Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin. PT Merlin adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa berupa data intelligence. Pengecekan dokumen pendukung dilakukan dengan mengecek kesesuaian data antara sampel jurnal transaksi dalam General Ledger milik PT Merlin dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kerangka evaluasi berupa uji tuntas secara umum serta uji tuntas keuangan menurut Howson (2003) dan Spedding (2008) dengan praktik di KAP Camelot. Evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, proses yang dilakukan oleh Tim KAP Camelot di tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin telah dapat membantu tercapainya tujuan serta kriteria uji tuntas keuangan yang baik. Rekomendasi untuk KAP Camelot yaitu mempertimbangkan untuk memodifikasi format template hasil pengecekan dokumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan kerja.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the stages of supporting document checking in the financial due diligence process on PT Merlin. PT Merlin is a company in Indonesia that provides data intelligence services. The supporting document checking is by verifying the data between the transaction journal sample from PT Merlin's General Ledger with related supporting documents. The evaluation is by comparing the practice in KAP Camelot with the evaluation frameworks, which are the due diligence in general and financial due diligence by Howson (2003) and Spedding (2008). The result shows that overall, the process conducted by KAP Camelot's Team in the stages of the supporting document checking has been able to help the achievement of objectives and criteria of a proper financial due diligence. Recommendations for KAP Camelot is to consider modifying the template format used for supporting document checking results to improve time efficiency and work accuracy."

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan refleksi diri atas pengalaman magang dan melakukan evaluasi atas verifikasi dokumen dan pengakuan tagihan pada PT RK. PT RK merupakan anak perusahaan dari PT X yang bergerak pada bidang konstruksi. Evaluasi pengendalian internal proses penagihan menggunakan komponen aktivitas pengendalian dari kerangka pengendalian internal COSO. Komponen aktivitas pengendalian yang dievaluasi terdiri dari verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas pengendalian data utama, pengendalian supervisi, dan pengendalian teknologi. Setelah melakukan evaluasi, PT RK telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap pengakuan tagihan PT RK. PT RK telah mengakui tagihan sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman yang didapat saat program magang, hal yang harus ditingkatkan kembali adalah komunikasi, tanggung jawab dan semangat dalam bekerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

---

This internship report aims to conduct self reflection based on internship experience and evaluate the document verification and recognition of account receivable at PT RK. PT RK is a subsidiary of PT X which is engaged in the construction sector. Evaluation of the billing process internal control using the control activity component of the COSO internal control framework. The control activity components that were evaluated consisted of verification, reconciliation, authorization and approval, segregation of duties for main data control, supervisory control, and technology control. After conducting the evaluation, PT RK has a very good internal control implementation. Evaluation was also carried out on the recognition of PT RK’s billing. PT RK has acknowledged accordance with PSAK 72. After reflecting on the experience gained during the internship program, things that must be improved are communication, responsibility and enthusiasm for work, also deepening knowledge related to accounting and finance."

"ABSTRACTPertumbuhan persaingan perusahaan penunjang telekomunikasi yangsemakin ketat membuat perusahaan harus melakukan perbaikan dan peningkatankualitas. Perusahaan penunjang telekomunikasi harus mampu melakukan analisisfaktor yang mendukung operational excellence mereka, sehingga perusahaanmampu bersaing dengan kompetitor.Metode Quality Function Deployment (QFD) digunakan untuk mengetahuikeinginan pelanggan dan tindakan yang harus diambil perusahaan untuk memenuhikeinginan pelanggan, faktor teknis keluaran QFD kemudian dilakukan analisisfaktor resiko kegagalan, efek dan cara pengendalian dengan metode Failure Modeand Effect Analysis (FMEA) sehingga perusahaan mampu melakukan maintenancedan melakukan operasional secara optimum.Penelitian ini menghasilkan analisi faktor yang mendukung operationalexcellence pada perusahaan pengadaan barang/jasa penunjang telekomuniksibahwa terdapat empat faktor teknis yang memiliki peluang kegagalan yang besardan perlu dilakukan perhatian lebih yaitu: Faktor teknis beradaptasi pada tren barudalam strategi operasional dan pemeliharaan, Faktor teknis redesign process bisnis(business processes redesign), Faktor teknis sinkronkan design dengan strategi, danFaktor teknis membangun Leaders yang tepat dan mampu.

---

ABSTRACTThe growing of fierce competition between telecommunication-supportingcompanies has massively affected these companies in a way that these companieshave to keep improving and increasing their qualities. telecommunicationsupportingcompanies should be able to do the analysis of the factors that supporttheir operational excellence, so that the company will be able to compete with itscompetitors.Methods of Quality Function Deployment (QFD) is used to determine thecustomers demand and actions to be taken by the company to meet customerdemand. Technical factors, as output of the QFD were then analyzed using themethod of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in terms of failure riskfactors, effects and how to control, therefore the companies will be able to performmaintenance and perform at its optimum operational.The study produced analysis of the factors that support operational excellencein enterprise procurement of goods/services supporting telecommunication. Themain concern are the four technical factors with the greatest probability of failure,which are technical factors to adapt to new trends in operational and maintenancestrategies, technical factors business processes redesign, technical factors sync withthe strategy design, and technical factors leaders establish appropriate and capable"

"

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E kepada PT BMU. Restrukturisasi utang dilakukan akibat ketidakmampuan PT E dalam membayar utangnya dengan pemasok utamanya yakni PT BMU karena arus kas operasi yang negatif. Uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK sebagai pihak ketiga profesional merupakan bagian awal dari tahap pelaksanaan restrukturisasi utang yang meliputi tahap persiapan proyek, tahap perencanaan proyek, dan tahap implementasi. Berdasarkan evaluasi, prosedur uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E sudah sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan meliputi aspek keuangan, operasional, dan hukum.

