Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

---

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia."

"Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas.

---

The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan yang ada telah diubah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana sekarang definisi Perseroan Terbatas diubah dan konsep Single Member Limited Liability Company atau Perseroan Perorangan diperkenalkan. Oleh karena itu, timbul beberapa permasalahan diantaranya sekarang Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang, yang mengarah pada kemungkinan perubahan organ perusahaan dan peran ganda antara pendiri Single Member LLC, yang merupakan pemegang saham tunggal bertindak sebagai direktur tunggal. Selain itu, ditemukan persoalan lain adalah peran dan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang saham tunggal yang merangkap jabatan sebagai direktur tunggal, proses pengambilan keputusan, dan dimana kedua organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kedua organ perusahaan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif, tesis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Single Member LLC di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Berdasarkan penelitian, tesis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan ketentuan yang jelas mengatur tentang rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia serta peran dan kewajibannya untuk menjalankan dua organ perusahaan sekaligus. Selain itu, masih adanya keterbatasan informasi yang mengatur mengenai organ perusahaan Single Member LLC dan masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait masalah ketidakhadiran pemegang saham tunggal dan direktur tunggal karena perbuatan melawan hukum. Dari hal yang dapat kita pelajari dari Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah negara-negara tersebut mengatur dengan jelas ketentuan tentang peran ganda antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Perseroan ketika terjadinya ketidakhadiran direktur dalam menjalankan jabatannya.

---

With the enactment of Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation, several existing regulations have been amended including Law Number 40 Year 2007, in which now the definition of Limited Liability Company was changed and the concept of Single Member Limited Liability Company or Perseroan Perorangan was introduced. In consequence, several issues has arised including now the Limited Liability can now be established by one person, leading to the possibility of the changes of the company organs and the double role between the the founder of the single member LLC, which is the sole shareholder can also act as the sole director. Moreover, another issue that is found is the role and obligation imposed on the sole shareholder who also serves as the sole director, the decision-making process within the two company organs, and where both company organs are conducting unlawful act resulting in the absence of the two company organs. By implementing juridical-normative approach, this thesis will examine the regulations governing the single member LLC in Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Australia. Based on the research, this thesis can conclude that there is still a lack of clear provision that governs the dual role between the concurrent position of the sole shareholder and sole director in Indonesia’s company law and its role and obligation to perform two company organs at all once. In addition, there is still also limited information that regulates regarding the company organs of the single member LLC. On the issues of the absence of the sole shareholder and the sole director due to conducting unlawful act, there is still no clear regulation that governs in this matter. From what we can learn from Singapore, Hong Kong, and Australia is that these countries clearly regulate the double role between the sole shareholder and the sole director and on what steps should be taken when there is an absence of director from carrying out their duty."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia.

---

The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security.

The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares."

"Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan deadlockdalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan ini ialah tentang pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT. Tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS. Terkait perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu salah satunya adalah meminta pembubaran terhadap PT tersebut.

---

Article 7 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that a Limited Liability Company (Company) can be established by a minimum of 2 (two) people and without further regulations relating to the ownership of shares, so as to allow the ownership of balanced shares in the case that Company is only owned by 2 (two) shareholders. The ownership of a balanced number of shares results a deadlock in terms of voting at the General Meeting of Shareholders (GMS). This is due to the absence of majority and minority shareholders so that the GMS cannot make legitimate decisions in the event that one of the shareholders does not approve the proposed GMS or even when the two shareholders disagree as in the example case of Court Verdict Number: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. The problems discussed in this thesis are about the regulation of share ownership in Company, the legal consequences caused by Company with balanced share ownership for the parties and the legal protection of shareholders in Company with balanced share ownership. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the Company Law does not regulate the ownership of shares in a Company. The lack of regulation in share ownership of Company can result in a legal and binding decision in the GMS. Related to legal protection for shareholders with balanced share ownership is implicitly regulated in the Company Law, one of which is to request the dissolution of the Company. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor on Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan penerapan ketentuan dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu dengan menambahkan unsur pembuktian pembebanan tanggung jawab pribadi Direksi atas kepailitan Perseroan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dengan menambahkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap beban tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan Direksi tanpa persetujuan pengurus yang menimbulkan kewajiban setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004. Adanya kemungkinan penerapan tersebut merupakan bentuk perwujudan asas undang-undang kepailitan, bahwa undang-undang seyogyanya memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, dan untuk mendorong Direksi bertikad baik melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa dibayangi kekhawatiran harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.This thesis is aimed to analyze the regulations regarding Director’s liability and the implementation of business judgment rule doctrine in Bankruptcy of Limited Liability Company according to Indonesian positive law. This research is also aimed to identify the possibility of implementing Australian Corporate Insolvency Law regarding Safe Harbor Protection Principal on Insolvent Trading in practice of Indonesia Corporate Bankruptcy. The form of research used in this study is normative judicial research with typology of descriptive research. This thesis shown there’s a possibility on protecting Director’s personal liability from insolvent trading practice in Australian Corporate Insolvency Law to be applied in the regulation of Indonesian Bankruptcy Law, by to issue an additional regulation regarding element of proof on exception of Director’s liability on Bankruptcy of Limited Liability Company in accordance with Limited Liability Company Law No. 40/2007 (“Company Law”), and to issue an additional regulation regarding protection of Director’s liability for exercise Director’s powers without approval of administrator when Limited Liability Company in a state of Suspension of Payment in accordance with Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37/2004 (“Bankruptcy and Suspension of Payment Law”). The possibility of implementing Safe Harbor Protection makes it necessary to issue an adequate regulation as an application of principal of Indonesian Bankruptcy Law that Bankruptcy Law supposedly providing company’s director a chance to take a reasonable steps to restructure and face the financial difficulties while the business of the company is still prospective, before put into state of bankruptcy, with purpose to encourage directors with good faith remain exercise their fiduciary duties in their absolute best without fear of personal liability."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."