Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat khususnya Suku Dawir di Kampung Tobati, Jayapura Selatan. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit karena pendaftaran tersebut terjadi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura. Penulis menganalisis akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah bersertipikat Hak Milik pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berdasarkan kasus yang terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pendaftaran tanah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana tumpang tindih kepemilikan lahan yang dapat terjadi pada tanah-tanah yang berasal dari hak ulayat masyarakat adat dan berada pada kawasan hutan. Penerbitan sertipikat Hak Milik seharusnya tidak dapat dilakukan terhadap kawasan hutan yang dalam hal ini adalah Taman Wisata Alam. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan sertipikat tersebut juga seharusnya batal demi hukum.

---

ABSTRACTThis thesis examines the land registration based on waiver of rights on communal rights especially in Dawir Tribe, Tobati Village South Jayapura. This became a problem because the land registration and land right transition based on previous freehold title happen above the Youtefa Bay Nature Recreational Park. The writer analyzed the effect of the registration and land right transition according the case happened in Jayapura Court District Number 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. This thesis used a library research. The writer analyzed using the land registration theory and relevant regulations. This exploration showed how overlapping land ownership could happen at the land owned by indigenous people, especially thus located in the forest area. Freehold title publication should't happen above forest area including Nature Recreational Park area. The land rights transition did based on the certificate couldn't happen to and should be stated illegal."

"Penelitian ini dilaksanakan di 3 buah desa yaitu Desa Tobati, Desa Enggros dan Desa Holtekam serta pesisir pantai Teluk Youtefa yaitu: Pantai Hamadi dan Pantai Holtekam yang terletak di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, pada bulan Januari-Maret 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi permintaan dan potensi sediaan wisata di Taman Wisata Teluk Youtefa untuk kegiatan ekoturisme. Ekoturisme adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat (The Ecotourism Society, 1990). Potensi permintaan wisata yang dimaksud adalah dengan melihat jumlah permintaan, motivasi, persepsi dan perilaku wisatawan. Sedangkan potensi sediaan wisata adalah dengan melihat persepsi dan partisipasi masyarakat lokal terhadap kegiatan wisata serta kegiatan pengelolaan kawasan yang meliputi aspek pengelolaan dan fasilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap 60 responden wisatawan dan 75 responden masyarakat desa sekitar kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa. Penentuan kawasan desa dilakukan secara purposive wilayah yang potensial. Responden masyarakat desa dan penguniung kawasan wisata juga ditentukan secara purposíve. Data yang diperoleh diolah dengan cara mentabulasikan dan dianalisis sesuai dengan jenis data dan tujuan penggunaannya. Analisis tersebut adalah analisis potensi ekoturisme dan analisis terhadap pelaku ekoturisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi sediaan wisata Taman Wisata Teluk Youtefa berupa sumberdaya alam diminati oleh wisatawan. Masyarakat mempunyai persepsi yang baik dan positif terhadap kegiatan wtsata di kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa. Hal ini dìtunjukkan oleh pengetahuan masyarakat yang baik terhadap kawasan yang adalah kawasan lindung sehingga perlu dilestarikan, dan adanya dukungan dan keinginan masyarakat setempat untuk berpartisipasi melalui pekerjaan sampingan yang ingin dilakukannya. Hasil penelitian terhadap wisatawan menunjukkan bahwa motivasi mereka mengunjungi kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa adalah untuk berekreasi sehingga sebagian besar wisatawan datang dengan jumlah yang besar (> 5 orang). Wisatawan mempunyai persepsi yang baik dan positif terhadap keadaan alem, tetapi mempunyai persepsi yang kurang terhadap fasilitas dan pengelolaan kawasan, Perilaku wisatawan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak di kawasan tersebut. Dengan demikian kegiatan ekoturisme yang akan dilaksanakan di masa akan datang harus berjalan bersama dengan wisata massal, sehingga diperlukan pembedaan pengelolaan pengunjung di dalam kawasan. Pada satu sisi tidak menghentikan kegiatan wisata massal yang sudah berjalan dan di sisi lain lingkungan kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa tetap terjaga kelestariannya melalui ekoturime. Untuk memenuhi permintaan wisata di kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa, penawaran wisata dan sudut pengelolaan serta penyediaan sarana pendukung wisata bagi kenyamanan pengunjung (amenitas) perlu untuk membentuk suatu badan pengelola di kawasan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan aset aset wisata yang potensial menyediakan prasarana yang dibutuhkan dengan lebih baik, serta dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat urituk meningkatkan perekonomian. Diharapkan melalul ekoturisme selain dapat melestarikan lingkungan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui partisipasi dalam kegiatan wisata.

