Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan adalah salah satu upaya “memanusiakan manusia”, mendorong terwujudnya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen – instrumen yang mendukung terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas adalah variabel yang memiliki konektifitas antar satu dengan lainnya.Guru adalah salah satu variabel yang menentukan keberhasilan pendidikan, dalam menjalankan profesinya guru dilindungi oleh hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana dengan nasib guru honorer non sertifikasi satuan pendidikan masyarakat. Penelitian tesis ini membahas perlindungan hukum guru honorer non sertifikasi satuan pendidikan masyarakat (swasta) di Kecamatan Cibadak dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum dan ham terhadap guru honorer tersebut.

---

One of national goals of Republik Indonesia is to develop the nation’s intellectual life. So, education become the tool to ‘humanize human’. Instruments that support the realization of quality national education are variables that have connectivity between one another. Teachers are one of the variables that determine the success of education, in carrying out their profession, teachers are protected by human rights as stated in the laws and regulations. This thesis research discusses the legal protection of non-certified honorary teachers in private school in Cibadak. It is linked to laws and regulations as well as the factors that become obstacles to the protection of law and human rights for the honorary teacher."

"Formasi Walat merupakan salah satu formasi yang tersingkap pada daerah Gunung Walat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang berumur Oligosen Awal (Effendi, 1998). Berdasarkan Effendi (1998) Formasi Walat termasuk kedalam Peta Geologi Regional Lembar Bogor. Pada penelitian kali ini studi provenance menjadi fokus utama, pengambilan sampel genggam serta pengukuran data stratigrafi dilakukan di lapangan untuk membantu analisis provenance daerah penelitian. Metode analisis utama yang digunakan adalah metode petrografi, berdasarkan klasifikasi batupasir Folk (1974) batupasir yang didapatkan di lapangan merupakan Quartzarenite, Sublitharenite dan Litharenite. Berdasarkan analisis petrografi, provenance utama daerah penelitian berdasarkan diagram Q-F-L dan Qm-F-Lt (Dickinson & Suzcek, 1979) adalah recycled orogen sedangkan sub-provenance berdasarkan diagram Qp-Lv-Ls dan Qm-P-K (Dickinson & Suzcek, 1979) ialah collision orogen dan plutonic-arc provenance. Kerangka tektonik yang memengaruhi tipe recycled orogen salah satunya ialah collision orogen yang diinterpretasikan berasal dari Pegunungan Meratus di Kalimantan, karena karakteristik batupasir yang didapatkan di lapangan dan juga berdasarkan keadaan geologi pada masa Oligosen Awal serta data dari analisis arus purba.

---

The Walat Formation is one of the formations exposed in the Gunung Walat area, Cibadak District, Sukabumi Regency which is of Early Oligocene age (Effendi, 1998). Based on Effendi (1998) the Walat Formation is included in the Regional Geological Map of Bogor. In this study, provenance studies were the focus. Hand-held sampling and stratigraphic data measurements were taken out from the field to help analyze the provenance of the study area. The main analytical method used is petrographic analysis, based on the Folk classification of sandstones (1974) the sandstones found in the field are Quartzarenite, Sublitharenite and Litharenite. Based on the petrographic analysis of the main provenance of the study area based on the Q-F-L and Qm-F-Lt diagrams (Dickinson & Suzcek, 1979) is recycled orogen while the sub-provenance is based on the Qp-Lv-Ls and Qm-P-K diagrams (Dickinson & Suzcek, 1979) is collision orogen and plutonic-arc provenance. One of the tectonic frameworks that influences the type of recycled orogen is the collision orogen which is interpreted to originate from the Meratus Mountains in Kalimantan due to the characteristics of the sandstones obtained in the field and based on geological conditions during the Early Oligocene as well as data from analysis of palaeocurrent."

"Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbagai polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat sejauh ini Kementerian Dalam Negeri yang banyak berperan dalam pembentukan peraturan daerah. Adanya surat permohonan ini justru diselesaikan melalui rapat koordinasi penyelesaian yang berakhir dengan kesepakatan. Bukan justru dengan melakukan pendekatan secara teori. Dampaknya adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi merasa bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat diterapkan. Pemerintah Daerah tersebut melihat bahwa peran Kementerian Dalam Negeri dapat fokus terhadap pengembangan kompetensi perancang.

