Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang implementasi konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri RRT era kepemimpinan Presiden Hu Jintao (2003—2013). Konsep Kebangkitan Damai Tiongkok ini dikemukakan untuk memberikan visi yang kredibel mengenai masa depan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan dunia internasional pasca muncul dan berkembangnya berbagai opini hingga teori tentang Ancaman Tiongkok pada tahun 1990-an. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini juga membahas sejauh mana peran konsep Kebangkitan Damai Tiongkok mampu menekan stigma yang muncul dari teori Ancaman Tiongkok dan bentuk implementasinya pada kebijakan luar negeri RRT era pemerintahan Hu Jintao. Hasil analisis atas perkembangan politik Luar Negeri RRT era 2003—2013 menunjukan bahwa keputusan Hu Jintao untuk mengimplementasikan konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri terbukti efektif untuk meredam teori Ancaman Tiongkok dan meyakinkan banyak negara untuk menaruh kepercayaan terhadap RRT. Hal itu antara lain terbukti dari meningkatnya kerja sama antara RRT dengan organisasi internasional maupun negara-negara di dunia.

---

This article discuss about the implementation of China Peaceful Rise Concept on People’s Republic of China foreign policy under Hu Jintao (2003-2013). The concept of China peaceful rise was proposed to provide a credible vision on the People's Republic of China's future relations with the international world after a large number of opinions to theory about China Threat that emerged and developed in the 1990s. The research method used in this article is the historical research method, which includes the process of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This article also discusses the role of this concept in suppressing the stigma formed by Chinese threat theory and it’s implementation on China’s foreign policy under Hu Jintao. The results analysis on the development of Chinese foreign policy in the 2003-2013 era showed that Hu Jintao's decision to implement the concept of China Peaceful Rise on China foreign policy proved to be effective in suppressing the Chinese Threat theory and convincing many countries to put their trust in China. This was proved by the increased cooperation between China and international organizations and many countries all over the world."

"Korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan sebuah masalah serius bagi negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok. Korupsi di Tiongkok sudah tercatat sejak era kedinastian dan terus berkembang hingga zaman modern, terutama setelah dimulainya era reformasi dan keterbukaan. Sejak tahun 1949 hingga 2000-an, pemerintah Tiongkok telah banyak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Upaya tersebut menjadi semakin aktif dijalankan pada era pemerintahan Hu Jintao di tahun 2000-an dengan memanfaatkan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah yang mencakup tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pemanfaatan internet sebagai upaya pemberantasan korupsi di era Hu Jintao membawa hasil yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelum Hu Jintao, sehingga mampu meningkatkan kepuasan rakyat terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Tiongkok pada tahun 2003 hingga tahun 2010.

---

Corruption has the literal meaning of an act of diversion or misappropriation of state money, companies, organizations, foundations, and so on for personal or other people's interests. Corruption is a serious problem for countries in the world, including China. Corruption in China has been recorded since the dynastic era and continues to grow into modern times, especially after the start of the era of reform and opening up. From 1949 to the 2000s, the Chinese government has made many efforts to eradicate corruption. These efforts became actively carried out during the era of Hu Jintao's government in the 2000s by utilizing science and technology which become the main analysis of this article. The research method used is a qualitative method with a historical approach that includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results showed that the use of science and technology facilities, especially the use of the internet as an effort to eradicate corruption in the Hu Jintao era brought significant results compared to the era before Hu Jintao, so was able to increase people's satisfaction with efforts to eradicate corruption in China from 2003 to 2010."

"Artikel ini menjelaskan tentang upaya yang telah dilakukan oleh Hu Jintao dalam bidang politik-ekonomi setelah terjadinya inflasi ekonomi pada tahun 1998 hingga berakhirnya kepemimpinan Hu Jintao sebagai presiden RRT pada tahun 2013. Usaha politik Hu Jintao ini dijelaskan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan politik RRT secara kronologis untuk mengetahui dampak politik luar negeri yang dianut oleh RRT dengan aktivitas ekonomi yang terjadi pada RRT sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam waktu yang tidak lama. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Artikel ini juga mencakup strategi yang dilakukan oleh Hu Jintao sebagai usaha Hu dalam menaikkan kesejahteraan rakyat RRT pasca adanya krisis ekonomi yang melanda dunia, juga menampilkan bagaimana respon dunia terhadap RRT atas tindakan politik yang pemerintah RRT lakukan. Artikel ini menampilkan usaha yang dilakukan oleh Hu Jintao yang dipercaya dapat meningkatkan daya ekonomi RRT dari keterpurukan, juga menjadi sebuah kebijakan yang memiliki pro kontra dalam hubungan luar negeri RRT.

---

This article describes the efforts that have been made by Hu Jintao in the political-economic field after the economic inflation in 1998 until the end of Hu Jintao's leadership as president of China in 2013. Hu Jintao's political efforts are explained with the aim of providing an overview of the political journey of China. Chronologically to find out the impact of the foreign policy adopted by China on the economic activities that occur in China, so that it can survive and develop in the short period of time. The research method used in this article is a historical research method consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography processes. This article also covers the strategy taken by Hu Jintao as Hu's effort to improve the welfare of the Chinese people after the economic crisis that hit the world, and also shows how the world's response to China for the political actions the Chinese government has taken. This article presents the efforts made by Hu Jintao, which is believed to be able to increase China's economic power from adversity, as well as a policy that has pros and cons in China's foreign relations.

