Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" namun PT. IKP selaku pemegang saham tidak menandatangani keputusan Sirkuler PT. KPB. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta baru mengenai perubahan Anggaran Dasar ataupun akta Perubahan Data Perseroan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya. Akibat dari Keputusan Sirkuler tersebut kepastian hukum status PT. IKP selaku pemegang saham menjadi tidak ada. Sebagai pemegang saham dari PT. KPB, PT. IKP juga dapat membuat akta baru untuk memulihkan haknya kembali. Diharapkan agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan seksama dan cermat serta mempergunakan haknya untuk menolak klien apabila data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThe study discusses about juridical implications of the deed that made based on Circular Resolution of Shareholders that has legal defect in case study of Jakarta State Administrative Court Desicion Number 105/G/2019/PTUN-JKT. The research method used is juridical-normative with prescriptive-analytical research and uses secondary data material in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned" but PT IKP as the shareholder did not sign the Circular Resolution of PT KPB. Preparations of Deed of Circular Resolution regarding change of company's data has been issued the Decree of Ministry of Law and Human Rights that based on circular resolution that has legal defect which can be default by the parties through a lawsuit in District Court. Deed made before a Notary based on legally defected Circular Resolution can be cancelled by the parties by making a deed of amandments to the articles of association or making a deed of amandments of the Company's data or through a lawsuit to the District Court. The injured parties can report the Notary to the Regional Supervisory Council which sanctions will be purpose by the Regional Supervisory Council for the Notary based on their violation. As a result of the Circular Resolution, there has been no legal certainty of the status of PT. IKP as a shareholder of PT KPB does not exist. As a shareholder of PT. KPB, PT. IKP can also make a new deed to restore their rights. It is expected that the Notary to execute their position carefully and meticulously and also use their rights to refuse a client if the required data is not in accordance with the legislation."

"Pelaksanaan kasus kepailitan dapat ditempuh melalui prinsip going concern, melanjutkan kegiatan usaha suatu perseroan yang dinyatakan pailit dengan menunjuk pihak ketiga berdasarkan kesepakatan kreditur pailit. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terdapat pihak yang dirugikan akibat kegiatan hukum melanggar ketentuan hukum berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai status hukum Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dibuat notaris dalam harta pailit, dan perlindungan hukum bagi investor going concern yang mengalami kerugian akibat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis menyatakan pelaksanaan perubahan anggaran dasar menyangkut harta pailit yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham harus didahului dengan persetujuan kurator, tidak dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan keputusan pengadilan, bertentangan dengan penetapan pengadilan, sehingga menyebabkan batal demi hukum isi dari akta tersebut. Pelaksana/investor going concern yang dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan akta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, karena secara hukum bertentangan dengan Pasal 20 UUPT, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun saran yang dapat diberikan baik bagi debitur pailit maupun notaris hendaknya memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Sirkuler perseroan pailit. Perseroan pailit harus patuh terhadap hukum kepailitan yang berlaku, menghargai dan menyanggupi proses pelaksanaan going concern yang sedang berlangsung.

---

The implementation of bankruptcy cases can be pursued through the going concern principle, continuing the business activities of a company declared bankrupt by appointing a third party based on the agreement of the bankrupt creditor. However, in its implementation, it often creates problems, such as there are parties who are harmed due to legal activities violating applicable legal provisions. The problems raised in this study are regarding the legal status of the Circular Decision Deed of Shareholders made by a notary in bankruptcy assets and legal protection for going concern investors who suffer losses due to the Shareholders' Circular Decision Statement Deed. To answer this problem does not appear to be modifying the subject a normative juridical legal research method with an analytical perspective research type. The results of analysis that implementation of amendments to the articles of association concerning bankruptcy assets as stated in the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders must be preceded by curator approval, cannot be contrary to laws and regulations, contrary to court decisions, contrary to court decisions, thus causing null and void the contents of the deed. The Implementers/going concern investors who are disadvantaged can file a lawsuit for deed cancellation based on Article 3 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 because legally, it is contrary to Article 20 Law No. 40 of 2007, Article 1 number (1) jo. Article 69 paragraph (1) Law No. 37 of 2004. The advice that can be given to both the bankrupt debtor and the notary is to understand the applicable legal provisions in implementing amendments to the articles of an association through the Circular Decree of the bankrupt company. Bankruptcy companies must comply with applicable bankruptcy laws, respect and undertake the ongoing process of implementing the going concern"

