Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Salah satu kasus pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Notaris K di Kabupaten Bojonegoro, dimana Terdakwa Notaris K melakukan pemalsuan identitas dan keterangan dalam Akta Jual Beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit. Permasalahan dalam tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang dan tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan identitas dan keterangan dalam akta jual beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang yaitu yang pertama dengan cara perlindungan hukum bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan, PPAT dan para pemilik tanah tersebut, dan yang kedua dengan cara perlindungan hukum bersifat represif yaitu mengajukan gugatan perkara perdata untuk membatalkan sertifikat kepemilikan atas objek tanah tersebut di Pengadilan Negeri dan Terdakwa Notaris K terbukti telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karenanya Notaris tersebut dikenai sanksi pidana selama 2 (dua) tahun dan layak untuk diberhentikan secara tidak hormat.

---

Notary profession is a profession that must work in accordance with the code of ethics of its profession, and must have a good personality and professional behavior that is moral integrity, avoiding something that is not good, trustworthy, honest, polite and does not commit despicable acts solely because of money considerations. When a Notary in carrying out his office duties is proven to have committed an offense or acts that should not have been carried out, then the Notary may be subject to sanctions. One case of violation of the position of Notary and the Notary Code of Ethics is a violation committed by Defendant K in Bojonegoro, where Defendant K commits a falsification of identity and information in sale and purchase deeds as a basis to do a credit agreements. The problem in this thesis is the legal protection for the owner of the collateral object in a credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned and the responsibility of the Notary against falsification of identity and information in the sale and purchase deeds as the basis to do a credit agreements based on the District Courts Decision No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, there are 2 (two) forms of legal protection for the owner of the collateral object in the credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned, the first by means of preventive legal protection that can be carried out by financial institutions, PPAT and the land owners and the second is by means of repressive legal protection that is filing a civil lawsuit to cancel the ownership certificate of the object of land in the District Courtthat the Defendant K proven to have violated the provisions of the Notary Position Law and Notary Ethics Code, and therefore the Notary was subjected to criminal sanctions for 2 (two) years and deserves to be dishonorably discharged. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan akta. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana menentukan kondisi penyalahgunaan keadaan dalam suatu pembuatan akta jual beli di hadapan notaris serta bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta jual beli yang di dasari oleh perjanjian hutang piutang di hadapan notaris putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa meskipun di dalam sistem hukum Keperdataan Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai apa kriteria, batasan-batasan, serta klasifikasi suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum yang mengandung penyalahgunaan keadaan, namun syarat yang ada pada Pasal 44 ayat (1) NBW dapat dijadikan pedoman untuk menilai suatu unsur penyalahgunaan keadaan. Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta pada putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN adalah dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana terlihat adanya posisi dominan secara ekonomi sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak mencerminkan keseimbangan, keadilan serta kepatutan, melainkan memaksakan kehendak dan menguntungkan sepihak.

---

This study aims to analyze the use of undue influence as one of the reasons for the termination of a deed. The main problem in this paper is how to determine the conditions of undue influence in creating a deed of sale and purchase in the presence of a notary and how the courts prove the elements of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN. The approach used in this paper is of a normative juridical approach. Based on the results of this study, it can be concluded that although the Indonesian civil law system has not clearly regulated the criteria, limits, and classification of a legal act or legal situation that contains undue influence, the requirements in Article 44 paragraph (1) NBW can be used as a guide to assess the element of undue influence. The judge's consideration in proving the element of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN is to look at the facts revealed in the trial which indicates that there is an economically-dominant position so that the agreements made between the parties do not reflect balance, justice and propriety, rather suppression and prejudice.