---

This study was designed to assess ecotourism demands and potentials at Taman Wisata Teluk Youtefa, specifically to understand the prospects for ecotounsm development, and to learn about visitors and the local communities motivations, perceptions, and tourist attitudes. The definition of ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well being of local people (The International Ecotourism Society, 1990). The study was conducted ini 3 villages: Tobati, Eriggros, and Hottekam Villages, and the coast of Youtefa Bay, includes Hamadi and Hottekam Beaches, Jayapura Region, Papua, from January to March, 2002.

Data was collected by interviewing 60 tourists and 75 local communities, who visited and resided near Taman Wisata Teluk Youtefa. Villages were purpostvely selected on the bases of ecotourism potential (purposive sampling). Respondents were purposively sampled to asses their motivations, perceptions and attitudes toward ecotourism in the Taman Wisata Teluk Youtefa Data was collected were tabulated and analyzed accordingly to determine the ecotounsm prospects and responses of the local communities.

The results indicated that the respondents believed that Taman Wisata Teluk Youtefa as natural resource as one of the prospective for ecotouflsm. Local communities around TWTY have perspectives toward ecotourism. They also understand and support the protected status of Teman Wisata Teluk Voutefa, and expressed their willingness to participate in ecotourism activities.

The main motivation to visit Taman Wisata Teluk Youtefa was recreation and the tourists usually come in a big group (> 5 persOns). The majority of tourists had positive perceptions about the landscaPe and scenery, but felt that facilities and management of Teman Wisata Teluk Youtefa should be Improved. The majority of visitors demonstrated positive attitudes towards conserving the nature within Taman Wisata Teluk Youtefa area. Ecotourism must be made compatible with mass tourism, therefore Teman Wisata Teluk Youtefa should be differently managed for handling visitors in the future. One hand Teman Wisata Teluk Youtefa must support mass tourism, but on other hand ecotounsm conserve the nature within Taman Wisata Teluk Youtefa.

To meet the tourists demands and realize ecotourism, the management of Taman Wisata Teluk Youtefa, a management body, should be established for this park, in order to manage the tourism assets to be properly managed1 and at the same time providing public facilities, and supporting local community efforts to increase their economic welfare. It is hoped through community participation in ecotounsm, nature Will be preserved and people welfare be improved."

"Hutan Perempuan merupakan hutan mangrove tempat Perempuan Suku Enggros mencari nafkah tambahan dengan menangkap bia noor; kerang khas hutan Perempuan yang juga merupakan sumber protein bagi masyarakat Suku Enggros. Hutan Perempuan dilarang dimasuki oleh laki-laki, jika ada laki-laki yang masuk ke hutan tersebut, akan dikenakan denda. Perempuan Suku Enggros hanya mempunyai peran dalam pengelolaan, pemanfaatan serta peran untuk mengawasi atau memantau aturan adat di Hutan Perempuan. Fungsi jasa ekosistem Hutan Perempuan terdiri Jasa Penyediaan, Jasa Pengaturan, Jasa Habitat dan Jasa Budaya. Nilai ekonomi total Hutan Perempuan adalah Rp3.503.384.843. Kerugian ekonomi Rp329.815/ha/tahun atau Rp12.547.481 untuk keseluruhan luas Hutan Perempuan yaitu 38.044 ha. Strategi pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan dapat dianalisis dengan konsep DPSIR. Keberlanjutan Hutan Perempuan harus dipertahankan dengan tidak mengurangi luasan Hutan Perempuan, menghilangkan timbulan limbah padat di Hutan Perempuan, serta menurunkan pencemaran air laut di Hutan Perempuan agar memenuhi baku mutu sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberlanjutan juga didukung dengan adanya regenerasi ke Perempuan Muda Suku Enggros yang harus tetap memanfaatkan Hutan Perempuan dimasa yang akan datang. Nilai ekonomi Hutan Perempuan dapat mendukung riset untuk perhitungan nilai ekonomi suatu hutan adat yang berkelanjutan.

