Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah akta notaris harus berisi apa yang diinginkan atau yang disepakati oleh para pihak yang ada dalam perjanjian (akta) tersebut. Sangat penting suatu persesuaian kemauan atau kehendak tersebut terciptanya dengan dinyatakan secara tegas supaya tidak terjadi perselisihan diantara para pihak. Maka kehadiran para pihak untuk menghadap kepada notaris didalam pembuatan akta merupakan keharusan. Para pihak harus hadir untuk saling memberikan kesepakatan. Sehingga didalam menjalankan jabatan notaris, seorang notaris harus memiliki kecermatan dan kehati-hatian. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan/pernyataan para pihak. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh salah satu pihak dan tidak ada surat kuasa dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11 Desember 2017 Nomor 2828 K/Pdt/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena adanya beberapa cacat hukum dalam proses terbitnya akta tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh salah satu pihak dan tidak ada surat kuasa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari segi tanggung jawab, notaris sepatutnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, secara administrasi dan secara moral/etika berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

A notary deed must contain what the parties to the agreement (deed) desire or agree to. It is very important that an alignment of the will is created by stating that there is no dispute between the parties. Therefore the presence of the parties to the notary in the making of an act is a must. The parties must be present to reach an agreement. For that to run in the notary office, a notary should have the utmost care and caution. Notaries have a role to play in determining whether an action can be taken in the form of a deed. The notary must consider and view all documents presented to the notary, review all evidence presented to him, hear the statements or statements of the parties. In this study the author raised two (2) principal issues, the first being the validity of the loan lending agreement and the sale deed that was not attended to by either party and no deed and notary's authority over the deed. This study used normative juridical research methods with library methods and case analysis by collecting secondary data. The analysis of the case was made against the Decision of the Supreme Court dated December 11, 2017, No. 2828 K/Pd/2017, in which case the authentic notarial deed made by the Notary was revoked by the Court due to some defect in the process of issuing the act. The results of the study show that the notary's inability to make the deed makes it invalid and has no legal force. While in terms of responsibility, notaries are asked to be held accountable, administratively and morally/ethically in accordance with the Notary Code of Ethics."

"Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas terkait keabsahan atas objek perjanjian yang keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta peran dan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder didukung wawancara dengan studi dokumen, serta dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif sehingga tergradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini berdampak pada peran Notaris yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat dalam membuat akta autentik sehingga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary has the main authority, namely to make an authentic deed. Deeds produced by a Notary have perfect evidentiary power if they have met certain requirements for authenticity and have fulfilled the validity conditions of an agreement. The failure to fulfill the objective conditions in the validity of an agreement results in the cancellation of the Deed of Debt Recognition and Power to Sell and the position of a Selling Authority itself which is incorrect because it is used as a guarantee for the settlement of debts and receivables in that case. As a Notary, he should be able to carry out his duties and positions in accordance with the UUJN. The formulation of problems discussed is related to the validity of the wrong agreement object in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell as well as the roles and responsibilities of the Notary for deeds that have been declared invalid based on the Supreme Court Decision Number 279 K/PDT/2017. This study used a normative juridical research method with secondary data retrieval supported by interviews with document studies, as well as the type of research, namely descriptive research. The results of this study show that the object of the agreement is invalid because it does not meet the objective requirements so that it is graded into a deed under hand. This has an impact on the role of the Notary which is not carried out carefully and carefully in making authentic deeds so that he must be responsible for his negligence in carrying out his duties."

"Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau dari Peraturan Perundang-Undangan terkait beserta menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017.Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya Notaris untuk mengetahui Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Mengulangsewakan Tanah dengan melihat kegiatan dari Orang Asing tersebut berada di Indonesia serta memperhatikan Hukum Pertanahan dan Izin Tinggal Keimigrasiannya. Akibat Hukum dari ketidakwenangan Orang Asing sebagai Pihak dalam Perjanjian yang merupakan pelanggaran terhadap syarat subyektif sahnya suatu perjanjian maka dari itu Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berkaitan dengan Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dengan Penyewa dari Perjanjian Mengulangsewakan sebagai akibat dari lahirnya Perjanjian Mengulangsewakan, bahwa keduanya tidak ada hubungan dalam perjanjian tersebut. 

