Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"

Kebijakan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi bertujuan untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Lambatnya laju peningkatan bauran dan pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan ditengarai karena tidak terakomodirnya kepentingan pelaku usaha dalam kebijakan. Kepentingan politis menjadi penyebab belum adanya undang-undang energi terbarukan. Keraguan akan komitmen pemerintah terlihat dari alokasi sumber daya yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal ini untuk melaksanakan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan pada Direktorat Jenderal EBTKE menggunakan teori Knoepfel et al (2007) dan Mallon (2006) melalui pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap narasumber kompeten, sedangkan data sekunder diambil dari studi literatur. Panalitian ini dilakukan pada kurun waktu Desember 2018 – Agustus 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan belum berjalan baik dilihat dari variabel rencana aksi yang dinilai belum mencerminkan kepentingan pengembang dengan dalam kebijakan dan keterbatasan kompetensi sumber daya pendukung. Untuk variabel proses terdapat keterbatasan situasi dengan belum adanya konsensus pada konsep keadilan energi. Sedangkan untuk variabel aturan implementasi terkait pelayanan publik sudah menunjukkan arah perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah belum adanya tujuan yang jelas dan terukur, belum terpenuhinya kecukupan investasi, kebijakan yang tidak stabil dengan seringnya revisi regulasi serta kerangka kontekstual dalam hal belum adanya regulasi undang-undang yang mengatur dan ketidakselarasan regulasi pada tataran peraturan teknis.

Kata Kunci :

Kebijakan energi terbarukan, implementasi kebijakan, faktor pengaruh kebijakan

---

Renewable energy development policy is an effort to reach energy security aims to achieve the target of 23% renewable energy by 2025 The slow pace of increasing the mix and development of renewable energy is indicated that stakeholders interest are not accommodated in policies. Political interests makes the absence of renewable energy laws. Doubts about the government's commitment can be seen from the allocation of resources to this Directorate General. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of renewable energy development policies at the Directorate General NREE using the theory of Knoepfel et al (2007) and Mallon (2006) through post positivism approach with qualitative methods. Primary data were derived from in-depth interviews, secondary data were taken from literature studies. This research was conducted in December 2018 - August 2019. The results of this study indicate that the implementation of the renewable energy development policy has not gone well as seen from the action plan variables which are considered not to reflect the interests of the developer with regard to policies and limited competency of supporting resources. For the process variable there are limitations to the situation with the lack of consensus on the concept of energy equity. As for the variable implementation rules related to public services have shown the direction of improvement. Factors influencing the implementation of policies are the absence of clear and measurable objectives, insufficient investment fulfillment, unstable policies with frequent revisions of regulations and contextual frameworks in the absence of regulatory regulations that govern and non-alignment of regulations at the level of technical regulations.

"

"Mengingat semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pula energi listrik yang dibutuhkan. Di sisi lain sumber daya energi yang dipakai untuk kelistrikan kebanyakan berasal dari batu bara. Karena saat ini sedang digencarkan pemakaian energi terbarukan, maka PT. Cahaya Mas Cemerlang sendiri saat ini sedang melakukan ekspansi bisnisnya dalam produk solar cell. Solar cell adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek photovoltaic. Ekspansi bisnis yang dilakukan oleh PT. Cahaya Mas Cemerlang dalam produk solar cell juga harus memperhatikan segi kelayakan investasinya, agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa mendatang. Analisis kelayakan investasi yang dilakukan menggunakan metode Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). Nilai investasi yang dilakukan adalah sebesar Rp 56.361.259.591,66. Dengan metode NPV, perhitungan investasi pada tahun kelima sudah menghasilkan nilai positif sebesar Rp 4.600.016.488.63, hal ini menunjukan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun investasi yang dilakukan sudah balik modal, sedangkan dengan menggunakan metode IRR berdasarkan variable discount rate sebesar 10%, di tahun kelima nilai IRR nya adalah 13,72%. Hal ini menunjukkan di tahun tersebut nilai IRR lebih besar dari discount rate. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa investasi ini sudah layak.

