Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan tersebut tetap ada. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai kondisi yang membuat perusahaan Indonesia menjadi subjek hukum pengadilan Amerika Serikat. Penilitian ini menyimpulkan bahwa hal hukum pasar modal Amerika dapat berlaku terhadap perusahaan Indonesia jika ada perbuatan/efek yang cukup signifikan di dalam wilayah A.S. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perusahaan tersebut harus menstrukturkan transaksi mereka lebih baik untuk menghindari timbulnya yurisdiksi asing. Terlebih lagi, pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran perusahaan perusaahn tersebut supaya mereka dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih baik.

---

As capital markets continue to become more globalized, new challenges will inevitably arise in the sector, one of which is jurisdictional issues. Indonesian companies face the risk of incurring foreign jurisdiction: particularly American securities law regime. U.S. securities anti-fraud provisions extend extraterritorially, opening up the possibility of Indonesian companies to be subject both private and public action in U.S. federal courts. Although there are certain conditions that must be fulfilled in order for an Indonesian company to fall to foreign securities litigation, the risk is very much apparent. This thesis normative juridical research to assess the conditions which would render Indonesian companies to be a subject to U.S. securities litigation. Upon research, this thesis concludes that Indonesian companies are subject to U.S. securities litigation provided that a sufficient level of conduct/effects exist within U.S. territory. To mitigate this risk, companies must structure their transactions better to avoid incurring foreign jurisdiction and the government must also play a part in raising awareness of said risk to companies."

"PT. Bank A telah menerapkan Kebijakan Strategi Anti Fraud, dalam kurun waktu yang cukup lama, namun fraud pada perusahaan tersebut masih tetap terjadi. PT.Bank A belum melakukan pemetaan risiko fraud secara komprehensif, salah satunya karena PT. Bank A belum memiliki rancangan penilaian risiko fraud Fraud Risk Assesment/FRA.Penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah dalam perancangan penilaian risiko fraud dan penerapan FRA dalam pelaksanaan audit internal dan strategi anti fraud serta memetakan risiko fraud berdasarkan unit-unit dan proses bisnis pada PT.Bank.A.Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan matrik, yang dimulai dengan mengidentifikasi indikator faktor risiko dan kasus-kasus fraud yang pernah dilakukan audit internal guna menyusun inherent risk berdasarkan atas Dampak dan Kecenderungan. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap internal control masing masing cabang guna mendapatkan residual fraud risk.Berdasarkan penelitian dari 16 kantor cabang diperoleh hasil residual risk sebanyak 2 kantor cabang memiliki risiko fraud dengan kategori moderate to high, 3 kantor cabang memiliki kategori risiko moderate, 5 kantor cabang dengan kategori low to moderate, 6 kantor cabang dengan kategori low dan tidak terdapat kantor cabang dengan kategori high.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rancangan fraud risk assessment ini dapat dijadikan model bagi PT. Bank A atau lembaga keuangan atau non keuangan lainnya sebagai dasar menetapkan unit dan proses bisnis yang perlu perhatian lebih dibanding lainnya terutama untuk auditor saat melakukan audit umum dan dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

---

PT. Bank A has implemented the Anti Fraud Strategy Policy, for a considerable period of time, but the fraud on the company still persists. PT.Bank A has not conducted comprehensive fraud risk mapping, one of them is because PT. Bank A does not yet have a Fraud Risk Assessment FRA design.

This research was to determine the steps in planning a fraud risk assessment and application of fraud risk assessment in the implementation of internal audit anti fraud strategy and mapping fraud risk based on units and business process at PT. Bank A.

Method used by using matrix approach, which starts by identifying indicators of risk factors and fraud cases of internal audited to establish inherent risk based on impact and likelihood. Then, conduct the assessment of internal control of each branch office to obtain residual fraud risk.

Based on research from 16 sixteen branch offices, the result of residual risk is 2 two branch offices have fraud risk with moderate to high category, 3 three branch offices have moderate risk category, 5 five branch offices with low category to moderate, 6 six branch offices with low category and no branch office with high category.

The conclusion of this research is that the design of fraud risk assessment can be used as a model for PT. Bank A or other financial or non financial institution as the basis for establishing units and business processes that need more attention than others especially for auditors when conducting internal audits and in applying Anti Fraud Strategy."

