Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sudah menjadi rahasia umum jika banyak lembaga pemasyarakatan di tanah air yang sudah kelebihan jumlah penghuni atau kelebihan daya tampung (overcrowded), lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimanakah, model keterlibatan, serta peluang swastanisasi Lapas untuk menekan overcrowded di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan bahwa konsep swastanisasi Lapas dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, swastanisasi dapat memaksimalkan proses asimilasi dan integrasi sehingga dapat mengurangi tingkat overcrowded. Namun, jenis swastanisasi yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah kerja sama dengan pihak swasta dalam memberikan pembinaan serta pembangunan Lapas terbuka sebagai fasilitas untuk narapidana bekerja dan belajar. Meskipun Permenkumham 35 Tahun 2018 dapat menjembatani masuknya swasta kedalam lembaga pemasyarakatan, namun tetap perlu sebuah payung hukum untuk melandasi kerjasama antara pemerintah dan swasta.

---

Its a fact that many prisons in Indonesia have an excess number of occupants or excess capacity (overcrowded), this overcrowded prisons has been a problem that increasingly protracted. This research aims to examine how, the model of involvement, and the opportunity for the privatization of prisons to reduce overcrowded in Indonesia. This research used a research method with a literature study, The result of this research is the concept of privatization of prisons and remand centers is possible to be applied in Indonesia privatization can maximize the assimilation and integration process so as to reduce the rate of overcrowded. However, this type of privatization that can be applied for now is to cooperation with the private sector in providing guidance as well as the construction of an open prison as a facility for prisoners to work and learn. Even though Permenkumham No. 35 Tahun 2018 can be the basis of the private sector into correctional institutions, it still needs a legal draft to underlie the cooperation between the government and the private sector."

"ABSTRAKDi Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan pemerintahyang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan pajak bagi negara. Salahsatu tugas DJP adalah menyelesaikan sengketa pajak di tingkat administrasi.Penyelesaian sengketa pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajakmemperoleh hak mereka sehubungan dengan penyelesaian sengketa pajak.Data pengadilan pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengantahun 2013 jumlah sengketa pajak yang dibawa ke pengadilan pajak cenderungmeningkat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sengketa pajak tidak dapatdiselesaikan di tahap awal yaitu tingkat administrasi. Upaya yang selamainidilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi jumlah kasus dipengadilan pajak terutama dengan peningkatan keterampilan litigasi pegawai sertameningkatkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikansengketa, mempercepat proses keberatan, dan meningkatkan koordinasi denganpengadilan pajak. Namun, upaya tersebut kurang berhasil mengingat jumlahsengketa di pengadilan pajak tetap tinggi. Kelemahan-kelemahan dari upayatersebut adalah pendekatan yang kurang tepat dalam menyelesaikan sengketa dankegagalan untuk mengidentifikasi jenis sengketa (misalnya sengketa fakta atauinterpretasi hukum). Masalah-masalah mendasar yang menimbulkan kelamahankelemahantersebut adalah banyaknya pemeriksaan berdasar kelebihan bayar danbanyaknya kasus berulang dibawa ke pengadilan pajak. Kelemahan dan masalahmendasar tersebut yang menyebabkan menumpuknya sengketa di pengadilanpajak. Akibatnya, DJP harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih tinggidemikian juga biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan untukmenyelesaikan sengketa.Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam menyelesaikan sengketa dalamtinjauan administratif. DJP perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensifuntuk menangani penyelesaian sengketa di tahap awal. DJP dapat belajar daripenerapan manajemen sengketa oleh Australia Tax Office (ATO) serta strategiyang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD (Organization for EconomicCo-operation and Development) dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan utamadari manajemen sengketa adalah: menyelesaikan sengketa sedini mungkin untukmeminimalkan biaya penyelesaian sengketa serta untuk menghindari lambatnyapenyelesaian sengketa. Manajemen sengketa menuntut DJP untuk mendefinisikanjenis sengketa secara jelas dan tegas sejak awal serta perlu melibatkan praktisi dibidang perpajakan dalam penyelesaian sengketa. DJP dapat melakukan reorientasistatus quo dengan mengadopsi strategi yang sesuai dari praktek-praktek terbaik diATO dan negara-negara OECD untuk mengurangi menumpuknya kasus dipengadilan pajak. Implementasi kebijakan membutuhkan Kepala DirektoratJenderal Pajak untuk memulai kebijakan sejak kebijakan lebih mungkin berhasildilaksanakan dengan pendekatan top down.

