Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik memilik kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, namun berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang daya kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi yang lain untuk membuktikan kebenarannya. Surat Keterangan Tanah adalah alas hak atas tanah yang belumdikonversi atau atas tanah-tanah negara yang diduduki oleh masyarakat. Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, namun karena dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Kenyataannya seringkali terjadi pengalihan alas hak tanpa didasari dengan alat bukti tertulis yang tidak sempurna seperti halnya menggunakan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.Alas hak yang diperjual-beli dalam wilayah pasca pemekaran daerah sering terdapat alas hak yang diterbitkan oleh kepala daerah sebelum wilayah tersebut diatur oleh aturan pemekaran daerah walaupun wilayah tersebut telah masuk ke dalam pemekaran daerah yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kedudukan hukum terhadap akta pelepasan dan penyerahan hak atas surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap pemekaran wilayah Kotamadya Medan(Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017). Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembukitan suatu akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi oleh notaris, menganalisis keabsahan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap perluasan atau pemekaran daerah Kotamadya Medan dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk membantu terciptanya analisa yang tepat sebagai hasil dari karya ilmiah ini. Dalam kesimpulannya, kedudukan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi tetap saja hanya mempunyai daya kekuatan pembuktian yang masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi lain yang dapat membuktikan kebenarannya dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang No. 16751/A/I/26 tanggal 29 September 1973 batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.

---

Notary Deed, hereinafter referred to as Deed, is an authentic deed drawn up by or before a Notary according to the form and procedure adopted in the Law of Notary Position. The authentic deed has complete or perfect strength of evidence and has binding power, but it is different from the case under the hand which has the strength of proof still requires other evidence and other witnesses to prove the truth. Land Certificate is the basis of land rights that have not been converted or on state lands occupied by the community. Land Certificate is written evidence under the hand that the strength of proof is not as strong as an authentic deed, but because it is categorized as a basis of rights or

juridical data on land which is used as a condition for completeness of the requirements for the application for land rights. In fact, there is often a transfer of rights without being based on imperfect written evidence such as using a deed under the hand which is legalized by a Notary. The rights to be traded in after the regional expansion are often

based on the rights issued by the regional head before the region is regulated by the regional expansion rules, even though the area has entered into the regional expansion that has been regulated by applicable regulations. The main issue is how the legal position of the deed of release and transfer of rights to the land certificate issued by the Deli Serdang Regent on the division of the Medan Municipality (Case Study of the Supreme Court's decision No. 304 K / Pdt.G / 2017). The writing of this thesis aims to analyze the power of hitting a deed under the hand that has been legalized by a notary, analyzing the validity of the Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent on the expansion or pemekaran of the Medan Municipality and analyzing the judges` considerations in the Supreme Court Decree Number 304 K / Pdt .G / 2017. The author then examines this problem with descriptive analytical research methods, using primary legal materials, secondary legal materials and, tertiary legal materials to help create the right analysis as a result of this scientific work. In his conclusion, the position of the Deed of Relinquishment and Transfer of Rights over a Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent, which was made under the hand and legalized, still only has the power of proof which still requires other evidence and other witnesses that can prove its truth

and The Land Certificate issued by Deli Serdang Regent No. 16751/A/I/26 dated 29 September 1973 null and void by law because it contradicted Government Regulation No. 22/1973 concerning Expansion of the Medan Municipality."

"ABSTRAKAkibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidak- jelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya.

---

ABSTRACT

The legal consequences of the existence of a bankrupt statement, causes the person experiencing bankruptcy, for the sake of law losing his/her rights to act freely upon his/her wealth which included in bankruptcy, and also the right to maintain them, since the date of bankruptcy verdict is established. For an individual person whose profession as a notary, that bankrupt statement not only causes him/her losing his/her right to maintain his/her wealth which included in the inheritance of bankruptcy , but more than that may cause him/her to be dismissed from his/her position as a notary. The writer has objectives in conducting this research, which are to find out and analyze how the legal consequences of bankruptcy concerning an individual person having profession as a notary. The existence of sanctions provisions governing notary dishonorable discharge if declared bankrupt by a court decision that has obtained legal force remains as stipulated in Article 12 letter a Law of Notary Position, causing uncertainty about the capacity of a notary whether as a debtor or a representative from his position."

"Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang berkaitan dengan pertanahan, seringkali dijumpai badan hukum (yang tidak ditunjuk pemerintah) yang mengupayakan untuk dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2305 K/Pdt/2020 menyatakan bahwa pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan objek sengketa adalah pihak Gapensi yang merupakan badan hukum berbentuk Perkumpulan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perjanjian nominee yang dibuat dengan Akta Notaris No 7 antara Gapensi dengan Gito Suwiryo sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sebenarnya adalah milik Gapensi. Disisi lain perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal”. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi dalam putusan, Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat dihadapan notaris.

---

The government imposes restrictions on land ownership in Indonesia. The government prohibits legal entities from having ownership rights to land, except for legal entities declared by government regulations. In land-related transactions, legal entities (which are not appointed by the government) are often found who try to obtain land with ownership status using a nominee agreement mechanism. This research uses a doctrinal legal research method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. The case in the Supreme Court decision Number 2305 K/Pdt/2020 states that the actual owner of the land and buildings subject to dispute is Gapensi which is a legal entity in the form of an association. The Panel of Judges did not consider the nominee agreement made with Notarial Deed Number 7 between Gapensi and Gito Suwiryo as an attempt to smuggle the law but used it as the basis that the land and building objects in dispute actually belonged to Gapensi. On the other hand, if the nominee agreement is described based on the legal terms of an agreement, then the agreement does not fulfill the requirement of "a lawful cause". This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 1 (1) PP No. 38 of 1963 and Article 26 (2) UUPA, so the nominee agreement should be null and void because it violates the law. However, in the decision, the Panel of Judges acknowledged the validity of the nominee agreement made before a notary."

"Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Selain itu PPAT juga dituntut untuk bersikap jujur, independen dan tidak memihak pada salah satu kliennya. PPAT juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait masalah pertanahan yang dihadapi kliennya dan menolak untuk membuat akta apabila tidak disertai dengan data formil. Akta PPAT yang dibuat dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memiliki konsekuensi yuridis terhadap aktanya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian preskriptif dan dianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPAT wajib membuat akta sesuai bentuk dan tata cara yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kelalaian PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta sesuai peraturan yang berlaku dapat berakibat aktanya memiliki cacat yuridis dan kehilangan otentisitasnya. Pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan PPAT dapat menuntut ganti kerugian.

---

The importance of written evidence on daily lives of society has long been recognized. Authentic deed as a written evidence is very much needed both in private and public activities and in business transactions because authentic deed has the strongest and fullest proof that things that said in the deed are true. PPAT as one of the officers which has been appointed to make authentic deed has to work with accuracy and carefulness in making the deed. Besides that, PPAT also is demanded to work independently and impartial. In doing his job, PPAT has to give the best advice to his/her clients over their problems about making the best decision towards their land problems. PPAT deeds that was made not in accordance to legislation will have judicial qonsequences on the deeds and PPAT could be charged based on Torts by people that has been injured. This research uses judicial normative method of research with prescriptive type of research and outcome in prescriptive analysis research.

From the research that has been done, it can be summarized that the importance of the authenticity of the deed is that it is made in accordance to Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negligence in making the deed in accordance to the law would make the deed loose its authenticity and PPAT could be sued for damages by parties injured."

"Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read, explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding a new legal act."

