Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan anak bagi masyarakat dianggap sebagai anugerah. Dengan berbagai alasan dan motif, banyak pihak yang memilih melakukan pengangkatan anak. Skripsi ini menganalisis dua penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum diaplikasikan secara ideal. Hakim dalam pertimbangannya perlu lebih banyak merujuk kepada peraturan lain terkait pengangkatan anak. Selain itu, skripsi ini juga akan membandingkan praktek pengadilan terkait ketentuan pengangkatan anak sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007 berdasarkan penetapan yang dianalisis.

---

The existence of children is considered as a gift for the community. With various reasons and motives, many people choose to adopt children. This thesis analyzes two verdicts on the adoption of children which are established before and after the enactment of PP No. 54 of 2007. Through this analysis, it is known that regulations regarding adoption of children in Indonesia have not been applied ideally. The Judges in their legal consideration need to refer more to other regulations related to the adoption of children. In addition, this thesis will also compare court practice related to the regulations of adoption of children before and after the enactment of PP No. 54 of 2007 based on the verdicts which will be analyzed."

"Latar belakang skripsi ini adalah dikarenakan semakin banyaknya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan mendambakan seorang anak dari perkawinannya sehingga melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi. Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengangkat seorang anak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan mengenai proses dan tata cara pengangkatan anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui alasan serta tujuan dari pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, syarat calon orang tua angkat, calon anak angkat dan syarat- syarat serta prosedur lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari analisis kasus dapat ditarik kesimpulan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon yang dikarenakan pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak tersebut sudah tidak dirawat lagi oleh ibu kandungnya dari usia 9 bulan pada tahun 2003 sampai dengan 2012.

---

The background of this paper is due to the increasing number of married couples who do not have offspring and expecting child in their marriage. As time goes on, many Indonesian people want to raise a child, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption to provide legal and regulatory certainty regarding the process and procedures for adoption.

The purpose of this thesis is to know the reason and the purpose of adoption, also the motives based on Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption, and also to know the process of it, the requirement of the prospective adopters, prospective adopted child, the conditions, and other procedures stipulated in the Government Regulation No. 54 of 2007.

The method used in this thesis is a normative-juridical research. The conclusion of this thesis is the motivation of adoption aims for the best interests of the child in the context of child welfare and protection conducted by local customs and the provisions of legislation.

From the analysis of the case, it can be concluded that the Court grant the applicant’s petition because the applicant has raised the child solely in the best interest of the child that the child was no longer cared by his biological mother since the age of 9 months, since 2003 until 2012."

"Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, apabila kita mempelajari ketentuan tentang eksisitensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumbersumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan ?the living law? yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Oleh sebab itu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana kewenangan seorang Notaris terhadap pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia melalui tiga sistem hukum yaitu, secara hukum adat, perundang-undangan dan hukum Islam, hal ini disebabkan karena keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia tetapi ketidaksinkronan pengaturan hukum tentang pengangkatan anak tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129, dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, bagi hukum waris adat dipergunakan kebiasaan adat yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama, dalam hukum waris Islam berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah) sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang menyangkut mengenai kewarisan.

