Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RPB daerah merupakan dokumen perencanaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Studi ini berfokus pada pengurangan risiko melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga di Indonesia sebagai upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Tujuan dari analisis ini adalah melihat pengaruh keberadaan RPB daerah di level kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan bencana dengan proksi cakupan pengetahuan peringatan dini bencana dan keikutsertaan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana rumah tangga. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukan RPB daerah mampu memberikan perbedaan positif terhadap kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga.

---

Regional disaster planning is a document that aims to reduce the risk due to disaster impacts. This study mainly focuses on household disaster preparedness activities in Indonesia in implementing disaster risk reduction as an effort on disaster coping. This becomes important because Indonesia is a disaster-prone area. The purpose of our analysis is to look at the effect of RPBs at the district/city level on disaster preparedness with regional coverage of household disaster early warning knowledge and participation in training or disaster rescue simulations as a proxy. This study uses a combination of Ordinary Least Square (OLS) regression and propensity score matching (PSM). The results showed the regional RPB was able to provide an positive difference in the supply of household disaster preparedness."

"

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.

 

"

"ABSTRAKKoperasi dapat menjadi organisasi yang relevan dengan kondisi petani kecil yang menghadapi kendala produksi dan pemasaran. Pada subsektor perikanan budidaya, koperasi berperan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan posisi tawar pembudidaya kecil. Bukti empiris mengenai dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan pembudidaya masih terbatas. Untuk itu, menggunakan data cross section dan skala nasional, penelitian ini menganalisis dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan di Indonesia. Model Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengestimasi efek kausal dari keanggotaan koperasi dengan mengurangi bias seleksi. Sampel penelitian terdiri dari rumah tangga pembudidaya nila, lele, gurame, bandeng dan rumput laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa keanggotaan koperasi menghasilkan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan anggota koperasi rumah tangga pembudidaya nila dan bandeng. Sementara bagi rumah tangga pembudidaya lele, gurame dan rumput laut, keanggotaan koperasi belum berdampak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam subsektor perikanan budidaya. Namun perlu upaya untuk meningkatkan layanan ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggota.

---

ABSTRACTCooperatives could be an organization that is relevant to the conditions of small farmers facing production and marketing constraints. In the aquaculture subsector, cooperatives play a role in reducing transaction costs and increasing the bargaining position of small fish farmers. Empirical evidence regarding the impact of cooperative membership on farmers income is still limited. For this reason, using cross section and national scale data, this study analyzes the impact of cooperative membership on fish farmer household income in Indonesia. The Propensity Score Matching (PSM) model is used to estimate the causal effect of cooperative membership by reducing selection bias. The research sample consisted of tilapia, catfish, carp, milkfish and seaweed farmer households. The results show that cooperative membership exerts a positive and statistically significant impact on member income of the tilapia and milkfish farmer household. While for households of catfish, carp and seaweed farmer, cooperative membership has not had a significant impact. This finding indicates that cooperatives have the potential to be further developed in the aquaculture subsector. However, efforts are needed to improve the economic services provided by cooperatives to members."

"Dua fenomena perilaku intoleransi dan ketimpangan ekonomi yang muncul belakangan ini di Indonesia dapat mengancam persatuan Indonesia. Wahid Foundation pada 2017 mencatat bahwa insiden pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan dan meluas di 27 provinsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif karena ketimpangan yang tumbuh cepat. Koefisien Gini telah meningkat dari sekitar 0,33 pada tahun 1996 menjadi 0,41 pada tahun 2015. Meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk perilaku kolektif seperti perluasan protes sosial yang telah terlihat akhir-akhir ini di Indonesia. Apakah kedua fenomena ini berkorelasi kuat? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan dan perilaku intoleransi di Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Kami mengukur perilaku intoleran menggunakan persepsi individu yang terkait dengan persetujuan untuk hidup dengan agama lain di rumah kos, tetangga dan desa. Estimasi ekonometrika kami menggunakan model order logit menemukan bahwa individu yang memiliki pendapatan serta pencapaian pendidikan di bawah rata-rata masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak toleran. Ketimpangan dalam pendapatan dan pendidikan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya mendorong perilaku intoleransi terhadap orang lain. Temuan ini menyerukan keprihatinan serius dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan masyarakat yang damai dari beragam masyarakat di Indonesia.

