Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity, is also still less good. Based on the sensitivity-specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better."

"HIV/AIDS merupakan penyakit mematikan yang hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Pemerintah perlu melakukan program untuk mencegah kasus HIV supaya tidak semakin banyak. Untuk mendukung program tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat tentang HIV/AIDS melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Kota Bogor menempati peringkat ketiga terbanyak kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS namun masih terdapat kekurangan diantaranya UPK yang belum mengirimkan laporan dengan tepat waktu. Petugas pelaporan di dinas kesehatan masih merekapitulasi laporan secara manual. Oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara kepada petugas pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS, observasi dan studi dokumentasi. Hasil menunjukan bahwa terdapat komponen yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS diantaranya determinan organisasi berupa tidak tersedia admin pelaporan di 3 puskesmas, tidak tersedia SOP mengenai pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS; determinan teknis yaitu terdapat ketidaksesuaian antara input dan output, tidak ada fitur analisis di dalam SIHA. Dari output yang dihasilkan, ketepatan pengiriman laporan masih belum tepat waktu.

---

HIV/AIDS is a deadly disease that has not found a cure that can cure it. The government needs to do a program to prevent HIV problems. To support this program, accurate data and information about HIV/ AIDS is needed through a system of recording and approval. The city of Bogor has the highest ranking in cases of HIV/AIDS in West Java Province. The Bogor City Health Office has implemented a system of recording and reporting on HIV / AIDS but still needs a lot of funds from UPK who have not sent reports in a timely manner. Reporting officers at the health office still recapitulate reports manually. Therefore an evaluation is needed to provide information that is useful for decision makers to determine policy. This research is a qualitative research by taking data through interviews with HIV/AIDS recording and reporting officers, observation and documentation studies. The results showed that there were components that affected the HIV/AIDS recording and reporting system, including organizational determinants in the form of not available tadmin reporting in 3 puskesmas, not available Standard Operating Procedures on HIV/AIDS recording and reporting, no policy or decree regarding recording HIV/AIDS reporting; technical determinant, that is there is a discrepancy between input and output, there is no analysis feature in SIHA. From the resulting output, the accuracy of the report submission is still not timely."

"Salah satu upaya dalam menjamin mutu suatu pelayanan kesehatan adalah tersedianya obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu. Ketidakmampuan merencanakan kebutuhan obat dengan baik di tingkat Puskesmas, akan berpengaruh pada persediaan obat. Puskesmas akan mengalami persediaan obat yang berlebih (over stock) ataupun masalah kekosongan obat (stock out). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Way Kanan. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian non-eksperimental, data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara pada saat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat mempertajam evaluasi pengelolaan obat di instalasi farmasi pada tahun 2019. Analisa data menggunakan analisis konten (data primer), serta analisis ABC dan VEN (data sekunder). Hasil wawancara dari para responden menunjukkan banyaknya faktor- faktor yang mempengaruhi dalam merencanakan kebutuhan obat. Tidak hanya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan keakuratan data serta pengolahnnya, tetapi juga ketersediaan jenis obat oleh pihak penyedia yang terdapat dalam sistem aplikasi e-katalog juga merupakan faktor penting yang harus segera dicari solusinya, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, diantaranya pihak penyedia dan Kementerian Kesehatan sendiri.

---

One of the efforts in warranting the quality of a health service is the availability of complete type of medicines, sufficient amount, guaranteed efficiency, safe, effective, and qualified. The incapability to plan medicine requirement well in Public Health Center, will affect the medicine supply. The public health center will encounter over stock or even stock out the medicine supply. The purpose of this research is to evaluate the implementation of medicine planning and procurement in work territory of department of health of Way Kanan Regency. This research was conducted by non-experimental research arrangement, primary data in this research was obtained based on observation and interview during the research, meanwhile the secondary data was obtained by exploring the documents that can improve the evaluation of medicine management in the pharmacy installation in 2019. The data analysis used content analysis (primary data), and ABC and VEN analysis (secondary data). The interview result of the respondents shows the factors that affect the medicine requirement planning. Not only human resource directly related by the data accuracy and it is processing, but also the availability of the medicine type by the provider party in the e-catalog application system is also an important factor that needs immediate solution, especially by the parties directly related with that matter, such as the provider and the Ministry of Health.

