Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan kota kembar (sister city) pertama kali diusung setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan meningkatkan perdamaian internasional pasca perang. Kemitraan sister city dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Diplomasi Publik dari suatu negara. Pada era modern, kemitraan sister city memiliki tujuan yang lebih luas, seperti pengembangan perekonomian, pertukaran teknologi, dan pertukaran budaya. DKI Jakarta dan Beijing menandatangani MoU mengenai kemitraan sister city pada 4 Agustus 1992, sejak saat itu kedua kota secara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang. Dengan terjalinnya sister city antara DKI Jakarta dan Beijing tentu membuka peluang terhadap adanya kontak langsung antar masing-masing penduduk, hal inilah yang disebut dengan people-to-people contact. Artikel ini menganalisis peluang dan tantangan yang ada dalam kemitraan sister city Jakarta-Beijing, sebagai bentuk dari Diplomasi Publik Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing berperan secara efektif dalam Diplomasi Publik Cina, dan mengidentifikasi apa saja peluang dan hambatan dari kemitraan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif serta melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing, belum efektif dalam dan berperan signifikan dalam mendorong hubungan masyarakat dari kedua kota.Sister city first coined after World War II with an aim to enhance mutual understanding and post-war international peace. Sister city can be categorized as a form of public diplomacy of a country. In the modern era, sister city has a wider purpose, such as economy development, technological exchange, and cultural exchange. DKI Jakarta and Beijing signed an MoU regarding to sister city on August 4^th, 1992 and since then both cities actively cooperate in many fields. With the establishment of sister city between DKI Jakarta and Beijing, it provides an opportunity towards direct contact between each citizen, and this is called as people-to-people contact. This article reanalyses the opportunity and challenges that appear from the Jakarta-Beijing sister city as a form of China Public Diplomacy. The purpose of this study is to find out the effectiveness of people-to-people contact in Jakarta-Beijing sister city within China Public Diplomacy and to identify what are the opportunities and challenges within this partnership. Qualitative is the method of this study and interviews are used to gather the data. This study concludes that people-to-people contact in the sister city of Jakarta-Beijing has not been effective in and has not played a significant role in promoting public relations between the two cities."

"Proses globalisasi maupun regionalisasi memperkuat peran aktor-aktor yang secara tradisional tidak lazim dianggap sebagai aktor internasional. Termasuk di antara aktor-aktor ini adalah pemerintah lokal. Aktivitas pemerintah lokal dalam melakukan hubungan luar negeri disebut paradiplomasi, yang salah satu bentuknya adalah relasi kota kembar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus terhadap relasi kota kembar Jakarta-Beijing, berkenaan dengan kesulitannya untuk mendukung program-program yang memiliki dampak strategis terhadap masyarakat Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Metode process tracing dipergunakan di dalam pelaksanaannya, sehingga keterkaitan antar faktor dapat dilihat dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek paradiplomasi di Indonesia terlalu bebas dan tidak diarahkan untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat pemerintah pusat. Masalah birokrasi juga membuat Jakarta menghadapi kesulitan menetapkan visi dalam melaksanakan paradiplomasi, dan partisipasi masyarakat sulit diharapkan karena apatisme serta diskriminasi historis terhadap kalangan Tionghoa-Indonesia. Selain itu, paradiplomasi pemerintah lokal di Republik Rakyat Tiongkok sudah lebih terarah dan lebih terpadu dengan kebijakan hubungan luar negeri Tiongkok; pelaksanaannya bahkan memanfaatkan jaringan kontak dengan pengusaha overseas chinese di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko bagi Jakarta, yang menyebabkannya cenderung menuruti program rutin dibanding mencoba mengembangkan program strategis. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan hubungan luar negeri yang mengoptimalkan dan mengarahkan kebijakan serta praktek paradiplomasi pemerintah lokal untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat negara. Di lain pihak, pemerintah lokal perlu membuat visi, menggariskan sasaran-sasaran yang jelas, serta merangkul kalangan masyarakat serta pengusaha dalam melaksanakan relasi kota kembar.

---

The process of globalization and regionalization strengthen the role of actors which are not traditionally considered as international actors. Among these actors are the local governments. The efforts of local governments in conducting foreign relations is termed paradiplomacy, and one of its forms is the sister city relations. This research is a qualitative case study of the Jakarta-Beijing sister city relations, regarding its difficulty to support programs with strategic impacts on the people of Jakarta. The goal is to uncover the factors which causes the problems. This research implements process tracing, so that the linkages between factors can be seen clearly.

Results showed that Indonesian paradiplomatic policies and practices lend too much liberty to the local governments, and were not specially set to support the country's foreign relations. Bureaucratic problems also contribute to Jakarta's difficulties in implementing its own vision for conducting paradiplomacy. Community participation can hardly be expected due to apathy and the historical discrimination against Chinese-Indonesians. Furthermore, local governments in the People?s Republic of China have implemented paradiplomatic policies and practices which are focused and integrated with the conducting of Chinese foreign relations; their implementations even utilize the network of contacts with overseas Chinese business persons in Indonesia. This poses a risk to Jakarta, which ultimately tends to follow regular programs rather than trying to develop a strategic program. Accordingly, the central government needs to develop foreign relations policies which optimize and guide the paradiplomatic policies and practices of the local government for the country?s foreign relations. On the other hand, local governments need to create a vision, outlines clear goals, and embrace the community as well as the private sector in carrying out a successful sister city relationship."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."

"In distressed urban neighborhoods where residential segregation concentrates poverty, liquor stores outnumber supermarkets, toxic sites are next to playgrounds, and more money is spent on prisons than schools, residents also suffer disproportionately from disease and premature death. Recognizing that city environments and the planning processes that shape them are powerful determinants of population health, urban planners today are beginning to take on the added challenge of revitalizing neglected urban neighborhoods in ways that improve health and promote greater equity. In Toward the Healthy City, Jason Corburn argues that city planning must return to its roots in public health and social justice. The first book to provide a detailed account of how city planning and public health practices can reconnect to address health disparities, Toward the Healthy City offers a new decision-making framework called "healthy city planning" that reframes traditional planning and development issues and offers a new scientific evidence base for participatory action, coalition building, and ongoing monitoring.To show healthy city planning in action, Corburn examines collaborations between government agencies and community coalitions in the San Francisco Bay area, including efforts to link environmental justice, residents' chronic illnesses, housing and real estate development projects, and planning processes with public health. Initiatives like these, Corburn points out, go well beyond recent attempts by urban planners to promote public health by changing the design of cities to encourage physical activity. Corburn argues for a broader conception of healthy urban governance that addresses the root causes of health inequities."