"

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Legalitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris X di Jakarta . Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ny. Janda N selaku debitur dengan Tuan A selaku kreditur dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris X di Jakarta, untuk jumlah hutang senilai Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Objek Jual Beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik dimana nilai nominal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sama dengan yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang, yaitu sejumlah Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah . Karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan paling tepat menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang, tetapi dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang menggunakan jaminan berupa PPJB yang harga jual belinya telah dibayar lunas dengan pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang antara Nyonya N debitur dengan Tuan A kreditur .Nyonya N dan Tuan A sepakat membuat dan menandatangani PPJB, sebagai jaminan bagi pemberian kredit berupa jaminan kebendaan menurut sifatnya yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang. PPJB tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notariil yang merupakan perjanjian dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.Namun dalam hal ini status tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB yang sudah dibayar lunas dan diserahterimakan kepada pembeli Tuan A , belum terjadi pengalihan hak kepemilikan karena belum dilakukan proses jual beli dengan dibuatnya Akta Jual Beli AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT , maka tanah tersebut secara hukum masih menjadi milik pihak Nyonya N penjual dalam PPJB.

---

This thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement made between Mrs. N as debtor with Mr. Y as creditor in form of Notarial Deed made by and before Notary X in Jakarta, for credit amount Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah using warranty in form of Sales Purchase Agreement SPA upon Sales Purchase Object of land and building with Ownership Title whereas the amount on Sales Purchase Agreement equal as the amount stated on the Deed of Credit Acknowledgement, which is Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah . As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Lien as the warranty on credit settlement, however in this matter, Deed of Credit Acknowledgement using warranty in form of Sales Purchase Agreement to which the sales purchase price had fully paid with credit extention as stated on the Deed of Credit Acknowledgement between Mrs. N debtor and Mr. A creditor .Mrs. N and Mr. A are agreed to make and sign SPA as the credit warranty in a fom of material warranty according to its nature as stated in the Deed of Credit Acknowledgement. Such SPA made in form of Notarial Deed to which is an agreement and binding to the parties who signed it. Thus, the lawfully requirements of an agreement must be fulfilled.Nevertheless in this matter, the land status as the object of Sales Purchase Agreement which had been fully paid and handed over to the buyer Mr. A , has not been performing transfer of ownership because the sales purchase process has not been executed by the issuance of Sales Purchase Deed made by Land Title Official, thus the land is lawfully belong to Mrs. N the seller on Sales Purchase Agreement."

"Perjanjian utang piutang seharusnya tidak dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2022, notaris membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dilandasi hubungan utang piutang antara penggugat selaku debitur dengan tergugat I selaku kreditur. Selain itu, perjanjian tersebut dilakukan antara penggugat selaku debitur dengan tergugat II selaku pembeli yang mana mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa mutlak ditinjau dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan menganalisis hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli dari perbuatan melawan hukum. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 merupakan jual beli lunas dan Kuasa Menjual Nomor 39 bukanlah kuasa mutlak, melainkan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, notaris dalam putusan ini tidak tahu mengenai hubungan hukum yang sebenarnya di antara pihak dalam perjanjian serta tidak bertanggung jawab terhadap materiil akta kecuali formil akta, sehingga notaris tidak bersalah dan akta yang dibuat tetap sah. Namun, perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang pertama atau subjektif yaitu kesepakatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya OSD selaku penjual terhadap Nyonya LS selaku pembeli adalah melakukan pemblokiran sertipikat objek jual beli yang telah dilunasi. Dengan demikian, hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli adalah melalui pencatatan perjanjian pengikatan jual beli pada kantor pertanahan, pencantuman kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, dan langsung dibuatkannya akta jual beli apabila harga telah dilunasi atau jika masih ada syarat yang belum terpenuhi, maka dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli lunas.

