Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perwakilan yang bersumber dari undang-undang seperti tindakan perwakilan yang dilakukan oleh orang tua, wali, dan pengampu bagi orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, yang mana berfokus pada perwakilan bagi anak di bawah umur. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang tidak cakap sehingga tindakan hukumnya tidak sah apabila dilakukan sendiri sehingga apabila anak di bawah umur hendak melakukan perbuatan hukum, maka upaya yang dapat dilakukan agar tindakan tersebut tetap sah adalah dengan menggunakan lembaga perwakilan yang telah disediakan undang-undang. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk perwakilan bagi anak di bawah umur pada peristiwa penjualan barang tak bergerak milik anak dalam Penetapan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh dan Penetapan Pengadilan No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) belum tepat karena bentuk perwakilan yang seharusnya adalah dengan perwakilan orang tua yang didasarkan pada undang-undang (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perkawinan) dan kuasa dari Pengadilan Negeri (Pasal 309 jo. 393 KUH Perdata). Ketentuan adanya kuasa dari Pengadilan Negeri dalam mengalihkan barang tak bergerak milik anak masih berlaku karena Pasal 48 UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tata cara orang tua dalam mengalihkan hak barang tak bergerak milik anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata masih berlaku. Bagi mereka yang tidak tunduk pada KUH Perdata adanya kuasa dari Pengadilan untuk mengalihkan barang tak bergerak milik anak bukanlah suatu keharusan, namun karena adanya penetapan pengadilan dapat menjadi bukti otentik dan menjamin tindakan tersebut telah sesuai dengan kepentingan anak, maka bagi mereka yang tak tunduk pada KUH Perdata dapat pula menundukkan diri pada ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses about the representations that are given by the law such as representative actions taken by parents, guardians, and curators for people who are under their control, which is focused on the representation of minors who are under their parental authority. The form of this thesis research is juridical-normative with descriptive-analytical research type. The results of this research indicate that minor children do not have full capacity to perform legal actions. So that if minors want to take legal actions, they have to be represented by their legal representatives that will act on their behalf. Then, The legal considerations in determining the form of representation when transferring immovable property owned by minor children in Court Decree No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh and Court Decree No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) are not correct because the form of representation should be the representation of parents that are based on Indonesian Marriage Law 1974 (Article 47 paragraphs (1) and (2)) and the power granted from Local Court (Article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code). Based on article 66 of Indonesian Marriage Law 1974, The provisions of article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code still apply because article 48 of Indonesian Marriage Law 1974 does not further regulate the procedures for parents when transferring immovable property owned by minor children. For those who are not subject to the provision of Indonesian Civil Code, the power granted by Local Court is not a must. However, they can also decide to subject to the provisions since the court decree can be an authentic evidence and guarantee that the action is align with the interests of the child."

"Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kedudukan tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 tahun 2021 ini menanggapi kedudukan hukum tanda bukti hak lama saat ini hanya merupakan petunjuk untuk kepentingan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan derajatnya lebih rendah daripada alat buktiuntuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan tanda bukti hak lama menjadi dasar penerbitan sertifikat. Dengan adanya PP ini pemerintah secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, agar terhindar dari permasalah seperti tumpang tindih alat bukti dalam suatu bidang tanah. Untuk mengurangi timbulnya berbagai permasalahan terkait pembuktian hak lama, sebaiknya Pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya memberikan penyuluhan dan mendampingi masyarakat terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali agar mendapat kepastian hukum pemegang haknya.

---

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. With this PP, the government indirectly forces the community to register their land, in order to avoid problems such as overlapping evidence in a plot of land. To reduce the emergence of various problems related to proving old rights, the Government should facilitate and provide convenience in the implementation of land registration. The National Land Agency should provide counseling and assist the community regarding land registration for the first time. To the community to increase awareness of registering their land for the first time in order to obtain legal certainty for the holder of the right."

"[ABSTRAKHarta benda milik anak di bawah umur sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau kejahatan dari pihak wali atau pihak lainnya sehingga orang tua atau wali harus dapat membuktikan dan meyakinkan hakim dan Balai Harta Peninggalan bahwa tindakan wali menjual benda milik anak di bawah umur adalah untuk kepentingan anak di bawah umur itu sendiri dan bukan untuk kepentingan wali atau orang lain. Tesis ini membahas mengenai penetapan pengadilan negeri atas izin penjualan barang tidak bergerak milik anak di bawah umur disertai dengan analisis terhadap penetapan pengadilan yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hakim hendaknya berhati-hati dalam memeriksa suatu permohonan dan mendasarkan putusan/penetapannya pada alat bukti yang kuat; jual beli tanah milik anak di bawah umur tetap sah meskipun tidak disertai penetapan dari pengadilan; dan PPAT wajib memberikan penyuluhan terhadap pihak yang akan melakukan perbuatan hukum dihadapannya.