---

The emergence of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 concerning Harmonization of Draft Laws Formed in Regions by Drafting of Laws and Regulations raises various polemics. The Ministry of Home Affairs submitted a letter of application for revocation of the ministerial regulation because it was considered to have exceeded the authority in the process of harmonizing the district regulations. Considering so far the Ministry of Home Affairs has a lot to play in forming local regulations. The existence of this request letter was actually completed through a coordination coordination meeting which ended with an agreement. Not precisely with a theoretical approach. The impact is that the Sukabumi District Government feels that the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws Formed in the Regions by the Designers of Legislation and Regulations cannot be applied. The Regional Government sees that the role of the Ministry of the Interior can focus on developing the competency of the designer."

"ABSTRACTPenelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, serta kekuatan hukum mengikat hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Permenkumham No. 32 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk memeriksa dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi dibentuk dengan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibentuk berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas subsidiaritas, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi peraturan. Penyelesaian sengketa non-litigasi hanya dilakukan dalam ranah penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

ABSTRACTThis research is done to answer some problems, such as the Minister of Law and Human Rights Authority to make Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 about Non-Litigation Regulation Dispute Resolution Mechanism based on the basic principle of good regulation, analysis of non-litigation regulation dispute resolution based on regulation-review and the assessment of law-enactment concepts, and about the binding force of the output of non-litigation regulation dispute resolution. This thesis is based on a normative legal study with bibliography method research. This thesis concludes that the enactment of Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 that give the authority to General Director of Regulation to inspect and organize the non-litigation regulation dispute resolution is not based on the basic principles of good regulation, such as regulation-making authority principle, the principle of suitability of type and hierarchy, subsidiarity, proportionality, effective and efficient regulation principle. Non-litigation dispute resolution is obtained in regulation-review concept, not in the assessment of law-enactment concept, and the output of non-litigation dispute resolution has no binding force."

"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder. Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

---

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.

This thesis background is the existence of \violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child?s right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.

This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.

According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage."

"Perubahan tutupan lahan mengacu pada perubahan tutupan permukaan suatu wilayah seiring berjalannya waktu akibat faktor alam dan manusia. Perbedaan orientasi kawasan antara Kecamatan Cibadak yang urban karena dekat dengan pintu keluar tol BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi) dan sebagai persimpangan Bogor-Sukabumi, dengan Kawasan rural pada Kecamatan Cikidang akan menghasilkan dinamika LST dan perubahan tutupan lahan yang berbeda. Peningkatan suhu yang terjadi pada Kecamatan Cibadak dan Cikidang selama tahun 2013–2023 menjadi fokus permasalahan utama pada penelitian ini. Isu tersebut kemudian ditinjau menggunakan metode analisis spasiotemporal dengan variabel tutupan lahan sebagai variabel bebas dan LST menjadi variabel terikat. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan clustered purposive sampling. Variabel tutupan lahan divalidasi dengan citra Google Earth dan variabel LST divalidasi dengan data suhu udara dari BMKG. Data citra Landsat 8 diolah di platform Google Earth Engine (GEE) menjadi peta tutupan lahan dan LST secara spasiotemporal yang kemudian dianalisis hubungan antara keduanya dengan analisis spasial penampang melintang dan perhitungan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rerata LST pada tutupan lahan selama periode 2013–2023 adalah sebesar 7,76°C. Penampang melintang menunjukkan fluktuasi suhu permukaan lahan berdasarkan jenis tutupan lahan. Suhu akan menurun pada daerah tutupan lahan bervegetasi yang terdiri dari hutan dan kebun dengan interval antara 24–32°C dan meningkat ke lahan terbuka dengan interval nilai antara 32–36°C pada tahun 2013, 2018 dan 2023, dan lahan terbuka pada suhu diatas 40°C. Berdasarkan dengan pendekatan statistik dengan korelasi spearman dan regresi linier berganda, koefisien korelasi antara perubahan tutupan lahan dengan perubahan LST tahun 2013–2018 menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan dengan tingkat korelasi 0,8117 dengan koefisien determinasi sebesar 0,6588, sedangkan pada tahun 2018–2023 koefisien korelasi sebesar 0,7925 atau kuat dengan koefisien determinasi sebesar 0,6560.