"[ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusiaserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusiayang telah dialihkan kepada pihak lain secara sepihak. Selain itu, dijelaskan pulaakibat hukum dari adanya cidera janji debitur. Pengalihan ini dilakukan berulangkalike beberapa pihak lain dari waktu ke waktu untuk melanjutkan pelunasan debiturlama tanpa sepengetahuan krediturnya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui akibatdan kewajiban hukum dari perbuatan tersebut. Berdasarkan penelitian ini diketahuiberbagai permasalahan kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum yangterdapat dalam undang-undang jaminan fidusia yang diberikan kepada para pihakdalam proses jaminan fidusia.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the legal consequences arising from the transfer offiduciary collateral object and the legal remedies which could be brought by thecreditor on regards of fiduciary collateral objects which has already transferred toanother party one-sidedly. Besides, it also explains the legal consequences of thedefault made by the debtor(s). The transfer of fiduciary collateral objects is donecontinuously to many other parties several times in order to carry on the repayment ofthe debt from the previous debtor without giving any notice to the creditor. Thepurpose of this thesis is to elaborate the impacts and legal basis of consequences fromthe default caused by the giver of fiduciary which has made the one sided transfer offiduciary collateral object. From this research, we could recognize various problemarising from the lack of legal safeguarding and the legal consequences which arefound in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary given to the parties infiduciary system., This thesis explains about the legal consequences arising from the transfer offiduciary collateral object and the legal remedies which could be brought by thecreditor on regards of fiduciary collateral objects which has already transferred toanother party one-sidedly. Besides, it also explains the legal consequences of thedefault made by the debtor(s). The transfer of fiduciary collateral objects is donecontinuously to many other parties several times in order to carry on the repayment ofthe debt from the previous debtor without giving any notice to the creditor. Thepurpose of this thesis is to elaborate the impacts and legal basis of consequences fromthe default caused by the giver of fiduciary which has made the one sided transfer offiduciary collateral object. From this research, we could recognize various problemarising from the lack of legal safeguarding and the legal consequences which arefound in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary given to the parties infiduciary system.]"

"Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga karena perbuatan melawan hukum, serta mengungkap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Akibat sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah serta segala dokumen yang dilahirkan sebelum ataupun setelah diterbitkan sertipikat, perbuatan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya sertipikat lumpuh dan tidak berharga, kembali ke keadaan semula, pemilik yang sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat dan ganti kerugian. PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah pusaka tinggi, peranan PPAT antara lain memastikan bahwa penghadap benar sebagai pemilik tanah, melakukan checking terhadap sertipikat, melakukan pengecekan terhadap warkah, melakukan konfirmasi faktual mengenai Harta Pusaka Tinggi tersebut ke nagari tempat objek tersebut berada, melakukan pengecekan SKPT, meminta dokumen lain seperti Ranji, Sporadik, Surat Penyataan Kepemilikan Tanah, Surat Kesepakatan atau Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Wali Nagari atau Lurah setempat, Bukti bayar PBB serta KTP dan KK penghadap serta mengerti tentang hukum adat daerah di mana PPAT berkedudukan.

---

The customary land of the people is a joint property of a people and is inherited from generation to generation. In the practice of certifying high inheritance land rights in Minangkabau, there are many certificates in the name of individuals who do not get approval from members of other customary clans or are certified for the first time by individuals who are not entitled to the land which causes disputes over inherited land in the future. This study aims to analyze the legal consequences of ownership certificates on the High Inheritance’s land of people who are declared paralyzed and worthless due to acts against the law and to reveal the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the transfer of rights to High Inheritance’s Land. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as research targets. This study uses primary and secondary data with qualitative analysis methods. Legal consequences of land ownership certificates of high inheritance that has been declared paralyzed and worthless due to unlawful acts is certificates of land rights do not have the force of law, and all documents issued before or after the issuance of the certificate and legal actions taken after the issuance of the certificate are paralyzed and worthless, returning to their original state, the actual owner can apply for cancellation of the certificate and compensation. In carrying out legal actions, PPAT must always apply the precautionary principle. Concerning the transfer of rights to heritage high land, the role of the PPAT includes ensuring that the claimant is genuinely the owner of the land, checking the certificate, checking the Warkah, making factual confirmation regarding the inheritance to the Nagari where the object is located, checking the SKPT, ask for other documents such as Ranji, Sporadic, Declaration of Land Ownership, Letter of Agreement or Clan Agreement, Certificate of Wali Nagari or local Lurah, Proof of PBB payment and KTP and KK of the party and understand the customary law of the area where the PPAT is domiciled, thus can minimize disputes over high inheritance land within the scope of PPAT."

