Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas evaluasi program gerakan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) dengan menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai keberhasilan program Gerakan Universitas Indonesia Mengajar Angkatan 9. Model gerakan pendidikan di setiap negara, dapat dibedakan berdasarkan konteks kultural dan spasial, dan berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan yang berbeda-beda, seperti kemampuan siswa, keterlibatan orang tua, dan kualitas guru. Model gerakan pendidikan di Indonesia umumnya disebabkan oleh konteks spasial, yaitu akses pendidikan tidak merata yang dapat terlihat dari kondisi kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Hasil studi menunjukkan adanya relevansi terkait rancangan program dan kebutuhan di titik aksi pada pihak penerima manfaat. Namun, program perlu melakukan aktivitas yang seimbang pada siswa, orang tua, dan guru. Dalam prosesnya, implementasi yang tidak optimal di titik aksi berkaitan dengan keterbatasan dari program dan pihak pemberi manfaat. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan program pada siswa, orang tua, dan guru. Saran bagi program yang dapat dilakukan adalah: 1) menggali lebih dalam relevansi pada orang tua; 2) membuat program untuk masing-masing penerima manfaat; 3) mengkaji ulang kesesuaian pada proses penentuan titik aksi, aktivitas-aktivitas, dan implementasinya; dan 4) mengurangi titik aksi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas program di titik aksi.

---

This article discusses the evaluation of education movement programs in the 3T area (Foremost, Outermost, and Underdeveloped) using the CIPP Model (Context, Input, Process, Product) to assess the success of the Universitas Indonesia Teaching Movement Program Batch 9. Educational movement models in each country can be differentiated based on cultural and spatial contexts, and related to different educational needs, such as student ability, parental involvement, and teacher quality. The model of the education movement in Indonesia is generally caused by the spatial context, namely unequal access to education which can be seen from the condition of the quality of education in underdeveloped, outermost, and frontier areas. The results of the study indicate the relevance of program design and the need for the point of actions on the part of the beneficiaries. However, the program needs to carry out balanced activities between students, parents, and teachers. In the process, the implementation is not optimal at the point of actions due to the limitations of the program and the beneficiaries. The evaluation results show the success of the program to students, parents, and teachers. Suggestions for programs that can be done are: 1) dig deeper into the relevance of parents; 2) create programs for each beneficiary; 3) reviewing the suitability of the process of determining the point of actions, activities, and their implementation; and 4) reducing the point of actions for increasing the quantity and quality of programs at the point of actions."

"ABSTRAKBesarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi memacu pengembangan konsep ekowisata dalam memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek fisik bentuk lahan dan tipologi pesisir dan aspek sosial fasilitas wisata dan aksesibilitas sebagai pendukung pengembangan ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode overlay dengan perangkat lunak ArcGIS 10.1 peta wilayah ketinggian berdasarkan klasifikasi ketinggian dan peta wilayah lereng berdasarkan klasifikasi Van Zuidam 1985 untuk mendapatkan peta bentuk lahan. Identifikasi tipologi pesisir dilakukan melalui pengisian matriks material pantai jenis dan struktur batuan , relief wilayah lereng dan ketinggian , dan genesis. Selain itu, dilakukan plotting titik-titik fasilitas dan aksesibilitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative analysist dan analisis spasial deskriptif. Hasil yang diperoleh, yaitu pantai Cibangban, Karang Naya, Kadaka, dan Loji memiliki bentuk lahan pesisir vulkanik dengan tipologi pantai datar, bergelombang, berpasir, dan berbatu. Pantai-pantai di Kecamatan Pelabuhan Ratu, seperti Pantai Citepus, Gado Bangkong, dan Karang Pamulang, memiliki bentuk lahan pesisir pengendapan laut marine deposition coast dengan tipologi pantai datar dan berpasir. Pantai Karang Haji dan Karang Hawu adalah pantai organik terumbu karang. Ekosistem estuaria ditemukan di Pantai Muara Cikakak dan Pantai Cimaja. Bentuk lahan pesisir yang mendominasi adalah bentuk lahan pesisir vulkanik hasil erupsi gunung api. Tipologi pantai pada bentuk lahan tersebut adalah pantai berpasir dan berbatu, dengan relief wilayah yang relatif datar, sehingga mendukung pengembangan ekowisata. Fasilitas wisata yang mendukung pengembangan ekowisata adalah hotel dan vila, restoran, dan penyedia jasa transportasi, yang menggunakan prinsip ramah lingkungan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pelabuhan Ratu.

