Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan tujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya. Dengan tren pengalokasian pagu DID yang terus meningkat, hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha memetakan suatu daerah apakah termasuk ke dalam kelompok kategori tertentu sehingga dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk layak menerima DID/tidak, dan melihat apakah terjadi ketidaksesuaian alokasi terhadap pemberian DID kepada pemerintah daerah secara statistik. Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk melihat apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak, apabila daerah tersebut memenuhi kriteria maka berhak untuk menerima DID. Selanjutnya, dilakukan pemetaan hasil nilai probalilitas observasi dengan status penerima DID periode waktu 2012-2020. Didapatkan hasil bahwa secara statistik ditemukan sejumlah kecil ketidaksesuaian dalam pengalokasian DID, dimana beberapa daerah yang secara statistika seharusnya berhak menerima DID, tetapi kenyataannya tidak menerima DID atau sebaliknya.

---

The Regional Incentive Fund (DID) policy in Indonesia began in 2011 with the aim of giving awards to local governments for their performance. With the increasing trend in the allocation of DID ceilings, this shows the attention of the central government towards regional governments. This research attempts to map an area whether it belongs to a certain category group so that it can be said to meet the criteria to be eligible to receive DID/not, and see whether there is a mismatch in the allocation of DID to local governments statistically. The method used is logistic regression to see whether the area meets the criteria or not, if the area meets the criteria, it is entitled to receive DID. Furthermore, mapping the results of observational probabilities with the status of DID recipients for the period 2012 - 2020. The results show that statistically there are a small number of discrepancies in the allocation of DID, where some areas that should be statistically entitled to receive DID, but in reality do not accept DID or vice versa."

"Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

---

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

"Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAK sub bidang sanitasi dan air minum terhadap pencapaian SPM bidang sanitasi dan air minum. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji apakah pengalokasian anggaran DAK berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang mendapatkan anggaran DAK. Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi sub bidang air minum memberikan pengaruh positif dan signifikan berbeda dengan sub bidang sanitasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Perbedaan pengaruh pada sub bidang DAK terhadap indikator keberhasilan di pengaruhi banyak faktor bukan hanya pada sisi keuangan. Sedangkan untuk dampak secara tidak langsung DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research aims to analyze the impact of Specific Allocation Fund in sanitation and drinking water on its quantified achievement and also to test whether the Specific Allocation Fund does influence the regional economic growth by using panel data regression. The data used is secondary data from all the fund receiver cities and districts in Indonesia year 2013 2015. The regression results show that the allocation of drinking water sub field has signicant and positive influence whileas the sanitation sub field has positive but insignificant influence. The difference of both sub fields impact on the success indicator is influenced by many factors, not only the finance side. Meanwhile, the indirect impact of Specific Allocation Fund has significant positive value on regional economic growth."

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."

"Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society. "

"ABSTRAKPendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modaldalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam eradesentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukurkemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahandaerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat DesentralisasiFiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskaladalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah(TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD.Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai RasioKemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainyamasih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

ABSTRACTDevelopment funding through regional transfer is one of the capital provided bythe Central Government for regional development in this decentralization era.Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s abilityto self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected inthe Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional FinanceIndependence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue(PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional FinanceIndependence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of RegionalExpenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree ofFiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value,the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over theperiod of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in therange of 30 up to 40 percent."

"Tugas akhir ini membahas tentang analisa multiatribut dari data seismik atribut dan data sumur. Sepuluh buah sumur digunakan pada penelitian ini. Kesepuluh sumur ini dipilih karena memiliki data sumur yang lengkap dan memiliki korelasi paling baik dengan data seismik. Wavelet yang digunakan adalah wavelet statistik yang merupakan hasil ekstrak dari data sintetik. Dalam proses inversi, horison yang digunakan adalah horison top, base A, dan bot D. Model inisial dibuat dengan menggunakan kontrol sepuluh buah sumur dan tiga horizon tersebut. Dilakukan tiga jenis inversi yang diterapkan pada model inisial yaitu Inversi Bandlimited, Inversi Modelbased ?Constrained? dan LP-Sparse Spike. Volum hasil inversi itu kemudian dijadikan eksternal atribut dalam pembuatan volum pseudo permeabilitas hasil analisa atribut. Jumlah atribut yang digunakan di tentukan oleh proses step wise regression. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metoda multiatribut dapat menghasilkan prediksi distribusi permeabilitas.

---

This study will discuss about multiattribute analysis from seismic attribute and log properties. Ten wells are used in this study. These wells are chosen because they have complete well data and have a good correlation with seismic at well-seismic tie process. The best wavelet that is used is extracted wavelet from statistic. In inversion process, horizon top, base A, bot D is used. Initial model is made with control of those ten wells and three horizon. Three inversion type are applied to the initial model, i.e. Bandlimited inversion, Modelbased ?Constrained? and LPSparse Spike. The inverted volume is than used as input of attribute process to produce pseudo permeability volume. The number of attributes which is used in the process, in relegation step wise regression process. Multiattribute result give distribution of permeability prediction."

"Di daerah pusat bisnis seperti Blok M Jakarta selatan terdapat banyak pejalan kaki yang menggunakan sarana penyeberangan untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan. Dalam pemilihan fasilitas penyeberangan terdapat beberapa variabel pejalan kaki yang dibutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji variabel yang mempengaruhi pemilihan fasilitas penyeberangan dan menganalisis pemilihan sarana penyeberangan di daerah pusat bisnis, untuk itu diperlukan pemilihan fasilitas penyeberangan berdasarkan preferensi pengguna.Lokasi studi berada di Jembatan Penyeberangan Orang dan Zebra Cross Blok M Jakarta Selatan, pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pejalan kaki yang menggunakan sarana penyeberangan.Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa zebra cross memiliki presentasi pilihan paling besar yaitu 50 dengan faktor pemilihan waktu dan jarak sebesar 78 , Pilihan JPO sebesar 33 dengan faktor keamanan sebesar 63 dan Pilihan Terowongan sebesar 17 dengan faktor kenyamanan sebesar 33.

---

In the central business district as Blok M, South Jakarta there are many pedestrians who use the crossing means to simplify and accelerate the journey. In the selection of the crossing facilities are some of the variables needed pedestrians.

This study aims to assess the variables that affect the selection of crossing facilities and analyze the choice of means crossing in the central business district, it is necessary for the selection of crossing facilities based on user preferences.

The location is in the study of the Bridge Crossing Zebra Crossing People and Blok M in South Jakarta, the data collection is done by distributing questionnaires to pedestrians using the crossing means.

The results of the study showed that the zebra have a presentation hugest selection of 50 by a factor of timing and distance by 78 , Options JPO by 33 with a safety factor of 63 and Options Tunnel by 17 with the comfort factor of 33 "

"Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial.

---

The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control."