---

Payables agreements should not be made in the form of a sale and purchase agreement. In the Supreme Court Decision Number 94 K/Pdt/2022, the notary made a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney based on the debt-receipt relationship between the plaintiff as the debtor and Defendant I as the creditor. In addition, the agreement was made between the plaintiff as the debtor and Defendant II as the buyer which resulted in legal uncertainty for the buyer. In this regard, the purpose of this study is to analyze the legality of binding sale and purchase agreements and absolute power of attorney in terms of Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 and analyze the things that should be in the binding sale and purchase agreement for protect the buyer's rights from unlawful acts. The form of this research is normative juridical with qualitative data analysis methods. The results of this study are the Sale Purchase Agreement Number 38 is a sale and purchase in full and the Selling Authority Number 39 is not an absolute power, but a power that cannot be withdrawn. In addition, the notary in this decision does not know about the actual legal relationship between the parties to the agreement and is not responsible for the material of the deed except for the formal deed, so that the notary is not guilty and the deed made remains valid. However, the sale and purchase binding agreement and selling power can be canceled because it has violated the legal requirements of the first or subjective agreement, namely the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Then, the unlawful act committed by Mrs. OSD as the seller against Mrs. LS as the buyer was to block the certificate of sale and purchase object that had been paid off. Thus, the things that should be included in the binding sale and purchase agreement to protect the rights of the buyer are through the recording of the binding sale and purchase agreement at the land office, the inclusion of an irrevocable power of attorney, and the deed of sale and purchase is made immediately if the price has been paid or if it is still If there are conditions that have not been met, then you can make a binding sale and purchase agreement in full."

"Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada kenyataannya terdapat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertindak selaku perantara dalam jual beli. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai 1. Bagaimana akibat hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan kedalam Akta Jual Beli akibat uang jual beli tidak diserahkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018? 2.Bagaimanakah tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku perantara dalam jual beli tanah yang tidak menyerahkan uang jual beli sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan ke dalam Akta Jual Beli. Bentuk penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya, sedangkan terhadap para pihak akibat hukumnya adalah jual beli batal sehingga tidak terjadi perpindahan hak dari penjual kepada pembeli. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan tindakan tidak menyerahkan uang jual beli tersebut terdapat tiga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan jabatannya tidak melebihi batas kewenangannya, dalam hal ini sebagai perantara jual beli.

---

Notary/Land deed official as a public officials has the authority to make an authentic deeds. In performing their job Notary/Land deed official they must uphold their valence and dignity by always guided upon applied regulations and Code of Ethics of Notary/Land deed official. In fact, there are some Notary/land deed official that violates applied regulations and Code of Ethics of Notary/land deed official, thus, the Notary/land deed official has some issues, one of them is Criminal Act of Embezzlement of Sales and Purchase Money conducted by Notary/land deed official as  Mediator of Land sales and purchase. So with the background of the problem mentioned, the writer formulate the issue in this thesis are about how the legal consequences of the Settled Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds due to Sales and Purchase Money not be given by Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase according to the Supreme Court Verdict Number 771 K/Pid/2018? How the responsibility of a Notary/land deed official as a Mediator of Land Sales and Purchase who not given the sales and purchase money causing the Commitment of Sale and Purchase Agreement Cannot be Executed to be Sales and Purchase Deeds. The form of research used in this thesis is normative with research typology is descriptive analytical. The action that conducted by Notary/Land deed official not incur legal consequences of the Commitment of Sale and Purchase Agreement, and for the parties is the sale and purchase become null and void so the rights of the land can not be pass from the seller to the buyer. Notary/land deed offcial who conducted the act of not given sales of purchase money are three responsibilities that can be charged to them are criminal responsibility, civil/private responsibility, and administrative responsibility. Notary/land deed official in performing their jobs not exceeding the limits of their authority, in this case as a mediator of land sales and purchase."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kegiatan jual beli tanah memiliki peran yang sangat penting. Keabsahan perbuatan hukum dalam akta harus diperhatikan untuk tetap menjaga keotentikan akta PPAT agar memiliki kepastian hukum yang penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tesis ini akan membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) dengan Kuasa yang cacat hukum dan pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional jika terbukti terjadi kelalaian. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif.Permasalahan yang akan dianalisis dalam tesis ini ialah kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016. Jika dikaji secara hukum, Kuasa dalam Akta Jual Beli nya dapat dikatakan cacat hukum sehingga berimplikasi terhadap keabsahan Akta Jual Beli yang menjadi batal demi hukum. Kehati-hatian PPAT dalam mempelajari peristiwa hukum dengan dokumen dari penghadap sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kebatalan Akta yang berakibat kerugian bagi para pihak. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas proses sertipikat yang telah selesai didasari dengan Akta Jual Beli yang batal demi hukum ialah mengembalikkan lagi ke keadaan semula dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