---

ABSTRACTThe amount of tourism potential owned by Sukabumi District spur the development of ecotourism concept in exploiting the potential of nature and paying attention to environmental sustainability. This study aims to examine and analyze the physical aspects landform and coastal typology and social aspects tourism facilities and accessibility as support for ecotourism development. This study uses an overlay method with ArcGIS 10.1 map of altitude area based on altitude classification and slope area map based on Van Zuidam classification 1985 to obtain landform map. Identification of coastal typology is done by filling the matrix of coastal materials rock types and structures , relief region slope and altitude , and genesis. In addition, plotting of facility points and accessibility. The analysis used in this research is comparative analysist and descriptive spatial analysis. The results obtained, namely Cibangban beach, Karang Naya, Kadaka, and Loji have a form of volcanic coastal areas with flat coastal typology, bumpy, sandy, and rocky. The beaches of Pelabuhan Ratu sub district, such as Citepus Beach, Gado Bangkong, and Karang Pamulang, have marine deposition coast with flat and sandy beach typology. Karang Haji Beach and Karang Hawu are coral reef organic beaches. The estuary ecosystem is found in Muara Cikakak Beach and Cimaja Beach. The form of coastal land that dominates is a form of volcanic coastal land erupted volcanoes. Coastal typology on the landform is sandy and rocky beaches, with relatively flat relief areas, thus supporting the development of ecotourism. Tourism facilities that support the development of ecotourism are hotels and villas, restaurants, and transportation service providers, which use environmentally friendly principles mostly located in Pelabuhan Ratu District. "

"ABSTRAKPerkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000.Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut.Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000.

The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure.

The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk lahan pesisir di Provinsi Lampung dengan terutama pada proses genesa masa lampau. Penelitian dilaksanakan dengan metode overlay peta kelerengan dan ketinggian yang berasal dari SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) dan survey lapang. Variabel yang digunakan untuk mendapatkan bentuk lahan pesisir adalah material pantai, relief wilayah, dan genesis yang kemudian di klasifikasikan dengan menggunakan klasifikasi Shepard (1958). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lahan pesisir di Provinsi Lampung terdiri atas bentuk lahan pesisir struktural, bentuk lahan pesisir pengendapan laut, dan bentuk lahan pesisir vulkanik dan bentuk lahan pesisir organik.

---

The focus of this study is coastal landform in Lampung Province which concerns at genesis in the past time. This research was done by overlaying slope map and elevation map which got from SRTM (Shuttle Radar Topographic Mapping) and groundcheck. The variables used are beach composition, relief, and genesis, furthermore classified by using Shepard Classification (1958). The results of the study coastal landforms origin from structure, marine deposition, volcanic, and organic."

"Kondisi masyarakat pesisir saat ini sudah memasuki taraf yang cukup mengkhawatirkan. Sebagian besar masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini juga diperparah dengan adanya fakta bahwa pembangunan di bidang kelautan selama 3 dasawarsa terakhir selalu berada pada elemen terakhir fokus pembangunan nasional. Salah satu masyarakat pesisir yang mengalami kondisi tidak menguntungkan ini adalah masyarakat pesisir Desa Semberejo, Kabupaten Jember. Melihat adanya kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat pesisir Desa Semberejo ini mendorong munculnya organisasi pemuda Jember yang bernama Jember Youth Social Movement ini untuk melakukan upaya pengembangan masyarakat lokal. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tahapan, strategi serta peran organisasi dalam menjalankan upaya pengembangan masyarakat serta ingin menjabarkan upaya pengembangan masyarakat yang sudah dilakukan.

---

The current condition of coastal community has entered a fairly alarming level. Most coastal communities live below the poverty line. It is also compounded by the fact that the development in the marine field over the last 3 decades has always been on the last element of national development focus. One of the coastal communities experiencing this unfortunate condition is the coastal community of Semberejo Village, Jember Regency. Seeing the unfavorable conditions for coastal communities Semberejo Village encourages the emergence of Jember youth organization called Jember Youth Social Movement to make lokal community development efforts. This research wants to see how the organizations stages, strategy and role in carrying out community development efforts and want to describe the results of community development efforts that have been done."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan petani kopi dalam menjalankan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan kerja perempuan yang seringkali tidak terlihat dan dihargai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan kerangka teori ekonomi politik feminis, dan teori akses dengan perspektif feminis sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menujukan kehidupan perempuan petani kopi di Desa Tribudisyukur tidak dapat dilepaskan dari kesehariannya melakukan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Kerja perempuan dalam reproduksi sosial di ranah keluarga inti, keluarga besar dan komunitas memiliki kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sistem produksi kopi. Untuk menjalankan kerja tersebut, relasi perempuan petani kopi dengan sesama perempuan serta keanggotannya dalam organisasi membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial. Selain itu, perempuan memiliki strategi dan negosiasinya untuk menjalankan kerja reproduksi sosial di keseharian mereka. Dalam menjalankan sistem produksi kopi, perempuan membutuhkan akses atas lahan, modal, dan pasar. Akan tetapi, akses mereka atas sistem produksi kopi sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi kuasa dari berbagai lapisan relasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan produksi kopi tidak dapat berjalan tanpa kerja reproduksi sosial yang dikerjakan perempuan petani kopi di keseharian mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar perempuan petani kopi diposisikan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait produksi kopi.