---

Papua Enggros Women's forest is a mangrove forest where Enggros Women earn an additional income by catching bia noor; a special shellfish which also a source of protein for the Enggros people. Men's are prohibited from entering the Women's Forest, if a man enters, a sanctions will be imposed. Enggros women only have a role in the management, utilization and monitoring customary rules. The ecosystem services of Women’s Forest consists of Provisioning Services, Regulating Services, Habitat Services and Cultural Services. The total economic value of Women's Forests is IDR 3,503,384,843. The economic loss is IDR 329,815 ha/year or IDR 12,547,481 for total 38,044 ha area. The management strategy must be carried out with three aspects of sustainability, economic, social, and environmental by using the DPSIR. The sustainability of the Women's Forest must be maintained by not reducing the forest area, eliminating the solid waste and reducing sea water pollution to meet the quality standards. Sustainability is must be supported by the regeneration of the young women of the Enggros Tribe who must continue to use the Women's Forest in the future. Economic value of Women's Forest can support another research which count the economic value of a sustainable customary forest."

"Timbunan sampah di Pasar terus meningkat berasal dari aktivitas pengunjung di Pasar setiap harinya. Pasar Youtefa merupakan pasar tradisional yang berada di Kota Jayapura. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi daur ulang dan alur perjalanan material sampah daur ulang serta upaya meningkatkan daur ulang sampah di TPS Pasar Youtefa. Pengumpulan data dilakukan dengan pemilahan sampah sesuai SNI 19-3964-1994, wawancara serta survey lapangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai potensi recycling rate sebesar 97,31 walaupun nilai recycling rate dari penjualan material daur ulang sebesar 0,08. Keuntungan ekonomi yang diperoleh setiap harinya adalah Rp 1.789.300,- dan setiap bulannya adalah Rp 53.679.000,- belum termasuk keuntungan kompos dan material lain yang berpotensi didaur ulang. Perjalanan material daur ulang sampah, dimulai dari TPS Pasar Youtefa, lapak kecil, lapak besar dan industri daur ulang. Residu sampah yang diperoleh di TPS Pasar Youtefa, terdiri dari tisu, tekstil, plastik kemasan, tisu, debu, kayu, dan spons. Sedangkan upaya peningkatan daur ulang adalah memaksimalkan pemilahan di sumber, perbaikan kinerja pelaku daur ulang di Kota Jayapura, serta dibangun industri plastik di Kota Jayapura untuk mempersingkat alur perjalanan material sampah daur ulang dan menghemat biaya. Nilai recycling rate eksisting menunjukkan pemanfaatan sampah dari TPS Pasar Youtefa belum maksimal mencapai nilai recycling rate yang seharusnya bisa diperoleh, sehingga pencapaian nilai ekonomi belum maksimum. Solid waste generation in market continues to increase as a result of the activity of visitors in the market every day. Youtefa market is a traditional market located in Jayapura City. This research was conducted to know the potential and the material flow of recycle waste and measures to increase recycling waste of Youtefas Market MRF.To obtained the data, can be done by sorting waste according to SNI 19 3964 1994, interview and surveying. From the research, MRFs Youtefa Market showed the potential of recycling rate is 97,31, only reach 0,08, while the economic value which is obtained every day is about Rp 1.789.300, and every month is about Rp 53.679.000, but excludes compost and other materials potential to recycling. Flow of material recycle waste from Youtefas Market MRF, small stalls, large stalls and recycling industries. The waste residue obtained at the Youtefa rsquo s Market MRF, consisting of tissue,textiles, plastic bag, wood,and sponge. While effort to increase recycling are to maximize the sorting at the source, improvment of performance of recycling actors, as well as constructed plastic industry in Jayapura City to shorten the flow of recycle waste material journey and save cost. Through the existing recycling rate, the Youtefas Market MRF is not yet maximum to reach the recycling rate that should be obtained, so that the economic value is also not maximized. "

"Peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak yang terjadi karena pewarisan harus didaftarkan pada kantor pertanahan untuk terciptanya kepastian hukum. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak memiliki syarat khusus, yaitu ranji dan surat keterangan waris. Ranji dan surat keterangan waris harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak pada Kantor Pertanahan Kota Padang terdapat beberapa ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan ranji dan surat keterangan waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Padang dan dasar-dasar penerimaan atau penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak berdasarkan ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dan akibat hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ranji dan surat keterangan waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak adalah sebagai bukti (alas hak) dalam kepemilikan tanah adat dan merupakan syarat mutlak. Ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta maka ranji dan surat keterangan waris tersebut mengandung cacat hukum dan akan ditolak permohonan pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang. Akan tetapi, ada juga permohonan pendaftaran peralihan haknya yang diterima oleh Kantor Pertanahan  Kota Padang oleh karena ranji dan surat keterangan waris tersebut dianggap telah benar secara formil dan kantor pertanahan tidak berwenang memeriksa lebih lanjut kebenaran materiil-nya. Dengan diterimanya pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut mengakibatkan beralihnya hak atas tanah, menimbulkan gugatan, dan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan akibat hukum dari ditolaknya pendaftaran peralihan hak adalah ranji dan surat keterangan waris tidak dapat dipergunakan lagi dalam pendafaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

---

Conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak that happened due to inheritance must be registered at land registry office to create legal certainty. For registering the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak, there are specific requirements which are ranji and a certificate of inheritance. Ranji and certificate of inheritance must be created correctly and appropriate with the common law of Minangkabau. In the registration of the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak at Land Office in Padang City, there are several ranji and inheritance certificates that were made not based on facts. This study discusses the status of ranji and certificate of inheritance in the registration of the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak due to inheritance at the Land Office in Padang City and the reasons for accepting or rejecting the registration of the conveyance of the land rights over ganggam bauntuak land based on ranji and inheritance certificate that were made not based on facts by the Padang City Land Office and its legal consequences. To answer these problems, normative juridical research methods were used with an analytical descriptive research typology. The results of this study indicated that the position of the ranji and certificate of inheritance in the registration of the conveyance of the land rights over the ganggam bauntuak land were evidences (base of rights) in the ownership of customary land and were absolute requirements. Ranji and certificate of inheritance that were made not based on facts, then they contained legal defects and their application for registration will be rejected by the Padang City Land Office. Nevertheless, there was also an application for registration of the conveyance of the land rights that was received by the Land Office in Padang city because the ranji and certificate of inheritance were considered formally correct and the land registry office had no authority to further examine the material validity. With the acceptance of the registration of the conveyance of the land rights, it resulted in the transferring of land rights, causing a lawsuit, and the certificate had no legal force. Meanwhile, the legal consequence of the rejection of the registration of the conveyance of the land rights is that the ranji and certificate of inheritance could not be used anymore in the registration of the conveyance of the land rights due to inheritance."

"Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di seluruh Indonesia. PTSL merupakan pendaftaran tanah secara serempak yang dahulunya terdapat program serupa yaitu PRONA. PTSL dan PRONA walau hampir serupa namun memiliki perbedaan yang mendasar pada pelaksanaannya. Objek pendaftaran pada pelaksanaan PTSL ialah keseluruhan bidang tanah di suatu wilayah, berbeda dengan PRONA yang pelaksanaannya masih terbatas pada beberapa bidang tanah saja. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana PTSL kerap mendapatkan tantangan, permohonan yang diajukan dapat terhambat apabila terjadi sengketa. Sejak penyelenggaraan PTSL dimulai terdapat beberapa sengketa yang terjadi, salah satunya ditemukan di Kabupaten Buton Utara dalam putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan dalam PTSL; dan, menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili sengketa objek PTSL. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis penelitian problem identification. Hasil analisis adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa terhadap objek PTSL diakomodir pada Kluster 2, objek tersebut tetap akan dilakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan sertipikat akan diserahkan apabila permasalahan telah selesai. Adapun saran yang dapat diberikan berupa masyarakat harus sadar dalam menjaga batas-batas kepemilikan hak atas tanah untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Dibutuhkan pula sosialisasi tentang penyelesaian kasus pertanahan pada objek PTSL untuk memberi pedoman kepada masyarakat luas.

---

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is the first simultaneous land registration activity carried out for all land registration objects. The PTSL program is very beneficial for the wider community, as legal certainty and legal protection of land rights are the most fundamental goals. The President encourages this activity through Presidential Instruction Number 2 of 2018 on the Acceleration of PTSL throughout Indonesia. PTSL is a simultaneous land registration system that was previously similar to the PRONA program. PTSL and PRONA, although nearly similar, have fundamental differences in their implementation. The object of registration in PTSL implementation is the entire land area in a certain region, unlike PRONA, whose implementation is still limited to a few land areas only. The implementation of PTSL by the Land Registry Office often poses challenges, as applications may be hindered in the event of disputes. Since the implementation of PTSL began, there have been several disputes, one of which was found in North Buton Regency in the decision of Raha District Court Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah. The problem raised in this research is about the mechanism for resolving disputed objects by the Land Registry Office in PTSL; and, analyzing the legal considerations of the Panel of Judges who adjudicate PTSL object disputes. To answer these problems, a doctrinal research method was used with a problem identification research type. The result of the analysis is the mechanism used by the Land Registry Office in resolving disputes based on laws and regulations. The settlement of disputes over PTSL objects is accommodated in Cluster 2, where the object will still be registered, but the name of the holder of the right will be left blank and the certificate will be handed over once the issue has been resolved. As for suggestions, the community needs to be aware of maintaining the boundaries of land ownership rights to minimize land disputes. It is also necessary to socialize the settlement of land cases on PTSL objects to provide guidance to the wider community."

"Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam pengesahan jual beli Hak Guna Bangunan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak karena jual beli di kantor pertanahan setempat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris analitis. Hasil analisa adalah pertimbangan hakim mengesahkan jual beli Hak Guna Bangunan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT telah memenuhi syarat materiil. Bahwa penjual benar pemegang hak yang menjual dibuktikan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama penjual dan pembeli sebagai subyek telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak serta tanah yang diperjual belikan merupakan tanah yang tidak dalam sengketa. Pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak karena jual beli di kantor pertanahan setempat dalam hal jual beli Hak Guna Bangunan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT, harus menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Untuk mempermudah peroses pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak karena jual beli di kantor pertanahan setempat, dapat diselesaikan dengan jalur litigasi guna memperoleh ijin dan kuasa bertindak atas nama penjual dan bertindak atas dirinya sendiri.

