Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas hubungan antara Kurdistan Regional Government (KRG) dan Kurdistan Worker's Party (PKK) dalam kajian Hubungan Internasional. Pada dekade 90an, hubungan antara KRG dan PKK saling bermusuhan dengan jalan peperangan. Namun hubungan mereka mengalami dinamika yang juga merembet ke wilayah Kurdistan Suriah dalam beberapa peristiwa semenjak dimulainya Arab Spring. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antara KRG dan PKK dalam kurun waktu 2012-2019. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui studi pustaka. Dalam menganalisis, penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme melalui konsep sistem internasional, identitas dan kepentingan, serta tindak tutur. Penulis berpendapat bahwa dinamika hubungan antara KRG dan PKK menujukkan adanya proses transformasi antara sistem hubungan Lockean yang ditandai dengan adanya rivalitas dan sistem hubungan Kantian pada tindakan kerja sama atau solidaritas di antara mereka. Pada hubungan yang menunjukkan rivalitas, terjadi pertentangan antara identitas ideologi KRG dan PKK. Pebedaan identitas tersebut menghasilkan sebuah rivalitas dengan upaya masing-masing aktor untuk mengejar kepentingannya masing-masing. Dalam hubungan kerja sama atau solidaritas antara KRG dan PKK, identitas Kurdi menjadi identitas kolektif yang menjadi dasar dari tindakan mereka. Proses pembentukan dan rekonseptualisasi sistem hubungan di antara keduanya juga melibatkan tindak tutur yang mengandung maksud dan makna tertentu dari tokoh-tokoh aktor baik ketika dalam sebuah hubungan rivalitas ataupun juga dalam tindakan kerja sama serta solidaritas.

---

This research discusses the relations between Kurdistan Regional Government (KRG) and Kurdistan Worker’s Party (PKK) on International Relations study. In the decade of the '90s, the relations between KRG and PKK was characterized in the form fighting each other. But the relations experienced certain dynamics and expanded into Syrian Kurdistan in several events since the start of the Arab Spring. This research aiming to explain characteristic of relations between KRG and PKK in the period of 2012 to 2019. This thesis use qualitative method through library research. In the analysis, the researcher uses the Constructivism approach through the concept of the international system, identity and interest, as well as speech acts. The researcher argues that the dynamics of the relations between KRG and PKK indicated the transformation of the Lockean system which characterized by rivalry and Kantian system in the cooperation and solidarity acts. In the rivalry relations, the are clash of ideological identities between KRG and PKK. The disparity of identity resulted rivalry with the efforts of two actors to attain the interests. In the cooperation and solidarity relations between KRG and PKK, Kurds identity became collective identity which is the basis of their actions. The Process of structure construction and reconceptualization among the two actors involving speech acts that contained the intentions and purposes from the KRG and PKK’s figures either in the rivalry or in the cooperation and solidarity."

"Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG.

---

This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims.

This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done."

"Pekerja Kurdi telah menjadi ancaman nasional bagi negara Turki, sehingga penulisan tesis ini membahas kebijakan militer Recep Tayyip Erdoğan dalam mengatasi kelompok pemberontak. Penelitian kualitatif ini menggunakan teorikebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn, ditambah konsep keamanan dan ancaman nasional sebagai pelengkap teori. Dengan pendekatan deskriptif melalui pengambilan data dari beberapa kajian pustaka seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, dan informasi dari media elektronik, ditemukan hasil penelitian bahwa peningkatan intensitas dari implementasi kebijakan militer Erdoğan terjadisetelah gagalnya resolusi perdamaian yang mengacu pada undang-undang dan keputusan presiden tentang pelaksanaan kebijakan keamanan nasional negara. Dengan sikap represi Erdoğan melalui instrumen militernya di Suriah dan Irak, telah berdampak terhadap terganggunya stabilitas keamanan negara tetangga dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat Kurdi.

---

The issue of Kurdish ethnicity was represented by the existence of Kurdistan Workers Party separatist movement that now has become Turkish nations threat. Based on that, this thesis was made to examine Recep Tayyip Erdoğans military policy on overcoming it. This qualitative research was using policy theory by

William Dunn, followed by security and national threat concept as the complementary. Using descriptive approach through data collection from several literature studies, such as earlier research, journal, article, books, and media electronic, generate a conclusion that the increased intensity of the implementation of Erdoğans military policy occurred after the failure of peace resolution that referred to the law and presidential decree on the implementation of the national security policy of the country. Erdoğans attitude on his military instrument on Syria and Iraq has caused disturbance on the stability of neighbor

national security and inhibits the economic growth of Kurdishs people."

