Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Gagasan poros maritim yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi perhatian publik luas dan respon beragam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, gagasan tersebut dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia ...."

"World maritime axis has been launched by President Joko Widodo, and its implementation is being overseen by the Indonesian parliament (DPR RI). Countries from inside and outside of the southeast Asia region show their own different responses, particularly connected with infrastructure development policy and law enforcement on the field. This essay is part of a comprehensive research report on the Indonesian new government's policy under Joko Widodo and the responses of other countries toward them, which discloses different reactions, arguments, reason and responses. The research was conducted in 2015 in provinces of Sumatera, Mollucas and Papua, whose data gathering is carried out by using library studies, focus group discussions, and in-depth interview with decision makers and experts on maritime sector development. Data analysis applied a qualitative method. Its findings reveal inconsistent responses of foreign countries in giving foreign investments for infrastructure development, and their critical views, and moreover, assertive towards law enforcement in the Indonesia water. "

"Dengan alasan untuk menegakkan hukum, banyak instansi penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di laut Indonesia. Belum lama satu kapal diperiksa oleh aparat dari satu patroli penegak hukum, kemudian patroli yang lain juga melakukan pemeriksaan. Hal itu yang dikeluhkan oleh banyak pengguna laut di Indonesia dan menyebabkan biaya tinggi. Para aparat penegak hukum itu sama-sama merasa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan laut Indonesia. Dengan lahirnya Badan Keamanan Laut (Bakamla), banyak pengguna laut di Indonesia tidak tumpang tindih dan mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut di negara kita."

"Summary: History of maritime in Indonesia."