Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) X dalam proses pemberian kredit. Salah satu risiko di LPD X adalah risiko kredit. Dengan proses kredit yang dijalankan saat ini nilai non-performing loan (NPL) LPD X pada 3 tahun terakhir yang memiliki kecenderungan terus meningkat, yaitu 10,69%, 24,38%, dan 26.64% (LPD X, 2017). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah accountability theory untuk melihat pertanggungjawaban LPD X pada paruman desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk dapat meneliti fenomena NPL pada LPD X secara lebih dalam dan dapat memberikan evaluasi untuk manajemen LPD X. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani pengumpulan kredit yang dilakukan oleh LPD X belum efektif seperti yang dinyatakan dalam teori perbandingan dan perusahaan. LPD X belum melakukan fungsi pengingat untuk pinjaman yang akan jatuh tempo, tidak memiliki SOP penagihan kredit, periode pemberian surat peringatan pertama terlalu jauh dengan batas kredit jatuh tempo, dan LPD X tidak memiliki prosedur untuk ketentuan akun tidak tertagih. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis fungsi kredit lainnya dan menggunakan semua elemen kontrol internal.

---

ABSTRACT

---

This research is conducted to improve the internal control system of rural credit institution (Lembaga Perkreditan Desa, hereinafter referred to as LPD X) in the credit process. One of the risks in LPD X is the fact of credit. With the credit process carried out at present the non-performing loan (NPL) value of LPD X in the last 3 years are 10.69%, 24.38% and 26.64% (LPD X, 2017). The theory in this study is the theory of accountability to see the accountability of LPD X in the paruman. The method in this study is a case study to be able to examine the NPL phenomenon in LPD X more deeply and can provide an evaluation for LPD X management. Data collection is done by observation, document study, and interview methods. The result of this study indicates that the efforts made in handling credit collection conducted by LPD X has not been effective as stated in the comparison theory and company. LPD X has not performed a reminder function for loans that will be due, does not have a credit billing SOP, the period of granting the first warning letter is too far with the credit limit due, and LPD X does not has a procedure for the provision uncollectible accounts. Subsequent research can analyze other credit functions and use all elements of internal control.

"

"Tesis ini membahas tentang proses pembentukan BUM Desa Segara Giri di Desa Sanur Kauh yang memiliki konteks adat yang kuat. Wilayahnya mencakup pelemahan adat Intaran ditinggali oleh komunitas adat Sanur yang sudah memiliki sistem pembangunan yang mapan. Pakraman Intaran juga sudah membentuk BUMDas Intaran sebelum BUM Desa Segara Giri terbentuk. Konteks ini menjadikan proses pembentukan BUM Desa di Sanur Kauh sangat dinamis dengan diwarnai oleh kesamaan identitas pelakunya sebagai sesama anggota komunitas adat Sanur. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses itu terdiri atas lima tahapan, yakni musyawarah desa, sungkem pada otoritas adat, kesepakatan pembagian bidang usaha, implementasi usaha dan pembagian keuntungan. Analisis temuan penelitian mengungkap bahwa proses ini merupakan proses pembangunan lokal yang didasari oleh nilai lokal yang dimiliki oleh anggota komunitas. Meskipun BUM Desa merupakan konsep pembangunan nasional, namun pelaku pembangunan di level desa yang semuanya merupakan bagian dari komunitas adat Sanur menerjemahkannya dalam nilai-nilai adat setempat yang berdasarkan pada tri hita karana. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesamaan identitas pelaku pembangunan yang membuat dualisme berjalan dengan baik di Desa Sanur Kauh.