"Dengan berkembangnya penerapan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pasar, serta meningkatnya perdagangan internasional, muncul dua konsep hukum dalam rezim HKI, yaitu Exhaustion yang merupakan hilangnya hak distribusi barang terkait HKI, serta Impor Paralel, yang merupakan tindakan mengimpor barang terkait HKI masuk ke dalam sebuah negara yang mana HKI barang tersebut telah terdaftar. Terdapat dua bentuk prinsip Exhaustion; National Exhaustion dimana hak distribusi barang hanya hilang di dalam negeri, yang mana jika dilakukan penjualan dari luar negeri maka hak distribusi masih ada dan impor paralel dapat dilarang, dan International Exhaustion dimana hak distribusi barang dimanapun barang dijual dan Impor Paralel diperbolehkan. Dalam Penelitian ini Penulis akan mengkaji prinsip Exhaustion dan Impor Paralel yang dianut oleh rezim Hak Cipta, Hak Merek, dan Hak Paten di Indonesia, hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat kekosongan hukum prinsip Exhaustion serta pengaturan Impor Paralel dalam rezim Hak Cipta melalui UU 28/2014 dan Hak Merek melalui UU 20 2016. Dalam konteks UU Hak Paten secara eksplisit melarang Impor Paralel melalui ketentuan Pasal 160 ayat (1) dengan pengecualian obat-obatan, tetapi masih terdapat ambiguitas prinsip Exhaustion yang dianut apa dalam rezim Paten. Atas berbagai kekosongan hukum tersebut Penulis membandingkan ketentuan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat dalam ranah Intellectual Property bagi Hak Merek, Hak Paten, dan Hak Cipta untuk menemukan metode terbaik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hasil perbandingan dan analisa penulis adalah diperlukanya ketentuan Exhaustion dan Impor Paralel yang tegas dalam Hak Cipta Serta Hak Merek melalui penjelasan yang spesifik kapan terpicunya Exhaustion, dalam konteks Hak Merek juga dapat dicontoh ketentuan Lever Rule AS, bagi UU Hak Paten perlu kejelasan mengenai doktrin Exhaustion untuk memberi kejelasan mengenai kebolehan Post-sale Restriction atau perjanjian pengendalian distribusi setelah penjualan.

---

With the development of the application of Intellectual Property Law in the global market, as well as the increase in international trade, two legal concepts have emerged in the IPR regime, namely Exhaustion, which is the loss of distribution rights of IPR-related goods, and Parallel Importation, which is the act of importing IPR-related goods into a country where the IPR of the goods has been registered. There are two forms of the Exhaustion principle; National Exhaustion where the right to distribution of goods is only lost in the country of origin, which if sales are made from abroad then the distribution rights still exist and parallel imports can be prohibited, and International Exhaustion where the right to distribution of goods wherever the goods are sold and Parallel Imports are allowed. In this study, the author will examine how the principle of Exhaustion and Parallel Imports adopted by the Copyright, Trademark Rights, and Patent Rights regimes in Indonesia, the results of the research found are that there is a legal vacuum of the Exhaustion principle and Parallel Import arrangements in the Copyright regime through Law No. 28 of 2014 and Trademark Rights through Law No. 20 of 2016. In the context of the Patent Law, it explicitly prohibits Parallel Imports through the provisions of Article 160 paragraph (1) with the exception of medicines, but there is still ambiguity as to what Exhaustion principle is adopted in the Patent regime. For the various legal lacunae, the author compares the provisions of Indonesian Law with United States Law in the realm of Intellectual Property for Trademark Rights, Patent Rights, and Copyright to find the best method to fill the legal lacunae. The results of the comparison and the author's analysis are the need for strict Exhaustion and Parallel Import provisions in Copyright and Trademark Rights through a specific explanation of when Exhaustion is triggered, in the context of Trademark Rights can also be emulated by the provisions of the US Lever Rule, for the Patent Rights Act it is necessary to clarify the doctrine of Exhaustion to provide clarity on the permissibility of Post-sale Restriction or distribution control agreements after sales. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan No. 17/KPPU-M/2015, Putusan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorial dapat diterapkan dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan Nomor 17/KPPU-M/2015, Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. 

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation on Indonesian competition law by doing an analysis to acquisition regulation on Indonesian competition law itself and the doctrines used on that regulations. Other than that, this research is also discussed whether the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law. This research is a juridical normative research with qualitative method and analysis. Results of this research shows that the extraterritoriality principle can be applied in acquisition regulation on Indonesian competition law by using some doctrines and the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law."

