Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas proses nasionalisasi NV Overzeese Gas en Elektricities Maatschappij (NV OGEM) di Jakarta 1954-1965. Proses nasionalisasi NV OGEM terjadi karena meningkatnya semangat bangsa Indonesia untuk membangun sistem ekonomi nasional. Nasionalisme ekonomi Indonesia semakin meningkat berkaitan dengan kasus Irian Barat pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) yang penyelesaiannya ditunda-tunda oleh Belanda. Sistem ekonomi nasional yang ingin diwujudkan terhalang oleh dominasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Karenanya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk NV OGEM yang berpusat di Jakarta. Karya penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya karena dalam penelitian-penelitian mengenai proses nasionalisasi yang telah dilakukan hanya menjelaskan dampak negatif dari nasionalisasi dengan hanya memaparkan sedikit dampak positif dari nasionalisasi bagi masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa proses nasionalisasi NV OGEM khususnya di Jakarta tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan, namun pada akhirnya berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Setelah proses nasionalisasi, NV OGEM berubah menjadi BPU-PLN di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Akhirnya, untuk mempermudah birokrasi, BPU-PLN dipecah menjadi dua perusahaan yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya didapat melalui studi literatur berupa arsip, buku, majalah, artikel jurnal, dan laporan perusahaan."

"Skripsi ini menjelaskan latar belakang dan peristiwa sejarah pengambilalihan perusahaan kereta api Belanda, N.V. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) di Sumatera Utara pada 1957-1963. Latar belakang diuraikan sejak berdirinya DSM pada 1883 sampai menjelang pengambilalihannya pada awal dekade I950-an. Adapun latar belakang utama dari peristiwa tersebut adalah masalah penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia yang ketika itu tidak kunjung selesai. Selain itu juga dibahas mengenai dampak dari pengambilalihan tersebut terhadap DSM sejak pengambilalihan dilakukan sampai 1963. Pada saat itu Pemerintah Pusat di Jakarta akhirnya menasionalisasi DSM, membubarkan perusahaannya, dan menggabungkan DSM ke dalam bagian dari PNKA (Perusahaan Nasional Kereta Api) milik negara. Fakta setelah terjadinya aksi pengambilalihan itu adalah usaha PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) untuk menguasai DSM yang merupakan salah satu alat ekonomi dan transportasi penting di Sumatera Utara. Upaya ini mendapat harnbatan dari Angkatan Darat (Tentara Teritorium I Sumatera Utara) sebagai penguasa sementara atas DSM. Pengambilalihan DSM itu sendiri tidak lain dari bentuk pertentangan kepentingan antara golongan komunis (Serikat Buruh DSM) dengan kaum kapitalis (pemilik DSM) di Indonesia."

"Penelitian tentang nasionalisasi NHM 1957-1960 dilakukan untuk menjelaskan mengenai kondisi NHM sebelum nasionalisasi, berjalannya proses nasionalisasi, dan kondisi NHM setelah di nasionalisasi. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai munculnya kebijakan pemerintah Indonesia menasionalisasi NHM. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber primer dan sekunder. Kemudian dari data yang didapatkan diolah sesuai dengan aturan dalam metode penulisan sejarah. Nasionalisasi NHM berdasarkan pada PP no. 44/1960 dan melalui SK mentri keuangan No.261206/B.U.M tanggal 30 November 1960, yang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penyerahan segala hak dan kewajban, perlengkapan, dan kekayaan serta usaha perusahaan NHM N.V di indonesia kepada BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan). Dari telaah sumber didapatkan bahwa Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi NHM berawal dari realitas politik dan ekonomi yang berkembang pasca perang kemerdekaan. Memasuki tahun 1950 semangat untuk melepaskan diri dari intervensi asing semakin kuat. Puncaknya adalah pada tahun 1957 ketika hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda semakin memburuk. Kegagalan memperjuangkan Irian Barat melalui jalan diplomasi, mengakibatkan pemerintah Indonesia menempuh cara lain yaitu dengan melancarkan aksi-aksi untuk mengambil alih NHM. Nasionalisasi NHM berjalan tanpa proses perlawanan dari pihak Belanda. Sikap Belanda yang tanpa perlawanan selain disebabkan karena status Indonesia sudah merdeka dan dukungan dari buruh yang bekerja pada NHM juga dikarenakan lemahnya posisi Belanda dalam politik Internasional."

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika perusahaan perkebunan kelapa sawit Oud Wassenaar, N.V. Oliepalmen Mij yang secara spasial kini berada di dua kabupaten berbeda yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Skup temporal yang diambil yaitu antara tahun 1957-1977, sehingga penelitian akan diawali dengan pembahasan nasionalisasi dan diakhiri dengan pembahasan mengenai new planting (penanaman baru) serta re-planting (penanaman ulang) yang merupakan awal kembali bangkitnya perusahaan perkebunan kelapa sawit Belanda di bawah kendali perusahaan milik negara sekaligus menandai dimulainya babak baru perkebunan kelapa sawit Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini memiliki sebuah kesimpulan dan hasil penelitian bahwa, peristiwa nasionalisasi yang dianggap sebagai babak baru pengelolaan perusahaan Belanda di bawah kendali negara pada kenyataannya tidak cukup menjadi legitimasi perkebunan kelapa sawit Oud Wassenaar, N.V. Oliepalmen Mij untuk masuk ke dalam rencana pembangunan hingga akhir dekade 1960-an. Selain faktor fundamental seperti ketidaksiapan modal dan minimnya tenaga ahli di perkebunan kelapa sawit. Faktor lain seperti ketidaksediaan pasar dan kecilnya keuntungan yang akan didapat, mengakibatkan rendahnya intensitas politik pemerintah maupun elit lain dalam bisnis ini. Apa yang dikenal dengan hyper-nationalism dan militerism, baru muncul memasuki dekade 1970-an ketika berbagai peristiwa internasional mampu mempengaruhi prospek kelapa sawit di pasaran dunia.

---

This study aims to explain the dynamics of the oil palm plantation company Oud Wassenaar, N.V. Mij ​​Oliepalmen which is now spatially located in two regencies, namely Musi Banyuasin Regency and Banyuasin Regency. The temporal scope taken is between 1957-1977, so the research will begin with a discussion of nationalization and end with a discussion of new planting (penanaman baru) and replanting (penanaman ulang) which is the revival of Dutch oil palm plantation companies under the control of state-owned companies. as well as the start of a new chapter of oil palm plantations in South Sumatra. In this study, it has a conclusion and research results that, the nationalization event which is considered a new chapter in the management of Dutch companies under state control is in fact not enough to legitimize oil palm plantations Oud Wassenaar, N.V. Oliepalmen Mij to enter into the development plan until the late 1960s. In addition to fundamental factors such as unprepared capital and the lack of experts in oil palm plantations. Other factors such as the unavailability of the market and the small profits to be obtained, resulted in the low political intensity of the government and other elites in this business. What is known as hyper-nationalism and militarism, only emerged in the 1970s when various international events affected the prospects for palm oil in the world market."