"Jurnal ini membahas tentang perjuangan suku Kurdi untuk mendapatkan otonomi Kurdistan di Irak pada masa Saddam Hussein. Perjuangan suku Kurdi untuk mengembalikan otonomi Kurdistan pascaruntuhnya Dinasti Utsmaniyah cukup sulit. Dikarenakan wilayah Kurdistan yang dibagi-bagi menjadi beberapa negara, yaitu Turki, Suriah, Iran dan Irak. Suku Kurdi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun bekerjasama dalam mendapatkan otonomi Kurdistan di tiap-tiap negara. Perlakuan buruk dari pemerintahan di masing-masing negara tersebut berdampak pada suku Kurdi, untuk segera mengembalikan otonomi Kurdistan di salah satu negara. Irak menjadi tujuan mereka karena saat itu Amerika Serikat (AS) sedang menginvasi Irak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mendeskripsikan perjuangan suku Kurdi Irak untuk mendapatkan otonomi Kurdistan di Irak pada masa Saddam Hussein. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah yang biasa disebut dengan metode sejarah. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa suku Kurdi mampu mendapatkan otonomi Kurdistan melalui perjuangannya di bidang politik serta mampu memperbaiki hubungan antarkelompok yang terpecah belah karena organisasi atau partai.

---

This paper discusses the struggle of the Kurd to procure the autonomy of Kurdistan in Iraq during Saddam Hussein period. The Kurd's struggle to regain Kurdistan's autonomy after the collapse of Utsmaniyah Dynasty was complicated. It’s because Kurdistan's region was separated in some countries, Turkey, Syria, Iran and Iraq. Kurd also faced difficulty to communicate or cooperate with local authorities in those countries. Bad treatment they faced in those countries gave bad impact to the Kurds, which then motivated them to establish their right as an autonom ethnic in one country. Iraq was choosen because at that time it was being invaded by United States (US). This paper is aimed at describing the Kurd's effort to establish their autonomy in Iraq during Saddam Hussein period. Method used in this research is historical method. The conclusion of this paper is that the Kurd gains their autonomy after struggling very hard politically and then uniting groups separated in organizations and parties."

"Tugas akhir ini membahas tantang masalah yang terdapat pada Desain Database yaitu: Hubungan antara Struktur Functional Dependencies dan Struktur Dekomposisi. Hubungan tersebut diper1ihatkan melalui saturated set yang terdapat pada Funrtional Dependencies dan konsep antiroot (dibatasi hanya untuk non-trivial antiroot) yang terdapat pada Struktur Dekomposisi."

"Sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia adalah remaja. Salah satu realitas perilaku seksual remaja adalah seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan bisa berakibat aborsi tidak aman bahkan berakhir dengan kematian. Risiko Iain yang dihadapi remaja adalah penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Tujuan penelitian adalah diketahuinya perilaku seksual pelajar SMA Negeri di kota Solok dan hubungannya dengan pola asuh orang tua. Desain penelitian ini adalah cross sectional. Lokasi penelitian di kota Solok dengan sampel pelajar SMA Negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 25,5% pelajar berperilaku berisiko, bahkan 4% diantaranya sudah melakukan hubungan seksual. Pada analisis bivariat didapatkan bahwa pola asuh orang tua berhubungan dengan perilaku seksual dengan OR 3,258. Pada analisis muhivariat diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual setelah dikontrol variabel sikap terhadap perilaku seksual, jumlah pacar dan paparan media pornografi. Diperoleh hubungan yang bermakna antara perilaku seksual dengan sikap terhadap perilaku seksual (OR 3,138), jumlah pacar (OR 5,234) dan paparan media pomograii (OR 44222) Terdapat hubungan yang berrnakna antara pola asuh orang rua dengan jumlah pacar dan paparan media pornografi. Faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku seksual pelajar SMAN di kota Solok tahun 2008 adalah jumlah pacar setelah dikontrol variabel sikap terhadap perilaku seksual dan paparan media pornografi. Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara perilaku seksual dengan jenis kelamin, usia pubertas, komunikasi dengan teman sebaya dan lama pertemuan dengan pacar. Tidak ditemukan hubungan pengetahuan tentang kesehatan seksual dengan perilaku seksual setelah dikontrol variabel sikap terhadap perilaku seksual, jumlah pacar dan paparan media pornografi. Berdasarkan penelitian ini perlu adanya peningkatan pengetahuan pelajar tentang kesehatan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Orang tua hendaknya mengawasi remajanya terutama dalam hal berpacaran dan paparan media pornografi. Pengetahuan orang tua tentang pengasuhan (parenting) dan kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan.

---

Around 20% from amounts of Indonesian residence are teenagers or adolescent. One of teenager's sexual behavior realities are free sex and unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy could caused unsafe abortion moreover could ending with death. Another risk that faced by those teenagers is contagion of Sexual Transmitted Disease including HIV/AIDS.

The research aim is to know teenager's sexual behavior at Government's Senior High School students in Solok city and its relation with parenting style. This research design is crass sectional. The research located in Solok city with sample of Government`s Senior High School students.

This research result shown as 25,5% students having conduct risky behavior. even 4% of it had been ever conduct some sexual relation (intercourse). Through bivariate analysis known that parenting style related with sexual behavior with OR 3,258. Multivariate analysis got result that there is no relation between parenting style with sexual behavior alter amount variable attitude towards sexual behavior, sum of boyfriend or girlfriend. and pomography media exposure, had been controlled. Obtain significant relation between sexual behavior with attitude toward sexual behavior (OR 3,138), sum ol' boyfriend or girllriend (OR 5,234) and pornography media exposure (OR 4,222). Obtain significant relation between parenting style with sum of boyfriend or girlfriend and pornography media exposure. The most dominant factor that related with sexual behavior of Government`s Senior High School students in Solok city year 2008 is sum of boyfriend or girlfriend after attitude variable toward sexual behavior and pornography media exposure had been controlled.

