Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan daerah hinterland sebagai pusat distribusi dan pembangunan untuk daerah disekitarnya. Pemeratan pembangunan dan pemberdayaan potensi Kota Pematangsiantar yang mantap, maju dan jaya merupakan tema RKPD kota ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pematangsiantar adalah kurangnya kinerja apatur pemerintah dan kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, SKPD dengan masyarakat. Hal ini berakibat pada keterlambatan pembuatan rencana strategis pembangunan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagimana perencanaan strategis dan target capaian program pembangunan, serta mengetahui apa saja faktor penghambat program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kota Pematangsiantar menyusun rencana strategis program pembangunan dalam tujuh prioritas strategi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu seperti kurangnya koordinasi dan kesadaran Pemerintah, SKPD dan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang akan disusun sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

---

Pematangsiantar City Government is a hinterland area as a distribution and development center for the surrounding area. Equalization of the development and potential empowerment of Pematangsiantar City to be great, advanced and, victorious is the theme of this city's RKPD. The problems faced in the development of Pematangsiantar City are the lack of performance of the civil servant and cross-sectoral cooperation between governments, SKPD and, the community. This results in delays in the preparation of strategic development plans and action plans to be carried out.

This research was conducted to find out how strategic planning and the target achievement of development programs, as well as knowing what are the inhibiting factors for development programs in Pematangsiantar City. This research is purely qualitative and uses in-depth interviews with informants.

The results of this study prove that Pematangsiantar City has prepared a strategic plan for its development programs in seven strategic priorities as the basis for implementing regional development. The problems faced are such as the lack of coordination and awareness of the Government, SKPD and, the community in preparing strategic planning that will be compiled so that it will affect the implementation of regional development."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Penelitian ini bertolak dari fenomena keberadaan kampung di perkotaan dalam proses berlangsungnya perkembangan kota. Banyak penduduk asli kampung yang tersisih dan pindah ke pinggiran kota namun masih ada yang dapat bertahan. Permasalahan yang akan diungkapkan adalah menyangkut pengaruh perkembangan kota terhadap keberadaan kampung kota dan bagaimana komunitas asli yang masih terdapat di dalamnya melakukan aktivitas dan bermukim sebagai usaha untuk tetapat eksis di lingkungan tempat tinggalnya. Analisis didasarkan atas penggunaan konsep Vita aktiva dari Arendt dan Strukturasi masyarakat oleh Giddens sebagai orientasi teoritikal untuk memahamai kondisi manusia dari komunitas asli, perekonomian, system sosial serta produksi dan reproduksi sosial dan implementasinya terhadap aspek keruangan di dalam kampung. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil analisa menemukan bahwa perkembangan kota berdampak pada terbukanya akses ke kampung, banyak pendatang dan investor berminat untuk tinggal dan berusaha di kampung yang berakibat pada terjadinya transformasi ruang di kampung. Ketidakmampuan untuk bersaing karena keterbatasan kondisi manusia menyebabkan penduduk asli sulit untuk mempertahankan asetnya. Dipihak lain dengan latar pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, para pendatang dan investor dapat mendominasi kepemilikan lahan dan kegiatan perekonomian di kampung. Terdominasinya penduduk asli dalam kehidupan akan berimplikasi pada terbentuknya masyarakat baru di kampung. Dalam aspek legal formal kampung Luar Batang masih eksis, namun keberadaanya hanya bersifat semu karena tidak lagi didukung oleh komunitas awal sebagai komponen dasar yang membentuknya.

---

This research motivated by an existence phenomenon of kampung kota in urban development process. Many people of kampung moving of to the town boundary but still there are original communities able to stay, to survive. This research aim to explores the influence of urban development process to existence of kampung Luar Batang in north of Jakarta and how the community of this kampung conduct their life and activity as effort to survive. The analysis based on Arendt idea of vita activa and Gidden?s structuration is applied as theoretical orientation to understand human condition of community, economic life, social reproduction and social system and the implementation in to the spatial formation in kampung. It is therefore done by research by using qualitative method to express the community phenomenon by explore life experiences in it through observation and interview.

