Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah mengakibatkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting atau BEPS). Dengan begitu, mengidentifikasi subjek pajak yang benar dan menentukan siapa yang berhak untuk menerima manfaat dari perjanjian pajak adalah penting. Proses identifikasi berhubungan dengan pengungkapan pemilik manfaat, yang mana diperlukan dalam mendorong transparansi dalam pajak internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah memperkenalkan mekanisme pertukaran informasi untuk memfasilitasi transaksi serta investasi lintas batas negara, dan Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan inovasi terbaru untuk mempromosikan transparansi. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan meliputi bagaimana pengaturan mengenai transparansi pemilik manfaat diperlukan dan bagaimana AEOI dapat mendukung transparansi dari pemilik manfaat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemilik manfaat dalam lingkup pajak adalah penting untuk mendapat kepastian hukum, karena berbeda dengan pemilik manfaat dalam pengaturan anti pencucian uang; dan AEOI dapat mendukung transparansi pemilik manfaat melalui data pemilik manfaat dari informasi rekening keuangan yang dipertukarkan. Maka diperlukan definisi universal yang diakui secara internasional dalam lingkup pajak untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, negara-negara harus meningkatkan kerja sama lintas batas, terlepas dari kedudukannya sebagai negara maju ataupun negara berkembang. Kedua rekomendasi diberikan kepada OECD. Secara domestik, DJP harus memastikan implementasi peraturan yang mendukung dan efektivitas otoritas pajak dalam mengolah data perpajakan.

---

Tax avoidance as tax planning strategies conducted by multinational companies has resulted the practice of base erosion and profit shifting (BEPS). Therefore, identifying the rightful subject to tax and determining who shall benefit from tax treaties is important. The process of identification relates to the disclosure of beneficial ownership principle and is necessary to promote transparency in international taxation.

In the past decades, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has introduced information exchange mechanism for tax purpose, and Automatic Exchange of Information (AEOI) is the most recent innovation to promote transparency. The author proposed two research questions for this research covers why regulation on transparency of beneficial owner to tackle base erosion and profit is necessary and how AEOI assist the transparency of beneficial owner.

This research is conducted through normative juridical method. It is concluded that regulating beneficial owner in the scope of tax is important to formulate to create legal certainty, because its purpose is different from the existing beneficial owner principle for anti-money laundering provision; and AEOI can assist the transparency based on the beneficial owner data from financial account information exchanged. Thus, a universal definition acknowledged internationally within the scope of tax is necessary. Also, countries shall stage up the cross-border cooperation, regardless the stance of developed and developing countries. Both recommendations are given to OECD. Domestically, the DJP shall ensure the applicability of other supporting regulation and have the tax authority to effectively process tax data received."

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting saat ini. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Buoyansi dan elastisitas pajak adalah ukuran umum yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas penerimaan pajak. Konsep buoyansi digunakan untuk mengetahui tingkat responsivitas otomatis (built-in) penerimaan pajak terhadap basis pajaknya. Sedangkan konsep elastisitas berguna untuk mengetahui rsponsivitas penerimaan pajak, baik terhadap basis pajaknya maupun terhadap perubahan kebijakan. Untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, harus dipisahkan antara elastisitas dan buoyansi. Salah satu cara untuk memisahkan elastisitas dengan buoyansi adalah metode Indeks Divisia. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, termasuk di dalamnya reformasi PPN dan PPnBM. Sampai dengan tahun 2012, Undang-Undang PPN telah mengalami amandemen sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2009. Dengan menggunakan Indeks Divisia selama tahun 1984 sampai dengan 2012, koefisien buoyansi sebesar 0,99 dan koefisien elastisitas sebesar 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN/PPnBM relatif uniter buoyant, akan tetapi kurang elastic terhadap basis pajaknya. Sedangkan dengan menggunakan basis PDB sektoral tahun 2005 sampai dengan 2012, penerimaan PPN juga inelastis terhadap perkembangan basis pajaknya dengan koefisien 0,632 dan relatif buoyant terhadap PDB keseluruhan dengan koefisien 1,076. Penerimaan pajak yang inelastis akan memaksa pemerintah untuk terus melakukan perubahan-perubahan kebijakan, baik dalam basis pajak maupun tarif pajaknya atau keduanya, agar mampu menyeimbangkan dengan peningkatan belanja publik. Akibatnya, perubahan-perubahan kebijakan pajak yang terus menerus akan berdampak buruk pula pada investasi jangka panjang karena ketidakpastian dalam kebijakan pajaknya. Apalagi menggunakan elastisitas titik menunjukkan bahwa sektor yang buoyancy fluktuatif ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan yang merupakan sektor-sektor kunci penerimaan PPN, dan sektor yang relatif stabil dan buoyant adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan-kebijakan PPN baik mengenai basis maupun struktur PPN, khususnya untuk sektor industri pengolahan dan pertambangan.