---

Land cover change refers to changes in the surface cover of an area over time due to natural and human factors. The difference in regional orientation between Cibadak Sub-district, which is urbanized due to its proximity to the BOCIMI (Bogor-Ciawi-Sukabumi) toll exit and as a Bogor-Sukabumi junction, and the rural area of Cikidang Sub-district will result in different LST dynamics and land cover change. The temperature increase that occurred in Cibadak and Cikidang sub-districts during 2013-2023 became the focus of the main problem in this study. The issue was then reviewed using the spatiotemporal analysis method with the land cover variable as the independent variable and LST as the dependent variable. The sampling method in this study used clustered purposive sampling. Land cover variables were validated with Google Earth imagery and LST variables were validated with air temperature data from BMKG. The Landsat 8 image data was processed on the Google Earth Engine (GEE) platform into spatiotemporal land cover and LST maps which were then analyzed for the relationship between the two by spatial analysis of cross-sections and statistical calculations. The results showed that the average increase in LST on land cover during the period 2013-2023 was 7,76°C. The cross section shows the fluctuation of land surface temperature based on the type of land cover. The temperature will decrease in vegetated land cover areas consisting of forests and gardens with intervals between 24-32°C and increase to open land with interval values between 32-36°C in 2013, 2018 and 2023, and open land at temperatures above 40°C. Based on the statistical approach with Spearman correlation and multiple linear regression, the correlation coefficient between land cover change and LST change in 2013-2018 shows a significant positive correlation with a correlation level of 0,8117 with a coefficient of determination of 0,6588, while in 2018-2023 the correlation coefficient is 0,7925 or strong with a coefficient of determination of 0,6560."

"Pandemi Covid-19 menciptakan perubahan pada sistem pendidikan formal di Indonesia. Pembelajaran Jarak Jauh adalah metode pembelajaran yang diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19. Kesenjangan akses teknologi dan infrastuktur setiap daerah memberikan dampak pada pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pada pendidikan formal. Hadirnya komunitas belajar dapat menjadi pendidikan alternatif untuk mengatasi kekurangan dan membantu proses pembelajaran formal. Penelitian ini mengkaji peran Komunitas Belajar Kelas Main sebagai learning communities dalam kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Warnajati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Temuan Penelitian menunjukan adanya upaya dari Komunitas Belajar Kelas Main untuk berperan dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Desa Warnajati. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program pendukung pembelajaran formal (mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris), program pembelajaran kontekstual (PHBS, edukasi seksual untuk anak, bertani, beternak, botram, olahraga), program adaptasi teknologi (berupa pelatihan penggunaan gadget dan aplikasi pembelajaran) dan pemanfaatan media sosial.

---

The Covid-19 pandemic has created changes to the formal education system in Indonesia. Distance Learning (PJJ) is a learning method applied to anticipate the spread of the Covid-19 Virus. Gaps in access to technology and infrastructure in each region have an impact on the implementation of distance learning (PJJ) methods applied to formal education. The presence of a learning community can be an educational alternative to overcome deficiencies and assist the formal learning process. This study examines the role of the Kelas Main as a Learning Community in the Distance Learning (PJJ) Policy during the Covid-19 pandemic in Warnajati Village. This study uses an ethnographic approach. Data collection techniques were carried out through interviews and observations as well as literature study. Research findings indicate that there are efforts from the Kelas Main Learning Community to play a role in the implementation of Distance Learning (PJJ) in Warnajati Village. These efforts are carried out through formal learning support programs (mathematical and English subjects), contextual learning programs (PHBS, sexual education for children, farming, animal husbandry, botram, sports), technology adaptation programs (in the form of training on the use of gadgets and learning applications) and use of social media. The implementation of the program shows that the Kelas Main Learning Community can be identified as a learning community and educational institution that organizes learning activities with the aim of meeting educational needs in Warnajati Village, by integrating elements of purpose and interest, collaboration, respecting diversity, potential and results."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri diKecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor yangmempengaruhinya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap para pelaksana, StukturBirokrasi organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial ekonomi. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlulebih peduli pada kelengkapan dan kejelasan dari isi kebijakan sertifikasi guru;guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi sebagai upaya reformasipendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu jabatan profesi; perlunyaperencanaan yang matang, koordinasi dan kinerja yang baik dari para pelaksanayang menangani penyelenggaraan sertifikasi guru.