---

Buying and selling is a legal act that results in the transfer of land rights, so that in the process of buying and selling a deed made by ppat that is useful as a condition of the transfer of land rights. In reality there are still many land trades that are not done in the presence of PPAT. The issue raised in this study is about the consideration of judges in the legalization of the sale and purchase of Building Rights that are not carried out before ppat and maintenance of registration data with the recording of the transfer of rights due to buying and selling at the local land office. To answer the problem, normative juridical research methods are used with analytical explanatory research forms. The result of the analysis is the consideration of the judge to authorize the sale and purchase of Building Rights that are not carried out before the PPAT has qualified materially. That the seller is the true holder of the right to sell is evidenced by the certificate of Building Rights on behalf of the seller and the buyer as the subject has qualified as the rights holder and the land sold is land that is not in dispute. Maintenance of registration data with the recording of the transfer of rights due to the sale and purchase at the local land office in the case of the sale and purchase of Building Rights that are not carried out in the presence of PPAT, must use the deed of sale and purchase made by PPAT. To facilitate the maintenance of registration data peroses with the recording of the transfer of rights due to sale and purchase at the local land office, it can be resolved by litigation to obtain permission and power of action on behalf of the seller and act on his own."

"Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalahdalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaanserta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanahberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dantanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan AktaKuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian iniproblem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukumkarena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syaratsubyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuatAJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secaraperdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintahharus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untukpemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahanyang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang inginmelakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yangterdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabatumum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat aktaautentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasarkuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuseof circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney forConveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because ofdrafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity andconsensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittalsale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawingup of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse ofcircumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results inthe conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of IndonesiaDecision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official relatedto its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on theIrrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research andproblem identification type of research. The result of this research is The Sale andPurchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power ofAttorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of theSale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land DeedOfficial that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Powerof Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. Thegovernment must immediately make a law regarding the use of absolute power to transferland rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers andsellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to theclauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as ageneral official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in makingauthentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to makeAJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of HomeAffairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government RegulationNumber 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT frommaking deeds on the basis of absolute power."

"Permasalahan dari penelitian ini bermula adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) mengenai sebidang tanah diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) bangunan rumah induk dan 1 (satu) bangunan rumah pavilion terletak jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Kabupaten Nganjuk terjadi tumpang tindih status kepemilikan tanah antara pemegang hak atas tanah yang bersertifikat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan kepemilikan bukti nomor registrasi okupasi. Adapun penelitian ini terdiri 2 (dua) pokok pembahasan yakni bagaimana peralihan tanah eks Eigendom Verponding dan Pendaftaran konversi, Analisis hukum bahwa tanah-tanah okupasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menjadi tanah hak milik atas nama perorangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) diberikan izin oleh Pemerintah untuk membeli rumah dan tanah milik Warga Negara Belanda dengan keperluan khusus sebagai Pejabat Militer penghuni rumah yang belum memiliki rumah serta berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun. Sertifikat Hak Milik hasil konversi Eigendom Verponding adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat, sehingga status tanah okupasi tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu tanah karena status hak atas tanah okupasi hanya dikuasai tidak dimiliki secara sah.

---

The problem of this research stems from the existence of a dispute over land rights between the Indonesian National Army (TNI) in the Army and the Indonesian Citizen (Dan 0810) regarding a plot of land on which stands 2 (two) houses, namely 1 (one) main house building. and 1 (one) pavilion building located on Jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Nganjuk Regency, there is an overlap in the status of land ownership between certified land rights holders and the Indonesian Army (TNI) Army with proof of occupation registration number. The research consists of 2 (two) main discussions, namely how to transfer the land of the former Eigendom Verponding and conversion registration, legal analysis that the land occupied by the Indonesian Armed Forces (TNI) of the Army becomes freehold land in the name of individuals according to Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. To analyze these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that people with the status of Indonesian citizens (Dan 0810) are given permission by the Government to buy houses and land belonging to Dutch citizens with special needs as Military Officials who live in houses who do not have a home and stop as employees with pension rights. Ownership Certificate resulting from the conversion of Eigendom Verponding is a land title certificate issued by the Regency / City Land Office and is a proof of strong rights, so that the status of occupied land cannot be used as proof of ownership of a land because the status of rights to occupied land is only controlled not legally owned."