---

This research examines how women farmers do social work and coffee production. This research aims to show the work of women who are often not seen and appreciated. This study uses a qualitative approach and uses a feminist political economy theory framework and access theory with a feminist perspective as the lens of analysis. The results showed that the lives of the women coffee farmers in Tribudisyukur Village were inseparable from their daily social reproduction and coffee production activities. The role of women in social groups in the realm of the nuclear family, extended family, and society has a significant contribution to the coffee production systems sustainability. The relations of women coffee farmers with other women and their membership in organizations help them meet social reproduction needs to carry out this work. Also, women have strategies and negotiations to carry out social reproduction work in everyday life. In running a coffee production system, women need access to land, capital, and markets. However, their access to the coffee production system is very reliable by the dynamics of power relations from various layers of social relations. This studys conclusions indicate that coffee production cannot be carried out without women coffee farmers social reproduction work in their daily lives. This study aims to position women, coffee farmers, as subjects in making decisions related to coffee production."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami proses dan pola penguasaan tanah margaoleh penduduk pendatang serta implikasinya pada distribusi tanah marga danterbentuknya komunitas baru di Desa Rata Agung. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode partisipasiobservasi selama 4 bulan di Desa Rata Agung, Kecamatan Pesisir Utara, KabupatenLampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanah margadi Rata Agung sebenarnya termasuk communally owned resources yang hanya dapatdimiliki oleh suatu masyarakat tertentu berdasarkan aturan yang telah dibangun dandikukuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan (Acheson, 1989). Akan tetapi olehkarena adanya perubahan pranata dan melemahnya pranata adat, tanah marga dapatdikuasai oleb pendatang dengan mudah. Pranata lokal memungkinkan terjadinya proses individualisasi tanah marga.Proses ini dipercepat oleh masuknya perusahaan FIPH dan pembangunan jalan raya.Tana1itanah marga berubah menj adj milik keluarga dan milik individu. Danpeispektif rnasyarakat lokal, tanah yang telah meiijadì hak milik individu tersebutsebagian tergolong hanta bekas tangan yang dapat diwariskan kepada seniua generasidan rentan untuk dikuasai oleh para pendatang. Para pendatang dapat menguasai tanah marga dengan empat cara, yaitumembuka hutan marga, ganti rugi tenaga, tnembeli tanab atau kebun, danpenyakapan. Kemudahan penduduk pendatang membuka hutan marga dipercepat olehberlakunya kebijakaii petnenintah dengan berlakunya Undangundang Pokok.nintahan Pesa. ¡(ini 73,53 % bekas tanah manga tersebut telah dikuasal oleb parapendatang dan Knu, Jawa, Ogan Komering Ulu, dan Sunda. Laju perubahan kepemilikan dan lahan milik masyarakat lokal ke pendudukPendatang dipercepat oleh krisis ekonomi yang berdampak pada naiknya hargakomoditi kopi dan lada, seda program pemerintah dalarn mensukseskan GemaPalagung. Sampai sejauh ini, tanda-tanda konflik yang disebabkan oleb ketimpanganWasan tanah antara pendatang dan masyarakat lokal belum dijumpai. Ini terjadikarena penduduk pendatang mampu beradaptasi dengan masyarakat lokal, Selain itudaya dukung lahan masih memungkinkan"

"Penelitian ini bertujuan menguraikan aspek struktural, kultural dan prosesual dalam implementasi kebijakan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri. Mengambil lokasi penelitian di wilayah transmigrasi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengkesplanasi hubungan aspek struktural dalam pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Penelitian ini kualitatif, dengan hasilnya agen dan struktur pemerintahan formal pusat dan Kabupaten lebih mendominasi tanpa melibatkan agen pada lembaga adat yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat, sebagai kewenangan lokal dan hak asal usul. Perkembangan terbaru studi ini adanya pembangunan sosial hubungan struktur yang lebih mendominasi dari kekuatan kultural. Akibatnya pembangunan kawasan perkotaan baru terhambat.

---

This study describes structural, cultural, and processual aspects of policy implementation on New City in Rural Area using Economically Integrated, Selfreliant City scheme, located at transmigration area in Silaut District, West Sumatera Province. The study explains relations between structural aspects in physical and social development. This qualitative study shows that agent and Central and Regency formal government structures are more dominant, no involvement of recognized, respected cultural institution agent as local authority and rights origin. The study depicts the latest situation of social development, i.e. structural relation is more dominant than cultural power, impeding development of the new city in rural area."

"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

---

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."