Findings have shown that process of urban development has caused the spatial transformation in kampung. The limited economy capability causes the high dependability of the community to land. The land as commodity used for fulfilling their needs in following the environment change around the kampung. Limitation of human condition, the community cannot be compete and predominated by immigrant and investors. On the other hand, with education background and better skill, the immigrant has the abilities predominate the property of land and activity of economics in kampung. The predominating of community in kampung will increase a new society in kampung. In case of legally and formally aspect, kampung Luar Batang is still exist, however the substance of the existence is in appearance only, because this kampung is no longer supported by the early community as basic component was form of."

"Semenjak Kevin Lynch menerbitkan The Image of The City (1960) tentang studi citra kota telah banyak perubahan terhadap tesis Lynch tersebut bahwa citra kota yang tadinya terbentuk dari interaksi warga kota dengan lingkungannya ternyata juga saat ini dipengaruhi oleh media massa. Kemajuan teknologi komunikasi dan infotmasi menyebabkan interaksi seseorang dengan suatu tempat bisa bersifat tidak langsung dan menembus betas - batas spasial Penemuan mesin cetak yang mampu mernproduksi materi publikasi secara massal, serta penemuan telegram dan telepon sebagai cikal bakal pengiriman pesan jarak jauh menjedi sempurna katika televisi diciptakan. Teknologi komunikasi dan infonnasi ini salah satunya berwujud da1am bentuk industri media massa, yaitu cetak dan elektronik. Industri ini telah berkembang menjadi insitusi sosial yang mampu mempengaruhi dan membangun publik opini, tennasuk citra suatu kota.Dalam pemarasan kota tujuan utamanya adalah membangun citrn kota.Citra kota yang balk dan menarik akan mengundang pihak - pihak lain untuk berinvestasl dan berkunjung. Dorongan menjadikan kota sebagai komoditi menyebabkan citra kota yang tampak secara fisik cenderung seragam karena mengedepankan kepentingan ekonomi scmata sebagaimana kota - kota global lainnya. Kota- kota telah menjadi produk mengabaikan identitas kota yang dibutuhkan sebagai identifikasi oleh warga kota untuk membangun sense of place. Kota tidak Jagi memiliki place identity. Karenanya pemerintah kota perlu melakukan city branding sebagai bagian dari pembangunan place brand berbasis komunikasi primer dan sekunder.Jakarta, Surabaya dan Bandung adalah tiga kota utama di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk dan produktivitas ekonomi menonjol di banding kota- kota 1ainnya di Indonesia. Citra ketiga kota dianalisa berdasarkan pemberitaan media cetak Kompas edisi Agustus 2009- 2010.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa citra kota-kota tersebut di media cetak negatif, karena mereka tidak memiliki pesan yang kuat karena mengabaikan identitas kota dan dimensi kinerja kota yang baik, dan manager kota gagal memanfaatkan komunikasi primer dan sekunder. Kegagalan diperkuat oleh kecenderungan media memproduksi berita bertone negatif sebagai bagian dari fungsi sosial media.

---

Since Kevin Lyacb pnblished 1'he Image of the City (1960) the study have been in many changes from Lynch thesis that the image of the city came from the interaction of citizens with the current environment that was also influenced by mass media. Advances in communications technology and information causes a person's interaction with a place can be indirect and through the boundaries - spatial boundaries. Communications and information technology is one of them intangible in the form of mass media industry, which is printed and electronic. The industry has evolved into a social institution that is able to influence and build public opinion, including the image of a city.In the city marketing, the main goal is to build the image of the city. The good and interesting image will invite parties to invest and visit the city. Encouragement made the city as a commodity causes the image of the city that looked physically inclined uniform because the interests of economy only as the city other global cities. If a city is becoming a product ignoring its identity and failing people to identity with it then it no longer has a place identity. Therefore the city government needs to do city branding as part of the development of place based brand as a primary and secondary communication.Jakarta, Surabaya and Bandung are the three major cities in Indonesia based on population and economic productivity in the appeal of prominent cities in Indonesia. The image of the cities are analyzed based on print media coverage in Kompas issued from August 2009 to August 2010. Using qualitative case study method, the stories of these cities are classified into categories and subcategories based on frequency and valance.The Research found that the image of the three cities in a printed mass media are negative because they do not have a strong message due to neglecting the city identity and performance dimensions of a good town not to mention that city managers failed to take advantage primary and secondary communication to build the image of the city. Failure is reinforced by the tendency of news media to produce negative tone news as part of the social function of media."