Keywords: Medicine Requirement Plan, Public Medicine, Department of Health, Public Health Center

"

"Pemantauan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu secara Pasif Case Detection (PCD) saat ini data laporan malaria dari Kabupaten/Kota diinput ulang yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputannya sehingga akurasi data kurang baik dan laporan terlambat disampaikan. Pada evaluasi program malaria di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan untuk output laporan dan ringkasan data untuk pendukung keputusan dibuat manual masing-masing bagian sehingga lama tersedia untuk disajikan dan perlu tatap muka untuk konfirmasi dan pemutahiran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan pada program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi prioritas masalah utama dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian data malaria. Menyediakan data malaria yang berkesinambungan dan lengkap agar dapat digunakan untuk pendukung keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengembangan perancangan sistem menggunakan SDLC (System Development Live Cycle). Informan pada penelitian ini adalah pengelola malaria yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan petugas monev malaria Kabupaten, puskesmas. Sampel diambil dengan menggunakan metode Kecukupan (Adequasi). Tahun 2013 kelengkapan laporan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 100%, sedangkan ketepatan pengiriman laporan 80%. (Profil Dinkes Provinsi Bengkulu, 2013).

---

Monitoring malaria program in Bengkulu Provincial Health Office in Passive Case Detection (PCD) current malaria report data from the District / City inputted again which can cause inconsistencies in input so the accuracy of the data is less good and the report was late to delivery. In the evaluation of malaria programs in the Department of Health which is the case for the output reports and summaries of data for decision support created manually each piece is so long and need to be available for face-to-face served to confirm and update the data.

This study aims to analyze the system that has been running on the malaria program in Bengkulu Provincial Health Office, identify priority problems in recording and reporting major, processing, presentation, identify the needs of users in recording and reporting, processing, data presentation malaria. Malaria data provide continuous and complete in order to be used for decision support.

This study used a qualitative method to method development system design using SDLC (System Development Live Cycle). Informants in this study is the management of malaria in Bengkulu Provincial Health Office and District malaria monitoring and evaluation officer, a health center. Samples were taken using the method Sufficiency (Adequasi). In 2013 the completeness of reporting of malaria programs in Bengkulu Province Health Depeartement 100%, while 80% report delivery accuracy (Bengkulu Provincial Health Office, 2013)."

"Skripsi ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif untuk mengetahui gambaran komponen input, proses, dan output dari pelaksanaan program. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap informan kunci yang merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program tersebut yaitu Kepala KKP, Kepala Seksi PRL KLW, Pelaksana JFT Entomolog Kesehatan, Dokter, Perawat, dan tenaga LAB. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih adanya evaluasi terkait dengan komponen input dan juga proses dalam pelaksanaan. Saran untuk ke depan perlu diadakannya penyediaan tenaga yang mumpuni, pelatihan spesifik, kerjasama lintas sektor, dan juga pengembangan penelitian lebih lanjut.

---

This research discusses about evaluation on malarian migration surveillance system implementation at sabang rsquo s port health quarantine 3rd class. The type of this research is qualitative to know the description component of input, process, and output of program implementation. The research data was obtained through interviews of key informants who are health workers involved in the program, there are Head Office, Section Head of PRL KLW, JFT of Health Entomologists, Doctor, Nurse, and laboratory staff. The results show that there is still an evaluation related to input and processes component in the implementation. Suggestions for the future that need to be held is to provide qualified personnel, specific training, cross sector cooperation, and also further research development."

