Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia tergolong masih tertinggal di banding Negara-negara ASEAN hal ini bisa dilihat dari pemenuhan pelaporan implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam lingkup ASEAN, Thailand adalah Negara yang penerapan CSRnya paling baik, oleh karena itu perlu dijadikan sebagai benchmark untuk perbaikan penerapan di Indonesia. Hasilnya adalah dari sisi regulasi, pendekatan yang diambil kedua Negara berbeda, dari sisi kultur, terdapat ketaatan yang tinggi terhadap keyakinan yang mendorong penerapan CSR di Thailand menjadi lebih baik, dan faktor lain yang memperkuat penerapan CSR di Thailand adalah keteladanan, konsistensi, dan pengaruh Raja terhadap praktik CSR.

---

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is still left behind compared to ASEAN countries, this can be seen from the fulfillment of reporting on CSR implementation by companies in Indonesia. In ASEAN Regional, Thailand is the country whereby the CSR impelentation is the best, therefore it need to be selected as a benchmark as to improve the implementation of CSR in Indonesia. The result is that from regulation aspect, both Thailand and Indonesia have different approaches, from cultural aspect, there is high adherence to the beliefs that drives CSR implementation in Thailand to be better and the last, and other factors that reinforce the implementation of CSR in Thailand among others are lead by example, consistency and the strong influence of the King on CSR practices.

"

"Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberlakukan konsep CSR ke dalam Undang-Undang Perusahaan nasional mereka pada tahun 2007. Sayangnya, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dalam hal praktik CSR. Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam praktik CSR tanpa mewajibkan CSR dalam undang-undang nasional masing-masing. Tesis ini mengkaji bagaimana CSR diatur terhadap perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan apakah peraturan Indonesia tentang CSR secara efektif mendorong perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban CSR. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara masing-masing negara dalam mengatur praktik CSR. Semua negara mengadopsi definisi CSR yang sama, yang berkisar pada komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada peraturan CSR di Indonesia yang menjadi undang-undang yang sulit untuk mengamanatkan perusahaan publik untuk mempraktikkan CSR. Di sisi lain, CSR di Malaysia, Thailand, dan Vietnam semuanya bersifat sukarela, dengan pedoman CSR yang disediakan sebagai undang-undang lunak. Skripsi ini juga menyimpulkan bahwa regulasi CSR di Indonesia masih belum efektif untuk mendorong emiten melakukan CSR. Meski kewajiban CSR sudah ditetapkan, namun sanksinya tidak jelas dan tidak ada otoritas pengawas yang mengawasi praktik CSR di emiten. Akibatnya, program CSR oleh emiten di bidang sumber daya alam dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan Indonesia tentang CSR dapat dianggap tidak efektif.

---

Indonesia became one of the first countries to enact the concept of CSR into their national Company Law in 2007. Unfortunately, within Southeast Asia countries, Indonesia stands behind in terms of practicing CSR. Malaysia, Thailand, and Vietnam are more advanced in CSR practice without having CSR to be obligated in any of their respective national laws. This thesis examines how is CSR regulated towards listed companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and whether Indonesian regulations on CSR effectively push Indonesian listed companies to implement CSR obligation. By adopting a normative juridical method with statutory, case study, and comparative approaches, this undergraduate thesis concludes that there are several similarities and differences between the respective countries in regulating CSR practice. All countries adopt the same definition of CSR and have the same objective, which revolves around companies’ commitment to improve the quality of local community’s life sustainably. The difference, however, lies on CSR regulation in Indonesia being a hard law to mandate listed companies to practice CSR. On the other hand, CSR in Malaysia, Thailand, and Vietnam are all voluntary, with CSR guidelines provided serving as soft laws. This undergraduate thesis also concludes that Indonesian regulations on CSR are still ineffective to push listed companies to practice CSR. Although CSR obligation is set, the sanction is unclear and there is no supervisory authority to oversee the practice of CSR in listed companies. Consequently, CSR programs by listed companies in natural resources are being practiced arbitrarily. Hence, the Indonesian regulation on CSR can constitute as ineffective."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tanggung jawab sosial CSR memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. penelitian ini juga menguji pengaruh kinerja keuangan dalam memperlemah hubungan negatif dari CSR dengan penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membuktikan penghindaran pajak pada industri pertambangan lebih tinggi dibandingkan dengan industri non pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai sampelnya dengan tiga 3 tahun observasi yaitu dari tahun 2012 hingga 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 111 perusahaan yang terbagi menjadi 22 perusahaan di industri pertambangan dan 89 perusahaan di industri non pertambangan. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai pengungkapan CSR yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena ingin memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kinerja keuangan terbukti dapat memperlemah hubungan negatif antara CSR dengan penghindaran. Selain itu penelitian ini juga meyimpulkan bahwa penghindaran pajak pada industri pertambangan terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan industri non pertambangan.

