satu program pembiayaan perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui UU No. 4 Tahun 2016 dan PP No. 25 Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia. Pengelolaan Tapera ini pada dasarnya mencakup 3 kegiatan utama, yaitu pengerahan dana dari masyarakat, pemupukan dana untuk meningkatkan nilainya, dan pemanfaatan kepada para peserta untuk pembiayaan perumahan. Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan optimalisasi pengelolaan dana Tapera, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dana dan pemenuhan tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan data dasar ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik yang dianalisis secara deskriptif.

---

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) is one of housing finance program initiated by the government through Law No. 4/2016 and Government Regulation No. 25/2020 to fulfill the publics need of housing in Indonesia. Tapera management includes 3 main activities: fund collection from the public, fund investment to increase its value, and fund utilization for housing finance. The main purpose of this thesis is to describe the optimization of Taperas fund management, considering the fund sustainability and its purpose to deliver its service to the public. This thesis is built on qualitative approach and the analysis is conducted descriptively using the manpower base data from Badan Pusat Statistik."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"Skipsi ini menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi SAI pada Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera Analisis dilakukan dengan mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2006 2011 Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan SAI telah berjalan dengan baik Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang diberikam oelh BPK.

---

This thesis analyzes comprehensively the implementation of Sistem Akuntansi Instansi SAI at on Ministry of Public Housing The analysis was done by understanding the results of BPK audit on financial statements from 2006 to 2011 Based on the result of analysis and interviews with related agency it is concluded that the implementation of the SAI is exercised well There are some technical problems on the implementation of SAI However these problems don rsquo t affect the audit opinion given by BPK which is unqualified audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"ABSTRACTTesis ini membahas penerapan konsep shared learning di Perpustakaan Kementerian PUPR yang dapat dilihat dari desain, layanan, fasilitas, dan kegiatan yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian PUPR telah berhasil menerapkan pembelajaran bersama. Buat ruangan sesuai dengan kriteria fungsional, mudah disesuaikan, diakses, bervariasi, interaktif, kondusif, kompatibel dengan lingkungan, aman dan terkendali, efisien, menggunakan teknologi informasi, dan memiliki desain yang baik. Layanan dan fasilitas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu Ada layanan pendidikan, layanan rujukan, loker, wifi, ruang tamu, area kerja komputer, area pengumpulan, area baca, ruang baca anak, ruang diskusi, ruang baca VIP, audio visual ruang, ruang pustakawan, dan dapur. Kegiatan itu diadakan review buku dan pelatihan pustakawan. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum menjadi yang ketiga.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the concept of shared learning in the Ministry Library PUPR that can be seen from the design, services, facilities, and activities that are held. The research method used is the case study method using qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis. The results of research conducted indicate that the LibraryThe PUPR Ministry has successfully implemented joint learning Make a room according to functional criteria, easy adapted, accessed, varied, interactive, conducive, compatible with the environment, safe and controlled, efficient, using information technology, and has a good design. Services and facilities created are tailored to the needs of users, i.e. There are education services, referral services, lockers, wifi, living rooms, computer work areas, collection area, reading area, children's reading room, discussion room, VIP reading room, audio room visuals, librarian room, and pantry. The activity held was book review and librarian training. The Ministry of Public Works and Public Works Library approval became the place third."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."