Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah mengubah ketentuan pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, menganalisis perbandingan administrasi perpajakan ketentuan pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama antara PMK 122/PMK.011/2013 dengan PMK 5/PMK.010/2020 dilihat dari asas ease of administration, dan menganalisis perlakuan PPN atas buku dilihat dari international best practice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dalam skripsi ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga hal yang melatarbelakangi perubahan ketentuan pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Pertama, untuk menyesuaikan dengan perkembembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kedua, untuk memberikan kemudahan administrasi. Ketiga, searah dengan tingkat penerimaan negara, pemerintah dianggap semakin mampu untuk memberikan fasilitas pajak. Selanjutnya, dilihat dari asas ease of administration, ketentuan pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama di PMK 5/PMK.010/2020 lebih selaras dengan asas ease of administration dibandingkan dengan PMK 122/PMK.011/2013. Terakhir, secara international best practice, perlakuan PPN untuk buku di berbagai negara menunjukkan setidaknya dapat diklasifikasikan dalam tiga poin. Pertama, skema PPN yang dikenakan untuk buku. Skema yang paling banyak digunakan adalah reduce rate, kemudian exemption, dan zero rating. Kedua, jenis-jenis buku yang dibebaskan PPN. Ketiga, perlakuan PPN untuk buku elektronik (e-book). Sebagian besar perlakuan PPN untuk e-book sama dengan buku cetak.

---

This thesis aims to analyze the background of the government changing the provisions on VAT exemption for general textbooks, holy books, and religious textbooks, analyzing the tax administration comparison of the VAT exemption provisions on general textbooks, holy books, and religious textbooks between PMK 122/PMK. 011/2013 with PMK 5/PMK.010/2020 viewed from the principle of ease of administration, and analyzing the VAT treatment of books viewed from international best practice. The method used in this research is qualitative method. The data in this thesis was obtained through literature studies and in-depth interviews with several sources considered relevant. Based on the results of the analysis, there are three things behind the change in the provisions on the exemption of VAT on general textbooks, holy books, and religious textbooks. First, to adapt to the development of the times and the needs of society. Second, to provide administrative convenience. Third, in line with the level of state revenue, the government is considered increasingly able to provide tax incentives. Furthermore, judging from the principle of ease of administration, the provision of VAT exemption for general textbooks, holy books, and religious textbooks in PMK 5/PMK.010/2020 is more in line with the principle of ease of administration compared to PMK 122/PMK.011/2013. Finally, internationally best practice, VAT treatment for books in various countries shows at least three points can be classified. First, the VAT scheme that is charged for books. The most widely used schemes are reduce rate, then exemption, and zero rating. Second, the types of books that are excempted from VAT. Third, the treatment of VAT for electronic books (e-books). Most VAT treatments for e-books are the same as printed books."

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Dalam rangka memenuhi permintaan Migas masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang untuk Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk kegiatan eksplorasi Migas tidak terlalu berimplikasi terhadap Pemerintah khususnya pada penambahan jumlah produksi Migas di Indonesia. Selain itu, insentif pajak Pertambahan Nilai Impor ini tidak terlalu berimplikasi terhadap pelaku industri terutama dalam hal penambahan jumlah eksplorasi di Indonesia yang hanya bertambah sebesar 1,02%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya lebih bisa mengkoordikasikan kinerja antara pihak-pihak terkait seperti perusahaan, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar yang alamnya dijadikan target eksplorasi Migas.

---

To meet the demand for oil and gas of the people of Indonesia, the Government issued a Value Added Tax Incentive Policy for import of goods for Exploration of Oil and Gas. The author analyzes the policy implications of using a qualitative approach and descriptive interpretation. The results are that the policy incentives VAT on imported goods for oil and gas exploration activities are not too implications for the Government especially in the addition of oil and gas production in Indonesia. In addition, Value Added Tax Incentives Imports is not too implications for industry, especially in terms of increasing the number of exploration in Indonesia, which only increased by 1.02%. The author suggestion is the government should be more have better coordination between related parties such as businesses, governments and communities around the targeted natural oil and gas exploration."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015, melalui pendekatan Effectiveness or impact evaluation. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hasil evaluasi kebijakan insentif tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan kriteria efektivitas insentif pajak. Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dengan melihat pola yang khusus ke umum. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan dalam pemberian insentif pembebasan PPN atas penyerahan Rusunami menyebabkan pelaksanaan insentif tidak memenuhi kriteria efektivitas insentif pajak di Jakarta. Ketentuan tersebut terutama dalam hal batasan harga jual/unit yang tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015 sehingga menyebabkan insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