---

Two phenomena of intolerance behavior and inequality that have emerged lately in Indonesia can threaten Indonesias unity. The Wahid Foundation in 2017 recorded that incidents of violations of religious freedom have increased significantly and widely in 27 provinces in Indonesia. At the same time, the economic growth in Indonesia has not always been inclusive due to fast-growing inequality. The Gini coefficient has increased from roughly 0.33 in 1996 to 0.41 in 2015. Rising inequalities can be a catalyst for collective behavior such as the expansion in social protests that have been seen lately in Indonesia. Are these two phenomena strongly correlated? This study aims at exploring the relationship between inequality and intolerance behavior in Indonesia using the Indonesia Family Life Survey (IFLS). We measured intolerant behavior using the perceptions of individuals related to consent to live with other religions in boarding houses, neighbors and village. Our econometric estimations using the ordered logit model found that individuals owning income as well as educational attainment below the average of the community have a higher tendency of being intolerance. Inequality in income and education might induce social jealousy which in turn encourages intolerance behavior towards others. These findings call for serious concerns from stakeholders to maintain a peaceful society of diverse society in Indonesia."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"Penelitian ini mencoba mengevaluasi dampak dari program kredit mikro terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel keluaran yang kami gunakan adalah tingkat kemiskinan, indeks kesenjangan kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Di bawah asumsi staggered setting, kami mengeksplorasi efek dari program dengan adanya intensitas realisasi kegiatan, waktu treatment yang berbeda sepanjang waktu observasi, serta adanya perubahan setting kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, program kredit mikro memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Membandingkan dua pengaturan program yang dijalankan, skema subsidi bunga memberikan hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik daripada skema imbal jasa penjaminan. Selain itu, terdapat efek proses pembelajaran karena efek yang dihasilkan ketika menggunakan keseluruhan waktu observasi lebih tinggi dari efek yang dihasilkan dari analisis dengan waktu parsial. Selain itu, magnitud efeknya juga semakin besar dengan signifikansi yang lebih tinggi selama periode pengamatan. Untuk analisis efektivitas biaya, program kredit mikro yang dievaluasi (KUR) lebih efektif dibandingkan dua bantuan produktif lainnya, KUBE dan KBI-JKN. Penargetan yang spesifik, suku bunga yang rendah, dan mekanisme penilaian risiko bank membedakan program kredit mikro di Indonesia.

---

This study tries to evaluate the impact of the microcredit program on poverty in Indonesia. The outcome variables we use are the headcount index, poverty gap index, and poverty severity index. Under the assumption of a staggered setting, we explore the effect of the program in the existence of heterogenous intensity, treatment time, and program setting. The results show that, in general, the microcredit program has a positive impact on poverty alleviation. Comparing the two program schemes of microcredit, the second period’s scheme, the interest subsidy, gives a better poverty alleviation result than the guarantee-fee scheme. The result also exhibits the learning process since the full period effect is higher than the partial period's effect, and the magnitude gets larger with higher significance over the observation periods. The evaluated microcredit program is more effective for cost-effectiveness analysis than two other productive aid; KUBE and KBI-JKN. The specific targetting, low-interest rate, and formal bank risk assessment mechanism differentiate the microcredit program in Indonesia."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari upah minimum terhadap anak bekerja di Indonesia, menggunakan SAKERNAS BPS tahun 2012. Beberapa penelitian anak bekerja sebelumnya mempercayai bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi fenomena anak bekerja karena kesejahteraan rumah tangga meningkat. Namun secara teori, peningkatan upah yang disebabkan oleh kebijakan upah minimum dapat menyebabkan beberapa orang dewasa terkena pemutusan hubungan kerja, akibatnya rumah tangga tersebut mengirim anaknya untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan model multinomial logit dan membagi dua tipe anak bekerja, yaitu pekerja keluarga dan pekerja di pasar kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak pekerja keluarga meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum, terutama jika orang tua kehilangan pekerjaan dari sektor formal. Sedangkan dampak upah minimum terhadap anak di pasar kerja tidak ditemukan adanya signifikansi. Pada kondisi daerah, penelitian ini menemukan bahwa dampak upah minimum di daerah maju, cenderung untuk mengurangi probabilitas anak bekerja lebih besar dibandingkan daerah berkembang. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara upah minimum terhadap anak bekerja rumah tangga di luar sektor formal. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa dampak upah minimum terhadap anak bekerja adalah fenomena yang kompleks.