---

ABSTRACTIn Indonesia, the Directorate General of Taxes is a government agencywhich responsible for administering tax revenue collection for the country. One ofthe agency’s tasks is conducting tax dispute resolution in the administrative level.Tax dispute resolution is crucial to ensure that taxpayers can exercise their rightregarding tax dispute resolution.The latest tax court’s report, however, shows that from 2004 until 2013 thenumber of tax disputes brought into the tax court keep increasing. The trendindicates that the agency was not able to resolve the dispute in the earlier stage.The current approach applied by the Director General of Taxes to reduce theincreasing outstanding cases in the tax court is mainly by improvement oflitigation skill of officers as well as increase the number of resources allocated toresolve dispute, accelerating objection process, and improve coordination with thetax court. However, the result of current approach is still limited as the backlogcases in the tax court remain high. The main deficiencies of current approach:unable to resolve the disputes in the earliest stage due to inappropriate resolutionapproach; fail to identify the type of dispute (e.g. dispute over the facts or legalinterpretation), and does not address problem in losing disputes on the sameissues. Fundamental causes that account for the current situation are failure toresolve dispute in the objection process or administrative level; repeated casesbrought to tax court; and refund claim based audit. Those factors combined resultsin inability of the administrative review to work effectively in resolving disputes.Consequently, the administration cost as well as the compliance cost to resolvedispute becomes high for both the taxpayer and the DGT.The paper aims to assist the DGT to improve the performance in resolvingdispute in administrative review. Current policy merely tried to address theimmediate causes but not the fundamental causes. The DGT need a morecomprehensive approach to handle dispute resolution in the earlier stage. Thus,based on the analysis of the fundamental causes, the paper suggests that the DGTcould learn from application of dispute management by Australia Tax Office aswell as effective strategies employed by the OECD (Organization for EconomicCo-operation and Development) countries in resolving dispute. The objectives ofdispute management are: resolve dispute at the earliest stage to keep cost ofdispute minimum and to avoid delays. The dispute management requires welldefining type of dispute, dealing the claims promptly, incorporating taxpractitioners to attain the objectives. The paper recommends the DGT toreorienting status quo by adopting suitable strategies of the best practices in ATOand OECD countries to reduce the backlog cases in the tax court. Theimplementation of the policy requires the Head of Directorate General of Taxes toinitiate the policy since the policy more likely to be succeeded implemented by atop down approach."

"ABSTRAKKebijakan hukum Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan kriminal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yangmencantumkan aspek hukum pidana. Ketergantungan kepada kebijakan kriminalini, tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sehinggamenimbulkan overkriminalisasi. Terlebih lagi kebijakan kriminal ini masihmenempatkan sanksi pidana penjara sebagai primadona. Sehingga menyebabkanberbagai permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagaipermasalahan ini menyebabkan krisis yang jarang menjadi perhatian akademisimaupun pemerintah. Di beberapa negara telah dikembangkan konsep privatisasipenjara untuk mengatasi krisis di sektor penjara yang terjadi di negara tersebut. DiIndonesia sendiri konsep privatisasi penjara ini merupakan konsep yang baru,sehingga apabila ingin diterapkan perlu dikaji secara mendalam. Penelitian inidilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud privatisasi penjaradi dalam sistem peradilan pidana, apakah dengan kondisi LembagaPemasyarakatan Indonesia saat ini dapat diterapkan privatisasi penjara, danfaktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan apabila ingin menerapkanprivatisasi penjara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa yang dimaksud dengan privatisasi penjaraadalah keterlibatan pihak privat ke dalam sistem penjara yang selama inidimonopoli negara, privatisasi penjara ini dapat menggunakan dua bentuk yaitufull privatisasi atau hybrid sistem. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesiasaat ini telah mencapai tahap krisis, ini ditandai dengan overcrowded,ketidaksesuaian jumlah penghuni Lapas dengan petugas pemasyarakatan danketidakmampuan negara dalam mengoptimalkan anggaran. Untuk itu keterlibatanpihak privat dapat menjadi solusi bagi reformasi sistem pemasyarakatan. Untukmenerapkan privatisasi di sistem pemasyarakatan ada beberapa faktor yang harusdiperhatikan, yaitu tujuan pemidanaan, faktor normatif, dan sumber daya manusia.Di Indonesia ada dua model yang dapat dijadikan alternatif privatisasi LembagaPemasyarakatan, yang pertama Public Private Partnership dan yang keduapenjara privat non-profit.