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta autentik. Dalam membuat akta autentik tersebut seorang notaris harus berpedoman pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik untuk mengemban penuh tanggungjawab jabatan. Namun faktanya tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang Notaris belum sepenuhnya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggungjawab yang sudah diatur didalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan sirkuler yang cacat hukum serta bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang dirugikan berdasarkan pada putusan pengadilan negeri Nomor 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby. Penelitian ini menggunakan metode Doktrinal yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian terhadap tema permasalahan yang diangkat adalah Notaris tersebut dapat dikenakan tanggungjawab perdata, tanggungjawab pidana serta tanggungjawab administrasi yang berhubungan dengan diberhentikan sementara melalui usulan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian mengenai keabsahan akta yang dibuat yaitu tidak terpenuhinya syarat sah dalam pembuatan akta autentik dikarenakan Notaris tersebut tidak memperhatikan ketentuan dalam pembuatan akta autentik dan melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan yang ada dalam UUPM mengenai nominee dan untuk perlindungan oleh para pihak yang dirugikan bisa melalui gugatan perdata dan memintakan ganti kerugian apabila bisa dibuktikan bahwa Notaris yang membuat akta autentik tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkannya akta autentik.

---

Notary is a public official who is authorized by the state to make an authentic deed. In making this authentic deed, a notary must be guided by the Notary Office Law and the Code of Ethics to fully assume the responsibilities of the position. But in fact the responsibilities carried out by a Notary have not been fully considered and implemented properly. This is evidenced by the fact that there are still notaries who ignore the responsibilities that have been regulated in the Law on Notary Position and the Code of Ethics. The problem in this study is regarding the responsibility of a notary in making a legally flawed circular statement deed and how the validity of the deed made by the notary and the form of legal protection for shareholders who are harmed is based on the district court decision Number 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby . This research uses the doctrinal method, namely research by collecting and analyzing relevant literature materials to gain a comprehensive understanding of the problems studied. The results of research on the theme of the problem raised are that the Notary can be subject to civil liability, criminal responsibility and administrative responsibility related to being temporarily dismissed through a proposal from the Regional Supervisory Council. Then regarding the validity of the deed made, namely the non-fulfillment of the legal requirements in making an authentic deed because the Notary did not pay attention to the provisions in making an authentic deed and violated the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the provisions in the UUPM regarding nominees and for protection by the parties those who are harmed can go through a civil lawsuit and ask for compensation if it can be proven that the Notary who made the authentic deed has been proven to have committed an unlawful act by issuing an authentic deed."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

---

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act."

"ABSTRAKTesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham RUPS sebagai akta pejabat yang cacat yuridis. Dewasa ini para pengusaha sering menggunakan uang sebagai sarana mewujudkan segala sesuatu yang hendak dicapai yang mengakibatkan Notaris berada dalam keadaan dilema sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun dipandang sebagai akta yang tidak sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas PT.X dan keabsahan RUPS PT. X berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT dan anggaran dasar PT.X, serta kedudukan dan tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPS PT.X yang dibatalkan oleh pengadilan karena cacat prosedural. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris sebagai pejabat umum merupakan pihak yang dipercaya untuk membuat akta autentik dimana Notaris harus bertindak netral untuk menjaga kepentingan para pihak, sehingga Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS wajib memeriksa keabsahan penyelenggaraan RUPS. Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar mengakibatkan keputusan RUPS yang diambil menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Implikasi hukumnya adalah akta risalah rapat yang dibuat oleh Notaris yang menimbulkan kerugian di salah salah satu pihak menjadi dapat dibatalkan, yang berarti Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara administratif.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal implications of The General Meeting of The Shareholders as legally defect deed of the official. Nowadays the businessmen often use money as a media to create a goal that may cause Notary in a dilematic position, causing a violation of authority that may cause the deeds become legally defected, voidable, or deemed as non perfect evidence. The legal problematics in this thesis are to analyze the role and the liability of the Notary regarding the deed of GMS PT.X and the legality of the PT. X rsquo s GMS based on Law Number 40 of 2007 regarding limited libality company and article of association of PT. X and the role and liability Notary regarding the court stipulation that deem the GMS deed of PT. X void because of procedural error. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study. The result of this thesis are Notary as a public official is a trusted party who draw authentic deed, therfore the Notary shall be neutral to protect the interest of the parties, thus the Notary shall check the legality of the GMS when he or she draws the GMS deed. The GMS which is not in accordance with Company Law and article of association cause the stipulations in the GMS are invalid and unbinding. The legal implication is the GMS deed that was drawn by Notary which cause loss in one of party become voidable, which means the Notary may be sued privately or administratively "

"Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dan setiap akta tidak boleh memiliki nomor yang sama dalam tanggal yang sama. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Keabsahan akta yang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penomoran akta sama dengan akta lainnya, 2)Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya dan 3)sanksi hukum terhadap kesalahan penomoran akta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sepanjang syarat-syarat otentitas akta seperti syarat formal, syarat materiil dan syarat lahiriah akta tersebut terpenuhi maka akta tersebut tetap autentik meskipun terdapat dua akta Notariil yang berbeda pada hari dan tanggal yang sama.Akibat hukum terhadap akta yang mempunyai nomor yang berbeda antara salinan dan minutanya adalah adanya pelanggaran administratif dalam salinan akta tersebut akan tetapi autentisitas akta tersebut tidak terpengaruh. Sebelum Notaris mengeluarkan salinan akta, Notaris wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap minuta akta, repertorium, identitas-identitas serta dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta untuk menghindari kesalahan pada salinan akta.