---

ABSTRACT This study investigates the impact of minimum wage on child labor in Indonesia using SAKERNAS BPS 2012. Some previous studies about child labor believe that, rising minimum wage could reduce the incidence of child labor because household welfare get improve. However, theoretically if rise in wage is achieved by a minimum wage law, it can for instance cause some adult to be unemployed and send their children to work. This study use multinomial logit model and separate two types of child labor, within the household and labor market. The result suggests that child labor within the household may rise as the minimum wage is raised, especially if parents lost their jobs from formal sector, while there is no significant in child labor in labor market. In type of regional condition, the impact of minimum wage in a type of modern economic, can reduce the incidence of child labor in labor market much greater. This study also found an association between minimum wage and child labor in non-formal worker households. Overall the study argues that the impact of minimum wage on child labor is a complex phenomenon.

"

"ABSTRAKBanyak penelitian mengungkapkan bahwa keluarga yang semakin miskin akan menyebabkan kejadian anak bekerja lebih banyak luxury axiom . Akhir-akhir ini, peneliti sudah mulai melihat adanya kondisi dimana keluarga yang mempunyai banyak tanah keluarga yang lebih kaya , justru membuat fenomena anak bekerjanya lebih banyak wealth paradox . Kondisi wealth paradox dibayangkan menjadi paradox dari kondisi luxury axiom. Namun demikian, kondisi wealth paradox sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam kondisi luxury axiom. Banyak penelitian tentang anak bekerja di Indonesia yang spesifikasi empirisnya belum dapat menangkap adanya kemungkinan perilaku wealth paradox dan luxury axiom, sehingga penelitian ini mencoba memberikan kontribusi perilaku anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan spesifikasi empiris yang dapat menangkap perilaku wealth paradox dan luxury axiom. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menguji hipotesis wealth paradox dan luxury axiom terhadap anak bekerja di Indonesia dengan menggunakan data IFLS 5. Model yang digunakan di sini adalah tobit dengan instrumental variable. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa perilaku wealth paradox dan luxury axiom juga terjadi dalam konteks anak bekerja pada keluarga pertanian di Indonesia.

---

ABSTRACTSome studies on child working have shown that there is positive relationship between household poverty and child working luxury axiom . Recently, researchers have started to see the conditions that greater land wealth leads to higher child working wealth paradox . Seemingly, wealth paradox becomes a paradox of luxury axiom. However, the condition of the wealth paradox can be integrated into luxury axiom. Empirical spesifications some studies on children working in Indonesia have not been able to capture the possible behavior of wealth paradox and luxury axiom, so contribution of this study is using empirical specification that can capture the wealth paradox and luxury axiom of child working in Indonesia. The study aims to test wealth paradox and luxury axiom for child working in Indonesia. This study using datas number of working hours of children, land, per capita consumption expenditure, the characteristics of children, families and the environment from IFLS 5, and tobit with instrumental variables model. The results support for hypothesis of wealth paradox and luxury axiom for child working in Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan oleh pemerintah daerah terhadap pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 dan 2014 dan APBD kabupaten/kota. Hasil empiris dengan model tobit menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah menurunkan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Menurut kelompok pendapatan, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi total pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga di semua kelompok pendapatan. Menurut jenis pengeluaran, peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi pengeluaran iuran sekolah di semua kelompok pendapatan. Sementara itu, pengeluaran pendidikan pemerintah yang meningkat signifikan mengurangi biaya peralatan sekolah, transport dan kursus pada kelompok pendapatan rendah dan menengah dan tidak signifikan memengaruhi rumah tangga di kelompok pendapatan tinggi.

---

This study aims to determine the effect of education spending by local governments on education expenditure by households according to income groups. This study uses data from Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 and 2014 and local government budget (district/city). Empirical results from tobit model indicate that an increase in local government expenditure on education reduces household expenditure on education. According to income groups, education expenditure by the government significantly reduces total education expenditure by household in all income groups. By type of expenditure, an increase in education spending by the government significantly reduces school tuition spending in all income groups. Meanwhile, an increase in education spending by the governma on education significantly reduced the cost of school equipment, transport and courses in the low and middle income groups and did not significantly affect households in the high income group."