---

ABSTRACTIndonesian law policy currently relies heavily on criminal policy. It can be seenfrom many laws and regulations that include aspects of criminal law. Addiction tothis criminal policy, criminal law is no longer placing asultimum remediumcausing over criminalitation.Moreover, this criminal policy still puts sanctionsimprisonment as a primadona. Thereby, it causes various problems in theIndonesian prison system. These problems led to a crisis that is rarely a concernfrom academia and government side. Several countries have developed theconcept of prison privatization in the sector to address the prison crisis thatoccurred in the country. In Indonesia the concept of prison privatization is a newconcept, so it still needs a depth study to apply it. This study was conducted toanswer the question what privatized prisons in the criminal justice system is,whether the condition of Indonesian's prisons privatization can be applied, andwhat factors should be considered to implement the privatization of prisons inIndonesia. This research was normative. Based on the results, the privatization ofprisons is the involvement of private parties in a prison system that has beenmonopolized by the government; prison privatization is to use two forms of fullprivatization or hybrid systems. Penitentiary conditions in Indonesia has reached acrisis stage, is characterized by overcrowded, prisons discrepancy with thenumber of occupants and the inability of the government penitentiary officers inoptimizing budgets. The involvement of private parties can be a solution to reformthe penal system. There are several factors to be considered to implementprivatization in the corrections system; such as the purpose of punishment,normative factors, and human resources. In Indonesia, there are two models whichcan be used as an alternative privatization of corrections, the first is Public PrivatePartnership and the second is non-profit private prisons."

"Sistem penUanaan dan penjara sebagai sarana fisik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di Indonesia kita mengenal sistem pemidanaan dengan Konsep Pemasyarakatan dan sarana penunjang fisik yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis Pola Lembaga Pemasyarakatan (terbatas pada susunan bangunan dan bentuk sel human) yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dengan terlebih dahulu mempelajari perkembangan penjara di dunia maupun di Indonesia untuk mencari dasar teori yang diperlukan. Penulis berharap dari analisis tersebut bisa didapat suatu kesimpulan yang berguna dalam mewujudkan suatu Pola Lembaga Pemasyarakatan yang ideal untuk melaksanakan Konsep Pemasyarakatan di Indonesia."