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Perusahaan Asuransi tentunya memiliki eksposur terhadap berbagai risiko, salah satunya ialah risiko kepatuhan dan risiko hukum. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Asuransi harus memiliki fungsi Manajemen Risiko guna memastikan bahwa lini usaha dan bisnisnya berjalan dengan lancar serta tidak menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak manapun, terutama Pemegang Polis. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perusahaan Asuransi lantas dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk menyesuaikan seluruh tahapan dalam proses pertanggungan dengan dinamika perkembangan teknologi yang ada. Salah satu risiko yang kemudian muncul ialah risiko terjadinya fraud. Fraud yang kerap terjadi di berbagai Perusahaan Asuransi terbagi menjadi Agent Fraud, Application Fraud, dan Claim Fraud. Sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2017, Perusahaan Asuransi wajib untuk memiliki dan menjalankan strategi anti fraud di lingkup internal perusahaan guna memitigasi segala risiko kepatuhan dan risiko hukum yang mungkin terjadi. Guna menjalankan strategi anti fraud secara efektif, Perusahaan Asuransi perlu untuk mengadopsi sistem dan metodologi yang tepat. Dalam menjawab isu tersebut, eksistensi Fraud Detection System sebagai sistem anti fraud di industri keuangan hadir. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis terhadap prinsip, prosedur, serta efektivitas penggunaan Fraud Detection System sebagai upaya manajemen risiko Perusahaan Asuransi dalam menerapkan strategi anti fraud.

---

As a company that operates in the financial sector industry, Insurance Companies are certainly exposed to various risks, namely is compliance risk and legal risk. In carrying out its business activities, Insurance Companies are obliged to have Risk Management function to ensure that the business objectives of the Company run smoothly and do not cause any losses to any parties, especially the Policyholders. Nevertheless, along with the rapid development of technology, Insurance Companies are then faced with various challenges to accustom all stages in the coverage process with the dynamics of existing technological developments. One of the risks that then arises is the risk of fraud. Fraud that often occurs in Insurance Companies consists into Agent Fraud, Application Fraud, and Claim Fraud. In line with the issuance of the Financial Services Authority Circular Letter Number 46/POJK.05/2017, Insurance Companies are required to have and implement an anti-fraud strategy within the company to mitigate all compliance risks and legal risks that may occur. In order to carry out an effective anti-fraud strategy, Insurance Companies need to adopt the right and adequate system. In responding to these issues, the existence of the Fraud Detection System as one of anti-fraud systems in the financial industry will help to find the way. In this research, the Author analyzes the principles, procedures, and effectiveness of using the Fraud Detection System as a tool for Insurance Companies to implement anti-fraud strategy and perform risk management.

"

"Penelitian ini adalah tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (Studi Kasus oleh Karyawan Citibank Indonesia : Melinda Dee). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganlisis penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum khususnya Citibank Jakarta terkait kasus Fraud yang terjadi di internal bank tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian secara empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum posistif atau perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tulisan ini merupakan studi kasus dan penelitian yang dilakukan secara lansung dengan wawancara kepada nara sumber dimana kasus fraud dan penerapan strategi anti fraud terjadi di internal bank khususnya Citibank Jakarta yang merupakan data primer, dan juga menggunakan studi kepustakaan dan bahan - bahan sekunder yang mendukung tesis ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan pilar pencegahan dinilai memiliki nilai yang sangat strategis diantara pilar yang diterapkan Bank Indonesia dalam Strategi Anti Fraud karena merupakan langkah awal yang sesuai dengan kepentingan bank dalam menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang propesional (good governance culture) tanpa adanya kecurangan (fraud).

---

This Study about the implementation of anti fraud strategy for commercial bank (case study by Citibank Employee : Melinda Dee). The purpose of this research is to analyze of the implementation of Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP on 9 Desember 2011 about the implementation of anti fraud strategy for commercial bank expecially Citibank Jakarta fraud in internal bank.

The methodology used in the study of empirical legal research methods. Methods of empirical research that examines the implementations or implementation of provisions of positive law or statutory law factually on certain events that happen in the community.

This paper in a case study and research interviews conducted directly with the source where cases of fraud and anti fraud strategy implementation occurs in particular internal bank Citibank Jakarta which is the primary data, and also the library and study materials-secondary materials that support this thesis.