---

AbstractThe research explained the implementation of certification policy and factors thatinfluences of it such as Communication, Resource, Attitude or Disposition,Structure Organization, and Social Economic. The result of the research suggestthat the stakeholders in implementing the policy should be more focus on clearityof the policy. The teacher need to understand the purpose of teacher certificationas educational reform; accurate planning, coordinating, and good performanceneed to be set in implementing the policy of teacher certification."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung oleh tenaga yang kompeten, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan yang diperoleh dalam sebuah pekerjaan atau situasi dalam organisasi. Indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich yang menyatakan bahwa Kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki karyawan, keseluruhan karyawan, dan kelompok karyawan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan studi kepustakaan untuk mempelajari secara mendalam dengan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur baik buku-buku, peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perancang peraturan perundang-undangan yang berjumlah 72 pegawai. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap pertanyaan kuesioner. Pengujian validitas menggunakan content validity dengan rumus Spearman Rho. Pengujian reabilitas dilakukan internal consistency dengan rumus Cronbach's Alpha. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel selanjutnya dilakukan analisis data. Terhadap tiap butir indikator dilakukan analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan makin tinggi pengalaman maka makin tinggi kompetensi dan makin banyak pelatihan akan makin tinggi pula kompetensinya Vll Universitas Indonesia Analisis statistik menunjukkan: pengalaman kerja mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan koefisien determinasi mencerminkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 0,763 atau 76,3%. Terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, sehingga semakin baik pelatihan maka semakin tinggi kompetensi, koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,060 atau 6,0%. Terhadap pengalaman keija dan pelatihan secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang, sehingga semakin baik pengalaman keija dan pelatihan. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi pengalaman keija dan pelatihan secara bersama­ sama terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan adalah 0,763 atau 76,3%. Dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang perlu dilaksanakan rolling (mutasi) perancang untuk meningkatkan pengalaman dan pengembangan focus group discussion (FGD) dengan topik tertentu yang diikuti oleh perancang yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun perancang yang bertugas di instansi lain.

---

With the enactment of Law Number 10 Year 2004 on the establishment legislation, the role of legislation designer has a duty to prepare, formulate and discuss the draft legislation is needed. However, the preparation of legislation not supported by competent personnel, both quantitatively and qualitatively in completing the preparation of legislation. This study aimed to investigate the influence of experience and training towards competency legislation designer.

Literature review indicates that competence is influenced by experience and training gained in a job or situation in the organization. Indicators of competence refers to Dave Ulrich's opinion stating that competency are represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees.

Data collection techniques used in this research is field research by distributing questionnaires to the respondents, and literature studies to examine in depth by citing the theories of a number of good literature, books, laws and regulations. The population in this study was the designer of legislation which amounts to 72 employees. Prior to Conducting the analysis, first tested the validity and reliability of the questionnaire questions. Testing the validity of using content validity according to the formula of Spearman Rho. Internal consistency reliability testing conducted with Cronbach's alpha formula.

Having declared valid and reliable instrument is then performed data analysis. Against each item indicator of frequency distribution analysis. The results showed the higher the higher the competence of experience and more training will be higher the competency.