---

ABSTRACTProperty owned by a children under the age are particularly vulnerable to abuse or crime by the guardian or the other parties so that parents or guardians must be able to prove and convince judges and The Relic Treasure Hall that the action of the guardian sells the property owned by a children under the age is to the interest of the children under the age itself and not for the benefit of parents or others. This thesis deals with the determination of The District Court over the sale of unmoveable good belong to children under the age accompanied by an analysis of the determination of the Court with regard to such matters i.e. determination of the Cibinong District Court Number 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn, This research is a normative juridical research with the prescriptive. Result suggests that the judge should be careful in examining a request and basing decision and was on a strong evidence; the sale of unmoveable goods belong to children under the age remain valid though not accompanied by a court determination of PPAT; and PPAT is obligied to provide counseling against parties who will do the legal actions before him, Property owned by a children under the age are particularly vulnerable to abuse or crime by the guardian or the other parties so that parents or guardians must be able to prove and convince judges and The Relic Treasure Hall that the action of the guardian sells the property owned by a children under the age is to the interest of the children under the age itself and not for the benefit of parents or others. This thesis deals with the determination of The District Court over the sale of unmoveable good belong to children under the age accompanied by an analysis of the determination of the Court with regard to such matters i.e. determination of the Cibinong District Court Number 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn, This research is a normative juridical research with the prescriptive. Result suggests that the judge should be careful in examining a request and basing decision and was on a strong evidence; the sale of unmoveable goods belong to children under the age remain valid though not accompanied by a court determination of PPAT; and PPAT is obligied to provide counseling against parties who will do the legal actions before him]"

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 6 (enam) contoh penetapan dispensasi kawin, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masing-masing memiliki alasan-alasan yang berbeda dalam meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Setiap penetapan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui dan juga memahami dengan baik, alasan-alasan apa yang dapat dibenarkan dalam penetapan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, agar tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the reasons that can be justified for submitting arequest for dispensation of marriage. Using the normative juridical research withqualitative approaches. Six examples of the court ascertainment of dispensation ofunderage marriage were shown, both district court and religious court, each one hasdifferent reason in order to be allowed for underage marriage. Each determinationof court was analyzed based on the positive laws and regulations in Indonesia,especially Law of Marriage No. 1 Year 1974, article 7 paragraph 1, regarding agerequirement for conducting marriage. The purpose of this research is to give decentinformation about the regulation and the fact of underage marriage in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai Hibah terhadap Hak Atas Tanah milik Anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai Hibah, Waris, sistem kebendaan dalam hukum perdata, mengenai usia dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian, konsep Hukum tanah nasional di Indonesia misalnya cara untuk memperoleh Hak Atas Tanah, pembuatan sertipikat tanah, dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Agraria di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera-Selatan yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengenai Harta Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus diwakili oleh kedua orang tuanya dalam hal melakukan perbuatan hukum, setelah itu tanah yang telah dihibahkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Selain itu, kondisi sosiologis masyarakat juga akan dijelaskan dalam hal pemilihan arena Hukum (forum shopping) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

---

This thesis discusses the Grant of land belonging to the Minors in Civil Law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer the discussion of Grant, Inheritance, material in Civil Law systems, the age of consents, parental authority and guardianship, draft national land law in Indonesia such as how to obtain land rights, making land certificate, and land registration in accordance with regulation Indonesian land. In addition, this paper also analysis the case against Verdict No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Lubuklinggau City South Sumatera associated with the theory. Results of this study suggest that the treasury grant given to minors must be represented by both parents in the case of legal actions, after the land had been granted must be registered with the land office. In addition, the sociological conditions will also be explained in terms of election law arena (forum shopping) to resolve disputes that occur."

"Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations."

"Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang awam bagi masyarakat umum, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di semarang dimana pembatalan perkawinan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg yang membatalkan perkawinan antara Yapto Hendarsono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian berdasarkan Putusan tersebut maka diajukan permohonan untuk penghapusan nama Yapto Hendarsono dari akta kelahiran dan di izinkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri semarang Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.Metode pendekeatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya pencoretan nama ayah dari akta kelahiran maka status anak tersebut menjadi anak ibu,dan hanya memiliki hubungan hukum dengn ibunya, sehingga dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan pembatalan perkawinan kedua orangtuanya tersebut menjadi tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah sebagai aparatur negara dapat menjalankan fungsi peradilan dengan lebih baik, prosedur yang dipermudah dan biaya yang terjangkau. Dan pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukum dan sadar hukum.

---

Cancellation of Marriage is a common thing for the general public, therefore it is interesting to discuss. One case is in Semarang where the cancellation of the marriage was decided by the High Court of Religion No. 91 / Pdt.G / 2005 / PTA.Smg the consequences of the marriage between Yapto Hendarsono and Eko Yuliani who has been blessed with two (2) children. Then based on the verdict then filed a request for deletion of name Yapto Hendarsono of a birth certificate and authorized by the Semarang District Court Ruling No. 23 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg.

The method used in this paper is a normative juridical methods. With the deletion of the names of his father's birth certificate, the status of the child into the child's mother, and only has a legal relationship with the mother, so in this case the legal protection of children in connection with the cancellation of the marriage of his parents become unfulfilled and contrary to regulations. Should the government as the state apparatus can perform the judicial function better, the procedure easy and affordable cost. And the government should provide legal counseling so that more people understand the law and litigious."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."