---

Tax revenue is the most important source of state revenue nowadays. One of the largest sources of tax revenue is Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods. Tax buoyancy and elasticity is a common measure used to estimate tax revenue productivity. Concept of elasticity is used to determine the level of responsiveness of automatic (builtin) of tax revenue to the tax base. While the concept of buoyancy is useful to know responsiveness of tax revenue, both to the tax base as well as to changes in policy. To determine whether the policy changes significantly affect tax revenues, it should be separated between elasticity and buoyancy. One way to separate the elasticity with buoyancy is Divisia index method. Tax reform initiated in 1983, including the reform of VAT and Sales Tax on Luxury Goods. Until 2012, the VAT Act has been amended as many as three (3) times, namely in 1994, 2000, and 2009. By using the Divisia index during 1984 to 2012, amounting to 0.99 and buoyancy coefficient of elasticity coefficient of 0.82. It shows that the PPN / PPnBM (VAT and Sales Tax on Luxury Goods) relatively unitary buoyant, but less elastic to the tax base. While using the basis of sectoral GDP from 2005 to 2012, VAT revenues also inelastic with respect to the development of the tax base with a coefficient of 0.632 and a buoyant relative to GDP overall with a coefficient of 1.076. Inelastic tax system forces governments to continuously make discretionary changes, either in the tax bases or in the tax rates or both, in order to be able to keep up with increasing public expenditures. Furthermore, a tax system that is subject to constant adjustments by policy-makers generates greater uncertainties and has adverse effects on long-term investments, as the private sector delays its investment decisions, due to uncertainties in the tax system. Moreover using the point elasticity indicates that manufacturing and mining sectors are fluctuating as the VAT key sector, and the trade sector is relatively stable and buoyant. Therefore, the government needs to review the policies of both the base and the VAT structure, in particular for the manufacturing and the mining sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penghindaran pajak terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan terhadap penilaian perusahaan. Cash effective tax rate digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Logaritma natural (cash/net asset) digunakan untuk mengukur jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan Tobin?s Q digunakan untuk mengukur penilaian perusahaan. Sampel penelitian ini 257 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan, diduga karena motif perusahaan dalam memegang kas bukan untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan untuk motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian perusahaan, diduga karena penilaian perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, harga saham dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk pihak investor.

---

This study was aimed to examine of tax avoidance to level firm cash holding and firm valuation. Cash effective tax rate is used to measure tax avoidance. Logaritma natural (cash/net asset) is used to measure level of firm cash holding adn Tobin?s Q is used to measure firm valuation. Sample of this study consist of 257 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. Analysis of regression is used to test this hypothesis in this research. The result of first examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and level firm cash holding, allegedly because firm's motive in holding cash are for transaction, precautionary, and speculative. The result of second examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and firm valuation, allegedly because firm valuation be affected by performance of the firm, price of share and the firm's ability to generate profits for investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"

"Penelitian ini menguji dan menganalisis tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi.Sampel penelitian ini adalah 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2011 dengan total observasi sebanyak 134 perusahaan industri manufaktur. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil pengujian model pertama menunjukkan pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil kedua dengan menambah variabel corporate governance sebagai variabel pengendali kepemilikan institusi dan komisaris independen hasilnya masih sama yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusi dan komposisi komisaris independen secara bersama-sama dapat memoderasi (khususnya melemahkan) hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.Hasil keempat a dan keempat b menujukkan komponen perencanaan pajak yaitu beda tetap berpengaruh positif, beda waktu berpengaruh negatif.

---

This study examines and analyzes The Implication of Tax Planning toFirm Value. The sample of this study were 67 manufacture companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2010-2011 with total observation is 134 companies.

This study is quantitative research. The first model result shows that the implication negativeof tax planning tofirm value. Second model shows with adding corporate governance as a control variable that the result is the implication negative of tax planning to firm value. Thirdmodel, resultin this research is corporate governance as a moderation (especially weaken) the positive relation between tax planning and firm value. The last result four (a) and four (b) shows that tax permanent difference has significant positive, tax temporary difference has significant negative."

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap hari, perusahaan-perusahaan terus mencari cara agar semakin meningkatkan produksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas lahan perkebunan. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka pajak digunakan sebagai instrumen dan pajak yang digunakan adalah PBB Perkebunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan alternatif kebijakan PBB Perkebunan yang dapat dibuat untuk mengendalikan serta mencegah eksternalitas negatif akibat dari pembukaan lahan perkebunan.