"Penelitian ini membahas mengenai pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai peruntukkannya untuk mengikat penjual dan pembeli. Perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan para pihak sebagai jaminan atas perjanjian pokok utang piutang yang dibuat oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tidak berpihak dalam pembuatan akta autentik. Hal ini disebabkan notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan para pihak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan tipologi perspektif. Debitur mengalami kerugian karena kehilangan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kreditur. Kreditur melakukan peralihan hak atas tanah secara melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap salah satu pihak yang dirugikan adalah pembuatan perjanjian menggunakan asas itikad baik bagi para pihak. Setiap orang yang membuat perjanjian harus menggunakan itikad baik untuk melindungi masing-masing kepentingan para pihak. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian diharapkan para pihak dapat menjalankan perjanjian sesuai dengan kesepakatannya. Notaris yang melakukan pembuatan akta haru mematuhi kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris harus bertindak jujur, seksama, amanah, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Hal ini penting dilakukan agar pembuatan akta tidak memihak salah satu pihak melainkan melindungi pihak.

---

This study discusses the making of a sale and purchase agreement that is not in accordance with its intended purpose to bind the seller and buyer. The sale and purchase agreement made by the parties as collateral for the principal debt agreement made by the parties. The sale and purchase agreement made by the parties was canceled by the Bantul Regency District Court Number 5 / Pdt.G / 2023 / PN Btl. This study uses a doctrinal approach with a typology of perspective. The debtor suffered a loss due to loss of land rights due to unlawful acts committed by the creditor. The creditor transferred land rights unlawfully. Legal protection for one of the injured parties is the making of an agreement using the principle of good faith for the parties. Everyone who makes an agreement must use good faith to protect the interests of each party. The application of the principle of good faith in the agreement is expected that the parties can carry out the agreement in accordance with their agreement. Notaries who make deeds must comply with the notary's obligations in Article 16 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary that notaries must act honestly, carefully, trustworthy, impartially, and protect the interests of the parties. This is important to do so that the making of the deed does not favor one party but rather protects the party."

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah dan kesesuaian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan menyerahkan salah satunya yaitu bukti tertulis berupa SKT diatur dan diperbolehkan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, dengan syarat wajib segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung dengan bukti lainnya seperti bukti pembayaran PBB, surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan RR sebagai pemilik yang berhak atas tanah sudah tepat. RR dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah menguasai fisik tanah dan melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum membeli tanah, walaupun jika dilihat dari sejarah tanahnya berasal dari perjanjian pengikatan hibah yang batal demi hukum karena menggunakan bukti tertulis salah satunya yaitu SKT yang telah dijual sebelumnya oleh IT kepada ES. Jika dibandingkan dengan ES, sebenarnya ia merupakan pihak yang paling berhak atas tanah karena memperoleh tanah berdasarkan AJB No. 58/II/1988 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TYD, akan tetapi ia tidak menguasai fisik tanah dari tahun 1988 dan pada 2015 baru mengetahui bahwa di atas tanahnya terdapat kepemilikan pihak lain yaitu RR.

---

The transfer of land that has not been certified with written evidence, one of which is a information land letter issued by the Village Head should be carried out after going through the land registration process for the first time, to provide certainty and legal protection regarding ownership of land. At this writing, will discuss the legal force of a information land letter issued by the Village Head  in the land transfer process and the appropriateness of the considerations and decisions of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021. This study uses a form of doctrinal research with descriptive and prescriptive research types. The research method is qualitative in the form of prescriptive research results. The results of the study are the making of a Deed of Sale and Purchase Land by the Land Deed Official for land that has not been certified with written evidence, one of which is information land letter issued by the Village Head regulated and permitted in Article 25 paragraph (1) government regulation number 10 of 1961 and Article 39 paragraph (1) letter b government regulation number 24 of 1997 with the condition that it must be immediately registered with the Office land, based on Article 40 government regulation number 24 of 1997. The considerations and decisions of the Panel of Judges in determining RR as the rightful owner of the land is correct. RR is categorized as a buyer in good faith because he physically controls the land and checked the legality of the land before buying the land. ES is actually the person with the most rights over the land because she acquired the land based on the Land Sale and Purchase Deed number 58/II/1988. However, he did not physically control the land from 1988 and she only found out that in 2015, her land was owned by another person, namely RR."