Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Asuransi jiwa kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis- normatif yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah pertama adalah berdasarkan prinsip insurable interest yang mendapat manfaat pembayaran dalam asuransi jiwa adalah kreditur dan debitur dan jika dilihat dari konsep dari asuransi, yang berhak menerima pembayarkan klaim adalah kreditur sebagai tertanggung. Kemudian pada rumusan masalah kedua, penerapan prinsip utmost good faith tidak dilakukan dengan baik oleh tertanggung sehingga mengakibatkan penolakan klaim dari penanggung. Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas putusan 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tidak mempertimbangkan pelanggaran tertanggung terhadap prinsip utmost good faith (itikad palling baik) yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip atau asas penting dalam hukum perjanjian asuransi.

 

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Jiwa Kredit, Prinsip Utmost Good Faith.

---

Credit life insurance is a general insurance business line that guarantees the fulfillment of financial obligations of credit recipients if the credit recipient is unable to meet their obligations in accordance with the credit agreement. This thesis discusses the arrangements for settling credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith through case study decision no. 438/PDT/ 2014/PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research conducted based on literature study and related laws. From the research that has been done using the research mentioned above, it can be concluded for the first research question, based on the principle of insurable interest, the spouse of the insured has the right for the claim payment arising from her marriage contract with the insured; the bank as the creditor has the right to receive claim payment arising from the loan (credit) agreement with the insured. For the second reserach question,the principle of utmost good faith was not applied well by the insured, resulting in rejection of claims by the insuer. For the third research question, the Panel of Judges in legal consideration of the decision 438/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL did not consider violations of the insured against the principle of utmost good faith  regulated in Article 251 KUHD as one of the principles in the insurance contract law.

 

Keywords: Credit Life Insurance; Insurance; Utmost Good Faith,

"

"Salah satu perkembangan dalam era digital adalah semakin banyaknya transaksi di bidang ekonomi, salah satunya adalah transaksi perbankan. Kredit sebagai produk perbankan memiliki risiko yang besar bagi Bank apabila di kemudian hari kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan berbagai sebab, diantaranya adalah kematian debitur. Risiko kematian debitur dapat terjadi setiap saat sehingga untuk menjamin risiko tersebut, saat ini penggunaan asuransi jiwa kredit adalah wajib pada kredit khususnya kredit pemilikan rumah. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah apakah pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan asas utmost good faith atau belum dan bagaimana proses penutupan asuransi jiwa kredit melalui Bank. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu norma hukum yang akan dikaji oleh Penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/Pdt K/2018 tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Putusan tersebut memenangkan ahli waris debitur dan memerintahkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Dari analisa yang dilakukan pertimbangan hukum Hakim tidak sesuai dengan asas utmost good faith sebagai salah satu asas pada hukum asuransi yang mutlak.

---

One of the developments in the digital era is the increasing number of transactions in the economic field, one of which is banking transactions. Credit as a banking product has a big risk for the Bank if it is bad credit. Bad credit can be caused by various reasons, including the death of the debtor. The risk of debtor death can occur at any time so as to guarantee this risk, currently the use of credit life insurance is mandatory for loans, especially housing loans. This study attempts to analyze the problem whether judicial legal considerations are in accordance with the principle of utmost good faith or not and how the process of closing credit life insurance through the Bank. The research method used by the author in writing this thesis is normative juridical, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. One of the legal norms that will be reviewed by the Author is the Decision of the Supreme Court Number 175 / Pdt K / 2018 concerning the rejection of credit life insurance claims submitted by the heirs of the debtor. The decision won the debtor's heir and ordered the insurance company to pay the credit life insurance claim submitted by the debtor's heir. From the analysis carried out legal considerations Judges are not in accordance with the principle of utmost good faith as one of the principles of absolute insurance law."

"Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

---

The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017."

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan dan penerapan penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa serta pertimbangan hukum pada putusan yang telah disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

This thesis discussed about application of the principle of utmost good faith in life insurance which based on District Court of South Jakarta verdict number 407 Pdt.G 2011 PN.Jkt.Sel. High Court of Jakarta verdict number 232 Pdt 2012 PT.DKI and the Supreme Court verdict number 862 K Pdt 2013, between Victor Joe Sinaga as a plaintiff against PT. Prudential Life Assurance as a defendant. This writing emphasizes on product application of the principle of utmost good faith in life insurance between the insurer and the the insured based on insurance regulation especially article 251 of Wetboek van Koophandel.

The writing in this thesis will analyze about regulation and application of the principle of utmost good faith in life insurance and also legal consideration on the verdicts that mentioned before. Besides that, this writing uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada perjanjian asuransi jiwa kredit di Indonesia, khususnya pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, mengetahui bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912, dan menganalisis bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip utmost good faith dalam memutus perkara dengan Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tiga hal. Pertama, bahwa terdapat hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dalam kasus ini. Hubungan hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian kredit, perjanjian bancassurance, dan/atau perjanjian asuransi jiwa kredit. Kedua, bahwa tertanggung, dalam hal ini Oly Umar, tidak menerapkan prinsip utmost good faith dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya kepada AJB Bumiputera 1912 selaku penanggung pada saat proses underwriting perjanjian asuransi jiwa kredit. Ketiga, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal tersebut karena Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan keberlakuan dari prinsip utmost good faith dalam memutus perkara ini sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in credit life insurance agreements in Indonesia, particularly in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912. The purpose of this study is to understand the legal relationship between the parties in credit life insurance agreements, to examine how the principle of utmost good faith is applied in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912, and to analyze how the Panel of Judges applies the principle of utmost good faith in deciding the case with Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO. This research adopts a juridical-normative method and utilizes data obtained from literature study. The results of this research explain three things. First, there is a legal relationship that exists between the parties in this case. This legal relationship may arise from credit agreements, bancassurance agreements, and/or credit life insurance agreements. Second, the insured, in this case, Oly Umar, did not apply the principle of utmost good faith by failing to disclose all material facts known to him to AJB Bumiputera 1912 as the insurer during the underwriting process of the credit life insurance agreement. Third, the Panel of Judges examining the case in Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO made mistakes and inaccuracies in formulating legal considerations and the verdict. This is because the Panel of Judges completely disregarded the application of the principle of utmost good faith in deciding this case, resulting in a decision that greatly prejudices PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912."

"Dalam suatu perjanjian asuransi Prinsip Utmost Good Faith merupakan salah satu hal yang penting, karena prinsip ini mengatur bahwa Kedua Pihak dalam perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini membahas 2 Permasalahan yaitu 1. Mengenai Pengaturan Prinsip Utmost Good Faith dalam Hukum Asuransi Indonesia dan, 2. Bagaimana Penerapan prinsip utmost good faith Dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/Yyk . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang dilakukan adalah secara kualitatif. Hasil dari Penelitian menyatakan bahwa (1) Prinsip Utmost Good Faith diatur dalam KUHD pasal 251 untuk pihak tertanggung supaya secara jujur menyampaikan informasi dan data mengenai objek yang diasuransikan dalam proses membuat perjanjian asuransi, dan untuk pihak tertanggung diatur dalam Undang-Undang no 40 tahun 2014 Pasal 26 yang mengatur kewajiban penanggung asuransi. (2) Putusan Majelis Hakim masih belum tepat dan tidak ada pertimbangan terkait pelanggaran prinsip utmost good faith dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD dan juga Undang-Undang no 40 tahun 2014 dalam memutus perkara ini dimana Penanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dari Penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah Hakim diberi materi hukum asuransi termasuk prinsip Utmost Good Faith dalam pelatihan hakim, sehingga para hakim akan memahami prinsip Utmost Good Faith.

