Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberlakuan UU KPKPU berpegang pada beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Namun demikian dalam penerapannya, UU KPKPU kerap tidak memenuhi asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penekanan pada pemenuhan hak-hak kreditor berupa penyelesaian utang yang kerap mengabaikan hak-hak debitor. Proses pemberesan dalam kepailitan seringkali meninggalkan debitor dalam kondisi finansial yang buruk, dimana sisa utang yang tidak terbayarkan selama proses kepailitan tetap akan mengikat harta debitor pasca kepailitan berakhir. Hal ini merugikan debitor, khususnya debitor perorangan dan UMKM karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup debitor pasca kepailitan. Untuk itu, diperlukan penerapan financial fresh start yang menekankan pada kepulihan kondisi finansial debitor pasca kepailitan melalui pembebasan sisa utang yang belum terbayarkan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menjabarkan penerapan financial fresh start di dua negara (Amerika Serikat dan Australia), dan membandingkan keduanya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing bentuk penerapan. Penulis juga menjabarkan kemungkinan penerapan financial fresh start di Indonesia berkaitan dengan konsep pengakhiran perikatan berupa pembebasan utang dalam KUHPerdata. Penulis berkesimpulan bentuk penerapan financial fresh start dalam United States Code Title 11 (Bankruptcy) paling tepat untuk mengatasi permasalahan debitor perorangan dan UMKM, karena memberikan pilihan prosedur penyelesaian utang yang beragam. Fasilitas debt discharge dapat diterima oleh debitor UMKM berbentuk badan hukum di Amerika Serikat, namun tidak di Australia. Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tertentu terhadap harta debitor yang dijadikan harta pailit untuk mendukung kelangsungan usaha selama proses penyelesaian utang.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Australia, debitor, debt discharge, financial fresh start, perorangan, UMKM, UU KPKPU.

---

Bankruptcy in Indonesia is regulated under Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Debt Payment Rescheduling. The law rely its implementation on some principles, which among those are; (a) balance, and (b) business continuity. Nevertheless, these principles are not always fulfilled by the law in its application. The bankruptcy law does not regard the debtors right as much as the creditors, as reflected on the purposes of the law which stated that the bankruptcy law is made mainly to fulfill debt payment instead of relieving debtors financial condition. Bankruptcy process in Indonesia often resulted in debtors financial adversity, leaving their property remain binded by unpaid debts. This condition is harmful to debtors, especially to individual and small business debtors, as it will affect their survival after bankrupted. Hence, it is important for Bankruptcy Law in Indonesia to adopt financial fresh start into its regulation. Financial fresh start, as stated in U.S Bankruptcy Code and Australian Bankruptcy Act 1966, emphasizes on the recovery of debtors financial condition after bankrupted by discharging unpaid debts. By using judicial normative research method, this thesis describes the implementation of financial fresh start in United States and Australia, as well as its comparation. The thesis also comprehend financial fresh start implementation in Indonesia with the similar concept of debt exemption as stated in Indonesian Civil Code. The thesis conclude that the implementation in United States is able to solve bankruptcy problem suffered by individual and small business debtors in Indonesia.

"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.

---

The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."

"ABSTRAKKoperasi Trashion Indonesia adalah UKM yang berlokasi di jakarta selatan yang bergerak di bidang daur ulang sampah khususnya sampah plastik rumah tangga. Sampah didaur ulang dan diproduksi menjadi barang-barang fashion yang dapat digunakan sehari-hari seperti tas, payung, dan lain sebagainya. Segmen pasar yang dilayani oleh Trashion sebagian besar adalah orang asing yang berada di Jakarta. Target pasar ini cukup sulit dijangkau karena pemasaran yang dilakukan oleh trashion hanya dengan melalui bazaar yang tidak setiap hari diadakan. Pada UKM ini juga tidak dilakukan pembuatan laporan keuangan sehingga keadaan finansial sulit dianalisis. Pada Tesis ini, akan dibahas strategi pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis Trashion. Strategi pemasaran yang dianjurkan adalah dengan membuat website resmi, penerapan search engine optimization (SEO), dan menggunakan media sosial untuk menjangkau target pasar dan sebagai sarana promosi dan edukasi pasar. Perbaikan lain yang dilaksanakan adalah pembuatan laporan keuangan dan pembukuan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Secara keseluruhan, Proses penerapan perbaikan penggunaan website, SEO, dan media sosial telah mencapai 70% dari total proses perbaikan sedangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi telah mencapai 37,5% dari total proses perbaikan.

---

ABSTRACT

Koperasi Trashion Indonesia is a small business located at South Jakarta which core business is recycling household plastic waste. This SME recycled household trash into daily fashion product such as handbags, umbrellas, etc. Trashion?s Target segment are mostly foreigners who currently in Jakarta. Trashion have difficulties in reaching the segment because trashion only sell their product in event such as bazaar which is not occurred everyday. This SME also do not have financial report so it is difficult to analyze their financial performance. This paper will discuss strategies to use information technology to develop Trashion?s business. The proposed strategy are creating an official website, implementing Search Engine Optimization (SEO), and using social media as a mean of promotion and market education. Other improvements that will be applied are to create a financial report and transaction recording using accounting software. Overall progress of utilization of website, SEO, and Social media has reach 70% while utilization of accounting software overall progress is 37.5%"