---

This research discussed the issue of Competence to take action from a foreigner as the party in the deed re-rent agreement. Important for a Notary to consider and knows competence the act for foreigner when domiciled in Indonesia as parties in the deed. This caused forgetfulness or ignorance to this will result in a notary and the competence to foreigner as parties in the deed to be illegitimate, so as to make the agreement can be undone and do not have the force of law. As for the problems raised in this research was regarding the Competence to act foreigner as parties in deed re-rent agreement the land. The problems raised in this research, researchers will review of laws and regulations related to and analyze decisions of the supreme court number 2099 K/Pdt/2017.

The result of this research explained that the importance of notary to know competence to act foreigners as parties in making re-rent agreement the land with see activity and purposes of foreigner is domiciled in Indonesia  to notice law of land and imigration a residence permit. That as a consequence the law of not competence for foreigner as parties in the agreement which is a violation of the validity of the subjective requirements an agreement therefore that the agreement can be undone. And legal relationship between the landowner and  the tenant of the re-rent agreement as a result of the re-rent agreement is do not have a legal relationship."

"Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan juga akan menjadi cacat hukum jika objeknya berdasar pada akta jual beli yang cacat hukum, kemudian bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dapat menempuh jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi sebagai perlindungan hukumnya jika akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, serta terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan secara administratif. Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/PDT/2017, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah merugikan pihak ketiga berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.

---

This research discusses about Mortgage Right that is born based on Sale and Purchase Deed made by PPAT. Sale and Purchase Deeds are the basis of the registration of land rights to be used as an object of collateral for additional agreements from a principal agreement in the form of a credit agreement. Making a deed of Sale and Purchase must fulfill the legal agreements requirements because if the agreement does not meet the requirements, it can cause the deed to become legally flawed. The problem in this research are the legal consequences of the mortgage rights that are born based on the Sale and Purchase Deed that is legally flawed and not binding by the court, legal protection for the Bank as the creditor as the holder of the mortgage rights that the deed of giving the mortgage right is determined to be legally flawed, and the responsibilities of PPAT that make the deed of Sale and Purchase. The research method used in this article is normative juridical research with descriptive analytical research type. Data analysis conducted using qualitative methods.

The results of this research can be concluded that Mortgage Right will also be a legal defect if the object is based on a deed of legal defect, Bank as creditor as holder of mortgage right can take a non-litigation or through litigation path as legal protection if the deed is granted as legally flawed and not binding by the court, and there are 3 (three) responsibility of PPAT to the deed he made, namely civil, criminal and administrative liability. In the case of Supreme Courts Decision Number 3232 K/PDT/2017, PPAT can be held liable on a civil basis because it has harmed third parties in the form of material losses and immaterial losses."

"

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa, terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya. Maka, para ahli waris memiliki suatu hak khusus yaitu hak hereditatis petitio dimana tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat PPAT yang objeknya harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana akibat hukum akta hibah yang objeknya harta warisan yang belum dibagi waris dan melebihi legitieme portie. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha menganalisis kedudukan akta hibah dan memberikan solusi serta saran atas pembagian harta warisan dengan dibatalkannya akta hibah tersebut. Simpulannya, kedudukan akta hibah yang dibuat oleh PPAT adalah cacat secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat fomil dan syarat materil sehingga dibatalkan oleh hakim yang mengakibatkan batal demi hukum dan atas pembatalan akta hibah tersebut maka perhitungan pembagian waris seharusnya berdasarkan ahli waris golongan I. 

---

One of the legal consequences of marriage according to the Civil Code is the creation of a mixed property/joint property between a husband and a wife which occurred automatically since the marriage bond takes place. One way for a person to legally transferred their rights is by granting it to another person based on their will through a grant deed in front of the PPAT for immovable goods such as land. However, the implementation of giving grants can lead to disputes particularly regarding the distriburion of inheritance of the deceased. Therefore, giving grants to another party should not infringed and harm the portion of the heirs by law since each one of them has a legitieme portie rights that cannot be excluded by any means. Thus, the heirs also have a special rights namely hereditatis petitio where each heir is entitled to file a lawsuit to claim their inheritance. The main problem in this research is how is the legal position of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and how is the legal consequences of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and exceeding the legitieme portie. Through a normative legal research particulary prescriptive research, the writer using secondary materials to analyze the position of grant deed and to find a solution to the distribution of inheritance by the cancellation of grant deed. In conclusion, the position of the grant deed made by PPAT is legally flawed due to the non-fulfillment of formal and material conditions, therefore, it is canceled by the judge which results in null and void and for the cancellation of the grant deed, the calculation of inheritance should be based on heirs of group I.