---

This study aimed to test whether social responsibility CSR has a negative correlation with tax evasion. This study also examines the effect in weakening the financial performance of CSR negative relationship with tax evasion. In addition, research is also expected to prove tax evasion in the mining industry is higher than the non mining industries. This study uses panel data. The data used is secondary data with all companies listed on the Indonesia Stock Exchange as a sample with three 3 years of observation, namely from 2012 to 2014. The sample used in this study as many as 111 companies were divided into 22 companies in the mining industry and 89 companies in non mining industries. The test results concluded that companies with high CSR tend not tax evasion because it wanted to give a good impression to the community. The study also concluded that financial performance is proven to weaken the negative relationship between CSR with avoidance. In addition, this study also concludes that the evasion of taxes on the mining industry proved to be higher than the non mining industries."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"ABSTRAKStudi mandiri ini memaparkan mengenai bagaimana keterkaitan antara agresivitas pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana yang diketahui pajak merupakan salah satu faktor dalam menentukan keputusan-keputusan perusahaan. Bagi masyarakat pajak perusahaan merupakan hal penting karena pajak perusahaan dapat mendanai fasilitas umum. Sehingga aktivitas agresif pajak perusahaan dinilai negatif masyarakat. Dengan melakukan CSR pemilik perusahaan atau perusahaan dapat mengurangi efek negatif akibat aktivitas agresif pajak perusahaan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi motif bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Namun, banyak penelitian membuktikan bahwa kebanyakan perusahaan yang melakukan CSR secara bertanggung jawab justru memiliki kecenderungan tingkat agresivitas pajak yang relatif rendah.

---

ABSTRACTThis independent study describes how the relationship between tax aggressiveness with corporate social responsibility. As is known tax is one factor in determining the company 39;s decisions. For comunity, the corporate tax is important because the company tax can fund public facilities. So the tax aggressive activities of corporate is considered negative by society. By doing CSR the owner of a company or company can reduce the negative effect due to aggressive activity of corporate tax. Therefore, this can be a motive for companies to conduct CSR. However, many studies show that most companies that do CSR responsibly have a tendency of relatively low tax aggressiveness."

"The purpose of this study is to understand what are the driving factors and focuses of CSR implementation by family businesses in Indonesia, Japan and Thailand. We investigated how these countries differ and are similar to one another. An in depth literature review was conducted which was also analyzed using NVivo; We also conducted in depth interview with several family businessmen from Indonesia and Japan to gain more insight regarding the topic. The result show that culture religion moral and ethics as the driving factors for these family businesses They all focus their CSR program on education community and the environment. Although all countries were similar they each had their own uniqueness and characteristics.

---

Tujuan studi ini adalah untuk memahami apa saja motivating drivers dan fokus pelaksanaan CSR oleh perusahaan keluarga di Indonesia, Jepang dan Thailand. Kami menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan negara negara ini Pene litian ini melibatkan in depth literature review dan juga analisa menggunakan NVivo. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan pelaku perusahaan keluarga untuk menggali lebih dalam informasi perihal topik studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kultur agama moral dan ethics sebagai driving factors untuk perusahaan keluarga Semua perusahaan keluarga memfokuskan program CSR mereka terhadap pendidikan komunitas dan lingkungan hidup Meskipun semua Negara memiliki kesamaan tetapi mereka juga memiliki."

"Penelitian ini akan menganalisis industri perikanan di Norwegia dan Thailand dari sudut pandang teori ko-evolusi. Teori ko-evolusi meliputi pentingnya managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. Penelitian ini menggunakan hypotheses generating case study untuk dapat menganalisis ko-evolusi di industri perikanan Norwegia dan Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan menghasilkan hipotesis dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian lain di masa depan.

---

This paper will analyze the fishery industry in Norway and Thailand from the lens of co evolutionary theory. Co evolutionary theory encompasses the importance of managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. To analyze the co evolution of fishery industry in Norway and Thailand, a hypothesis generating case study will be performed. This paper will generate hypotheses and suggestion that could be used for future research."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."