---

Given the increasing population, the more electricity is needed. On the other hand, the energy resources used for electricity mostly come from coal. Because currently the use of renewable energy is being intensified, PT. Cahaya Mas Cemerlang itself is currently expanding its business in solar cell products. Solar cell is a component that can be used to convert sunlight energy into electrical energy using a principle called the photovoltaic effect. The business expansion carried out by PT. Cahaya Mas Cemerlang in solar cell products must also pay attention to the feasibility of the investment, so that the investment can produce the expected rate of return in the future. The investment feasibility analysis was carried out using the Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) methods. The value of the investment made is Rp. 56,361,259,591.66. With the NPV method, the investment calculation in the fifth year has produced a positive value of Rp. 4,600,016,488.63, this shows that within a period of 5 years the investment made has returned, while using the IRR method based on a variable discount rate of 10%, in the fifth year the IRR value is 13.72%. This shows that in that year the IRR value was greater than the discount rate. Therefore, it can be said that this investment is feasible."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"ABSTRAKEnergi di Indonesia merupakan sektor yang sangat vital, semakin bertambah tahun kebutuhan energi semakin meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Kondisi di dunia saat ini bahwa persediaan energi renewable semakin menipis, memicu pengembangan energi renewable. Indonesia menargetkan pengembangan energi renewable padaa tahun 2025 sebesar 23 bauran energi nasional. Penelitian ini memberikan alternatif proporsi bauran dan pemilihan lokasi EBT yang bertujuan untuk meminimumkan biaya total energi bauran. Hasil yang diperoleh dari metode MINLP yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan energi air dan panas bumi yang memiliki porsi pengembangan terbesar.

---

ABSTRACTEnergy in Indonesia is an important sector that electricity demand always increasing every year. This condition is also influenced by economic and population growth. In fact, non renewable energy is declining and will be vanished in several decades. This condition triggers development of renewable energy to replace it. Indonesia have made a development target of renewable energy become 23 of all energy mix. This paper give an alternative plan of development and site selection to reach minimum cost of all renewable energy mix in Indonesia. The result is hydro and geothermal are dominant in this energy mix."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi indonesia yang cukup besar akan mempengaruhi angkakonsumsi energi secara global. Ada banyak alasan dengan penggunaan energiterbarukan diantaranya adalah relatif tidak mahal, bersifat netral karbon, dansemakin mendapatkan dukungan dari lapisan masyarakat untuk menggantikansolusi energi tidak terbarukan berbasis bahan bakar minyak. Pembangkit listrikdari energi terbarukan, terutama energi angin dan matahari sangat dipengaruhioleh kondisi cuaca, sehingga daya yang dihasilkannya menjadi tidak stabil,sehingga peran dari energy storage akan menjadi semakin signifikan. Mediapenyimpanan baterai yang sekarang umum dilakukan di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk mendapatkan nilai keekonomian melalui perhitungan teknis daripenggunaan udara bertekanan sebagai media penyimpanan energi (EnergyStorage) sebagai media penyimpanan alternatif. Berdasarkan hasil analisa yangdilakukan bahwa biaya capital cost per kWh atau biasa disebut CAPEX/kWh dariCAES 77% lebih murah dibandingkan dengan baterai. Sedangkan untuk biayatotal per kWh per cycle atau biasa disebut Levelized Cost of Storage (LCOS) dariCAES 66% lebih murah dibandingkan dengan baterai

---

ABSTRACTIndonesian economic growth large enough to affect global energy consumptionfigures. There are many reasons to use renewable energy which are relativelyinexpensive, carbon neutral, and increasingly gaining the support of society toreplace non-renewable energy solutions based on fossil fuel. Power generationfrom renewable energy, particularly wind and solar energy is strongly influencedby weather conditions, so the power it produces becomes unstable, so that the roleof energy storage will become increasingly significant. Batteries as EnergyStorage that are now common used in Indonesia. This study aims to gaineconomic value through technical calculation of the use of pressurized air as anenergy storage medium (energy storage) as an alternative storage medium. Basedon the analysis that the capital cost per kWh or so-called CAPEX / kWh of CAES77% cheaper than the batteries. While the total cost per kWh per cycle or socalledLevelized Cost of Storage (LCOS) of CAES 66% cheaper than the batteries"

