Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk kejahatan seksual yang diatur Hukum Internasional adalah kejahatan penghamilan paksa. Kejahatan penghamilan paksa merupakan kejahatan dimana seorang perempuan dikurung dengan cara melanggar hukum dalam suatu tempat tertentu sehingga dirinya dapat dibuat hamil dengan tujuan bahwa tindakan tersebut dilakukan agar komposisi suatu etnis tertentu dapat terpengaruh atau dilakukan untuk melakukan pelanggaran berat yang diantaranya merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaturan dalam perjanjian internasional dilakukan untuk mengatur mengenai kejahatan penghamilan paksa dalam konflik bersenjata, diantaranya dalam konvensi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, penelitian ini juga membahas penerapan peradilan internasional terhadap bagaimana kejahatan penghamilan paksa diadili melalui kasus-kasus peradilan internasional yang telah terjadi sebelumnya. Penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada studi Pustaka terkait kejahatan penghamilan paksa dalam hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perjanjian internasional mengenai kejahatan penghamilan paksa baru diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court, sehingga kasus-kasus kejahatan penghamilan paksa yang terjadi sebelum pengaturan ini ada menggunakan ketentuan-ketentuan kejahatan lainnya pada saat diadili, diantaranya dalam konflik yang terjadi di Bekas Yugoslavia dan Rwanda.

---

One of the crimes of sexual violence enacted in international law is the crime of forced pregnancy. Crime of forced pregnancy is an act of unlawful confinement of women who are forcibly made pregnant, with the intention of affecting the composition of an ethnic group or to carry out grave violations of the international law. This research is conducted to identify how treaties, such as international conventions and United Nations Security Council Resolutions, stipulate laws regarding crime of forced pregnancy. Moreover, this research also discusses the implementation of international tribunals on resolving cases regarding crime of forced pregnancy, which have been concluded before. This research uses normative method, which focuses on literature study. This research concludes that Rome Statute of the International Criminal Court becomes the first treaty which stipulates crime of forced pregnancy. However, prior to the treaty, crimes of forced pregnancy which occurred during several armed conflicts, such as the ones in the Former Yugoslavia and Rwanda, were sentenced using other crimes enacted on the existing treaties."

"Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada.

---

The focus of this study is the concept of non-international armed conflict in several international conventions. The problems of international law that will be discussed are; First, the concept of non-international armed conflict in Common Article 3 of Geneva Convention 1949; Second, the concept of non-international armed conflict in Additional Protocol II of Geneva Convention 1977 and Rome Statute of International Criminal Court 1998; and Third, categorization of armed conflict in Ituri, Congo, related to the involvement of neighboring countries in that conflict. In studying the concept of non-international armed conflict is not enough just to look at the regulation in the convention, but also have to look at the application of these concepts in the cases."

"This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata."

"Kebutuhan akan kriteria konflik bersenjata non-internasional di bawah hukum humaniter internasional menjadi semakin penting dalam lingkup konflik bersenjata karena meningkatnya prevelansi konflik bersenjata non-internasional. Berbeda dengan konflik bersenjata internasional, yang memiliki kewajiban perlindungan humaniter yang lebih komprehensif di bawah hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional memiliki perlindungan humaniter yang jauh lebih sedikit, yang ditemukan di Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II. Melihat meningkatnya jumlah konflik bersenjata non-internasional, penentuan sifat sebuah konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk menerapkan perlindungan kemanusiaan yang sesuai. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas kriteria yang digunakan untuk menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949, Protokol Tambahan II, dan yurisprudensi pengadilan-pengadilan pidana internasional, termasuk ICTY, ICTR, SCSL, dan ICC. Dengan mengevaluasi instrument-instrumen tersebut dan penerapannya dalam yurisprudensi, skripsi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan konflik bersenjata non-internasional guna menentukan perlindungan kemanusiaan yang berlaku.