---

In carrying out its position, Notary is required to make a list of deeds or known as Repertorium and record all deeds made by or before him either in the form of original of the deed and deed in originali. Numbering of deed or certified copy of the deed must be based on the number listed in repertorium. Numbering of deeds must be sequence in accordance with the making of the deed and each deed cannot have the same number on the same date. The main problems in this study are: 1) The validity of the deed which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights in the case of numbering the deed is the same as the other deeds, 2) The legal consequences of the deed that has a different number between the copy and the original of the deed and 3) legal sanctions against the deed numbering error. This research is qualitative research with normative juridical method and uses descriptive analytical research typology. Based on the results of the study it can be concluded that as long as the deed authenticity requirements such as formal requirements, material requirements and the outer terms of the deed are fulfilled, the deed remains authentic even though there are two different Notariil deeds on the same day and date. The legal consequence of the deed which has a different number between the copy and the certificate is the existence of an administrative violation in the copy of the deed, but the authenticity of the deed is not affected. Before the Notary issues a copy of the deed, the Notary is obliged to check the original of the deeds, repertorium, identities and documents attached to the original of the deeds to avoid errors in the copy of the deed."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi.

---

This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility."

"Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang dilaporkan atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai dengan risalah rapat bawah tangannya dan dianggap melanggar prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris sebagaimana merujuk pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris berdasarkan akta risalah rapat bawah tangan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta tersebut memiliki agenda yang berbeda dengan risalah rapatnya, ketidaksinambungan antara akta pernyataan keputusan rapat dengan risalah rapatnya disebabkan ketidaktelitian Notaris dan menyebabkan adanya asumsi keberpihakan Notaris. Perilaku Notaris tersebut dianggap telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya tersebut, maka Notaris tersebut sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study generally discusses the terms of making the deed of the statement of General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions of the Limited Liability made by a Notary. Theoretically, the GMS can be held with or without the presence of a Notary. In the implementation of the GMS not attended by a Notary, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the GMS resolutions need to be made in the form of a notarial deed, namely the deed of the statement of meeting resolutions as the notarial form of the private deed of the minutes of such GMS. However, in reality, many notarial deeds are problematic or disputed, one of which can be seen from the cases raised in this study regarding the Notary who was reported for making the deed of the statement of meeting resolutions not following the private deed of the minutes of such meeting and considered to violate the principles of Notary and the Notary Ethics Code as referred to the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely a study conducted by examining library material or secondary data, and descriptive analysis, namely a legal study aimed at describing completely a situation regarding the making of the deed of the statement of meeting resolutions by the Notary based on the private deed of the minutes of meeting under the principles of Notary and the Notary Ethics Code.The results of this study indicate that the notarial deed has a different agenda with the minutes of meeting, the discontinuity between the deed of the statement of meeting resolutions with the minutes of meeting is due to the inaccuracy of the Notary and leads to the assumption of the allegiance of the Notary. The Notary's behavior is deemed to have violated the provisions as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Law. For his negligence in carrying out his position, the Notary must be responsible for his actions under the provisions of sanctions as stipulated in the Notary Law and the Notary Ethics Code."

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"ABSTRAKAkta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar kantor PPAT, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian evaluatif. Dasar hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Wilayah kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya yaitu satu wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus melakukannya di kantor PPAT yang penandatanganannya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT tetapi harus dengan alasan yang sah sepanjang dengan kesepakatan para pihak. Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT dan Sumpah Jabatan PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban PPAT. PPAT hanya memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.

---

ABSTRACTDeed of Sale and Purchase is made by PPAT at Out of PPAT’s Office, that declared null and void by a court decision. Top of Form In fact, the development of modern society for all sectors of life based on the agreement for the sake of effectiveness and efficiency. This raises the question of how the legal implications of the PPAT’s deed made out of the PPAT’s Office, whether in accordance with the legislation in force, and how the law protection of the PPAT. By using the method of research literature and the normative juridical type of evaluative research. The basic of laws that made technical guidance in the discharge of PPAT is Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 on PPAT and the accomplishment regulations. PPAT jurisdiction in making the deed of land located in the area of ​​the Land’s office the Regency / Municipality. PPAT have to make the deed must be done in the PPAT’s office but possible to do at out of the PPAT’s office if one of the party can not present at the PPAT’s office however it must be a legitimate reason as far as have an agreement of the parties. For every PPAT act about the PPAT’s Code of Conduct and PPAT’s Oath of profession that regulates of the prohibition and obligation. PPAT only get the chance to apply for self-defense before the termination decision as PPAT."