---

Adoption is a legal entity which is placed in Private Law, especially in Individual and Family Law. Civil Law Compilation Book (BW) which we inherited from The Dutch does not recognize regulation regarding child adoption. It is only regulated for the Chinese community in Staatsblad No. 129/1917. The existance of adoption in Indonesia as a legal entity has not been synchronized yet; therefore adoption is still a problem for Indonesian people, especially in regards with positive prevailling regulation in Indonesia. The non-synchronization is clearly visible if we study about the regulation about the existance of the adoption entity in all the positive law sources in Indonesia, either the western law which are taken from the regulations in Burgerlijk Wetboek (BW), the traditional law which is considered as ?the living law? applicable in Indonesian community, or Islam Law which is the logical concequences of the Moslem majority in Indonesia. Therefore how Indonesian Law regulates the execution or procedures about child adoption in Indonesia and what is the power posessed by a notary in making the adoption deed before and after the application of Government Regulation No. 54/2007 regarding the Procedures of Child Adoption and what is the legal concequences that occur from the child adoption regarding parental imheritance of the foster parents to the adopted child. Indonesian positive law regulates the procedures of child adoption in Indonesia with three law system, which are; traditional law, private law and Islam law, it is caused by the cultural diversity in Indonesian sociey but the non-synchronization of the regulating law could be settled with the formation of Government Regulation No. 54/2007. Child adoption through the notary is an order of Staatsblad No. 129/1917, in the current development, the purpose of child adoption has differ from the original purpose, and the adopted child is not only male Chinese so it involves the court, child adoption through notary is no longer accordance with the law development in Indonesian society. Adoption through court will give protection for the child?s prosperity and ensure law. Legal base for inheritance roghts adopted child in Indonesian inheritance system is by using traditional law, Islam law and western private law, for the traditional law, it is regulated bt the pravailling tadition and could refer to jurisprudence in similar cases, in Islam inheritance law it refers wajibah inheritance or donation (hibah) or the regulation in Al-Quran and Islamic Law Compilation 209 KHI (regarding wajibah inheritance) while the private law could be seen in the articles regarding inheritance."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya ada perbandingan dengan negara lain seperti singapura dan Malaysia agar menjadi bahan komparasi agar terciptanya pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yang baik dan melindungi anak itu sendiri. Secara yuridis, regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sedangkan Singapura mengaturnya didalam Adoption of Children Act dan Malaysia memiliki dua macam pengaturan yaitu Adoption Act dan Registration of Adoption Act. Dengan berbedanya pengaturan pengangkatan anak diantara ketiga negara, maka Dapat dilihat perbedaan dan persamaan dalam ketiga negara tersebut yang mana dapat di analisis secara rinci dan menyeluruh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan seperti hukum yang berlaku, syarat usia calon orang tua angkat, syarat agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, hubungan dengan orang tua biologis, pengawasan pengangkatan anak, dan ada pula persamaan yang bisa dilihat seperti tujuan dilakukannya adopsi, batas usia anak yang akan diadopsi, pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, perlunya penetapan dari Pengadilan yang berwenang terhadap adopsi, adanya penempatan sebelum pengangkatan anak disetujui. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa memerlukan suatu pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatur lebih lanjut dan membuat mekanisme dari pengangkatan anak lebih baik lag demi kepentingan dan perlindungan terhadap pengangkatan anak di Indonesia.

---

This thesis discusses the arrangement and mechanism of adoption in Indonesia, Malaysia, and Singapore. With the increasing adoption of children in Indonesia, there is a need for comparisons with other countries such as Singapore and Malaysia to be a comparative tool in order to create good adoption arrangements for children in Indonesia and to protect the children themselves. Juridically, the regulations governing the adoption of children in Indonesia are contained in Government Regulation no. 54 of 2007 on the Implementation of the Appointment of Children and the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110 of 2009 on Requirements for Adoption of the Child while Singapore regulates it in the Adoption of Children Act and Malaysia has two kinds of arrangements the Adoption Act and the Registration of Adoption Act. With different arrangements for adoption of children between the three countries, it can be seen the differences and similarities in the three countries which can be analyzed in detail and thoroughly. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion.

From the research conducted on the topic raised it can be concluded that there are similarities and differences such as applicable law, age requirements of prospective adoptive parents, religious requirements of prospective adoptive parents and adoptive children, relationships with biological parents, supervision of adoption, and there as well as identifiable similarities such as the purpose of adoption, the age limit of the adopted child, the examination of the prospective adoptive parent, the necessity of determination of the competent Court of adoption, the placement before the adoption of the child is approved. To that end, the authors suggest that it requires a more comprehensive arrangement to further regulate and make the mechanism of adoption better for the benefit and protection of adoption in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman, yaitu meliputi definisi mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, syarat dan tata cara pengangkatan anak, bimbingan dan pengawasan, akibat hukum, dan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian menekankan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia belum cukup memadai dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang tersendiri tentang pengangkatan anak agar pengaturan mengenai pengangkatan anak menjadi lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the comparison of child adoption law between Indonesia and Germany, which includes definitions of adoption, history of adoption, forms of adoption, terms and procedures for adoption, guidance and supervision, legal consequences, and annulment of adoption. This research shows that there are similarities and differences between the law of adoption in Indonesia and Germany. The method used in this study is a comparison method which conducts with a juridical-normative approach, where research emphasizes on secondary data. The result of this study indicates that legal regulations regarding child adoption in Indonesia are not yet sufficient and need to be improved. In this case, the Government needs to establish a child adoption legislation in order to make the regulations regarding child adoption become more evident and comprehensive. Thus, it can provide protection for children as well as embodying the best interest of the child."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridical- normative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."

"Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) merupakan salah satu konvensi HCCH yang berhasil diratifikasi oleh 104 negara, yang menawarkan perlindungan dan kerja sama secara khusus pada negara peserta terhadap pengangkatan anak antarnegara. Dalam Penulisan ini, Indonesia, sebagai negara yang belum mengaksesi Convention on Intercountry Adoption, akan dibandingkan dengan Jerman sebagai negara peserta Konvensi ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Convention on Intercountry Adoption, apabila diaksesi oleh Indonesia serta membandingkan dengan Negara Jerman melalui kasus-kasus pengadilan di Indonesia maupun di Jerman. Sejarah Konvensi Pengangkatan Anak antarnegara, prinsip the best interest of the child, sampai dengan implementasi pengangkatan anak akan dibahas dalam penulisan ini agar lebih mudah menganalisis hukum materiil dan hukum formil dalam pengangkatan anak antarnegara. Selain itu juga, peraturan pengangkatan anak Indonesia dan Jerman akan dijabarkan, dan menjawab apakah Indonesia perlu untuk mengaksesi Konvensi ini, walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan yang cukup mengenai pengangkatan anak antarnegara di Indonesia.

---

Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) is one of the successful convention of the Hague Convention, which has been ratified by 104 states. This Convention offers safeguards and cooperation between the contracting states for intercountry adoption. In this research, Indonesia, as a country that has not yet ratified the convention, will be compared to Germany as one of the contracting states of this convention. This research intends to analyze the significance of Convention on Intercountry Adoption if Indonesia decides to accede. Furthermore, through analyzing the court decisions, a comparison with Germany has also been made. The background of the intercountry adoption convention, the principal of the best interest of the child, and the implementation of intercountry adoption is analyzed for a better understanding between the substantive law and the procedural law of intercountry adoption. Moreover, Indonesian’s and Germany’s regulations regarding intercountry adoption is explained to identify if Indonesia needs to accede Convention on Intercountry Adoption, while having regulations that has been already governing intercountry adoption in Indonesia."

"Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya peningkatan perlindungan anak di Indonesia serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan perlindungan anak serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak di Indonesia maka dapat dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perdata di Belanda, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak sebelum dan setelah adanya peraturan pemerintah no. 54 Tahun 2007; Serta bagaimana perbandingan pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia dan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum dengan bentuk penelitian berupa metode penelitian kepustakaan (penelitian normatif) yang menitikberatkan penelitian pada data sekunder dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya pengaturan tentang pengangkatan anak dikodifikasikan dan ditempatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut dapat lebih memberikan keleluasaan kepada hak-hak anak dalam menentukan kepentingan terbaiknya; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan peran serta pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah dalam mengawasi adopsi; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan pengaturan mengenai pencabutan serta pembatalan adopsi.

---

With the increasing number of child adoption in Indonesia, the need to increase protection of children in Indonesia and the ease in the process of adoption of children are needed. Therefore, in order to increase the protection of children and ease the process of adoption in Indonesia, then a comparison can be made to the civil law in the Netherlands, particularly on the implementation of the adoption of children.

Main issues discussed in this essay are: how are the mechanism and the regulation of adoption before and after the government regulation no. 54 year 2007 is made; how are the comparison of mechanism and regulation of adoption in Indonesia and the Netherlands. This study is a comparative study of law with the form of literature research method (normative research), which focuses on research on secondary data with descriptive analytic design.

The results of this research suggest that regulation of adoption should be placed in the Book of Civil Law; that the regulation can give more flexibility to the rights of children in determining their best interests; that the that the regulation should be given additional the role of the government institution or non-government agencies in overseeing the adoption; that the regulation should be given additional settings on the revocation and cancellation of the adoption."