---

This research discuss about evaluation of tax incentives policy for VAT exemptions on the delivery of basic flats owned in Jakarta for year 2008 ndash 2015 through Effectiveness or impact evaluations approach. The purpose of this study is to describe about implementation of tax incentives for vat exemption on the delivery of basic flats with characteristics of effective tax incentives. This research use qualitative method with inductive approach to see things from particular to general.

The result of this research show that the tax incentives is not work effectively, specially in Jakarta. This is caused by the threshold for sale price of basic flats that did not comply with Jakarta rsquo s condition, so the tax incentives can not be used in Jakarta."

"Menstruasi memerlukan manajemen kebersihan menstruasi yang baik sehingga wanita terhindar dari resiko kesehatan dan psiko-sosial. Period poverty menghambat praktik manajemen kebersihan menstruasi yang baik salah satunya ditunjukkan dengan akses produk saniter menstruasi yang kurang terjangkau. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikritik karena memberikan beban tambahan bagi wanita dalam mendapatkan produk saniter menstruasi. Fasilitas PPN dapat diberikan pada barang tertentu dalam rangka mendorong konsumsi merit goods ataupun mengurangi regresivitas PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk saniter menstruasi dengan kriteria merit goods dan basic goods sehingga memiliki justifikasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur serta teknik analisis data kualitatif illustrative method. Hasil analisis menunjukkan produk saniter menstruasi memenuhi kriteria merit goods dan basic goods sehingga dapat diberikan fasilitas PPN untuk memberikan akses yang terjangkau bagi wanita dan mendukung eksternalitas positif yang ditimbulkan dari konsumsi produk saniter menstruasi. Pengenaan PPN atas produk saniter menstruasi dianggap menghambat pencapaian kesetaraan substantif sosial ekonomi dan memberikan diskriminasi terhadap wanita. Pemberian fasilitas PPN memberikan implikasi revenue forgone, administrative cost, dan cost savings. Pemberian fasilitas PPN dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fasilitas PPN yang dapat diberikan adalah PPN terutang tidak dipungut karena menghilangkan beban pajak bagi konsumen akhir akan tetapi memiliki implikasi compliance cost yang tinggi akibat restitusi dan pemeriksaan. Regulasi saat ini dapat mengakomodasi produk saniter menstruasi sebagai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sehingga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan akan tetapi fasilitas tersebut tidak menghilangkan beban PPN sepenuhnya.

---

Menstruation requires good menstrual hygiene management (MHM) practices thus women can avoid health and psycho-social risks. Period poverty hinders women from practicing MHM, one of which is less affordable access to menstrual products. The imposition of Value Added Tax is criticized because it gives an additional burden on women in getting menstrual products. VAT Incentives can be granted to certain goods in order to encourage the consumption of merit goods or reduce the regressivity of VAT. This study aims to analyze menstrual products with the criteria of merit goods and basic goods so as to justify for VAT incentives. The research was conducted using a post-positivist paradigm using qualitative data collection techniques along with qualitative data analysis techniques. The analysis shows menstrual products meet the criteria of merit goods and basic goods so that VAT incentives can be granted to provide affordable access and support positive externalities of menstrual products. The imposition of VAT on menstrual products impedes the achievement of socio-economic substantive equality and creates discrimination for women. The provision of VAT Incentives implies revenue forgone, administrative cost, and cost savings. The provision of VAT facilities can support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The zero-rated VAT can be granted because it will eliminate the tax burden for consumer but implies a high compliance cost due to refund and audit. Current regulations may accommodate menstrual products as staple goods so they can be granted for the exemption, but it will not completely eliminate the VAT burden."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.

---

The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."