                                                                 "

"Pelabuhan Pireus. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana dampak ekonomi dan politik dari kerjasama regional kebijakan OBOR di Yunani dalam investasi Pelabuhan Piraues Tahun 2013-2017?” Teori new regionalism and economic development dari Mistry (2003) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian skripsi ini.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kebijakan OBOR yang dibentuk oleh RRT merupakan bentuk kerjasama regional baru karena merupakan respon dari arus globalisasi dimana RRT berupaya untuk membentuk pembangunan dunia yang lebih inklusif dan produktif. RRT menggunakan kebijakan OBOR untuk memperdalam kerjasama regional dengan Yunani, di pelabuhan Piraeus. Kebijakan OBOR yang diterapkan di pelabuhan Piraeus memberikan dampak ekonomi dan politik. Dampak ekonominya adalah Yunani harus menyampingkan kepentingan nasional jangka pendek demi kepentingan regional jangka panjang, sedangkan dampak politiknya adalah bahwa pemerintah membentuk kompromi terhadap RRT dalam kerjasama regional kebijakan OBOR di Pelabuhan Piraeus.

---

This undergraduate thesis analyses the PRC's OBOR policy in Greece through its investment in the Port of Pireus. The research question of this thesis is "How are the economic and political impacts of the OBOR policy regional cooperation in Greece through its investment in Piraeus Port in 2013-2017?" Mistry’s (2003) the new regionalism and economic development theory (2003) is used in this study in finding the answers of this research question. This study employed the qualitative method using literatures studies. The findings of this study show that the OBOR policy established by the PRC is a new form of regionalism: the establishment of OBOR is the response to the globalization, where PRC seeks to shape a more inclusive and productive roles world development. The PRC employed the OBOR policy to deepen regional cooperation with Greece by investing at the port of Piraeus, however, this investment has had economic and political impacts for domestic development as well as for political constellation in Greece. The economic impact is that Greece must de-prioritize its short-term national interests for the sake of its long-term regional interests; while the political impact is that the government has to make various compromises with the PRC government to endure the regional cooperation of OBOR policy at the Port of Piraeus.

"

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Konsep `harmonis`telah menjadi bagian dari budaya masayarat RRT sejak lama. Konsep ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat RRT hingga sekarang khususnya setelah Hu Jintao mengangkat konsep ini sebagai target dari masa pemerintahannya dengan slogan `Membangun Masyarakat Sosialis Harmonis`. Makalah ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat harmonis dan mengapa Hu Jintao menjadikannya sebagai target dari masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, yang mencakup tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa masyarakat harmonis pada masa pemerintahan Hu Jintao adalah masyarakat yang demokratis yang diatur oleh hukum, jujur dan adil, dapat dipercaya, stabil dan tertib, serta menjaga hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan alamnya. Latar belakang Hu Jintao serta keadaan RRT pada masa perintahannya menyebabkan membangun masyarakat sosialis harmonis sebagai target masa pemerintahannya.

---

The concept of harmony has been part of the Chinese culture for a long time. This concept has been firmly held by the Chinese, especially after Hu Jintao promoted this concept as a target of his administration with "Building a Harmonious Socialist Society" as its slogan. This paper will discuss what does harmonious society mean and why did Hu Jintao made it as the target of his administration. The study was conducted using a qualitative method with a historical approach, which includes the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. From the research that have been gathered so far, harmonious society during Hu Jintao's administration was a society that is democratic and ruled by law; fair and just; trustworthy and fraternal; full of vitality, stable and orderly; as well as maintaining good relations between humans and their natural environment. Hu Jintao's background and the condition of the PRC at that time led him to make harmonious society as the focus in his administration."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di dalam kedua negara tersebut. Pernyataan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan gadai yang berlaku di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok beserta perbandingannya antara kedua negara tersebut. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai pengaturan gadai benda bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan memperbandingkan kedua negara tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok, dimana di Indonesia terakit dengan pengaturan gadai diatur di dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1150-1160. Sementara di Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pengaturan gadai diatur di dalam undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang hukum jaminan pada negara tersebut yaitu Guarantee Law of the People`s Republic of China dan diatur juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang properti, yaitu Property Law of the People`s Republic of China. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat undang-undang khusus terkait hukum jaminan yang juga mengatur tentang gadai secara spesifik.

---

This study explains about the regulation of pledge over movables property in Indonesia and People rsquo s of Republic China according to their civil law. Basic question in this study is that how the arrangement of pledge over movables property that applies both in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China along with the comparison between those two countries. This study is made with the purpose to know and examine in depth about the regulation of pledge over movables property that applies in both countries. This research method used in this study is in the form of juridical normative with descriptive type.The results of this study illustrate that by comparing the countries, there are similarities and differences in the legal arrangement of the pledge over movables property in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China, which in Indonesia is arranged in KUHPerdata and in People rsquo s Republic of China is regulated in national law which specifically regulates the law of guarantee in that country that called Guarantee Law of the People rsquo s Republic of China and is regulated also in Property Rights of the People rsquo s Republic of China. Therefore, the Government of Indonesia is deemed necessary to enact specific legislation relating to the law of guarantee which also specifically regulates about pledge."