"Meningkatnya penetrasi Energi Baru Terbarukan Intermittent akan berpotensi mengganggu kestabilan sistem, terutama pengaturan frekuensi sistem. Hal tersebut dikarenakan sifat karakteristik unik yaitu intermittency daya, variability output, dan reduksi inersia. Sistem pengaturan frekuensi sekunder, Automatic Generator Control, yang terinstall pada sistem kelistrikan Jawa Madura Bali membutuhkan sebuah pengembangan design sebagai langkah mitigasi respon frekuensi terhadap fenomena EBT Intermittent. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perbaikan sistem AGC dengan merancang design kontrol baru yaitu Proportional Integral Derivative dan menambahkan faktor EBT Intermittent dalam simulasi. Hal tersebut memberikan hasil peningkatan kinerja dinamis AGC sehingga diperoleh peningkatan kecepatan respon sistem menuju frekuensi nominal yaitu sebesar 9.504 detik lebih cepat dan meredam undershoot sebesar 0.72 Hz dari pada menggunakan design kontrol eksisting. Peningkatan kinerja dinamis AGC tersebut sangat penting untuk mendapatkan manajemen energi sistem Kelistrikan JAMALI yang sesuai dengan kriteria operasi, yaitu andal, mutu dan ekonomis.

---

The increasing penetration of Variable Renewable Energy (VRE) sources has the potential to disrupt system stability, especially in frequency control systems. This is caused by the unique characteristics, namely the inability of the generator to produce power continuously (intermittent), variations in the output power of the generator on different time scales based on the energy source (variability), and a decrease in system inertia. The existing Automatic Generator Control (AGC) secondary frequency control system installed on the Java Madura Bali electrical system requires design development as a frequency response mitigation measure for the VRE phenomenon. This research proposes an AGC using a Proportional Integral Derivative control design with the addition of VRE factor. This approach results in improved dynamic performance of AGC leading to faster system response towards the nominal frequency by 9.504 seconds and an increased undershoot of 0.72 Hz compared to using the existing control design. Enhancing the dynamic performance of AGC is crucial to achieve effective energy management in the Java Madura Bali power system system in accordance with the operational criteria of reliability, quality and economy."

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"ABSTRAKPembangkit Listrik Tenaga Uap Babelan dengan luas lahan 54 hektar area.Total 18,02 hektar lahan rencana pengembangan penambahan pembangkit di masa depan didalam area PLTU memiliki potensi sebagai pembangkit listrik energi bersih dan terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari analisis akan kelayakan investasi dengan metode Capital Budgeting. Opsi pembangkit yang dipilih berdasarkan pertimbangan mempunyai porsi energi bersih dan terbaruka, meminimlaisir modifikasi infrastruktur dan penanganan bahan bakar. Didapatkan opsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bahan bakar campuran batubara dan Palm Kernel Shell (PKS) dan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) Palm Kernel Shell (PKS) dengan biaya investasi.PLTS sebesar US$ 2.680.920,96/MW dengan payback period ditahun ke 1, BCR 0,14, NPV US$ -624193,36, IRR -0,21, PI 0,98 Biaya investasi. PLTU bahan bakar campuran batubara dan palm kernel shell (PKS )sebesar US$ 940.419,74/MW dengan payback period di tahun ke 7, BCR 1,88, NPV US$ 96.820.090,27, IRR 8%, PI 1,74, discounted payback period ditahun ke 5,55. Biaya investasi PLTBm palm kernel shell (PKS) US$ 1.565.751,02/MW dengan payback period ditahun ke 11, BCR 0,21, NPV US$ -230.902.577,68, IRR -1%, PI -0,05, discounted payback period ditahun ke 9,94.