---

Land Deed Officials (PPAT) in land buying and selling activities have a very important role. The validity of legal actions in the deed must be considered in order to maintain the authenticity of the PPAT deed so that it has legal certainty, the implementation of which is in accordance with the laws and regulations. This thesis will discuss the validity of the Deed of Sale and Purchase (AJB) with a legal defect and the accountability of the National Land Agency if negligence is proven. This research was conducted in a normative juridical manner.

The problem to be analyzed in this thesis is the case contained in the Supreme Court Decision Number 1979/K.Pdt 2016. If reviewed legally, the Power of Attorney in the Sale and Purchase Act can be said to be legally flawed so that it has implications for the validity of the Sale and Purchase Deed which is null and void. Carefulness of PPAT in studying legal events with documents from the parties is needed to avoid the cancellation of the Deed which results in losses for the parties. The National Land Agency's responsibility for the completed certification process based on a deed of sale and purchase that is null and void by law is to return to its original state with a court decision that has legal force."

"Tesis ini diletarbelakangi oleh seringnya Notaris terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka. Salah satu penyebabnya adalah para penghadap yang tidak memberikan keterangan ataupun dokumen yang sebenarnya kepada Notaris, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta PPJB dan keabsahan akta PPJB nomor 10 dalam kasus ini. Dalam hal ini dilakukan analisis pada perkara yang termuat dalam putusan nomor 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, adapun jenis penelitian dari tesis ini yaitu penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif serta tipe penelitian eksplanatoris dan evaluatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu peran Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari keberwenangan Notaris untuk membuat akta, secara lahiriah dan secara formal telah memenuhi aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris serta secara materiil telah memberikan keyakinan bagi Notaris, maka terhadap akta Notaris tersebut telah dianggap sah dan tiada tanggung jawab Notaris jika dilakukan pembatalan Akta PPJB ke Pengadilan. Tentang keabsahan Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) dalam kasus ini, telah memenuhi syarat kesepakatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namun belum memenuhi syarat kecakapan yaitu melanggar pembatasan kewenangan bertindak, yang mana telah diatur dalam Akta Notaris tanggal 18 Juli 2011 (akta pertama), sehingga Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) didegradasikan menjadi akta dibawah tangan dan selanjutnya dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Utara, bagi para pihak / para calon pembeli yang dirugikan atas pembatalan Akta PPJB nomor 10 dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian ke Pengadilan.

---

This thesis is inspired by the high frequent of Notary, who involved in legal proceedings, either as witnesses or suspects. One of the basis is that the parties often do not give actual information or documents while making a deed to Notary, making them vulnerable to legal exposure thereon. In this thesis the role and responsibilities of a Notary in implementing the presumption of legitimation in the deed of sale and purchase agreements and validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10 will be discussed. This thesis will also analyse Court decision number 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, which will be conducted by the study of law in the form of normative juridical research by explanatory and evaluative research method.

The results obtained from the research is that the role of the Notary in implementing the presumption of legitimation deed of sale and purchase agreement is if, in terms of authorization of Notary to make deed, outwardly and formally meet the legal rules on the manufacture of Notary?s deed and as well as in material has given trust to the Notary, then the notarial deed has been deemed valid and so no liability will be imposed if the cancellation of Notary Deed is brought forward to the Court. Specifically in this case, on the validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10, has qualified 'deal', "certain things", "good cause", as part of legitimate requirement of a contract, but unqualified "authorized in the act", which has been determined in the Notarial Deed dated 18th July 2011 (the first Deed), so the deed of sale and purchase binding agreement number 10 (the second deed) is degraded into a deed under the hand rather than notariil deed and subsequently canceled. Based on consideration of North Jakarta Court Judges, The injured parties from the cancellation the deed of sale and purchase binding agreement number 10, could make a claim for compensation to the Court."