"Tesis ini membahas keamanan fisik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan fokus pada pengelolaan keamanan fisik khususnya yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas I Semarang. Lapas merupakan tempat melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Narapidana, oleh karena itu lingkungan Lapas adalah lingkungan yang tertutup dan terisolasi dengan sistem pengamanan yang maksimum. Fisik Lapas merupakan pintu masuk yang menjadi benteng utama Lapas dalam mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan tersebut. Disisi lain, Lapas harus memberikan pelayanan yang baik kepada Narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan sebagai aset penting yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya, Lapas juga harus terbuka pada masyarakat dan keluarga Narapidana yang menjenguk.Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang saat ini, selanjutnya mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala dalam pengelolaan keamanan fisik tersebut, dan pada akhirnya menganalisa upaya mengatasi kendala yang dihadapi sehingga dapat dicapai pengelolaan keamanan fisik yang ideal di Lapas Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan eksplanasi deskriptif yang merupakan hasil analisa deduktif dari data yang dikumpulkan berupa data dokumen, hasil wawancara dan hasil obervasi di lapangan.Hasil penelitian menyimpulkan masih ada kekurangan dalam pengelolaan keamanan fisik, khususnya penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan oleh dua bidang yang berbeda yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disamping itu rendahnya kualitas personil, dan sarana prasarana akibat ketidakterdukungan anggaran. Masih ada kendala pengelolaan keamaan fisik yaitu tidak dilaksanakannya cara manajemen sekuriti yang benar dan tidak dipenuhinya aspek fisik yang bersifat strategis dalam pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan Pertama, Perlu dilakukan menyatukan dua bidang penyelenggara fungsi pengamanan di Lapas kedalam satu bidang pada struktur organisasi Lapas. Kedua, Perlu meningkatkan kemampuan pengamanan dan pejagaan petugas Lapas dengan cara memberi pelatihan. Ketiga, perlu dipenuhi secara ideal seluruh aspek fisik dan alat keamanan petugas jaga, terutama memprioritaskan pemenuhan aspek fisik yang bernilai penting dan strategis. Keempat. Perlu disusun program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketrampilan narapidana, tapi juga harus berorientasi mengisi waktu kosong narapidana, Kelima. Perlu diberikan pembedaan perlakukan pada narapidana pengguna atau bandar narkoba yang ada di Lapas umum. dan Keenam perlu meningkatkan pengelolaan keamanan fisik yang mengacu pada caracara manajemen sekuriti yang benar.

---

This thesis discusses the physical security prisons with a focus on physical security management specifically organized by the Prison Class I, Semarang. In one hand, prison is a place to conduct training and supervision for inmates, because of it the prison environment is enclosed and isolated with maximum security system, so it can be say that prison is the main physical fortress in achieving the objectives of the guidance and supervision. On the other hand, prisons must provide good services to inmates who become prisoners, they also as an important asset that must be maintained security and safety. Prisons should also be open to the public and families to visit prisoners.The research in this thesis aims to describe and analyze the physical security management in Semarang Prison nowadays, then to identify and analyze the constraints in the physical security management, and ultimately analyze the efforts to overcome the obstacles faced so as to achieve ideal physical security management in prisons Semarang. This research is a descriptive qualitative explanation, which is the result analyzed with deductive way of the collected data documents, interviews and observation results in the field.The study concluded there are still deficiencies in physical security management, particularly the implementation of safeguards that performed by two different fields often give rise to overlapping authority, in addition to the low quality of personnel, and infrastructure as a result of budget inexistences. There is still the security management of the physical constraints that do not implement the correct way of security management and compliance with the physical aspects that are strategic in the management of physical security in prisons Semarang. Therefore, this study suggests Firstly, a need to unify the two fields of security in prisons organizer functions into one area on the organizational structure of prison. Secondly, need to improve capacity of prison officers by giving training. Thirdly, it should be ideally fulfilled all aspects of the physical and guard security tool, particularly prioritizing the fulfillment of the physical aspects of value and strategic importance. Fourthly. It should be structured coaching programs that are not only oriented on improving the skills of prisoners, but also must be oriented to fill the empty time inmates, Fifthly. Distinction needs to be given to the treatment of prisoners users or drug dealers that exist in the public prisons. and Sixth. need to improve physical security management refers to the ways that true security management."