Statistical analysis showed: work experience has a positive relationship with the designer of competency legislation and determination coefficient reflects the contribution of independent variable on the dependent variable that is equal to 0. 763 or 76.3%. There is a positive relationship between training designers with competence of legislation, so the better the training, the higher the competence, determination coefficient reflects ·how much the contribution of independent variables on the dependent variable of 0.060 or 6.0%. On work experience and training together has a positive relationship with the competence of the designer, so that more and better work experience and training. The coefficient of determination which indicates the contribution of work experience and training together on the competence of regulatory legislation is 0.763 or 76.3%."

"Latar belakang: Di Indonesia angka kematian bayi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara negara Asean lainnya. Tetanus neonatorum adalah salah satu penyebabnya, tepatnya di Kabupaten Sukabumi ada beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya tetanus neonatorum seperti cakupan imunisasi TT dan cakupan persalinan (persalinan oleh harus bukan persalinan oleh dukun), oleh karena itu pertolorgan persalinan merupakan salah satu faktor pernyebab tetanus neonatorum. Tujuan penelitian, desain, dan sampling: Studi ini dimaksudkan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penelitian penolong persalinan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tahun 2001 dengan menggunakan desain kros seksional . Populasi dari penelitian yaitu, ibu yang mempunyai anak dibawah 12 bulan yang bertempat tinggal di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sampel dipilih secara acak dengan cara probability proportional to size untuk mendapatkan sejumlah ibu yang mempunyai anak dibawah 12 bulan pada masing masing Desa, di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian: Variabel yang tetap berhubungan benar dengan petugas penolong persalinan pada analisis multivariat yaitu variabel kepercayaan responder terhadap keterampilan nakes OR 4,253 (95% CI: 2154-8,359) dan banyaknya keluhan sewaktu responden mengandung anaknya yang terakhir OR=2,584 (95% CI: 1,329-5,023). Saran: a. Penyebarluasan informasi kepada ibu-ibu hamil mengenai ANC, persalinan, dan penyakit TN melalui penyuluhan kelompok di setiap desa.b. Pelatihan bidan mengenai cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengusahakan agar bidan dapat menetap di satu desa dengan dibuatkan suatu Surat Perintah.c. Membiasakan kegiatan menabung bagi ibu hamil untuk meringankan biaya persalinan.d. Monitoring ibu hamil terutama ibu hamil risti.e. Mengoptimalkan kegiatan program perawatan kesehatan masyarakat terutama melakukan kunjungan kepada ibu hamil yang termasuk keluarga rawan.f. Membuat perencanaan yang tepat dan mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan penyuluhan, monitoring ibu hamil, dan pembinaan keluarga rawan agar dapat berjalan dengan baik.

---

In Indonesia Infant Mortality Rate is still higher than the other ASEAN countries. Tetanus neonatorum is one of diseases that cause of death, especially at Sukabumi some factors related to the occur of tetanus neonatorum such as: TT immunization coverage and coverage of delivery (attendant by health provider not by traditional birth attendant), therefore birth attendant is one causal factor of tetanus neonatorum.

Sampling, Design, and Research Objective: This study aim to determine factors related to choice of birth attendant in Sub district of Cibadak, District of Sukabumi in 2001 using cross sectional study design. The population of this study are the mothers who have the children under 12 month lived in Sub district of Cibadak, District of Sukabumi. Samples were selected randomly using Probability Proportional To Size regard to numbers of mothers who have children under 12 month for each village in Sub district of Cibadak, District of Sukabumi.

Result: Factors that proven significant related to choice of birth attendant in multivariate analysis are believe to health provider OR-4_253 (95% Cl: 2.164-8.359) and compliant frequencies OR=2.584 (95% CI: L329-5_023).

Suggestion:

a. Desimination of information to group of pregnancy mother about ANC, delivery, and tetanus neonatorum decease in each village.

b. Make a midwife training about method of growth the public believe and make a instruction for midwife in order to live in village.

c. Make the mother accustomed to save the money for finance her delivery.

d. Monitoring the pregnancy mother especially the high risk pregnancy mother.

e. Optimalize of public health nursing program especially midwife health provider to poor family with pregnancy mother.

f. Make a good plan and good allocation of financial for public health nursing program, monitoring the high risk pregnancy mother, and dissemination of information."