---

The need for a clearly defined threshold of non-international armed conflict under international humanitarian law has become has become increasingly important in the landscape of armed conflicts due to the increasing prevalence of non-international armed conflicts. Unlike international armed conflicts that enjoys a more comprehensive humanitarian obligations under international humanitarian law, non-international armed conflict enjoys far less humanitarian protections that are mainly found in Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocol II. Given the increasing numbers of non-international armed conflicts, determining the nature of an armed conflict is essential to apply the appropriate humanitarian protections. Therefore, this thesis shall assess the threshold used for determining the existence of a non-international armed conflict under Common Article 3, Additional Protocol II, and the case laws of international criminal tribunals, including the ICTY, ICTR, SCSL, and the ICC. By assessing such instruments and their application in case laws, this thesis aims to clarify the threshold used to identify the existence of a non-international armed conflict in order to determine the applicable humanitarian protections. "

"Dalam benua Afrika pada wilayah Sahel tengah, yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Mali, dan Niger. Terdapat tantangan besar pada wilayah Sahel adalah konflik bersenjata, ketidakamanan ekonomi, dan dampak buruk dari perubahan iklim adalah beberapa tantangan terbesar yang mempengaruhi kawasan ini. Negara-negara G5 Sahel yang terdiri dari, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger telah menghadapi sejumlah besar tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya ancaman ekstremisme yang pada berujung kekerasan. Permasalahan mengenai terorisme yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada permasalahan terorisme di wilayah Sahel dan sekarang mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya terhindar meskipun strategi operasional nasional dan internasional diperbarui dan implementasi hukum humaniter dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata organisasi G5 Sahel melawan terorisme skala regional. Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki fokus pada peran organisasi regional yang bersifat militeristik dalam menangani masalah terorisme di wilayahnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata yang dimana kelompok bersenjata non-negara yang menguasai wilayah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

---

Within the African continent in the central Sahel region, which includes the countries of Burkina Faso, Mali and Niger. There are major challenges in the Sahel region as armed conflict, economic insecurity and the adverse impacts of climate change are some of the biggest challenges affecting the region. The G5 Sahel countries consisting of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have faced a number of complex challenges, including the growing threat of violent extremism. The problem regarding terrorism that will be the focus of this research is on the problem of terrorism in the Sahel region and now affects countries that were previously spared even though national and international operational strategies were updated and the implementation of humanitarian law in providing protection to civilians in the armed conflict of the G5 Sahel organization against regional terrorism. This research is normative which focuses on the role of militaristic regional organizations in dealing with the problem of terrorism in their territory and the implementation of the principles of protecting the civilian population in situations of armed conflict where non-state armed groups control the area. The analysis in this study uses a literature study data collection method. Literature study is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents that can support the writing process."

"Pemberian bantuan kesehatan sipil dalam perkembangannya memegang peranan yang cukup penting di wilayah sengketa bersenjata yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang menjamin hak orang-orang yang terluka dan sakit karena itu terdapat perlindungan yang diterapkan oleh hukum humaniter internasional. Namun, meski sudah dilindungi oleh hukum, akhir-akhir ini para pihak pemberi bantuan kesehatan sipil seringkali masih diserang oleh para peserta konflik bersejata sehingga mengakibatkan kerugian materi, dan bahkan nyawa. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan membahas Hukum Humaniter Internasional yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil secara melalui dua konsepsi, yaitu melalui perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan sipil dan melalui perlindungan terhadap unit kesehatan sipil, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya serta hukum kebiasaan internasional. Melalui analisa kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, skripsi ini juga menyimpulkan masalah penerapan yang terjadi atas ketentuan-ketentuan yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil di wilayah sengketa bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa masalah penerapan yang terjadi karena beberapa ketentuan hukum humaniter internasional masih belum sempurna yang didukung dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik. Karena itu, tatanan hukum yang ada perlu segera diperbaharui dengan cermat agar dapat menyelesaikann segala permasalahan penerapan yang ada. Segala macam publikasi dan gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik terhadap hukum humaniter internasional juga harus lebih banyak dilakukan.