"Kehadiran BUMN yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, telah menjadikannya sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapainya ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran secara nasional. Tetapi akhir-akhir ini keberadaan badan usaha tersebut mulai diperdebatkan, karena dianggap tidak sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu kegiatannya yang juga dianggap tidak transparan dan tidak efisien dianggap hanya menghamburhamburkan keuangan negara saja. Adanya perubahan global yang terjadi diseluruh dunia, yang diikuti oleh liberalisasi (keterbukaan) dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya persaingan baru antar negara didunia. Dengan semakin terbukanya sistem ekonomi dunia tersebut menjadi tuntutan bagi BUMN untuk mampu melakukan persaingan usaha. Persaingan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik ini akan menjadi semakin berat, karena munculnya produk-produk baru dengan kualitas tinggi bahkan dengan harga lebih murah. Dapat dipastikan bahwa produk negara maju akan merajai pasar karena keunggulan yang dimilikinya baik dalam hal mutu, harga maupun teknologinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa usaha BUMN memang tidak mengikuti mekanisme pasar, disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam pengaturan manajemen BUMN. Intervensi yang diberikan dalam bentuk proteksi maupun fasilitas lainnya, telah menjadikan BUMN bekerja secara tidak efisien dan tidak profesianal. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN tersebut, adalah dengan melakukan "Swastanisasi" (privatisasi). Swastanisasi yang dikemukakan oleh Savas dalam bukunya: "Privatization, The key to Better Government" merupakan paradigma baru mengenai perlunya pengurangan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi serta lebih meningkatkan peran swasta. Melihat phenomena yang terjadi, maka diperlukan strategi baru bagi pengembangan produk BUMN untuk mampu melakukan persaingan dengan produk asing. Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produktivitas maupun efisiensi perusahaan. Dengan kedua ukuran tersebut dapat diketahui kemampuan BUMN dalam melakukan efisiensi. Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa beberapa BUMN beroperasi secara tidak efisien. Maka untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan langkah konkrit bagi pembenahan manajemen BUMN secara menyeluruh dan secara terus menerus, baik dalam organisasi, manajemen, Sumter Daya Manusia, teknologi, harga, kualitas produk, dan mekanisme pasar. Dengan efisiensi tinggi diharapkan BUMN mampu melakukan persaingan pasar secara lebih kompetitif. Swastanisasi yang harus diikuti oleh peningkatan efisiensi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: pertama, sejauh mana swastanisasi sudah perlu dilakukan; kedua, BUMN mana yang sudah siap untuk siswastakan; dan ketiga, bagaimana bentuk kepemilikan dan status badan usaha yang sesuai. "

"Penelitian ini membahas mengenai kondisi perundungan siber di Indonesia dan bagaimana strategi pemasaran sosial di media sosial dapat mengurangi hal tersebut di konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana peneliti meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Peneliti melakukan analisis mengenai kondisi perundungan siber di Indonesia. Selanjutnya, peneliti menganalisis strategi pemasaran sosial di media sosial yang berfokus pada perundungan siber yang telah dilakukan di Amerika Serikat dan Indonesia. Melihat konteks kalangan remaja yang menjadi pengguna internet dan media sosial tertinggi di Indonesia, peneliti melihat potensi media sosial sebagai platform implementasi pemasaran sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa angka perundungan siber di kalangan remaja Indonesia terbilang sangat tinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya angka perundungan siber ini adalah kurangnya edukasi mengenai tindakan perundungan siber di masyarakat. Peneliti kemudian fokus membahas strategi pemasaran sosial di media sosial berdasarkan contoh pemasaran sosial di media sosial yang sudah pernah dilakukan di konteks negara Amerika Serikat dan Indonesia.Temuan lainnya adalah belum terdapat pemasaran sosial di media sosial mengenai perundungan siber yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. Disarankan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan strategi pemasaran sosial mengacu pada P.O.S.T model dalam upaya menanggulangi tindak perundungan siber di kalangan remaja Indonesia.

---

This research focuses on the issue of cyber bullying in Indonesia and analysis how social marketing on social media can reduce this issue in Indonesia. The research method used is literature review, where the writer analyzes various literatures such as journals, books, and related reports to form a conclusion. Researcher analyses the condition of cyber bullying on Indonesian adolescence. Furthermore, the writer analyses social marketing strategy on social media that focuses on cyber bullying and has been carried out in both Indonesia and America. Based on the context that adolescence is the highest internet and social media user in Indonesia, the researcher saw the potency of social marketing to be implemented on social media. The result of the research shows that the case numbers of cyber bullying on Indonesian adolescence are high. One of the factors of it is lack of education about cyber bullying in the community. Finally, the researcher focuses on social marketing strategy on social media based on example of social marketing on social media that has been succesfully executed in America and Indonesia. Another finding is that there is no social marketing on social media regarding cyber bullying carried out by the government in Indonesia. It is suggested that the Indonesian government needs to carry out a social marketing strategy on social media based of P.O.S.T Model as an effort to tackle acts of cyber bullying among Indonesian youth."