---

This internship report aims to evaluate the due diligence process carried out by PT JKK in the context of PT E’s debt restructuring to PT BMU. Debt restructuring is required due to inability of PT E to pay its debts to the main supplier, namely PT BMU, because of negative operating cashflows. Due diligence carried out by PT JKK as a professional third party is the initial part of the debt restructuring stage which includes the project preparation stage, project planning stage, and implementation phase. Based on the evaluation, due diligence procedures carried out by PT JKK regarding to PT E’s debt restructuring are consistent with the prevailing general theory and has included financial, operational, and legal aspects.
 

"

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses banding Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT UHY. Pokok sengketa banding pajak dalam kasus ini adalah perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Terutang antara Wajib Pajak (PT UHY) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini ditujukan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disiapkan oleh PT SPN sebagai kelengkapan administrasi banding di dalam sidang formal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses Banding PPh Pasal 23 PT UHY sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga berisi refleksi diri penulis selama menjadi karyawan magang di PT SPN sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi perkembangan diri penulis di masa depan.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of formal hearing documents by PT SPN in the PT UHY Income Tax Article 23 appeal process. The subject of dispute over the tax appeal in this case is the difference in the calculation of the Basic Tax Imposition of Article 23 Outstanding Income Tax between the Taxpayer (PT UHY) and the Directorate General of Taxes. The evaluation carried out in this report is aimed at assessing the completeness and validity of documents prepared by PT SPN as a complete administrative appeal in a formal hearing. Based on the evaluation carried out, the practice of preparing formal trial documents by PT SPN in PT UHY's Income Tax Article 23 Appeal process was effective in accordance with applicable regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains the author's self-reflection during his time as an apprentice at PT SPN so that it can be used as a lesson for the author's self-development in the future."

"This internship report presents an evaluation of document preparation for formal hearings conducted by KAP DEF in the import duty appeal process of PT TJFO. The focal point of this evaluation revolves around the efficacy of document preparation by KAP DEF during formal hearings concerning import duty appeals at PT TJFO. This report evaluates the documents preparation process compiled by KAP DEF with the relevant regulation to support PT TJFO's appeal process. The findings of this evaluation shed light on the effectiveness of KAP DEF's document preparation practices and compared it with the relevant regulation in navigating the import duty appeal process. Additionally, the report offers insights from the author's observations and experiences reflected through self-reflection during their internship at KAP DEF, providing valuable lessons for future endeavors in the field.

---

Laporan magang ini menyajikan evaluasi persiapan dokumen untuk sidang formal yang dilakukan oleh KAP DEF dalam proses banding bea masuk PT TJFO. Fokus dari evaluasi ini berpusat pada efektivitas persiapan dokumen oleh KAP DEF selama sidang formal terkait banding bea masuk di PT TJFO. Laporan ini mengevaluasi proses persiapan dokumen yang disusun oleh KAP DEF sesuai dengan peraturan yang relevan untuk mendukung proses banding PT TJFO. Temuan dari evaluasi ini menyoroti efektivitas praktik persiapan dokumen KAP DEF dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan dalam menghadapi proses banding bea masuk. Selain itu, laporan ini juga menawarkan wawasan dari pengamatan dan pengalaman penulis yang tercermin melalui refleksi diri selama magang di KAP DEF, memberikan pelajaran berharga untuk upaya di masa depan di bidang ini."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha mandiri dengan memanfaatkan segala daya dukung dari kekayaan alam yang dimiliki, dengan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Penggunaan tanah untuk pengembangan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan nasional dan daerah. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi/perusahaan.Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji apakah kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada penanam modal telah sejalan dengan kebijakan di bidang perkebunan dan penanaman modal yang bertujuan agar tanah dapat difungsikan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat.

---

Land has an important function for the existence of human life; this is because land constitutes the media of life in which human being together with the entire human supporting elements (living things other than human being, as well as other material elements) take shelter. Even though functioning as human life supporting media, however, quantitatively and qualitatively the existence of the land has never experienced any improvement. Land cannot directly provide prosperity, instead of business activities on such land. This then becomes the priority in the framework of national development, especially economic development. The objective is in order to materialize independent business activities by exploiting any carrying capacity of natural resources being possessed, by setting the prosperity of the people as the main objective. The exploitation of land for the development of plantation is expected to be capable of giving contribution for the improvement of prosperity of the people, and the increase of national and regional income.

Plantation business activity constitutes a business requiring extensive land area, therefore, it is not unanticipated if plantation business in the terminology of agrarian law included in the category of utilization over land with the characteristic of Right of Exploitation. In the general elucidation and elucidation for article per article of the Basic Agrarian Law, Right of Exploitation is actually allocated for collective cooperation owned by the people, instead of those owned by corporations/companies. This is the plan of Basic Agrarian Law in order to bring an end to dualistic economic form deriving from colonialism. This dualistic form can be seen from the presence of modern plantation on one side standing side by side with sub-system plantation and feudal people's plantation on the other side. This is the background basis for the Writer to review whether the policy of granting Right of Exploitation to investor has already been inline with the policy in plantation and capital investment sectors having the objective in order that the land can be functionalized in an optimum manner for the prosperity of the people."