---

Civilian medical assistance in recent times hold an important role in armed conflict to execute medical duties that ensure the rights of sick and wounded persons, therefore, it is protected by International Humanitarian Law. But nowadays, even if it is protected by the law, the stakeholders of civilian medical assistance are still often being attacked by the parties of the conflict which caused material loss, or even the loss of life. This thesis is a juridicial normative research which examine the International Humanitarian Law that protects civilian medical assistance in two different ways, by the protection of civilian medical personnel and by the protection of civilian medical units, contained in the Geneva Convention of 1949 and its additional protocols along with the customary international law. Through case analysis using sources from literature and interview, this research tries to conclude the current implementation problems that have occurred over provisions protecting the civilian medical assistance in armed conflict. The results of this study indicates that there are several implementation problems because some provisions of international humanitarian law are still imperfect, along with the lack of awareness and compliance practiced by the parties of the conflict. Hence, the existing legal system should be modified thoroughly in order to resolve the existing implementation problems. Any kind of publications and social movements aimed to enhance the awareness and compliance of the parties to the conflict shall be done more often. "

"Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap situs budaya dunia dari perusakan yang dilakukan aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional. Perlindungan terhadap situs budaya dunia sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Akan tetapi, pada praktiknya, terutama berkaitan dengan perlindungan dari aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional masih belum cukup kuat. Perusakan situs Palmyra oleh ISIS merupakan contoh nyata yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internasional terhadap situs budaya dunia. Berkaitan dengan penegakan hukum internasional akan ini, kedudukan ISIS sebagai aktor nonnegara memungkinkan penegakan hukum dilakukan terhadap mereka, terutama melalui mahkamah pidana internasional ad hoc.

---

This paper discusses the protection on cultural site from destruction by non-state actors during non-international armed conflict according to international law. Protection of cultural site have been regulated in international law but not strong enough, especially regarding the destruction caused by non-state actors during non-international armed conflict. The destruction of Palmyra by ISIS is a real example that shows the weakness of international law regarding the protection on cultural site. Regarding to the international law enforcement mechanism, as a non-state actor it is possible to conduct the mechanism against ISIS, especially through an ad-hoc international criminal tribunal."

"Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika. Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkotika pada tanggal 18 Januari 2015 menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 , yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.

---

Indonesia, as part of the international community is aware about the impact of narcotics and psychotropic to the life and future of the nation, it has declared war on narcotics and psychotropic by forming the rule of law to ensnare the narcotic and psychotropic crimes rsquo perpetrators. There are two laws that can be referred related to Narcotics Drugs, Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic hereinafter referred to as Psychotropic Law and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics hereinafter referred to as Narcotics Law .Narcotics and Psychotropic are included as Special Crime and the Court is still granted death penalty over criminal charges based on Narcotics and Psychotropic Laws. The execution of death penalty on 6 convicted drug cases on January 18, 2015 causing pro and contra reactions from several perspective.In national legal politics rsquo perspective, it defines as the direction that must be taken by law makers and in law enforcement as well as an effort to make the law as a process to achieve the goals of the nation and state, legal ideals and legal guiding principles in Indonesia as contained in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 hereinafter referred to as UUD 1945 , which positions Pancasila as a legal political paradigm and is a platform of common life for a very diverse nation of Indonesia and remains closely bound as a unite nation."

"Perang tidak pernah menunjukkan wajah yang sama disetiap perang. Jika dahulu manusia berperang menggunakan batu, sekarang manusia berperang menggunakan teknologi. Manusia telah memasuki era gelombang ketiga dimana peranan teknologi sudah tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Teknologi-teknologi yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan dapat bertindak tanpa bantuan manusia (Sistem Senjata Otonom) kini hadir dan telah terjun langsung di medan perang dan memberikan ketakutan yang luar biasa bagi beberapa pihak dan juga menjadi sebuah senyuman bagi pihak lainnya karena merasa bahwa ini merupakan sebuah mahakarya yang dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam wujud penciptaan sistem senjata otonom ini kemudian diuji dengan etika dan moralitas dalam berperang. Pro dan kontra kerap terjadi dengan mengacu pada keraguan apakah sistem seperti ini dapat tunduk pada kaidah-kaidah yang hidup dan berlaku. Apakah hadirnya teknologi otonom seperti ini membawa manusia kedalam pertempuran yang lebih manusiawi atau malah semakin sadis? Pengaturan terkait hadirnya teknologi ini juga terlihat statis sehingg membuat banyak pihak semakin mempertanyakan keabsahan teknologi ini. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji sistem senjata otonom berdasarkan hukum humaniter.