"ABSTRAKImplementasi e-kesehatan di Indonesia tahun 2013 masih menemui kendala pada komponen kebijakan, infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan data Kemenkes, 2015. Langkah-langkah prioritas yang dilaksanakan untuk penguatan SIK di Indonesia adalah pembenahan sistem informasi non elektronik menjadi SIMPUS/SP2TP/SP3 Sedangkan untuk aliran dan integrasi data dilakukan optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui aplikasi komunikasi data. Pusat Data dan Informasi, 2017. Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang melaporkan data kesehatan prioritas bulanan, triwulan, dan tahunan pada tahun 2017 secara lengkap, namun belum tepat waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka Performance Routine Information System Management PRISM. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor input dari segi teknis, organisasi, dan perilaku, mengetahui faktor proses pelaksanaan pelaporan dan umpan balik, serta mengetahui faktor output laporan dari sistem informasi kesehatan. Subyek penelitian adalah koordinator pelaporan/SIK dan penanggung jawab program di Puskesmas.Penelitian menunjukkan kekurangan dalam kinerja sistem informasi kesehatan yakni puskesmas melakukan pencatatan ganda dengan banyak formulir yang tersedia, belum semua puskesmas menerapkan SIMPUS, masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki SOP dan alur pelaporan/kegiatan SIK, SIMPUS error dan jaringan yang belum stabil, belum adanya penunjukkan tertulis untuk petugas pelaporan atau tim pelaporan, pengawasan dari manajemen bersifat insidentil, puskesmas belum memiliki rencana pelatihan yang terjadwal, belum ada kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan, dan alur pelaporan yang masih terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pelaporan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami keterlambatan dan menghambat pelaporan/komunikasi data prioritas kesehatan ke Pusdatin Kemenkes RI.

---

ABSTRACTThe implementation of e health in Indonesia in 2013 still faces constraints on policy components, infrastructure, applications, standards, governance and data security Ministry of Health, 2015. The priority step implemented for strengthening Health Information System HIS in Indonesia is the improvement of non electronic information system to SIMPUS SP2TP SP3, improve flow and data integration by optimizing data reporting from districts through data communication application. Data and Information Center 2017. Bogor city is one of the cities in West Java that report health data monthly, quarterly, and yearly complete in 2017, but not yet timely. This is a qualitative research with Performance Routine Information System Management PRISM framework approach. The research aims to know the input factors technical, organizational and behavioral aspect, to know the process factor of reporting and feedback, and to know the output factor of health information system. The subjects of the study were the reporting coordinator HIS and the person in charge of the program at Public Health Centre PHC . The study shows that PHC has double recording and reporting with many forms available, some PHC do not implement SIMPUS, PHC do not have SOP of reporting HIS, SIMPUS error and unstable network, no statement of reporting officer or reporting team, supervision from management is incidental, PHC do not have a scheduled training plan, there is no awareness of the importance of reporting officers, and fragmented reporting flows. These are causes of reporting submitted to the Bogor City Health Office not timely and inhibit reporting communication of priority health data to Data and Information Centre of Health Ministry RI ."

"Air merupakan bahan yang begitu vital dalam hidup setiap makhluk hidup, terutama manusia, sehingga keberadaannya perlu dijaga dengan baik. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan masyarakat pada air, apabila tidak diikuti dengan sanitasi yang baik maka krisis air tidak dapat dihindari. Pemanfaatan data yang tinggi dan kebuhrhan terhadap analisis yang cepat dan tepat, telah mendorong adanya kebutuhan terhadap pengembangan sistem informasi geografis kesehatan pada Air Minum dan Penyehatan Lingktrngan (AMPL) untuk menunjang proses perencaruran dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan model sistem informasi analisis spasial faktor resiko penyakit bawaan air yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam proses perencan.urn peningkatan kualitas dan kuantitas sarana air bersih dan sanitasi nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen di AMPL Pusat dan Sekretariat STBM Pusat. Sistem ini dikembangkan dengan memasukan indikator faktor risiko diare melalui tiga variabel yaitu: kependudukan, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, yang selanjutnya dilakukan identifikasi wilayah berisiko diare di tingkat provinsi dan plotting sebaran pelaku program percepatan akses SABS. Dengan melahrkan proses analisis over laying dan plotting data dalam sistem ini, maka keluaran yang didapatkan berupa data tabulasi, grafik dan peta, yang dipercaya manlrpu melihat kesenjangan masing-masing wilayah. Analisa spasial dilakukan dengan menggunakan software Arc View 3.3 (non open source) sehingga masih dibutuhkannya eksplorasi software yang lebih praktis dalam menjawab kebutuhan pengguna sistem kedepannya.

---

Water is such a vital comodity in the lfe of every living teature, especially humans, so fts presence should be maintained properly. Population density increases the water needs of the community, thus the water crisis can not be avoided if onlyJbllowed by good sanitation. High data utilization ond the need for rapid and precise analysis, has driven the need for the development of geographic information systems in health Drinking Water and Sanitation (AMPL) to support planning and decision-making process.