---

Palm oil products are widely used in various aspects of community life. Every day, companies are constantly looking for ways to further increase production. One way to do is to expand oul palm plantation in Indonesia. But in fact it can also make negative externalities for environment and to control this, tax as one of fiscal instrument can be used, and the tax is land and building tax of plantation. Purpose of this study was to find alternative land and building tax of plantation policies what can be created to control the negative externalities as well as preventing of opening the oil palm plantation and restrain the negative externalities that existed. "

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Pengusaha umumnya memandang pajak sebagai bagian dari biaya, meskipun secara ideal menerimanya sebagai perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan pandangan ini pengusaha berusaha meminimalkan beban pajak secara legal dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik merupakan salah satu unsur dalam perencanaan strategis perusahaan. Latar belakang pemilihan topik ini adalah keinginan penulis meneliti bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pajak di PT. X dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana PT. X melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga tujuan utama perusahaan yaitu pertumbuhan usaha secara berkesinambungan dapat tercapai dengan beban pajak serendah-rendahnya.Tujuan perusahaan pada umumnya adalah maksimalisasi nilai perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut disusun dalam perencanaan strategis. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Pelaksanaan perencanaan pajak secara umum bersumber pada tiga unsur sistem perpajakan yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pelaksanaan perencanaan pajak yang baik biasanya melalui beberapa tahap yaitu analisis informasi yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi model perencanaan pajak, mencari kelemahan kemudian memperbaiki perencanaan pajak yang sudah disusun, dan kemudian memutakhirkan perencanaan pajak secara keseluruhan.Penelitian dilakukan terhadap proses perencanaan pajak yang dilakukan PT: X. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan data dan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan penelitian ini.Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan berupa pengurangan beban pajak yang harus dibayar sekaligus peningkatan nilai laba perusahaan.Dari hasil penelitian penulis menyarankan supaya pelaksanaan perencanaan pajak yang baik juga didukung dengan perencanaan pengembangan bisnis yang relevan seperti mengundang investor yang memiliki bisnis yang berkaitan, mempertimbangkan konversi kepemilikan saham dari perorangan menjadi badan usaha, dan pembayaran dividen yang dilakukan secara berkala."

"Dewasa ini, aktivitas usaha yayasan sangat beraneka ragam tetapi salah satunya yang menonjol adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang nernaiakan, vavasan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sama dengan unit ekonomi lainnya. Persamaan kedudukan ini terlihat dalam TJU Pajak baru, yang rnulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain : pada umumnya telah berubah identitas yayasan saat ini, yaitu tadinya berorientasi pada kepentingan umum atau sosial menjadi aktivitas bisnis untuk kepentingan komersial, dan selama ini tidak didukung dengan penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan atau menumpang nama yayasan dengan tujuan menghindari pajak yang seharusnya.disetor ke kas negara. Oleh karena itu perlu suatu tindakan perencanaan perpajakan bagi yayasan pendidikan agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang secara legal. Permasalahan yang ditemui adalah : (a) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) yayasan pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan, dan (b) apakah WP Yayasan Pendidikan di Surabaya telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan sebagai upaya legal dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi, tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. variabel ini dijabarkan ke dalam 30 butir pemyataan yang terbagi dalam 3 faktor, yang diajukan kepada 40 responden yang telah terdaftar di 6 KPP Surabaya, yang ditetapkan dengan Metode Non Probability Sampling, khususnya Quota Sampling, dan ternyata hanya 30 kuesioner yang diterima untuk layak diuji. Jawaban dari responden kemudian diukur dengan menggunakan teknik Skala Likert. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi WP Yayasan Pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor tarif pajak, ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan kebijaksanaan yayasan. Ternyata sekitar 80 % responden menyatakan setuju bila implementasi perencanaan perpajakan benar-benar dijalankan dan sisanya menyatakan tidak setuju. Walau 80 % responden menyatakan setuju, tetapi sekitar 80 % responden menyatakan belum mengimplementasikan perencanaan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sisanya menyatakan telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya pemahaman WP Yayasan Pendidikan terhadap UU Pajak, tidak tahunya terhadap teknik perencanaan perpajakan, tidak didukung dengan pegawai yang khusus menangani pajak serta tidak adanya dukungan dari pengurus yayasan. Untuk itu perlu peran serta dari aparat pajak khususnya Kantor Penyuluhan Pajak untuk secara lebih intensif memberikcan penyuluhan atau penyebar luasan informasi perpjakan yang baru terutama berkaitan dengan yayasan pendidikan sehingga mereka diharapkan bisa menjadi lebih memahami ketentuan UU Pajak dan bisa menjalankan teknik perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak."