Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

---

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penerapan sertifikasi halal pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kelurahan Wirogunan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan sertifikasi halal, sementara variabel independen meliputi kesiapan sistem produksi, pengetahuan UMKM, kesadaran UMKM, dan aksesibilitas UMKM. Variabel kontrol mencakup alokasi modal, pendidikan terakhir, pendapatan bersih, dan lama usaha. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan kesiapan sistem produksi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan sertifikasi halal, sedangkan variabel aksesibilitas berpengaruh signifikan negatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait perbedaan persepsi UMKM tentang standar halal, meskipun sudah diminimalisir. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan sertifikasi halal bagi UMKM.

---

This study aims to analyze the obstacles to the implementation of halal certification in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) products in the Wirogunan Village, Yogyakarta Special Region. The dependent variable in this research is the implementation of halal certification, while the independent variables include production system readiness, MSME knowledge, MSME awareness, and MSME accessibility. Control variables include capital allocation, last education, net income, and business duration. The method used is binary logistic regression analysis. The results of the study show that the variables of awareness and production system readiness have a significant positive effect on the implementation of halal certification, while the accessibility variable has a significant negative effect. However, this study has limitations related to the differences in MSME perceptions of halal standards, even though these have been minimized. These findings are expected to contribute to the development of policies that support the implementation of halal certification for MSMEs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020). Sejak Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah digalakkan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian terbit Undang Undang Cipta Kerja dan terbit peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 maka sertifikasi halal ini wajib dilaksanakan oleh UMK, namun kesiapan dari UMK dan Pemerintah dalam ketersediaan penyelia halal serta pengaturan berkaitan dengan penyelia halal pada sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya tetapi saat ini penyelia halal masih terbatas jumlahnya dan pengetahuan terkait sertifiksi halal pada UMK masih belum terinformasikan dengan baik. Oleh karenanya Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 3 UMK di Kebumen, Halal mCenter Universitas Indonesia dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penerapan teori maqashid asy-Syariah dan Efektifitas Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada UMK, agar jangan sampai penerapan sertifikasi halal ini wajib tetapi UMK belum siap sehingga dapat merugikan UMK dan masyarakat pada umumnya.

---

This thesis discusses the Application of Electronic-Based Halal Certification (OSS-RBA) in the Micro and Small Business Sector (UMK) after the Enforcement of the Job Creation Law (UU No 11 of 2020). Since Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has been promoted for halal certification in Indonesia. Then the Employment Creation Law was issued and the implementing regulation was issued, namely Government Regulation No. 39 of 2021, this halal certification must be carried out by MSEs, but the readiness of MSEs and the Government in the availability of halal supervisors and regulations relating to halal supervisors in the MSE sector (Micro and Small Enterprises) ) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the application of halal certification associated with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system for MSEs (Micro and Small Enterprises) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright The work needs to be investigated further. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Micro and Small Enterprises (UMK) are required to carry out halal certification for their products but currently there are limited number of halal supervisors and knowledge related to halal certification in MSEs is still not well informed. Therefore, the researcher conducted direct interviews with 3 MSEs in Kebumen, the University of Indonesia's Halal Center and the SME Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. The application of maqashid ash-Sharia theory and Hans Kelsen's Legal Effectiveness to analyze the application of halal certification to MSEs, so that the application of halal certification is not mandatory but MSEs are not ready so that it can harm MSEs and society in general."

"Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja.

---

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. Industri UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan maupun dihindarkan dari kenyataan masyarakat bangsa saat ini. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Namun rendahnya inovasi, riset pasar, dan keterbatasan modal serta kendala layanan perizinan menjalankan usaha menjadi masalah klasik pertumbuhan sektor usaha UMKM di Indonesia. Pemberian izin usaha yang cepat, transparan, murah, dan pasti merupakan aspek kunci berikutnya yang harus ada dalam setiap pengembangan UMKM. Sebagai upaya membantu pengembangan UMKM, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law terkait ketentuan mengenai jumlah pemilik saham dalam pendirian Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 111 angka 1 Bagian Keempat mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang- Undang Cipta Kerja, dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai ketentuan jumlah pemilik saham dalam mendirikan Perseroan usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kewajiban Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan kata lain, kini Perseroan Terbatas untuk badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha mikro dan kecil telah dapat didirikan dengan 1 orang saja. Perubahan tersebut merupakan terobosan pemerintah melalui Undang- Undang Cipta kerja yang bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia di dunia.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are industries that are growing very fast and large in Indonesia. The UMKM industry is one of the economic pillars that drives the economy in Indonesia. Therefore, the existence of UMKM cannot be eliminated or avoided from the reality of the nation's society today. The facts show that the existence of MSMEs is very beneficial in terms of distributing people's income. However, the low level of innovation, market research, limited capital and constraints on licensing services for running a business are classic growth problems for the MSME business sector in Indonesia. The issuance of a business license that is fast, transparent, cheap, and sure is the next key aspect that must be present in every MSME development. In an effort to assist the development of MSMEs, the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation or better known as the Omnibus Law regarding the provisions regarding the number of shareholders in the establishment of Limited Liability Companies for micro and small businesses. In Article 111 number 1 Part Four regarding Limited Liability Companies in the Job Creation Law, changes and / or additions to the provisions previously regulated in Article 7 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding the number of shareholders in establishing a micro business and small. This provision states that the obligation of the Company to be established by 2 (two) or more persons does not apply to companies that meet the criteria for micro and small businesses. In other words, now a Limited Liability Company for business entities that meet the criteria for micro and small enterprises can be established with only 1 person. This change is a breakthrough by the government through the Job Creation Law which aims to facilitate the business climate in Indonesia and is expected to increase the ranking of Indonesia's ease of doing business in the world."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."