"

"Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan suatu hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa hak atas tanah, bentuk jaminan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya bentuk jaminan yang digunakan terhadap obyek hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan. Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata karena telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

The thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement, using warranty in form of Sales Purchase Agreement upon Sales Purchase Object of land and building, not using the Mortgage Deed, based on the decision of the Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/Pdt/2017. As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Mortgage Deed as the warranty on credit settlement. This study raises the issue of how the legal implications of the Deed of Credit Acknowledgement and the Sales Purchase Agreement made by a Notary at the same time and how the responsibilities of a notary who make the Sales Purchase Agreement which contains a clause on land rights have been transferred. To answer these problems, this study uses a normative form of research. The type of data that used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this research is show that the use of the Sales Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment of a debt contained in the Deed of Credit Acknowledgement with collateral in the form of land rights, this form of collateral is not in accordance with applicable regulations, should be the form of collateral used for the object of land rights these are Mortgage Deed. A notary who makes a Deed of Sale and Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment may be liable for civil liability for making a deed that is not in accordance with the provisions of the legislation."

"Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

---

The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court."

"Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta otentik yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 3 permasalahan pokok, yang pertama bagaimana akta jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Yang kedua bagaimana akibat hukum dari akta yang dibatalkan oleh Pengadilan? Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan dibatalkan oleh Pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 April 2017 Nomor 598 K/PDT/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena dibuat dengan tidak hati-hati dan tidak cermat sehingga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan dan akibat hukum atas pembatalan tersebut adalah tindakan hukum dalam akta dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris bertanggung jawab secara perdata dan juga secara administratif dari segi jabatannya.

---

This thesis discussed about authentic deed made by Notary which is a public officials who has authority and obligation as regulated in the Law Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary UUJN . A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have an unlawful act element. In this study, the writer raised 3 problem, first, how a sale and purchase deed made by Notary contain an unlawful act element Second, what is the legal consequences of the notary deed which annulled by the court And the third, what is the notary responsibility due to the annulment of the deed which he she made This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. Case analysis was conducted on the supreme court dated 25 April 2017 Number 598 K PDT 2017, where in the case an authentic deed made by a notary was canceled by court because the deed made by a Notary who was not carefull and not precise. The result of this study indicates that a deed that contains unlawful act can be cancelled and the law concequences of the cancellation is the lawful act in the deed is considered never happen. In the perspective of responsibilities, Notary have a civil and administrative responsibilities."

"Penelitian tesis membahas mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sah menurut hukum perjanjian. Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai batasan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kaitannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah maka harus diperhatikan ketentuan yang berkaitan terhadap objek perjanjian tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017 perjanjian pengikatan jual beli dinyatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian bersifat prematur. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur menurut pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017; tanggungjawab Notaris atas kerugian yang timbul akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur; dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. Untuk menjawab penelitian tersebut digunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan secara deskriptif yang menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dengan apa adanya dan menyampaikan kondisi tersebut menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisa penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli tanah bersifat prematur karena tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian mengenai objek yang belum jelas kepemilikannya. Namun putusan hakim ini besifat ultra vires dikarenakan menjatuhkan putusan melebihi yang dimintakan dalam gugatan yaitu wanprestasi. Akibat dibatalkannya perjanjian maka pembeli dapat meminta biaya kerugian dan dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara wanprestasi karena Notaris bukanlah pihak dalam perjanjian.

---

This thesis research discusses aspects that must be considered in making a sale and purchase agreement so that the agreement becomes a legal agreement according to the regulations. Sale and purchase agreement was born because of the principle of freedom of contract that regulated in article 1338 civil code. Although based on freedom of contract the agreement still has the limitation such as not contradicting laws and regulation, decency, and public order. According to the relation of sale and purchase agreement of land the agreement must be notice a regulation that related to the object. Based on Supreme Court Decision number 680 K/PDT/2017 the agreement was declared null and void due to the agreement was premature. Hereby the issues that will be discuss in this research is sale and purchase agreement which was declared premature based on Supreme Court Decision number 680 K/PDT/2017, Notary's responsibility for losses arising from the sale and purchase agreement which is declared premature, and legal protection for good faith buyers. This research uses normative-juridical with a descriptive approach that describes legal events that occur as they are and conveys these conditions according to the theory and legislation. Based on the results of the research sale and purchase agreement of land is premature because the conditions of the agreement are not fulfilled especially regarding of object whose ownership is not clear. However the judge's decision was ultra vires because pass a verdict that exceeds what is requested in the lawsuit namely default. As a result of the cancellation of the agreement, the buyer can ask for loss costs and in this case the Notary cannot be held accountable in a case of default because the Notary is not a party to the agreement."