Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konsepsi State Action Doctrine yang intinya adalah alasan yang mungkin diajukan untuk menyatakan sebuah kegiatan antipersaingan mendapatkan pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha karena kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah State Action Doctrine lahir dari yurisprudensi perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat. Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia State keberadaan Action Doctrine dapat diinterpretasikan dalam Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is about the conception of State Action Doctrine which means any reason can be filled in ordet to allege an act is being exempted from Competition Law because of government consent. State Action Doctrine were born from Case Law in United States Antitrust Law. In Indonesia Competition Law, State Action Doctrine can be interpreted according Article 50 letter a and article 51 Law No. 5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition."

"Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen.

---

This Thesis answers the problem of how is the approach that KPPU and other antitrust law authorities used in examining cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this research shows that applying different approaches in cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999 could resulting in different decision. Rule of Reason is the more suitable approach to be applied in such cases. In applying Rule of Reason, KPPU and other antitrust law authorities have to prove additional factors. First, the abuse of dominant position, be evidenced by referred to Article 25 (1) Law Number 5 Year 1999 or other anti-competition acts. Second, negative impact on competition in the relevant market, be evidenced by judging the effect of majority shareholding or establishment of similar companies towards: (a) competitiveness in the relevant market; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; and (e) consumers loss."

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasaran benih lobster. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan masuk mempengahuhi penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan unsur pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu: (1) Bentuk hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha benih bening lobster lain dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021; (2) Pengaruh hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; dan (3) Evaluasi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha nyata maupun potensial adalah hambatan masuk yang berhubungan dengan regulasi. Dalam kasus ini, terdapat regulasi untuk perizinan usaha pengeluaran benih bening lobster yang berbentuk SPWP atau SKWP. Hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 telah secara menyeluruh memiliki dampak terhadap pemenuhan unsur Pasal 17 secara simultan. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah tepat dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. KPPU melakukan analisis yang komprehensif terhadap pasar dan dampak tindakan PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha.

---

This research was conducted to understand the barriers faced by puerulus freight forwarding service providers in entering the market and its relationship with the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 serves as a reference in this study as it discusses a case related to a violation of business competition by one of the companies engaged in the procurement and marketing of lobster seeds. Therefore, this study aims to explore how entry barriers affect the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in implementing the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999. Referring to the aforementioned background, the researcher will narrow down the scope of discussion to several key issues to be further analyzed in this thesis, namely: (1) Forms of entry barriers experienced by puerulus business entities in the Decision of the KPPU Number 04/KPPU-I/2021; (2) The influence of entry barriers in the procurement of freight forwarding service on the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999; and (3) Evaluation of the KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The research conducted by the researcher utilizes the juridical-normative method, descriptive research type, qualitative approach, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is literature study. The entry barriers experienced by actual and potential business entities are regulatory barriers. In this case, there are regulations for the licensing of transparent lobster seed production in the form of SPWP or SKWP. The entry barriers in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services have had an overall impact on the simultaneous fulfillment of the provisions of Article 17. The KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 was appropriate in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The KPPU conducted a comprehensive analysis of the market and the impact of PT Aero Citra Kargo's actions on business competition."

"Penelitian ini membahas mengenai pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Perbandingan tersebut difokuskandari segi pengaturan serta penerapan pendekatan de minimis rule di dalam putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia penerapan danpengaturan pendekatan de minimis rule tidak secara eksplisit disebut dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait lainnya melainkan dapat ditemukan dalam unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai batas pangsa pasar yang tidak boleh dilampaui, hal tersebut berbeda dengan Uni Eropa yang sudahmengaturnya secara tegas di dalam Commission Notice yang berjudul “Notice onagreements of minor importance (De Minimis Notice)”. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil beberapa pengaturan di Uni Eropa yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

This thesis discusses about the de minimis rule approach under competition law in Indonesia and the European Union. The comparison is focused on the regulation of de minimis rule approach and its application. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of written descriptive representations. The results from the comparison show that in Indonesia the application and regulation of the de minimis rule approach are not explicitly

mentioned in Law No. 5 of 1999 and other related laws but can be found in the elements of articles that regulate market share limits that must not be exceeded, its is different from the European Union which has explicitly regulated it in the Commission Notice entitled "Notice on agreements of minor importance (De Minimis Notice) ”. Based on this comparison, some regulations in the European Union can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketentuan yang diatur ialah persoalan mengenai kartel yang diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetaplam kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang proses pembuktiannya menggunakan pendekatan rule of reason. Sehingga untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha terhadap dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membutkikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat unreasonable dan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut bersifat mematikan atau menghilangkan persaingan antar pelaku usaha.Didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha didalam beberapa kasus, majelis komisi hanya mendasarkan kesalahan pelaku usaha pada pembuktian terpenuhi atau atau tidaknya semua unsur didalam Pasal 11 Undang-Undang 5/1999. Artinya bahwa didalam beberapa kasus, majelis komisi mengesampingkan pengujian terhadap alasan-alasan/pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat reaosonable restraint. Dari beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan memutus persoalan praktek Kartel terlihat bahwa tidak semua kasus diperiksa dan diputuskan dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan hal ini tidak mencermikan aspek kepastian hukum didalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.Tidak terwujudnya konsistensi dan kepastian hukum didalam beberapa kasus dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang mdash;Undanag 5/1999 salah satunya disebabkan karena terlalu semptinya cakupan perjanjian yang dartikan sebagai kartel. Sehingga diperlukan adanya revisi ketentuan Undang-Undnag 5/1999 guna menetapkan berbagai jenis tindakan yang secara teori dipandang sebagai bentuk kartel, kedalam satu pasal tertentu. Dengan demikian tidak muncul kerancuan mengenai bentuk tindakan yang dpandang sebagai kartel dan dan tidak muncul dualisme pendekatan dalam membuktikan praktek kartel di Indonesia.

---

ABSTRACTAct 5 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition determine some kind of prohibition that should not be done by business actor to create the fair athmosphere of business competition. One of the regulation is about Cartel which is regulated in Article 11 Law No 05 1999. Article 11 No 05 1999 set Cartel as one of the banned agreement, however Rule of Reason approach is a method to prove it. So to prove business actor violation to Article 11 Law No. 05 1999, KPPU have to prove that the agreement between business actor is unreasonable and give a fatal impact to business competition.In some KPPU law enforcement case, council commision of KPPU based the violance of business actor to the complete proof or at least complete some instrument in Article 11 No. 05 1999. Means, in some case, council comission put testing of reasons that can be user as the basic agreement that as reasonable restraint. From some KPPU decision that eximaned Cartel show that not every case that eximined by Rule of Reason approachment and this is not mirrored the law enforcement aspect in Indonesian Business Competition Law.Inconsistence and legal uncertainty in some Articel 11 Law No. 05 1999 violance is caused by the small definition of the agreement as a Cartel agreement. This is why revision for Law No. 05 1999 is needed to give certainty to any action that is stated absolutely as a Cartel, in one certain Articel. As the result, it will not make any dualism of Cartel definition Indonesian Business Competition."