---

War never shows the same face in every war. If in the past humans carried out executions using stones, now humans carry out executions using technology. Humans have entered the third wave era where the role of technology cannot be separated from human civilization. Technologies that are equipped with artificial intelligence and can act without human assistance (Autonomous Weapon Systems) are now present and have plunged directly into the battlefield and have given great fear to some parties and also become a smile for others because they feel that this is a masterpiece that can protect and save lives. The use of science in the form of making an autonomous weapon system is then tested with ethics and morality in a sense of anxiety. Pros and cons often occur with reference to doubts whether a system like this can be subject to living and valid rules. Does the presence of autonomous technology like this bring humans into battles that are more humane or even more sadistic? Arrangements related to the presence of this technology also look static, so that many parties are increasingly modifying the validity of this technology. This research was conducted normatively by examining autonomous weapons systems based on humanitarian law."

"Penelitian mengenai kekerasan seksual terkait konflik bersenjata (SVAC) telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Tinjauan literatur ini menyoroti minimnya perhatian yang diberikan terhadap isu kekerasan seksual dalam konflik bersenjata secara politis pada tahun-tahun formatif disiplin HI. Melibatkan sintesis penelitian dari Ilmu Hubungan Internasional dan ilmu sosial lainnya, baik dalam pendekatan teoritis maupun empiris, penelitian ini menggunakan metode tinjauan kritis terhadap 63 literatur yang terdistribusi di berbagai basis data akademik yang terakreditasi. Dari analisis tersebut, tinjauan ini mengemukakan tiga tema besar yang mendominasi literatur terkait SVAC, yaitu konseptualisasi kekerasan seksual, tinjauan multidimensional, dan tata kelola global. Dengan memetakan konsensus dan perdebatan dari perspektif feminisme HI dan teori kritis HI, temuan penelitian menunjukkan bahwa fokus pembahasan masih sebagian besar masih berkutat pada konseptualisasi dan kontekstualisasi SVAC. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penelitian empiris lebih lanjut, terutama dalam hal diversifikasi pembahasan dan evaluasi kebijakan normatif yang telah diterapkan, seiring dengan penegasan pengisian kesenjangan terkait dampak teknologi, peran aktor non-negara, dan studi khusus terhadap korban laki-laki serta pelaku perempuan dalam SVAC. Kekurangan dalam desain empiris, khususnya terkait representasi identitas, menunjukkan perlunya penerapan metode campuran dan pendekatan studi interdisipliner guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

---

Research on Sexual Violence in Armed Conflict (SVAC) has witnessed significant growth over the past decade. This literature review highlights the limited political attention given to the issue of sexual violence in armed conflict during the formative years of the International Relations (IR) discipline. Involving a synthesis of research from International Relations and other social sciences, encompassing both theoretical and empirical approaches, this study employs a critical review method on 63 literature pieces distributed across various accredited academic databases. From this analysis, the review articulates three major themes dominating the SVAC literature, namely the conceptualization of sexual violence, a multidimensional examination, and global governance. By mapping consensus and debates from the perspectives of feminist IR and critical IR theories, research findings indicate that the focus of discussions still predominantly revolves around the conceptualization and contextualization of SVAC. Therefore, the author recommends the need for further empirical research, particularly in diversifying discussions and evaluating applied normative policies. This aligns with the emphasis on filling gaps related to the impact of technology, the role of non-state actors, and specialized studies on male victims and female perpetrators within the SVAC context. Shortcomings in empirical design, particularly concerning identity representation, underscore the necessity for employing mixed methods and interdisciplinary study approaches to yield research outcomes more relevant for policymakers and practitioners."