The result of this study conclude prevention pillar considered to have value among the three pillars of Bank Indonesia applied the Anti-Fraud Strategy as in initial step in accordance with the bank's interest in creating a work environment and culture propfessionals (good governance culture) in the absence of fraud (fraud)."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (Studi Kasus oleh Karyawan Citibank Indonesia : Melinda Dee). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganlisis penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum khususnya Citibank Jakarta terkait kasus Fraud yang terjadi di internal bank tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian secara empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum posistif atau perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Tulisan ini merupakan studi kasus dan penelitian yang dilakukan secara lansung dengan wawancara kepada nara sumber dimana kasus fraud dan penerapan strategi anti fraud terjadi di internal bank khususnya Citibank Jakarta yang merupakan data primer, dan juga menggunakan studi kepustakaan dan bahan ? bahan sekunder yang mendukung tesis ini.Hasil penelitian ini menyimpulkan pilar pencegahan dinilai memiliki nilai yang sangat strategis diantara pilar yang diterapkan Bank Indonesia dalam Strategi Anti Fraud karena merupakan langkah awal yang sesuai dengan kepentingan bank dalam menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang propesional (good governance culture) tanpa adanya kecurangan (fraud)

---

ABSTRACT

This Study about the implementation of anti fraud strategy for commercial bank (case study by Citibank Employee : Melinda Dee). The purpose of this research is to analyze of the implementation of Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP on 9 Desember 2011 about the implementation of anti fraud strategy for commercial bank expecially Citibank Jakarta fraud in internal bank.

The methodology used in the study of empirical legal research methods. Methods of empirical research that examines the implementations or implementation of provisions of positive law or statutory law factually on certain events that happen in the community.

This paper in a case study and research interviews conducted directly with the source where cases of fraud and anti fraud strategy implementation occurs in particular internal bank Citibank Jakarta which is the primary data, and also the library and study materials-secondary materials that support this thesis.

The result of this study conclude prevention pillar considered to have value among the three pillars of Bank Indonesia applied the Anti-Fraud Strategy as in initial step in accordance with the bank?s interest in creating a work environment and culture propfessionals (good governance culture) in the absence of fraud (fraud)."

"Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar diikuti oleh risiko fraud yang besar. Kejadian fraud pada bank XYZ selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat berdampak buruk bagi reputasi dan kegiatan operasionalnya. Atas kejadian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan strategi anti fraud dan evaluasi efektivitas secara mendalam pada penerapan strategi anti fraud yang belum maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisisnya menggunakan kriteria sesuai peraturan OJK yang berlaku. Penerapan strategi anti fraud pada bank XYZ sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi mengenai perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap tindakan fraud dilaksanakan oleh divisi SKAI untuk memaksimalkan hasil evaluasi terhadap fraud yang terjadi dan menggunakan kerangka fraud diamond dalam melakukan identifikasi penyebab tindakan fraud.

---

Bank XYZ categorized as a BUKU III bank has a large variety of products and business activities followed by a large risk of fraud. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria according to POJK. This research resulted in recommendations regarding the necessity for monitoring, evaluation and follow-up of fraud implementation carried out by the SKAI division to maximize evaluation result on fraud occurred and using fraud diamond framework to identify the motivation of fraud act."

"Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond mendorong terjadinya praktik greenwashing, yaitu promosi ramah lingkungan yang menyesatkan dan tidak didasari oleh upaya yang substantif untuk mewujudkan klaim ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi investor EBUBL dari risiko praktik greenwashing. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dugaan praktik greenwashing yang terjadi dalam pasar Green Bond umumnya meliputi dua jenis, yaitu sin of lesser of two evils serta decoupling behavior, dan didorong oleh ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond. Praktik greenwashing dalam pasar Green Bond menimbulkan berbagai akibat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari investor, penerbit/Emiten, pemerintah, hingga masyarakat serta berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor EBUBL meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif utamanya meliputi perlindungan yang terkandung dalam syarat-syarat penerbitan EBUBL, sementara perlindungan hukum represif utamanya meliputi pengenaan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang terkait, serta terkandung dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017.

---

Environmental protection requires adequate funding, one of which is obtained from Environmentally Sound Debt Securities/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) which is currently regulated in Financial Services Authority Regulation (FSAR/POJK) Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond). However, the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects encourages the practice of greenwashing, which is a misleading promotion of environmental friendliness and is not based on substantive efforts to realize these green claims. This research aims to find out how legal protection for Green Bond investors from the risk of greenwashing practices. Using the juridical-normative method, this study found that the alleged greenwashing practices that occur in the Green Bond market generally include two types, namely the sin of lesser of two evils and decoupling behavior, and are driven by the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects. Greenwashing in the Green Bond market has various consequences for its stakeholders, ranging from investors, issuers, governments, to the community and has an impact on the environment itself.Legal protection for Green Bond investors includes two types, namely preventive and repressive. Preventive legal protection mainly includes the protection contained in the terms of issuance of Green Bond, while repressive legal protection mainly includes the imposition of sanctions contained in the relevant Law, as well as contained in POJK Number 60/POJK.04/2017."