---

Tesis discussed about development process of BUM Desa segara Giri in Sanur Kauh Village whom had strong customary context. In its territory of Sanur Kauh, locals also recognized customary village named Pakraman Intaran. Indigenous peoples of pakraman Intaran also part of customary law community of Sanur that has developed social development planning based on local values in terms of Tri Hita karana. Pakraman Intaran has already had their own BUM Desa named BUMDas Intaran 3 years before the development of BUM Desa Segara Giri started. This context of development process brought dynamics in early stages of BUM Desa Segara Giri. The results if this research concluded that the process went in five stages started in early 2016 with village forum held by Sanur Kauh Village, head of BUM Desa Segara Giri went to seek permission from customary authorities after this forum concluded that establishment of their own BUM Desa needed. Result of their meetings were an agreement to not running business on field already taken by customary authorities. This agrement adressed on business implementation of BUM Desa Segara Giri. Research also discovered of their sharing profit scheme to each authorities. These findings analyzed came to conclusion that the process of developing BUM Desa Segara Giri was part of local development held in local values with local process. Development actors of these process shared the same social identity as part of local customs. With this single identity they were conquered the threats of being divided with dualism."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang ada di dalam Banjar Kaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan metode analisis jaringan komunikasi khusus dalam kaitannya dengan dimensi-dimensi teori yang mengkaji masalah struktur sosial pada arus informasi. Sumbangan praktis penelitian ini adalah memperkaya hasil-hasil penelitian dalam rangka mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi berlangsungnya proses di dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Bali. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, dan merupakan studi kasus, yaitu menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan ("wholeness") dari objek yang diteliti. Informan penelitian ditentukan menurut "sampling intact system", yaitu mengambil satu jaringan komunikasi yang menghubungkan lebih dari 50 titik-titik hubungan dalam satu sistem. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tentang jaringan komunikasi sosial diperoleh melalui metode "survey sociometry". Eksplorasi kualitatif dilakukan untuk menunjang strategi penelitian yang menyeluruh, yaitu selain mengadakan wawancara, juga menjalankan pengamatan langsung atau komunikasi sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara warga anggota Banjar dan bukan ataupun pendatang dalam menentukan anggota-anggota dari pihak kelompok masyarakat lain sebagai pasangan diadik yang menduduki prioritas pilihan utama. Klik-klik yang terbentuk berjumlah seluruhnya 9 klik yaitu 1 klik besar dan 8 klik kecil, yang dihubungan satu dengan lainnya oleh jalinan-jalinan komunikasi yang lemah atau rendah kedekatannya. Identifikasi dari peranan - peranan individual yang ditemukan adalah penghubung (liasion), jembatan (bridge), pemencil (isolate) dan bintang (star). Ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi pembentukan jalinan komunikasi yaitu kedekatan jarak fisik, homo dalam latar belakang sosial budaya, dan kesamaan dalam karakteristik-karakteristik sosial budaya yang lebih berperan. Ditemukan kenyataan secara menyolok bahwa faktor usia tidak menentukan bentuk jaringan komunikasi masyarakat Banjar Kaja. Tingkat pendidikan juga tidak mempunyai peran yang cukup berarti dalam menentukan pilihan-pilihan sosial di sini."

"Bali sebagai daerah yang hukum adatnya masih berpengaruh dengan kuat dan diterima oleh alam hukum daerah tersebut, yang kesemuanya berpangkal pada hidup budaya dan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Oleh karena itu, hukum adat di Bali hidup secara berdampingan dan saling mengisi dengan agama (Hindu). Diterimanya unsur-unsur agama ke dalam hukum delik adat, secara konkrit terlihat dart tata cara penjatuhan sanksi adat yang lebih banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan. Dengan demikian, maka berfungsinya hukum delik adat tidak terlepas dari unsur-unsur religius, dalam arti, sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan ajaran-ajaran agama Hindu, di samping juga faktor lain seperti kesadaran anggota masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Dapat diidentifikasi beberapa delik hukum adat, yang apabila diklasifikasikan termasuk dalam delik terhadap: harta benda; kepentingan orang banyak; kepentingan pribadi seseorang; kesusilaan; dan pelanggaran lain yang sifatnya ringan. Dalam praktek peradilan di Bali, untuk kasus-kasus delik hukum adat, putusan hakim didasarkan Pasal 5 ayat (3) sub. b UU No. 1 Drt Tahun 1951 yang dihubungkan dengan kewajiban hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.Ditemukan putusan yang bervariasi dalam penanganan kasus-kasus delik hukum adat, bahkan ditemukan pula putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan di luar ketentuan Pasal 10 KUHP. Eksistensi delik hukum adat dalam hukum pidana positif di Indonesia, paling tidak mematahkan kekakuan asas legalitas dalam dinamika hukum pidana positif, walaupun dalam implementasinya hukum pidana positif di Indonesia masih menampakkan kekakuannya. Dalam era implementasi hukum pidana mendatang, delik hukum adat masih diberikan peluang keberadaannya. Peluang keberadaan delik hukum adat tercermin dalam konsep KUHP yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 64 ayat (4) sub. 5. Langkah tepat para perancang konsep KUHP untuk tetap mengakui keberadaan delik hukum adat dalam implementasi hukum pidana mendatang telah menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap hukum yang yuridis dogmatis menuju pada pandangan yang sosiologis. Urgensi memasukkan delik hukum adat tentu berkait pula dengan usaha mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya sebagai khasanah potensial dalam pembangunan hukum. Semua ini tentu dalam konteks, bahwa faktor-faktor yang ada di luar hukum, ikut pula menentukan efektif atau tidaknya hukum."

"ABSTRAKLembaga Jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti hipotik dan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata maupun credietverband yang terdapat dalam peraturan khusus teryata sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kredit. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga mereka menggunakan lembaga fiducia yaitu suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan telah dikukuhkan oleh doktrin. Penggunaan lembaga fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana disamping mereka memperoleh kredit. juga barang jaminan masih tetap dapat digu nakan untuk kegiatan bidang usahanya. Lembaga fiducia ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit. Dalam praktek perbankan lembaga fiducia ini telah berkembang dengan pesatnya dan diakui eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis dapat menimbul kan berbagai permasalahan. Akhirnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional, kiranya sudah tiba waktunya lembaga fiducia ini diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam rangka pembentukan Undang-undang tersebut, maka yurisprudensi yang telah ada serta segala peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan mempunyai arti yang cukup penting untuk menunjang terwujudnya Undang-undang tersebut."