This study aimed to identify models of information systems spatial analysis of water-borne disease risk factors that can support decision making in the planning process improved the quality and quantity of clean water and sanitation facilities nation wide.

Data collection methods used are in-depth interviews and document studies at the Centre AMPL and the Secretariat STBM, Jakarta. The system was developed by including indicators of risk factors of diarchea in three variables: population, erwironment and behavior of clean and healthy, which in turn made the identification of areas at risk of dianhea at the provincial level and plouing the distribution of program participants access acceleration SABS.

SABSBy doing the over-laying and plotting dota analysis in this system, then its output is obtained in the form of data tabulation, charts and maps, are believed to be able ta see the gap of each region. Spatial analysis is done using soffi,vare Arc View 3.3 (non open source) so it still needs a more practical exploration software in answering the needs offuture users of the system."

"The implementation of tariff for health service at community heath center at Seluma District has not been based on cost analysis as well as community's abality and willingness to pay ....."

"Pemerintah telah berupaya mencegah dan mengurangi angka kejadian penyakit dengan Inpres No.1 Tahun 2017 tentang GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota Depok tahun 2019. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dan data dikumpulkan dari 30 Puskesmas di Kota Depok. Analisis data statistik univariat dengan distribusi frekuensi, analisis bivariat menggunakan chi-square dan analisis multivariat dengan korelasi logistik Hasil penelitian menunjukkan 83,3% Puskesmas melaksanakan sosialisasi GERMAS dan edukasi sehat, 100% Puskesmas melakukan penyuluhan ASI ekslusif, 83.3 % Puskesmas melakukan kegiatan deteksi dini penyakit, IVA dan Ca mammae dan 80% Puskesmas melakukan kegiatan sosialisasi gemar aktivitas fisik. Ketersediaan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Kota depok memadai, namun belum adanya petunjuk pelaksana/SK dari Dinas Kesehatan maupun SK Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan GERMAS di Puskesmas. Saat ini petunjuk pelaksana yang dipakai sebagai pedoman kegiatan GERMAS masih mengikuti Perwal yang ada. Perencanaan dan pengorganisasiannya belum mempunyai roadmap pelaksanaan GERMAS di Puskesmas dan 70 % Puskesmas pengawasannya baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kegiatan GERMAS (p-value<0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terhadap kegiatan GERMAS (p-value >0,05) dan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan pelaksanaan GERMAS . Analisis multivariat menunjukkan faktor yang dominan mempengaruhi kegiatan GERMAS adalah pengawasan. Puskesmas diharapkan meningkatkan sosialiasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS.

---

The government has tried to prevent and reduce the incidence of disease with Presidential Instruction No.1 Year 2017 concerning GERMAS. GERMAS is a systematic and planned action carried out jointly by all components of the nation with awareness, willingness and ability to behave in a healthy manner to improve the quality of life. Puskesmas are the spearhead of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the GERMAS in Depok City Health Center in 2019. The design of this study was cross-sectional and data were collected from 30 Puskesmas in Depok City. Univariate statistical data analysis with frequency distribution, bivariate analysis using chi-square and multivariate analysis with logistical correlations The results showed 83.3% of Puskesmas conducted GERMAS socialization and healthy education, 100% of Puskesmas conducted exclusive breastfeeding, 83.3% Puskesmas conducted early detection activities disease, IVA and Ca mammae and 80% of Puskesmas conduct socialization activities like physical activity. The availability of human resources, funds, facilities and infrastructure in the implementation of the GERMAS in the Depok City Health Center is adequate, but there are no implementing instructions/decree from the Health Office or SK Head of the Health Center for the implementation of the GERMAS in the Health Center. At present the implementing instructions used as guidelines for GERMAS activities still follow the existing Supervisory Regulations. The planning and organization does not yet have a roadmap for implementing GERMAS in Puskesmas and 70% of Puskesmas have good supervision. There is a significant relationship between facilities and infrastructure of the GERMAS activity (p-value <0.05). There is no significant relationship between planning, organizing and implementing GERMAS activities (p-value> 0.05) and there is a significant relationship between supervision and GERMAS implementation. Multivariate analysis shows that the dominant factor influencing GERMAS activities is supervision. Puskesmas are expected to increase socialization and community empowerment efforts in implementing GERMAS."