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM berkontribusi positif terhadap Produk Domestik Burto (PDB). Sayangnya kebanyakan dari mereka masih tidak dikelola secara benar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode business coaching pada salah satu UMKM di Bekasi yang bernama RF Variasi Mobil. RF Variasi memiliki bisnis utama yang berfokus pada produk variasi mobil dan jok paten. Penulis menggunakan beberapa instrumen business coaching untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memetakan kondisi UMKM dan gap, yang kemudian akan menghasilkan solusi untuk diimplementasikan. Seperti gap yang terefleksikan di analisis pareto yang menunjukkan masalah pada sistem pencatatan keuangan dan perencanaan pemasaran. Oleh karenanya penulis membuat perbaikan sistem pencatatan keuangan yang tadinya menggunakan Microsoft-Excel menjadi aplikasi Ipos4 dan membuat perencanaan pemasaran untuk produk Geotracker yang dimulai dari analisis industri, analisis kompetitif, analisis STP, penentuan harga, diskriminasi harga, promosi, dan strategi komunikasi pemasaran. Sebelum dilakukan perencanaan pemasaran, penulis mensurvei awareness dari merek Geotracker yang hasilnya menunjukkan tingkat awareness yang rendah, sehingga perencanaan pemasaran layak untuk dilakukan. Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu RF Variasi untuk mengelola sistem pencatatan keuangan dan aktivitas pemasaran untuk memperbesar merek Geotracker.

---

One of the most powerful economic drivers in Indonesia is Micro Small Medium Enterprises (MSMEs). They positively contribute to Indonesias Gross Domestic Product (GDP). Unfortunately, many of them are still not appropiately managed. In this research, we applied some business coaching methods on one of MSMEs in Bekasi, namely RF Variasi Mobil. Its core business is focused on selling variation products and cars upholstery patent service. Using business coaching instruments, we collected qualitative data for mapping the MSMEs condition and problem, then take  corrective action for improvement. The Pareto analysis for showing gaps reveals that financial system record and Geotrackers marketing plan are still concern. Thus, we restructured the financial system record from MS-Excel based to Ipos4 application-based and set marketing plan for Geotrackers product. W started examination from industry analysis, competitive analysis, segmenting, targeting, and positioning (STP) analysis, price setting, discrimination price, promotion, and marketing communication strategy. Before initiating a marketing plan, we surveyed about Geotrackers brand awareness and confirmed that Geotrackers marketing plan is eligible to be applied. This study helps RF Variasi in managing the financial record system and marketing activities to amplify Geotrackers brand."

"Skala usaha pada UMKM memang menjadi salah satu upaya yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha untuk melihat perkembangan usahanya. Peran digitalisasi dalam kegiatan usaha juga menjadi faktor pendukung skala usaha. Beberapa studi juga berpendapat bahwa adopsi digitalisasi berkorelasi positif terhadap kegiatan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19. Adopsi digitalisasi dilihat sebagai pendorong tingginya tingkat skala usaha melalui tingkat pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Peneliti menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol antara pengaruh adopsi digitalisasi dengan skala usaha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan skala usaha. Namun, jika dikontrol dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha meskipun arah pengaruh berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha dapat dimoderasi oleh tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor sosiologis.

---

Business scale in MSMEs is one of the efforts that business actors want to achieve to see the development of their business. The role of digitalization in business activities is also a supporting factor for business scale. Several studies also argue that the adoption of digitalization has a positive correlation with MSME activities, especially during the Covid-19 pandemic. The adoption of digitalization is seen as driving high levels of business scale through income levels and the number of workers. Researchers added education level as a control variable between the influence of digitalization adoption and business scale. In this research, researchers used a quantitative approach with a survey method on culinary MSMEs in Depok City. The results of this research show that digitalization adoption does not have a significant influence on business scale. However, if controlled for education level, it shows that there is an influence between digitalization adoption and business scale, although the direction of influence is different. Thus, the results of this study show that the influence between digitalization adoption and business scale can be moderated by the level of education as sociological factors."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"ABSTRAKUsaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kontributor keluaran ekonominasional dan penyerap tenaga kerja yang besar. UKM di Indonesia maupun dinegara lain mengalami hal yang sama yaitu kesulitan mendapatkan akses padapendanaan melalui institusi lembaga keuangan formal. Bagi UKM, pendanaanmodal kerja dan investasi bisa didapat melalui mekanisme pembiayaan hutang(debt financing) atau melalui pendanaan ekuitas (equity financing). PrivateEquity (PE) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi bagi UKM.PE juga dikenal di ekonomi syariah yang dijalankan melalui 2 akad yaitumudharabah dan musyarakah. Tesis ini menguji apakah PE syariah dengan akadmudharabah dan musyarakah dapat diimplementasikan di UKM Indonesia besertasemua konsekuensi dan risiko-risikonya.

---

ABSTRACTSmall and Medium Business contributes significantly to the national economicoutput as well as the creation of employment. SMB in Indonesia and in any othercountries has always having the same problem to access the formal financialinstitution for their financing requirement, working capital and investment capital.SMB has 2 alternatives for their financing needs which are debt financing orequity financing. Private Equity (PE) is an alternative provider for SME financingneeds. Syariah economy is also adopting PE model through mudharabah andmusyarakah contract. This thesis is an exercise whether Syariah PE throughmudharabah and musyarakah contract can be implemented to SMB with all theconsequences and its risks."