---

In an insurance agreement, the Utmost Good Faith Principle is one of the most important things, because this principle stipulates that the two parties to the insurance agreement, namely the insurer and the insured, must provide correct and honest information. This study discusses 2 problems, namely 1. Concerning the Regulation of the Principle of Utmost Good Faith in Indonesian Insurance Law and, 2. How is the application of the principle of utmost good faith in decision Number 182/Pdt.G/2020/Yyk. The research method used is normative juridical using secondary data, the data used is qualitative. The results of the study state that (1) The principle of Utmost Good Faith is regulated in the Criminal Code article 251 for the insured to honestly convey information and data regarding the insured object in the process of making an insurance agreement, and for the insured party it is regulated in Law No. 40 of 2014 Article 26 which regulates the liability of the insurer. (2) The decision of the Panel of Judges is still not correct and there is no consideration regarding the violation of the principle of utmost good faith in its legal considerations. The judge did not consider the provisions contained in the Criminal Code and also Law No. 40 of 2014 in deciding this case where the Insurer did not carry out its obligations in the insurance agreement based on the Law. From this research, the advice that can be given is that judges are given material on insurance law, including the principles of Utmost Good Faith in the training of judges, so that judges will understand the principles of Utmost Good Fait"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin, yaitu Ketentuan Teknis Klaim Major dikarenakan penolakan klaim yang diajukan oleh ahli waris dari Alm. Rahmani, S.H., yaitu Risma Wardah dan Hanif Azhar pada polis Antara PT AXA Mandiri Financial Services dan Alm. Rahmani, S.H. didasarkan oleh ketentuan internal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Teknis Klaim Major atau peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin sebagai dasar penolakan klaim polis asuransi jiwa dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Bjm dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM apakah sudah sesuai dan tepat menerapkan prinsip utmost good faith dan bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip ini dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Teknis Klaim Major merupakan peraturan yang dibuat oleh PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin dalam memproses klaim, dimana memiliki kedudukan sebagai acuan yang memberikan kewajiban kepada PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin dalam mengumpulkan fakta-fakta material dan sebagai implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi jiwa Alm. Rahmani, S.H. dengan PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM kurang cermat dan tidak menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan mempunyai dasar untuk menolak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in the internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch, namely the Major Claims Technical Provisions due to the rejection of claims filed by the heirs of the late Rahmani, S.H., namely Risma Wardah and Hanif Azhar on the policy between PT AXA Mandiri Financial Services and the late Rahmani, S.H. based on these internal provisions. This study aims to determine the Major Claims Technical Provisions or internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch as the basis for rejecting life insurance policy claims in Decision No. 3/PDt.G/2021/PN.Bjm and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM whether it is appropriate and appropriate to apply the principle of utmost good faith and how the Panel of Judges applies this principle in its legal considerations so as to obtain the verdicts in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM. This research, using the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. in the form of legislation, books, articles, and law journals to answer problems arising from the formulation of the problem. The results of this study indicate that the Major Claims Technical Provisions are regulations made by PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in processing claims, which have a position as a reference that gives an obligation to PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in collecting material facts and as an implementation of the provisions contained in the life insurance policy of Alm. Rahmani, S.H. with PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch. Then, the decision of the Panel of Judges in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM is less careful and does not apply the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD, so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which is appropriate and has a basis for rejecting the claim submitted by the insured party."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai 1 pelanggaran prinsip Utmost Good Faithsebagai dasar untuk menolak klaim tertanggung dalam sengketa asuransi jiwaantara Endry Suryanti melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sudah tepatpenerapannya menurut hukum asuransi. Kemudian 2 dampak hukum penerapanWaiting Period pada polis asuransi No. 000012400302 atas nama Erismanterhadap tanggung jawab polis, serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faithdalam putusan nomor 138/pdt.g/2012/Pn.Pdg. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studikepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1 Pelanggaran prinsip Utmost GoodFaith sebagai dasar bagi PT. Allianz Life Indonesia untuk menolak klaim Erismansudah sesuai menurut hukum asuransi, 2 dampak hukum waiting periodterhadap tanggung jawab polis adalah Penanggung tidak wajib memberikanmaslahat manfaat/klaim meninggal karena belum tercapai masa waktu tertentu,serta 3 penerapan prinsip Utmost Good Faith belum dilakukan oleh MajelisHakim karena masa polis asuransi Erisman belum mencapai waktu tertentusebagaimana ketentuan pasal 2 polis asuransi dan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya di persidangan sehingga tidak ada relevansi nyamempertimbangkan bukti Tergugat lainnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about 1 the breach of Utmost Good Faith principle as baseto reject claim of the Insured in life insurance dispute between Endry Suryantiagainst PT. Allianz Life Insurance Indonesia. Then 2 the legal effect on theapplication of Waiting Period on insurance policy No. 000012400302 on behalf ofErisman towards the responsibility of the policy, and 3 the application ofUtmost Good Faith principle in Verdict No. 138 Pdt.g 2012 Pn.Pdg. Thisresearch uses juridical normative method, where research data mostly come fromliterature study. The results of this study are 1 the Breach of Utmost Good Faithprinciple as the basis for PT. Allianz Life Indonesia to refuse Erisman 39 s claim isin accordance with the insurance law, 2 the legal effect of the waiting periodtowards the responsibility of the policy is that the Insurer is not obliged to providethe benefits of death because it has not reached a certain period of time, and 3 the application of the Utmost Good Faith principle has not been done by thePanel of Judges because the period of Erisman 39 s insurance policy has not reacheda certain time as stipulated in article 2 of the insurance policy and the Plaintiffcan not prove the argument of its lawsuit in the hearing so that its relevance doesnot consider the other Defendant 39 s evidence."