The significant relation between sexual behavior with sex, puberty age, peer communication, and time duration of date with boyfriend or girlfriend is not found. The relation between sexual health knowledge with sexual behavior is not found after attitude variable toward; sexual behavior, sum of boyfriend or girlfriend and pomography media exposure had been controlled.

Based on this research its necessary to improve the students knowledge about sexual health trough teenager's reproduction health education at school and teenager care health services. Parents suggest to observe their daughter or son especially in boyfriend or girlfriend relationship and pornography media exposure. Improvement of student knowledge about sexual health trough education oftcenager health reproduction and teenager health care services are necessary."

"Melihat masalah kegagalan pemekaran daerah di Indonesia, maka penting untuk meneliti persyaratan - persyaratan pemekaran daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi daerah. Kinerja ekonomi dinilai dari pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan daerah setelah dimekarkan. Studi ini dilakukan dengan metode regresi OLS cross section, untuk mengetahui apakah persyaratan - persyaratan pemekaran daerah dapat membantu kinerja perekonomian daerah. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa PDRB non migas perkapita, kontribusi PDRB non migas, PAD perkapita, dan luas wilayah secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Selain itu, ditemukan juga bahwa untuk beberapa daerah, faktor lokasi menentukan keberhasilan dari pemekaran daerah.

---

Taking account of regional division failure in Indonesia, it is important to analyze the requirement of regional division and its influence on regional economic performance. Economic performance is assessed by two indicator i.e economic growth and poverty. This study uses descriptive analysis and OLS regression method, to find out whether the requirments of regional division can positively influence to the performance of the regional economic. The result of this study, showed that GDP per capita and contribution GDP exculde oil and gas, total own resource revenue and total area are significantly affect the regional economic performance. In addition, region factor also affect regional economic performance."

"Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep dan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang mendukung pencapaian tujuan bernegara menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian yakni terdapat perubahan secara konseptual baik dilihat dari perspektif norma maupun nomenklatur hukum dalam pengaturanya sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi daerah namun dalam hubungan keuangan ini terlihat menonjolnya keterlibatan pusat dalam segala unsur penggunaan dana yang mereduksi kebebasan daerah otonom untuk menggunakan anggaran yang telah diberikan, terlebih keterlibatan pusat ini akan menimbulkan posisi yang paradoksial mengingat dalam urusan kebijakan penggunaan anggaran ditentukan secara rinci oleh pusat sedang didapati masalah di kemudian hari, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Pola hubungan keuangan saat ini menggambarkan kedudukan sentralis dari pusat sebagai sumber perumus kebijakan yang merinci dengan kompleks pengaturanya sehingga daerah hanya diberikan ruang pada kewenangan pelaksanaan, demikian terlihat bahwa penekanan terhadap sinergi kebijakan fiskal nasional sangat kuat. Hal ini menandakan telah ada perubahan dari paradigma serta sistem hubungan keuangan yang dimaksudkan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dicapai namun mengorbankan prinsip otonomi itu sendiri dan menjadi persoalan baru dalam implementasi kebijakan anggaran dengan terlihatnya desentralisasi yang melemah dan sentralisasi yang menguat, kebijakan hukum dalam Undang-Undang hubungan keuangan ini sudah final tetapi kedepanya harus ditata kembali hal-hal yang lebih prinsipil yakni eksistensi kedudukan daerah (desentralisasi) yang tidak sepatutnya direduksi oleh kebijakan dari pemerintah pusat.

---

This thesis research is focused on the concept and pattern of financial relations between the center and the regions that support the achievement of state goals according to Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and the regions. The research forms used are juridical-normative and explanatory research typology. The results of the study are that there is a conceptual change, both from the perspective of norms and legal nomenclature in its regulation in line with the demands for regional reform and democratization, but in this financial relationship, the central involvement in all elements of the use of funds reduces the freedom of autonomous regions to use the budget that has been given. Moreover, the involvement of the center will lead to a paradoxical position considering that in matters of policy the use of the budget is determined in detail by the center, while problems are found in the future, which is responsible for the regional government. The current pattern of financial relations illustrates the centralist position of the center as a source of policy formulation detailing the complex arrangements so that regions are only given space for implementing authority, it can be seen that the emphasis on national fiscal policy synergies is very strong. This indicates that there has been a change from the paradigm and system of financial relations which is intended to achieve the goal of welfare for all Indonesian people but sacrifices the principle of autonomy itself and becomes a new problem in the implementation of budget policies with the visible weakening of decentralization and strengthening of centralization, legal policies In this Law, financial relations are final, but in the future, more principal matters must be reorganized, namely the existence of regional positions (decentralization) which should not be reduced by policies from the central government.

"