---

ABSTRACTBabelan Coal-fired Power Plant with an area of ​​54 hectares of area. A total of 18.02 hectares of land planned for the future development inside the area of ​​the PLTU has the potential for clean and renewable energy power plant. This study aims to find an analysis of the analysis of investment with the Capital Budgeting method. The power plant options selected are considered to have a portion of clean and renewable energy, minimizing infrastructure modification and fuel handling. Options are Solar Power Generation (PLTS), Co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) Power Plant (PLTU) and Palm Kernel Shell (PKS) Biomass Power Plants (PLTBm) with an investment cost for PLTS US $ 2.680.920,96/MW with a payback period in the first year, BCR 0.14, NPV US $ -624193.36, IRR -0.21, PI 0.98 Investment costs for co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) US $ 940,419.74/MW with a payback period in year 7, BCR 1.88, NPV US $ 96,820,090.27, IRR 8%, PI 1.74 , discounted payback period in the year 5.55. Investment costs for PLTBm palm kernel shell (PKS) US $ 1,565,751.02/MW with a payback period in the 11th year, BCR 0.21, NPV US $ -230,902,577.68, IRR -1%, PI -0.05 , discounted payback period in the year 9.94."

"Banyak pulau di Indonesia yang terisolasi dan jauh dari pulau utama. Salah satunya adalah Pulau Sabu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber energi listrik Pulau Sabu 100% berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel dengan beban puncak sebesar 900 kW pada tahun 2015. Rasio elektrifikasi pada 2017 sebesar 26,67%. Potensi energi baru terbarukan belum diimplementasikan di Pulau Sabu khususnya potensi sinar matahari dan angin. Radiasi sinar matahari rata-rata per tahun sebesar 6,466 kW/m2 dengan clearness index 0,654 dan durasi penyinaran 8,72 jam. Potensi energi angin di Pulau Sabu sebesar 2,588 m/s pada ketinggian 15 meter dan 4,868 m/s pada ketinggian 50 meter. Penelitian ini menganalisis potensi energi baru terbarukan untuk implementasi sistem hibrid tanpa baterai dengan konfigurasi yang berbeda. Dari data potensi radiasi sinar matahari, dipilih spesifikasi modul surya yang memiliki daya maksimal 315 W dengan efisiensi 19,3%. Spesifikasi modul surya ini digunakan untuk menghitung panel surya yang dibutuhkan dengan skenario kebutuhan listrik 1 rumah tangga dan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 kW sampai dengan 800 kW. Potensi energi angin digunakan untuk menentukan spesifiasi turbin angin yang akan digunakan dengan cara memilih daya keluaran yang paling besar dari berbagai produk turbin angin. Perangkat lunak HOMER digunakan untuk menganalisis skenario sistem eksisting dan sistem hibrid pada aspek ekonomi dan lingkungan. Biaya energi sistem eksisting sebesar $0,324/kWh, sistem hibrid diesel dan solar PV didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,292/kWh dan sistem hibrid diesel dan turbin angin, didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,291/kWh pada nilai hub height 73 m.

---

There are large number of the remote island in Indonesia that isolated and not connected to the utility grid. Sabu Island, a part of Nusa Tenggara Timur is an example of isolated area that far from the mainland. Electricity resource of Sabu Island is 100% from diesel generator. The electrification ratio is 26.67%. Huge potential renewable energy resource not yet implementing on Sabu Island. Annual average radiation is 6.466 kW/m2 with clearness index 0,654 and sun peak hour 8.72. Annual average wind speed is 2.588 m/s (h=15 meter) and 4.868 m/s (h=50 meter). This paper assesses the potential of implementing the hybrid system with different configuration of diesel-PV-WTG without energy storage devices. From annual average radiation, we choose specification of PV module with 315 V for voltage and 19.3% efficiency and used for residential and power utility scenario with 100-600 kW capacity. Wind turbine specification chosen with maximum output power based on wind profile. HOMER simulation software is used to perform feasibility study and to determine the optimized of the hybrid system. Levelized Cost of Energy (LCOE) of existing system is $0.324/kWh, minimum LCOE of diesel and solar PV is $0.292/kWh and minimum LCOE of diesel and wind turbine is #0.291/kWh in hub height 73 m."